Transcript OTONOMI DAERAH - smp negeri 14 tasikmalaya

MAKNA OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah adalah hak,
wewenang dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Daerah otonom
• daerah otonom adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
LANDASAN HUKUM
UUD 1945
PASAL 18 AYAT 1-7
•
•
•
•
•
•
•
Ayat 1 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan
daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota
mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
Ayat 2 Pemerintahan daerah provinsi , daerah kabupaten dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
Ayat 3 Pemerintah daerah provinsi , daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotannya dipilih melalui pemilihan umum
Ayat 4 Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi ,
daerah kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
Ayat 5 Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
Ayat 6 Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Ayat 7 Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan di daerah diatur dengan
undang-undang.
LANJUTAN ….LANDASAN HUKUM
Pasal 18 A
 Ayat 1 Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar
provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang
dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
 Ayat 2 Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber
daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras
berdasarkan undang-undang
Pasal 18B
 Ayat 1 Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa
yang diatur dengan undang-undang.
 Ayat 2 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.



UU NO. 22 TAHUN 1999 TENTENG OTONOMI
DAERAH
UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG OTONOMI
DAERAH
UU NO. 33 TAHUN 2004 TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT
DAN PEMERINTAHAN DAERAH
TUJUAN
 mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
 peningkatan pelayanan publik dan pengembangan
pemberdayaan peran serta masyarakat dan aparatur
daerah
 kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah dan antarpemerintahan daerah
dalam kewenangan dan keuangan.
 untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan,
demokrasi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
 menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian
daerah.
1.
Asas Desentralisasi adalah penyerahan
wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
2. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan
wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada
gubernur sebagai wakil pemerintah dan / atau
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu
3. Asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari
Pemerintah kepada daerah dan atau desa dari
pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/
atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota
kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
BIDANG-BIDANG PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN DAERAH
 Pekerjaan umum
 Kesehatan
 Pendidikan
 Pertanian
 Perhubungan
 Industri dan perdagangan
 Penanaman modal
 Lingkungan hidup
 Pertanahan
 Koperasi
 Tenaga kerja
PEMERINTAH PUSAT
 Politik luar negeri
 Pertahanan
 Keamanan
 Yustisi
 Moneter dan fiskal
nasional
 Agama
PEMERINTAH DAERAH
1. KEPALA DAERAH :
a. PROPINSI : GUBERNUR
b. KABUPATEN/ KOTA :
- KABUPATEN : BUPATI
- KOTA : WALIKOTA
2. PERANGKAT DAERAH : SEKDA, KEPALA
DINAS
B. DPRD :
a. DPRD PROPINSI
b. DPRD KABUPATEN/KOTA
A.
TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DAERAH
 Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah






berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama
DPRD
Mengajukan rancangan Perda
Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan
bersama DPRD
Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang
APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan
bersama
Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan,
dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya
sesuai dengan peraturan perundangan
Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan





Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat
persetujuan bersama
Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan
kepala daerah
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan
perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan
pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan
kerja sama internasional di daerah
Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala
daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota
Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala
daerah






Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang
dilakukan oleh pemerintah daerah
Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah
Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah
Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah
Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan
dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
TIDAK
ASPIRATIF
PROSES
PENYUSUNAN
MAKSUD
PEMBUATAN
KEBIJAKAN
PUBLIK
PERAN SERTA
MASYARAKAT
MAKNA
TIPE-TIPE
BENTUK
MAKNA
• Kebijakan Publik adalah berbagai
program yang dibuat atau ditetapkan
pemerintah/lembaga yang berwenang
yang menyangkut kepentingan orang
banyak atau kepentingan umum untuk
mencapai tujuan masyarakat.
 mewujudkan
ketertiban dalam
masyarakat
 melindungi hak-hak masyarakat
 mewujudkan ketentraman dan
kedamaian dalam masyarakat
 mewujudkan kesejahteraan
rakyat




Kebijakan regulatif : yaitu kebijakan yang
bersifat mengatur, mengandung paksaan dan
diterapkan secara langsung terhadap individu
warga masyarakat.
Kebijakan redistributif : kebijakan yang bersifat
menarik sesuatu dari warga masyarakat untuk
selanjutnya didistribusikan kembali
Kebijakan distributif : kebijakan yang bersifat
membagikan sesuatu kepada masyarakat
bertujuan memberikan manfaat tertentu kepada
warga masyarakat
Kebijakan konstituen : merupakan konsekuensi
yang timbul dari ketiga kebijakan terdahulu,
yang mencakup berbagai kebijakan lain yang
tidak termasuk dalam ketiga kebijakan di atas
(residu)
BENTUK-BENTUK

Peraturan perundangan
◦
◦
◦
◦
UUD 1945
TAP MPR
Undang-undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang
◦ Peraturan Pemerintah
◦ Keputusan Presiden
◦ Peraturan Daerah



Pidato Pejabat Tinggi
Program-program Pemerintah
Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
PROSES PENYUSUNAN
• Penyusunan agenda
Tahap ini ditandai dengan mengidentifikasi serta
pemilahan masalah dalam masyarakat, lalu
masalah itu diangkat atau dipublikasikan serta
dicari pemecahannya melalui sebuah kebijakan.
• Perumusan program
Tahap ini merupakan upaya untuk memilih
berbagai agenda, membahas serta menyusunnya
dalam bentuk program spesifik yang lebih konkret
dan disahkan menjadi sebuah kebijakan
LANJUTAN ….PROSES
PENYUSUNAN
Pelaksanaan program
Tahap ini merupakan implementasi atau penerapan terhadap
kebijakan yang telah diputuskan
 Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program
Pengawasan atau monitoring dilakukan untuk
memperhatikan dan mengamati apakah kebijakan publik
dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang telah
diputuskan ataukah masih adanya kekeliruan sehingga harus
secepatnya ada perbaikan. Evaluasi dilakukan untuk
mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan
yang telah ditetapkan baik dampak positif maupun dampak
negatif, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan atau
kegagalan serta sebab-sebab timbulnya keberhasilan atau
kegagalan tersebut sebagai masukan dalam penyusunan
kebijakan publik berikutnya.







protes atau penolakan dari masyarakat
masyarakat akan menanggapinya dengan
apatis atau ditanggapi dengan pasif
kebijakan tersebut tidak akan dapat
dilaksanakan dengan baik
dapat menimbulkan kecemasan dan
keresahan dalam masyarakat
turunnya wibawa pemerintahan
turunnya kepercayaan masyarakat pada
pemerintah.
PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PERUMUSAN
 menyampaikan usul
yang konstruktif kepada
wakil-wakil rakyat
 menyampaikan opini
tentang rancangan
kebijakan melalui media
massa
 memberikan masukanmasukan dan
pertimbangan terhadap
rancangan
peraturan/kebijakan
sebelum pada tahap
penetapan kebijakan
dan untuk selanjutnya
dilaksanakan
DALAM PELAKSANAAN
 membayar pajak atau
retribusi
 tidak melakukan KKN
 mematuhi rambu-rambu
lalu lintas
 melaksanakan
kebijakan-kebijakan
pemerintah daerah,
seperti tidak membuang
sampah di kali,
berjualan sesuai dengan
tempat yang telah
ditentukan oleh
pemerintah daerah