Transcript Proses Kebijakan.ppt

MATERI INTI 2
Pokok Bahasan 3:
Perubahan wewenang di berbagai tingkat
pemerintah dalam kesehatan
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
1
Tujuan
• Mengetahui Perbandingan antara PP No. 25
tahun 2000 dengan PP No. 38 tahun 2007
• Mengetahui dan memahami Aplikasi perubahan
wewenang di berbagai hal seperti : surveilans,
perijinan, pelayanan rumahsakit, dan jaminan
kesehatan.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
2
Isi
Perbandingan PP No. 25 tahun 2000 dengan PP No.
38 tahun 2007
2. Aplikasi Perubahan wewenang di berbagai hal :
Surveilans, Perijinan, Pelayanan rumahsakit dan
Jaminan Kesehatan
1.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
3
Perbandingan PP 25 tahun 2000
dengan PP 38 tahun 2007
• PP No. 25 tahun 2000  tentang pembagian
urusan pemerintah
– Gagal memberikan pembagian urusan yang jelas
– Penganggaran kesehatan  prinsip sentralisasi
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
4
• PP No. 38 tahun 2007  Pembagian Urusan
Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi,
Dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
– Pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan
sudah jelas (per-sub bidang masing-masing)
(*lampiran PP No. 38/2007 Bidang Kesehatan)
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
5
Aplikasi perubahan wewenang di berbagai hal : Surveilans,
Perijinan, Pelayanan RS dan Jamkesmas
• Surveilans
– Pengelolaan ada di Pemerintah Pusat
– Pemerintah daerah : Propinsi dan Kab/Kota
 penyelenggaraan surveilans
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
6
• Perijinan
– Pemberian Ijin wewenang dari Pemerintah Pusat
– Pemerintah daerah : Propinsi dan Kab/Kota 
wewenangnya memberikan rekomendasi
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
7
• Pelayanan Rumahsakit
– Rumahsakit pemerintah merupakan lembaga
pelaksana (Operator)  bukan UPT dinas
– Rumahsakit daerah  korporatisasi
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
8
• Jaminan Kesehatan
– Pemerintah pusat mengelola jaminan pemeliharaan
kesehatan nasional
– Pemerintah daerah : Propinsi dan kab/kota 
menyelenggarakan/mengembangkan sistem jaminan
kesehatan daerah
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
9
Bacaan Lebih Lanjut
• _____.(2000). PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah
Otonom.
• _____.(2007). PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
• _____. (2007). Penjelasan atas PP No. 38 tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
10
• _____. (2007). Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan
Bidang Kesehatan PP No. 38 tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.
• Martineau, T. dkk. (2003). Decentralisation and the impact on
Human Resource Management ini China and South
Africa : SSR Project R7652, Final Report, July 2003.
[http://www.dfid.gov.uk/r4d/PDF/Outputs/Mis_SPC/
R7652FullReport.pdf].
• Trisnantoro, L. (2009). Pelaksanaan Desentralisasi Kesehatan
di Indonesia 2000-2007 BPFE :Yogyakarta.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
11