Transcript asas hukum tata negara 2012

ASAS HUKUM TATA NEGARA
Riana Susmayanti, SH.MH
SUMBER HTN
• Sumber hukum materiil, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup
bangsa Indonesia dan falsafah negara.
• Sumber hukum formil, (menurut Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), yaitu :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUDNRI Tahun 1945), yang diikuti peraturan perundangundangan di bawahnya dengan kekuatan hukum sesuai dengan
hierarki sebagai berikut:
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) ;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (UU/Perpu);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (Perpres);
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kota/Kabupaten).
Separation of Power
• Asas Pemisahan Kekuasaan
• John Locke : kekuasaan dalam suatu negara
dibagi 3 :
1. Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat
undang-undang
2. Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan
undang-undang, dan
3. Federatif, yaitu kekuasaan mengenai perang dan
damai, membuat perserikatan dan aliansi serta
segala tindakan dengan semua orang dan
badan-badan di luar negeri.
Separation of Power
• Diilhami oleh John Locke, Montesquieu mencetuskan
Trias Politica :
1. Eksekutif, yang melaksanakan undang-undang,
memaklumkan perang, mengadakan perdamaian
dengan negara-negara lain, menjaga tata tertib, dan
lainnya. Oleh karena itu kekuasaan federatif
merupakan bagian dari eksekutif.
2. Legislatif, yang membentuk undang-undang
3. Yudikatif, yaitu kekuasan untuk mengadili,
menjatuhkan hukuman atas kejahatan dan
memberikan putusan jika terjadi perselisian antar
warga. Kekuasaan yudikatif ini berdiri sendiri dan
bukan bagian dari eksekutif.
Division (Distribution) of Power
• Asas Pembagian Kekuasaan
• Adanya sistem saling mengawasi dan saling
mengadakan perimbangan diantara kekuasaan
negara (check and balance system)
Asas Negara Kesatuan
• Pasal 1 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 : “Negara
Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk
Republik.”
• Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan,
sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.
• Pembedaan bentuk negara (Kesatuan / Serikat)
ditentukan dari asal kedaulatan. Jika kedaulatan berada
pada pemerintah pusat (Kesatuan), sedangkan jika
negara bagian yang berdaulat (Serikat)
• 2 (dua) sifat penting negara kesatuan, yaitu supremasi
parlemen pusat dan tidak adanya badan lain yang
berdaulat.
Asas Negara Hukum
• Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 : “Negara
Indonesia adalah negara hukum
• Negara, pemerintah, lembaga negara, semua WNI,
dituntut untuk melaksanakan segala tindakan
berlandaskan oleh hukum atau dapat
dipertanggungjawabkan di muka umum.
Sistem
Negara
Hukum
Rechtstaat
Civil Law
Eropa Kontinental
Rule of Law
Common Law
Anglo Saxon
Asas Demokrasi
• kratein (kekuasaan) dan demos (rakyat)
• demokrasi berarti rakyat yang berkuasa atau
kedaulatan rakyat.
• Pasal 1 Ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 :
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
• Asas kedaulatan rakyat ini merupakan asas
negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila
khususnya sila Keempat : “Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.”
Asas Otonomi Daerah
• Desentralisasi : penyerahan wewenang pemerintahan
oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam
sistem NKRI
• Dekonsentrasi : pelimpahan wewenang pemerintahan
oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil
pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah
tertentu
• Tugas Pembantuan (Medebewind) : penugasan dari
Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari
pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau
desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada
desa untuk melaksanakan tugas tertentu
Lembaga Negara
Perubahan UUD 1945 menjadi UUDNRI Tahun
1945 berakibat :
• penghapusan lembaga negara tertentu
• perubahan kedudukan dan hubungan
beberapa lembaga negara
• pembentukan lembaga-lembaga negara baru.
Penghapusan
Lembaga Negara
• Dihapuskannya Dewan Pertimbangan Agung
(DPA)
• Pasal 16 UUDNRI Tahun 1945 : “Presiden
membentuk suatu dewan pertimbangan yang
bertugas memberikan nasihat dan
pertimbangan kepada Presiden, yang
selanjutnya diatur dalam undang-undang.”
Perubahan Kedudukan
Lembaga Negara
• MPR : bukan lagi menjadi lembaga tertinggi
negara
• MA : kekuasaan kehakiman juga dilakukan
juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi,
sehingga terdapat 2 (dua) mahkamah (MA dan
MK) dengan kedudukan setara namun
memiliki kewenangan yang berbeda
Lembaga-lembaga Negara
dalam UUDNRI Tahun 1945
• Klasifikasi berdasarkan Organ dan Fungsinya
– Keberadaannya secara Eksplisit Disebutkan
– Fungsi (Kewenangannya) Disebutkan secara Eksplisit
– Eksistensi dan Fungsi (Kewenangannya) akan diatur
dengan Peraturan Perundangan yang Lebih Rendah
• Klasifikasi berdasarkan Fungsi dan Hirarkinya
• Fungsi
• Hierarki
Klasifikasi Lembaga Negara
berdasarkan Organ dan Fungsinya
• Keberadaannya secara Eksplisit Disebutkan : MPR, Presiden, WaPres, Menteri &
Kementerian Negara, Dewan pertimbangan Presiden, Duta, Konsul, Pemerintahan
Daerah Provinsi, Gubernur Kepala Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi,
Pemerintahan Daerah Kabupaten, Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten,
DPRD Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kota, Walikota Kepala Pemerintah Daerah
Kota, DPRD Kota, DPR, DPD, Komisi pemilihan umum, Bank sentral, BPK, MA, MK,
KY, TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, Badan-badan lain yang fungsinya
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
• Fungsi (Kewenangannya) Disebutkan secara Eksplisit : MPR, Presiden, Wakil
Presiden, Menteri dan Kementerian Negara, Dewan pertimbangan Presiden,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Gubernur Kepala Pemerintah Daerah, DPRD
Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Bupati Kepala Pemerintah Daerah
Kabupaten, DPRD Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kota, Walikota Kepala
Pemerintah Daerah Kota, DPRD Kota, DPR, DPD, komisi pemilihan umum, BPK, MA,
MK, KY, TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
• Eksistensi dan Fungsi (Kewenangannya) akan diatur dengan Peraturan
Perundangan yang Lebih Rendah : Duta, Konsul, bank sentral, satuan pemda yang
bersifat khusus atau istimewa, serta badan-badan lain yang fungsinya berkaitan
dengan kehakiman.
Klasifikasi Lembaga Negara
berdasarkan Fungsi dan Hirarkinya
• Fungsi :
– primary constitutional organs : Presiden, DPR, DPD, MPR,
MK, MA, BPK. Main state organ tetaplah lembaga-lembaga
tinggi negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan
utama negara, yaitu legislature, executive dan judiciary.
– state auxiliary organs, auxiliary institutions, self regulatory
agencies, independent supervisory bodies, mix-function
institutions, quasi non governmental organizations :
• Lembaga Negara yang kewenangannya juga ditentukan dalam UUD :
KY, TNI, Polri, Menteri Negara, Dewan Pertimbangan Presiden, dll
• Lembaga yang namanya disebut, namun kewenangannya tidak
disebut dalam UUD : Kejaksaan Agung, Bank Sentral
• Lembaga yang nama dan kewenangannya tidak diatur dalam UUD :
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia
(KPI), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan lainlain
Klasifikasi Lembaga Negara
berdasarkan Fungsi dan Hirarkinya
• Hierarki
– Organ lapis pertama, disebut sebagai lembaga tinggi negara, antara lain :
Presiden dan Wapres, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK
– Organ lapis kedua, yaitu lembaga-lembaga negara yang :
• Nama dan kewenangan jelas disebut dalam UUD, antara lain : Menteri Negara, TNI,
Kepolisian Negara, dan KY
• Nama dan kewenangan tidak jelas disebut dalam UUD, antara lain : komisi pemilihan
umum (kewenangan pokoknya disebut dalam UUD tetapi namanya tidak) dan bank
sentral (nama dan kewenangannya tidak tercantum secara eksplisit dalam UUD, namun
nama dan kewenangannya diatur dalam UU)
• Kewenangan bersumber dari UU : misalnya : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Konsil
Kedokteran Indonesia, dan sebagainya.
• Kewenangan bersumber dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undangundang. Misalnya Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman Nasional yang
dibentuk dengam Keputusan Presiden
– Organ lapis ketiga, yaitu lembaga daerah: Pemerintahan Daerah Provinsi,
Gubernur, DPRD Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Bupati, DPRD
Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kota, Walikota, DPRD Kota, serta satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa.