Transcript Hukum Persaingan Usaha Pertemuan 11

KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA
(KPPU)
KPPU adalah lembaga penegak
hukum

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU, adalah
lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi
pelaksanaan Undang-Undang tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah
serta pihak lain, KPPU berfungsi menyusun peraturan
pelaksanaan dan memeriksa berbagai pihak yang
diduga melanggar UU No.5/1999 tersebut serta
memberi putusan mengikat dan menjatuhkan sanksi
terhadap para pelanggarnya.
KPPU adalah komisi negara

KPPU bertanggung jawab kepada Presiden
dan melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan
Pewakilan Rakyat. Komisi yang diresmikan
pada 7 Juni 2000 ini terdiri atas sebelas
anggota – termasuk seorang Ketua dan Wakil
Ketua – yang pengangkatannya atas
persetujuan DPR, dengan masa jabatan
selama lima tahun.
Anggota KPPU

KPPU terdiri atas :
◦ seorang Ketua merangkap anggota;
◦ seorang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
◦ sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.

Anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden dengan persetujuan DPR untuk masa jabatan 5
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali
masa jabatan berikutnya
Ketua Komisi
1)
2)
Ketua Komisi mempunyai tugas memfasilitasi seluruh
kegiatan penanganan perkara dengan berpegang pada
prinsip-prinsip transparansi, efektifitas dan due process
of law;
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Ketua Komisi mempunyai wewenang :
a. menetapkan dilakukan monitoring pelaku usaha.
b. menugaskan Sekretariat Komisi untuk melakukan
monitoring pelaku usaha.
c. menugaskan Sekretariat Komisi untuk melakukan
penelitian dan klarifikasi, pemberkasan dan gelar
laporan;
d. menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan
Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan
Lanjutan;
e. menetapkan dilakukan monitoring pelaksanaan
perubahan perilaku;
f. menetapkan status Terlapor, perjanjian dan/atau
kegiatan Terlapor yang diduga melanggar, dan
ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar;
g. menunjuk Ketua dan Anggota Tim Pemeriksa dan
Majelis Komisi;
h. menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan
penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
i.
j.
3)
menugaskan Majelis Komisi untuk menilai,
menyimpulkan dan memutuskan menetapkan
dilakukan monitoring pelaksanaan Putusan
Komisi;
menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu
pelaksanaan tugas Tim Pemeriksa dan Majelis
Komisi.
Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) terlebih dahulu melalui
persetujuan Rapat Komisi.
Wakil Ketua Komisi
1)
Dalam hal Ketua Komisi berhalangan, maka Wakil
Ketua Komisi melaksanakan tugas dan wewenang
Ketua Komisi;
2)
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang
sebagaimana dimaksud ayat (1), Wakil Ketua Komisi
berwenang mengambil tindakan sesuai dengan
kewenangan Ketua Komisi.
Persyaratan untuk dapat diangkat
menjadi anggota KPPU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
WNI berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan
setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Jujur, adil dan berkelakuan baik;
Bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
Berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan
dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi;
Tidak pernah dipidana;
Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
Tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.
Tim Pemeriksa Pendahuluan

Tim Pemeriksa Pendahuluan mempunyai tugas
mendapatkan pengakuan Terlapor berkaitan
dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan
dan/atau mendapatkan bukti awal yang cukup
mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan
oleh Terlapor serta merekomendasikan kepada
Komisi untuk menetapkan perlu atau tidaknya
dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), Tim Pemeriksa Pendahuluan mempunyai
wewenang :
a. melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
b. memanggil, menghadirkan dan meminta keterangan
Terlapor dan apabila diperlukan dapat memanggil
pihak lain;
c. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat,
dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan
dan/atau pemeriksaan;
d. menerima pernyataan kesediaan Terlapor untuk
mengakhiri perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga
melanggar dan merekomendasikan Komisi untuk
tidak melakukan Pemeriksaan Lanjutan secara
bersyarat.
Tim Pemeriksa Lanjutan
1)
Tim Pemeriksa Lanjutan mempunyai tugas
menemukan bukti ada atau tidak adanya pelanggaran
dan menyerahkan hasil Pemeriksaan Lanjutan ke
Komisi untuk dinilai oleh Majelis Komisi;
2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), Tim Pemeriksa Lanjutan mempunyai
wewenang :
a. melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
b. memanggil, menghadirkan dan meminta keterangan
Terlapor, Saksi, Ahli dan setiap orang yang dianggap
mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan
undang-undang;
c. meminta keterangan dari Instansi Pemerintah;
d. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat,
dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan
dan/atau pemeriksaan;
e. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan
Terlapor, Saksi, Ahli dan setiap orang yang dianggap
mengetahui pelanggaran yang tidak bersedia
memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan
dan/atau data.
Majelis Komisi

Majelis Komisi adalah suatu forum yang
dibentuk
oleh
Komisi
sekurangkurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang
anggota Komisi untuk melaksanakan
Pemeriksaan Lanjutan.
1)
Majelis
Komisi
mempunyai
tugas
menilai,
menyimpulkan dan memutuskan terjadi atau tidak
terjadinya pelanggaran, menjatuhkan sanksi berupa
tindakan administratif kepada Terlapor yang terbukti
melanggar dan membacakan putusannya dalam sidang
yang dinyatakan terbuka untuk umum;
2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), Majelis Komisi mempunyai wewenang :
a. mempelajari dan menilai semua hasil Pemeriksaan
Lanjutan;
b. memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk
menyampaikan keterangan dan data tambahan,
penilaian dan/atau pembelaan terkait dengan
dugaan pelanggaran;
c. menentukan waktu sidang Majelis dan sidang
Majelis untuk membacakan putusan;
d. menandatangani Putusan Komisi;
e. memberikan saran dan pertimbangan untuk
Pemerintah dan/atau pihak lain untuk mewujudkan
persaingan usaha yang sehat.
Panitera Komisi

Panitera Majelis adalah pegawai Sekretariat
Komisi yang mendapatkan tugas untuk
membantu Majelis Komisi didalam melakukan
pemeriksaan dalam sidang majelis.

Sekretariat Komisi adalah unit administrasi
dan teknis operasional Komisi sebagai
dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999.
1)
Panitera Majelis mempunyai tugas:
a. membantu Majelis memanggil para pihak untuk
hadir dalam suatu
pemeriksaan
dalam
persidangan;
b. mencatat
jalannya
pemeriksaan
dalam
persidangan;
c. menyimpan berkas Laporan;
d. menjaga barang bukti;
e. membantu Majelis Komisi menyusun Putusan
Komisi;
f. membantu penyampaian Putusan Komisi kepada
Terlapor; dan
g. mebuat berita acara Pemeriksaan.
2)
Panitera Majelis wajib menjaga kerahasiaan dokumen
dan atau informasi yang disampaikan oleh Terlapor
dan atau pihak lain serta yang didapatkan dalam
pemeriksaan dan atau persidangan.
Tim Penyidik

Tim Penyelidik adalah anggota Majelis
Komisi dan atau staf Sekretariat Komisi yang
ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan
atau pemeriksaan terhadap para pihak dan atau
pihak
lain
berkaitan
dengan
dugaan
pelanggaran.
1)
Tim Penyidik mempunyai tugas :
a. mendapatkan bukti-bukti guna pengambilan
Putusan Komisi;
b. menyusun hasil penyelidikan dan temuan secara
sistematis untuk memudahkan Majelis Komisi
dalam pengambilan Putusan Komis; dan atau
c. membuat dan menandatangani Berita Acara
Penyelidikan.
2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
Ayat (1) Pasal ini Tim Penyelidik berwenang:
a. merencanakan langkah-langkah dan teknik
penyelidikan;
b. mencari keterangan dan atau informasi guna
pengambilan Putusan Komisi; dan
c. meneliti hasil penyelidikan.
3)
Tim Penyelidik berkewajiban untuk melengkapi diri
dengan surat tugas serta menjaga kerahasiaan
dokumen dan informasi yang diperlukan untuk
kepenting penyelidikan.
KPPU turut berperan mewujudkan perekonomian
Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang
kondusif, yang menjamin adanya kepastian berusaha.

Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat yang dilakukan KPPU dimaksudkan
untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang
efisien melalaui penciptaan iklim usaha yang kondusif,
yang menjamin adanya kepastian kesempatan
berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha.
Dengan tujuan yang sama, KPPU juga berupaya
mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan
usaha tidak sehat.



Upaya KPPU menjamin agar setiap orang yang
berusaha di Indonesia berada dalam situasi persaingan
yang sehat dan wajar adalah untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku
ekonomi tertentu.
Kesempatan berusaha yang terjaga akan membuka
lebar kesempatan konsumen untuk mendapatkan
pilihan produk yang tak terbatas, yang memang
menjadi hak mereka.
Berjalannya kehidupan ekonomi yang menjamin
keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan
kepentingan umum ini pada akhirnya akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tugas dan Wewenang KPPU
Pasal 35 UU No.5 Tahun 1999 menentukan bahwa tugas
tugas KPPU terdiri dari:
1. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
2. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan
atau tindakan pelaku usaha yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana
diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
3.
4.
5.
6.
melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya
penyalahgunaan posisi dominan yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur
dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28; mengambil
tindakan sesuai dengan wewenang Komisi
sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
memberikan saran dan pertimbangan terhadap
kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
menyusun pedoman dan atau publikasi yang
berkaitan dengan Undang-undang ini;
memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja
Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan
Rakyat.
Dalam menjalankan tugas tugasnya tersebut, Pasal 36 UU
No.5/1999 memberi wewenang kepada KPPU untuk:
1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari
pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan
usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat;
3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan
terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh
masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang
ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau
pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
6. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan
setiap orang yang dianggap mengetahuipelanggaran
terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan
pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang
sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak
bersedia memenuhi panggilan Komisi;
4.
8.
9.
10.
11.
12.
meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam
kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan
terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan
undang-undang ini;
mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat,
dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan
atau pemeriksaan;
memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya
kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku
usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat;
menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif
kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan
Undang-undang ini.
KPPU Berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif, berupa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Penetapan pembatalan perjanjian;
Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi
vertikal;
Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan
yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau
menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan
masyarakat;
Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan
penyalahgunaan posisi dominan;
Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan
usaha dan pengambilalihan saham;
Penetapan pembayaran ganti rugi;
Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 dan
setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00.
(Pasal 47 UU No.5/1999)
Tata Cara Pelaksanaan Tugas Komisi
Pengawas



Komisi Pengawas mempunyai wewenang untuk
melakukan “pemerikasaan” apabila ada dugaan telah
terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti
Monopoli.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas ini
menghasilkan suatu putusan komisi apakah telah
terjadi pelanggaran tersebut atau tidak.
Keputusan komisi tersebut oleh hukum dianggap
mempunyai kekuatan sebagai “bukti permulaan” yang
cukup bagi penyidik untuk melakukan “penyidikan”.
Kapan Komisi Pengawas mulai
melakukan pemerikasaan

Komisi Pengawas mulai mekukan pemeriksaan (dalam
hal ini pemeriksaan pendahuluan) jika terjadi salah
satu dari hal-hal sbb. :
1. Atas inisiatif Komisi Pengawas sendiri apabila ada
dugaan telah terjadinya pelanggaran UndnagUndang Anti Monopoli;
2. Atas laporan tertulis dari pihak yang merasa
dirugikan;
3. Atas laporan dari setiap orang yang mengetahui
atau patut diduga telah terjadi pelanggaran
Undang-Undang Anti Monopoli.
Proses Pembuktian oleh Komisi
Pengawas


Dalam hal pembuktian, di samping memperoleh
informasi dari pihak pelaku pelanggaran atau dari
dokumen-dokumen, bila perlu Komisi Pengawasan
dapat pula mendengar keterangan dari saksi, saksi ahli,
atau pihak lain-lainnya.
Adapun yg merupakan alat bukti untuk pembuktian
oleh Komisi adalah sbb. :
1. Keterangan saksi;
2. Keterangan saksi ahli;
3. Surat dan atau dokumen;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan pelaku usaha
Contoh kendala yang dihadapi oleh KPPU adalah:
1.
2.
3.
4.
Walaupun KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan
penyelidikan, namun KPPU tidak mempunyai wewenang untuk
melakukan penggeledahan terhadap pelaku usaha yang
diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap UU No 5 Tahun
1999.
Dalam melakukan penelitian dan penyelidikan, KPPU seringkali
terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan sehingga KPPU
tidak bisa mendapatkan data perusahaan yang diperlukan.
Walaupun KPPU berwenang untuk meminta keterangan dari
instansi Pemerintah, namun sampai sekarang belum terjalin
kerjasama yang baik antara KPPU dengan instansi pemerintah
dalam hal penyelidikan terhadap dugaan persaingan usaha tidak
sehat. Sehingga KPPU seringkali mengalami kesulitan dalam
melakukan tugasnya karena kurangnya data pendukung.
Walaupun KPPU berwenang untuk memanggil pelaku usaha atau
saksi, tetapi KPPU tidak bisa memaksa kehadiran mereka.