Transcript pengantar hpu - Hukum Persaingan Usaha

PENGANTAR
 Antitrust Law (USA)
 Antimonopoly Law (Japan)
 Restrictive Trade Practice Law (Australia)
 Competition Law (Europe)
 Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Indonesia)




Persaingan memaksa perusahaan untuk
menekan biaya menjadi lebih rendah.
Persaingan memaksa perusahaan untuk selalu
menciptakan produk baru dan berinovasi.
Pesaingan memaksa terciptanya pelayanan
yang lebih baik.
Menguntungkan konsumen.



Persaingan perlu aturan main, karena terkadang
tidak selamanya mekanisme pasar dapat berkerja
dengan baik (adanya informasi yang asimetris dan
monopoli);
Dalam pasar, biasanya ada usaha-usaha dari pelaku
usaha untuk menghindari atau menghilangkan
terjadinya persaingan di antara mereka;
Berkurangnya atau hilangnya persaingan
memungkinkan pelaku usaha memperoleh laba yang
jauh lebih besar;

Agar persaingan yang dilakukan antar pelaku
usaha dilakukan secara sehat;

Mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi;

Melindungi kebebasan konsumen dalam memilih
dan produsen dalam berusaha;

Efesiensi ekonomi;

Meningkatkan kesejahteraan konsumen;

Melindungi kebebasan konsumen dan produsen
dalam berusaha.



Melindungi usaha kecil;
Menciptakan keadilan dan kejujuran dalam
berusaha;
Mengendalikan inflasi.


Sebelum terbitnya UU No. 5/1999, Indonesia tidak
memiliki hukum persaingan yang komprehensif;
Pengaturan tentang persaingan terdapat diberbagai
peraturan perundang-undangan, seperti:
 Pasal 382bis KUHP
 Pasal 1365 KUHPerdata
 Pasal 7 UU No.5/1984 tentang Perindustrian
 d.l.l.
7




Ide pembentukan sudah lama dilakukan, misalnya
yang dilakukan oleh PDI, kerjasama antara FHUI dgn
Departemen Perdagangan;
Tetapi ide tersebut kandas karena tidak ada political
will dan kondisi tidak terlalu kondusif;
Ide pembentukan mendapat momentum dengan
adanya LoI dengan IMF pada tanggal 29 Juli 1998 dan
keinginan dari masyarakat untuk melakukan
reformasi;
5 Maret 1999 Pemerintah resmi mengundangkan UU
No.5 Tahun 1999 & berlaku secara nasional setahun
sejak diundangkan.
8



Melindungi Usaha Kecil
Menciptakan keadilan dan kejujuran dalam berusaha
Mengendalikan inflasi
Bagaimana seandainya dalam suatu kasus terkadang
antara tujuan yang satu dengan tujuan yang lain bisa
saling berbenturan apa yang perlu dilakukan?
(Misalkan tujuan untuk meningkatkan efesiensi
mungkin berbenturan dengan tujuan melindungi
usaha kecil)
9


Latar Belakang Philosophis Yuridis UU No.
5/1999
Pasal 33 ayat (1) UUD RI:
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan
 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan;
 Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai
oleh negara;
 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga
negara diperkembangkan sepenuhnya dalam
batas-batas yang tidak merugikan kepentingan
umum.

Hal-hal yang dihindari
Sistem Free Fight Liberalism yang
menimbulkan eksploitasi terhadap manusia
dan bangsa lain yang dalam sejarah Indonesia
telah menimbulkan dan mempertahankan
kelemahan struktural ekonomi nasional dan
posisi Indonesia dalam perekonomian dunia


Dominasi negara dan aparatur negara yang
mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit
ekonomi di luar sektor negara
Persaingan tidak sehat dan pemusatan
kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam
berbagai bentuk monopoli dan monopsoni
yang merugikan masyarakat dan bertentangan
dengan cita-cita keadilan sosial





Untuk menciptakan level of playing field yang adil
bagi para pelaku usaha;
Melindungi pihak yang lemah dari eksploitasi pihak
yang kuat;
Negara sebagai pihak yang menerbitkan Peraturan
Perundang-undangan;
Negara memiliki “wewenang” menjatuhkan sanksi
pidana & administratif bagi pelanggar UU
Persaingan Usaha; dan
Negara bertindak sebagai “wasit” bagi dunia usaha
“Pelaku usaha di Indonesia dalam
menjalankan kegiatan usahanya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan memperhatikan
keseimbangan antara kepentingan pelaku
usaha dan kepentingan umum”
(Pasal 2 UU No.5/1999).
15
1.
2.
3.
4.
menjaga kepentingan umum dan meningkatkan
efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui
pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga
menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha
yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha
menengah, dan pelaku usaha kecil;
mencegah praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku
usaha; dan
terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan
usaha.
16
Ketentuan Umum
Asas & Tujuan
Perjanjian yang dilarang
Kegiatan yang dilarang
Posisi dominan
Komisi Pengawas Persaingan
Usaha
7. Penegakan Hukum
8. Tata Cara Penanganan Perkara
9. Sanksi
10. Ketentuan lain
11. Ketentuan Peralihan
12. Ketentuan Penutup
1.
2.
3.
4.
5.
6.
aspek
materiil
aspek
formil
 Kalah menang dalam persaingan ditentukan
dengan mempertahankan efisiensi dan
peningkatan kualitas produk;
 Kompetisi akan melemahkan mereka yg
dimanjakan oleh proteksi;
 Pengusaha kecil dapat masuk ke market
dengan leluasa (no entry barrier);
 Pemerintah akan merubah kebijakan dalam
menyikapi pasar yang lebih pro persaingan
dan kompetitif.
Secara filosofis dapat menciptakan keadilan
Secara sosiologis memberi manfaat bagi yg
menundukkan diri padanya
Secara Yuridis menciptakan kepastian hukum
UU sbg alat kontrol sosial
UU No 5/1999 berfungsi menjaga kepentingan
umum dan mencegah praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat
UU no. 5/1999 berusaha untuk:
 Meningkatkan efisiensi nasional;
 Menumbuhkan iklim usaha yg kondusif melalui
pengaturan persaingan usaha yg sehat;
 Menumbuhkan budaya bersaing secara sehat;
 Menciptakan keadilan atas semua pelaku usaha.