Transcript 5. Resolusi Konflik Via Proses Administrasi

RESOLUSI KONFLIK
MELALUI PROSES
ADMINISTRASI
Resolusi Konflik
(Conflict Resolution)
Mengatur Sendiri
(Self Regulation)
Pola Tanpa
Kekerasan
(Non-Violent)
Pengadilan
(Court Process)
Komisi Pengawas
Persaingan Usaha
(KPPU)
Intervensi Pihak Ketiga
(Third Party Intervention)
Pola Dengan
Kekerasan
(Violent)
Proses Administrasi
(Administrative Process)
Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen
(BPSK)
Sumber: Wirawan, 2010 (diolah)
Resolusi Perselisihan Alternatif
(Alternative Despute Resolution)
Penggusuran
Ombudsman
Mediasi
Arbitrase
Resolusi
Konflik
melalui
Proses
Administrasi
adalah resolusi konflik melalui
pihak ketiga yg dilakukan oleh
lembaga negara (bukan
lembaga yudikatif) yg menurut
UU atau PP diberi hak untuk
menyelesaikan
perselisihan/konflik dibidang
ttt, ex. Bidang bisnis,
ketenagakerjaan, lingkungan,
dan HAM di Indonesia
Latar Belakang Lahirnya KPPU
Praktik monopoli & persaingan tdk
sehat (dlm bisnis)
UU No. 5/1999 ttg Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat
Untuk mengawasi pelaksanaan UU No.
5/1999 , maka dibentuk KPPU
UU No. 5 Tahun 1999
• Tentang : Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Tidak Sehat.
• Tujuan :
1. Melaksanakan prinsip demokrasi ekonomi
dgn memberikan kesempatan yg sama kpd
setiap warga negara u/ berpartisipasi dlm
bdg usaha
2. Menciptakan iklim persaingan yg sehat
diantara pengusaha
Wewenang KPPU (UU No. 5/1999, ps. 36)
1. Menerima laporan dr masyarakat dan/atau dr pelaku usaha ttg
dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tdk
sehat.
2. Melakukan penelitian ttg dugaan adanya kegiatan usaha dan/aatu
tindakan pelaku usaha yg bs mengakibatkan terjadinya praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tdk sehat.
3. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan thd kasus dugaan
praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tdk sehat yg dilaporkan
oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku
usaha, saksi2 ahli, atau setiap orang sbgmn huru
4. Meminta keterangan dr instansi pemerintah dlm kaitannya dg
penyelidikan dan/atau pemeriksaan thd pelaku usaha yg melanggar
ketentuan UU ini.
Wewenang KPPU (UU No. 5/1999, ps. 36)
5. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat
bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
6. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di
pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
7. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yg diduga
melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tdk sehat.
8. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi kpd pelaku usaha
yg melanggar ketentuan UU ini.
Latar Belakang Lahirnya BPSK (Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen)
Konflik antara
pengusaha &
konsumen
UU No
8/1999 ttg
Perlindungan
Konsumen
Jika tjd
konflik, bs dg
bantuan
pengadilan
negeri atau
BPSK di setiap
daerah tk. II
Wewenang BPSK (UU No. 8/1999, ps.32)
1. Melaksanakan penanganan & penyelesaian
sengketa konsumen
2. Memberikan konsultasi perlindungan
konsumen
3. Menerima pengaduan baik tertulis maupun
tdk tertulis dr konsumen ttg terjadinya
pelanggaran thd perlindungan konsumen
4. Melakukan penelitian & pemeriksaan
sengketa perlindungan konsumen
Wewenang BPSK (UU No. 8/1999, ps.32)
5. Meminta bantuan penyidik untuk
menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli
yg tdk bersedia memenuhi panggilan BPSK
6. Memutuskan & menetapkan ada atau tdk
adanya kerugian di pihak konsumen
7. Menjatuhkan sanksi administratif kpd
pelaku uasaha yg melanggar ketentuan UU
ini.
8. dlll
Sejarah Istilah Ombudsman
Ombudsman
Bahasa
Swedia
ombud
Komisioner
atau Agen
Merupakan deputi yg mengurus interes
& urusan legal/hukum suatu kelompok
bisnis (trane union).
Tahun 1809, kantor Riksdangens
Justitieombudsman didirikan di Swedia
Ombudsman
Di
Swedia
Bertugas untuk mengawasi masalah
keadilan dlm urusan antara warga
negara & pemerintah.
Perkembangan Penggunaan Ombudsman
Lembaga Pemerintah (pd masa
permulaan)
Perusahaan
Universitas
Lembaga Nirlaba
Definisi Ombudsman
Wirawan
(2010)
UU No. 37
Tahun 2008
ttg
Ombudsmans
RI (pasal 1)
• Ombudsman adalah Pejabat publik non-partisipan yg
meneliti keluhan mengenai pelanggaran hak &
ketidakadilan yg dialami oleh anggota masyarakat
oleh kebijakan & perlakuan lembaga pemerintah,
lembaga nirlaba, dan perusahaan.
• Ombudsman adalah Lembaga negara yg mempunyai
fungsi & kewenangan untuk mengawasi
penyelenggaraan pelayanan publik yg
diselenggarakan oleh penyelenggara negara &
pemerintahan, termasuk yg diselenggarakan oleh
BUMN, BUMD, dan BHMN, serta badan swasta atau
perseorangan yg diberi tugas menyelenggarakan
pelayanan publik ttn yg sebagian atau seluruh
dananya bersumber dr APBN dan/atau APBD.
Melakukan
pemeriksaan
substantial atas
laporan yg tercakup
dlm ruang lingkup
kewenangan
ombudsman.
Menerima laporan atas
dugaan
maladministrasi dlm
penyelenggaraan
pelayanan publik.
Tugas
Ombudsman
Jenis-Jenis Ombudsman
Ombudsman
Pemerintah
Ombudsman
Nonpemerintah
Franchise Ombudsman
Ombudsman Pemerintah Pusat
(ex. The International Franchise
Ombudsman Program)
Ombudsman Perusahaan
Ombudsman Pemerintah Daerah
(ex. Johnson & Johnson, Volvo,
IBM, Pan Pacific Hotel)
Ombudsman Lembaga Pendidikan
(ex. Western Michigan University)
Contoh Kasus Pengaduan yg Diselesaikan oleh
Ombudsman Negara Bagian Hawai, USA (Wirawan, 2010)
Kasus yg di adukan kpd Ombudsman
No
Pengaduan Pelanggaran
Hak Oleh
1
City & County Honolulu
*Perilaku investigasi polisi*Air ledeng bocor
2
Departemen Sosial
*Penundaan pemberian bantuan sewa rumah
*Pemberian alat kontrasepsi kpd anak asuh
*Penundaaan pembayaran uang kesehatan
3
Departemen Pendidikan *Survei thd anak didik tanpa izin orang tuanya
*Ruang merokok di SD
4
Departemen
Transportasi
*Penyajian informasi untuk tender proyek
*Menembak kambing dr helikopter
5
Lembaga
Pemasyarakatan
*Diskriminasi penggeledahan pengunjung keluarga
*Terhukum tdk diizinkan mengunjungi perpustakaan sblm
berlangsungnya proses pengadilan
6
Departemen Pajak
*Keterlambatan pengembalian pembayaran kembali
pajak oleh negara bagian
*Terlambat memberitahuakan pembayarand enda &
bunga kpd pelanggar pajak
PENGGUSURAN
• Penggusuran sering dilakukan oleh pihak
pemerintah, misalnya :
- menggusur para pedagang kaki lima di
kota-kota besar yg berjualan di pinggir
jalan
- membangun rumah liar di bantaran sungai
- mendirikan bangunan tanpa ijin bangunan