Transcript Presentasi
Hari Gini Maladministrasi!!! Awas, Mahasiswa Mengawasi, Oleh : KARTINI ISTIKOMAH OMBUDSMAN BIDANG PENCEGAHAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 1 DASAR HUKUM Sebelumnya bernama : “Komisi Ombudsman Nasional” dibentuk melalui Keppres No. 44 Tahun 2000 Sekarang bernama : “Ombudsman Republik Indonesia” dibentuk melalui UU No. 37 Tahun 2008 2 FUNGSI Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara/ Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, termasuk BUMN/D, BHMN dan Badan Swasta atau Perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu (misi Negara) yang sebagian atau seluruh dana bersumber dari APBN/D. 3 ASAS-ASAS KEPATUTAN KEADILAN NON-DISKRIMINASI TIDAK MEMIHAK AKUNTABILITAS KESEIMBANGAN KETERBUKAAN KERAHASIAAN Status kelembagaan Lembaga Negara yang bersifat Mandiri/ Independen Tidak memiliki hubungan organik dengan Lembaga Negara dan instansi pemerintah lainnya Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Menjadi lembaga negara yang mampu melaksanakan fungsi Pengawasan Sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan sebaik-baiknya dari Penyelenggara negara, Penyelenggara pemerintahan, Badan ataupun perorangan yang berkewajiban memberi pelayanan publik . VISI Melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan rekomendasi dan mencegah maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik Mendorong penyelenggara negara dan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan pelayanan, kebenaran dan keadilan TUGAS OMBUDSMAN TUGAS 1 • Menerima, memeriksa dan menindaklanjuti laporan atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik TUGAS 2 • Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi pelayanan publik TUGAS 3 • Melakukan koordinasi, kerjasama dan membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak TUGAS 4 • Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undangundang. Kunjungan Kerja PBB ke Ombudsman RI Penyelesaian Laporan • Menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan atas dugaan maladministrasi Pencegahan • investigasi sistemik untuk mencegah terjadinya praktek maladministrasi dalam pelayanan publik • sosialisasi untuk mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik Pengawasan • Surveillance dan Sidak • Pengawasan Kode Etik dan Pengawasan internal 2011 2012 2013 2014 s/d Juni •Jumlah Laporan yang masuk sebanyak 1867 laporan •Jumlah Laporan yang masuk sebanyak 2209 laporan •Jumlah Laporan yang masuk sebanyak 5173 laporan •Jumlah Laporan yang masuk sebanyak 3021 laporan Data berdasarkan aplikasi Litbang Ombudsman RI Jenis Pelapor Tanggapan Instansi Laporan Terlapor Kategori Laporan Cara Penyampaian Pelaporan Maladministrasi 5 JENIS PELAPOR TEBANYAK 2. MEDIA 3. KELOMPOK MASYARAKAT 1. PERORANGAN 4. KUASA HUKUM 5. KELUARGA KORBAN 5 BESAR INSTANSI TERLAPOR Pemerintah Daerah/Kota Kepolisian Instansi Pemerintah/ Kementerian Badan Pertanahan Nasional BUMN/ BUMD Bentuk-bentuk Maladministrasi Bertindak Tidak Patut/ Layak Bertindak Sewenang-wenang Penundaan Berlarut • Tidak Menangani • Tidak Kompeten • Meminta Imbalan • Penyimpangan Prosedur • Melalaikan Kewajiban • Melakukan Intervensi • Nyata-nyata Berpihak UU 25 / 2009 tentang Pelayanan Publik Hakikat/ filosofi • Untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance). Hakikat/ filosofi • Untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin hak dan kewajiban dalam hubungan antara penyelenggara dengan masyarakat CARA PENYAMPAIAN LAPORAN Datang langsung,surat,fax,tlp, email Telah menyampaikan keluhan pada terlapor Belum lewat 2 taun Identitas diri Substansi tidak dalam proses sidang Diproses paling lambat 14 hari Lampiran berkas Berdasarkan pasal 24 dan 36 UU Taun 2008 tentang OMBUDSMAN Kronologis laporan Struktur Organisasi 1 KETUA SEKRETARIAT JENDERAL 1 WAKIL KETUA PERWAKILAN 7 ANGGOTA ASISTEN Ketua Danang Girindrawardana Anggota Azlaini Azlan Wakil ketua Anggota Petrus Beda Peduli Budi Santoso Anggota Anggota Pranowo Dahlan Anggota M.Khoirul Anwar Kartini Istikomah Anggota Hendra Nurtjahjo ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Anggota Alm.Ibnu Tricahyo JANGAN NGANTUK YA........... Internal Eksternal Fungsional DPR/DPRD Masyarakat/ LSM LANJUT YUK ..... INTERNAL • Inspektorat, Atasan Langsung EKSTERNAL • Ombudsman RI FUNGSIONAL • BPKP, BPK DPR/DPRD •Serta masyarakat/ LSM PROBLEM PELAYANAN PUBLIK • 1 Tidak ada kepastian jangka waktu proses penyelesaian layanan •2 Tidak ada kepastian biaya • 3 Tidak ada kejelasan syarat-syarat yang diperlukan dalam pelayanan 4 Pemberi layanan yang kurang profesional • GAK JAMAN YA BIROKRASI BERBELIT LELET DAN LAMBAN PROFESSIONAL DYNAMIC SOPHISTICATED CREATIVE INTERACT MODERN