Transcript Lihat
Slide 1
IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG PELAYANAN PUBLIK
Siti Martini, SH, MSi
Kepala Biro Hukum
BIRO HUKUM
KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Powerpoint
Templates
Slide 2
LATAR BELAKANG
1.
Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan
penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya
(fundamental human rights).
2.
Membangun
kepercayaan
masyarakat
penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.
3.
Perlunya norma hukum untuk penegasan hak dan
kewajiban setiap warga negara dan penduduk .
4.
Perlunya pengaturan hukum yang mendukung upaya
meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan
pelayanan publik dan memberi perlindungan bagi setiap
warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan
wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
melalui
1
Slide 3
DASAR HUKUM PELAYANAN PUBLIK
1.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia.
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
2
Slide 4
PENGERTIAN
•
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
•
Penyelenggara pelayanan publik:
› Instansi penyelenggara negara.
› Korporasi: BUMN/BUMD.
› Lembaga Independen.
› Swasta/Organisasi Melaksanakan “Misi negara karena UU”.
•
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi
penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara
negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan
swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan
publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah.
3
Slide 5
MAKSUD DAN TUJUAN
• Maksud:
• untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara
masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.
• Tujuan:
•
•
•
•
terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung
jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang
baik;
terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan
terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4
Slide 6
LINGKUP PENGATURAN
Ruang lingkup pelayanan publik:
1. Pengadaan dan penyaluran barang publik, Penyediaan jasa
publik, pelayanan administratif bersumber APBN/APB;
2. Pengadaan dan penyaluran barang publik, Penyediaan jasa
publik, pelayanan administratif bersumber APBN/APBD yang
tidak bersumber APBN/APBD yang pelaksanaannya merupakan
misi negara;
5
Slide 7
HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA
Penyelenggara memiliki hak:
1. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
2. melakukan kerja sama;
3. mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik;
4. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai
dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
5. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
6
Slide 8
HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA (lanjutan)
•
Penyelenggara berkewajiban:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan;
menempatkan pelaksana yang kompeten;
menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung
terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan
publik;
melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik;
memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila
mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan
memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah
suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara
atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
7
Slide 9
HAK DAN KEWAJIBAN MASYAKAT
•
Masyarakat berhak:
1. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
2. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
3. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
4. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;
5. memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki
pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar
pelayanan;
6. memberitahukan kepada Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila
pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
7. mengadukan Pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan
dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Penyelenggara dan
ombudsman;
8. mengadukan Penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar
pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina
Penyelenggara dan ombudsman; dan
9. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan
pelayanan.
8
Slide 10
HAK DAN KEWAJIBAN MASYAKAT (lanjutan)
Masyarakat wajib:
1. mematuhi dan memenuhi ketentuan
dipersyaratkan dalam standar pelayanan;
sebagaimana
2. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau
fasilitas pelayanan publik; dan
3. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
9
Slide 11
MAKLUMAT PELAYANAN
• Merupakan pernyataan kesanggupan dan
kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan
pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang
telah ditetapkan.
• Wajib dipublikasikan secara jelas dan luas, mudah
diketahui, dilihat, dibaca, dan diakses oleh
masyarakat.
• Dipublikasikan selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari sejak standar pelayanan ditetapkan.
10
Slide 12
KETENTUAN PIDANA
Penyelenggara atau Pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam:
1.
2.
3.
4.
5.
Pasal 25 ayat (1): Penyelenggara dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana
dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efesien, transparan, akuntabel dan
berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian
sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik.
Pasal 28 ayat (1): penyelenggara yang bermaksud melakukan perbaikan sarana, prasarana dan
atau fasilitas pelayanan publik wajib mengumumkan dan mencantumkan batas waktu
penyelesaian pekerjaan secara jelas dan terbuka.
Pasal 28 ayat (4): penyelenggara dan pelaksana yang tidak melakukan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah melakukan kelalaian.
Pasal 29 ayat (1): Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus
kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 29 ayat (2): sarana, prasana dan/atay fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh orang yang tidak
berhak.
dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka, cacat tetap, atau
hilangnya nyawa bagi pihak lain dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
11
Slide 13
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009
Bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 5 ayat
(6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat
(3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, telah
ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
12
Slide 14
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2012
Materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini
meliputi:
a. Ruang lingkup Pelayanan Publik;
b. Sistem pelayan publik;
c. Pedoman penyusunan standar pelayanan;
d. Proposi akses dan kategori kelompok masyarakat
dalam pelayanan berjenjang;
e. Pengikutsertaan
masyarakat
dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.
13
Slide 15
SISTEM PELAYANAN TERPADU
Penyelenggara dapat
pelayanan terpadu.
menyelenggarakan
sistem
Penyelenggaraan
sistem
pelayanan
terpadu
dilaksanakan di lingkungan kementerian/lembaga,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,
dan/atau kecamatan.
14
Slide 16
SISTEM PELAYANAN TERPADU (lanjutan)
Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan
tujuan:
a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum
kepada Masyarakat;
b. mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
c. memperpendek proses pelayanan;
d. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah,
murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
e. memberikan akses yang lebih luas kepada
Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.
15
Slide 17
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
Setiap Penyelenggara wajib menyusun, menetapkan,
dan menerapkan Standar Pelayanan.
Penyelenggara dalam menyusun Standar Pelayanan
wajib mengikutsertakan Masyarakat dan Pihak
Terkait serta mengacu pada ketentuan teknis yang
telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
16
Slide 18
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
Dalam hal Masyarakat atau Pihak Terkait yang
mengajukan tanggapan atau masukan tidak puas
terhadap perbaikan yang telah dilakukan oleh
Penyelenggara,
dapat
melaporkan
kepada
Ombudsman.
Ombudsman menyelesaikan pengaduan keberatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
17
Slide 19
PENGIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggara wajib mengikutsertakan Masyarakat
dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai
upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan
Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.
Pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik mencakup keseluruhan proses
penyelenggaraan Pelayanan Publik yang meliputi:
a. penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
b. penyusunan Standar Pelayanan;
c. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan
Pelayanan Publik; dan
d. pemberian penghargaan.
18
Slide 20
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pembinaan dan pengawasan Pelayanan Publik dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Pembinaan dan pengawasan Pelayanan Publik di kementerian
dan lembaga dilakukan oleh pimpinan lembaga negara,
pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang
sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya.
Pembinaan dan pengawasan umum Pelayanan Publik di
daerah dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
Pembinaan dan pengawasan teknis Pelayanan Publik di
daerah dilakukan oleh masing-masing kementerian dan
lembaga pemerintah nonkementerian.
19
Slide 21
SANKSI
Sanksi dapat berupa:
• teguran tertulis
• penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling
lama 1 (satu) tahun.
• sanksi pembebasan dari jabatan
• sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
• sanksi teguran peringatan dan dilakukan pembinaan secara khusus
terhadap Pembina.
• pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi
pemerintah.
• pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.
(disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan)
20
Slide 22
REKAPITULASI KASUS SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2011 – JANUARI 2015
21
Slide 23
TERIMA KASIH
TERIM KASIH
22
IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG PELAYANAN PUBLIK
Siti Martini, SH, MSi
Kepala Biro Hukum
BIRO HUKUM
KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Powerpoint
Templates
Slide 2
LATAR BELAKANG
1.
Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan
penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya
(fundamental human rights).
2.
Membangun
kepercayaan
masyarakat
penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.
3.
Perlunya norma hukum untuk penegasan hak dan
kewajiban setiap warga negara dan penduduk .
4.
Perlunya pengaturan hukum yang mendukung upaya
meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan
pelayanan publik dan memberi perlindungan bagi setiap
warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan
wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
melalui
1
Slide 3
DASAR HUKUM PELAYANAN PUBLIK
1.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia.
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
2
Slide 4
PENGERTIAN
•
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
•
Penyelenggara pelayanan publik:
› Instansi penyelenggara negara.
› Korporasi: BUMN/BUMD.
› Lembaga Independen.
› Swasta/Organisasi Melaksanakan “Misi negara karena UU”.
•
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi
penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara
negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan
swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan
publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah.
3
Slide 5
MAKSUD DAN TUJUAN
• Maksud:
• untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara
masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.
• Tujuan:
•
•
•
•
terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung
jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang
baik;
terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan
terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4
Slide 6
LINGKUP PENGATURAN
Ruang lingkup pelayanan publik:
1. Pengadaan dan penyaluran barang publik, Penyediaan jasa
publik, pelayanan administratif bersumber APBN/APB;
2. Pengadaan dan penyaluran barang publik, Penyediaan jasa
publik, pelayanan administratif bersumber APBN/APBD yang
tidak bersumber APBN/APBD yang pelaksanaannya merupakan
misi negara;
5
Slide 7
HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA
Penyelenggara memiliki hak:
1. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
2. melakukan kerja sama;
3. mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik;
4. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai
dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
5. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
6
Slide 8
HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA (lanjutan)
•
Penyelenggara berkewajiban:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan;
menempatkan pelaksana yang kompeten;
menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung
terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan
publik;
melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik;
memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila
mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan
memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah
suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara
atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
7
Slide 9
HAK DAN KEWAJIBAN MASYAKAT
•
Masyarakat berhak:
1. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
2. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
3. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
4. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;
5. memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki
pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar
pelayanan;
6. memberitahukan kepada Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila
pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
7. mengadukan Pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan
dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Penyelenggara dan
ombudsman;
8. mengadukan Penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar
pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina
Penyelenggara dan ombudsman; dan
9. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan
pelayanan.
8
Slide 10
HAK DAN KEWAJIBAN MASYAKAT (lanjutan)
Masyarakat wajib:
1. mematuhi dan memenuhi ketentuan
dipersyaratkan dalam standar pelayanan;
sebagaimana
2. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau
fasilitas pelayanan publik; dan
3. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
9
Slide 11
MAKLUMAT PELAYANAN
• Merupakan pernyataan kesanggupan dan
kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan
pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang
telah ditetapkan.
• Wajib dipublikasikan secara jelas dan luas, mudah
diketahui, dilihat, dibaca, dan diakses oleh
masyarakat.
• Dipublikasikan selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari sejak standar pelayanan ditetapkan.
10
Slide 12
KETENTUAN PIDANA
Penyelenggara atau Pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam:
1.
2.
3.
4.
5.
Pasal 25 ayat (1): Penyelenggara dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana
dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efesien, transparan, akuntabel dan
berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian
sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik.
Pasal 28 ayat (1): penyelenggara yang bermaksud melakukan perbaikan sarana, prasarana dan
atau fasilitas pelayanan publik wajib mengumumkan dan mencantumkan batas waktu
penyelesaian pekerjaan secara jelas dan terbuka.
Pasal 28 ayat (4): penyelenggara dan pelaksana yang tidak melakukan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah melakukan kelalaian.
Pasal 29 ayat (1): Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus
kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 29 ayat (2): sarana, prasana dan/atay fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh orang yang tidak
berhak.
dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka, cacat tetap, atau
hilangnya nyawa bagi pihak lain dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
11
Slide 13
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009
Bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 5 ayat
(6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat
(3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, telah
ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
12
Slide 14
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2012
Materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini
meliputi:
a. Ruang lingkup Pelayanan Publik;
b. Sistem pelayan publik;
c. Pedoman penyusunan standar pelayanan;
d. Proposi akses dan kategori kelompok masyarakat
dalam pelayanan berjenjang;
e. Pengikutsertaan
masyarakat
dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.
13
Slide 15
SISTEM PELAYANAN TERPADU
Penyelenggara dapat
pelayanan terpadu.
menyelenggarakan
sistem
Penyelenggaraan
sistem
pelayanan
terpadu
dilaksanakan di lingkungan kementerian/lembaga,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,
dan/atau kecamatan.
14
Slide 16
SISTEM PELAYANAN TERPADU (lanjutan)
Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan
tujuan:
a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum
kepada Masyarakat;
b. mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
c. memperpendek proses pelayanan;
d. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah,
murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
e. memberikan akses yang lebih luas kepada
Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.
15
Slide 17
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
Setiap Penyelenggara wajib menyusun, menetapkan,
dan menerapkan Standar Pelayanan.
Penyelenggara dalam menyusun Standar Pelayanan
wajib mengikutsertakan Masyarakat dan Pihak
Terkait serta mengacu pada ketentuan teknis yang
telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
16
Slide 18
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
Dalam hal Masyarakat atau Pihak Terkait yang
mengajukan tanggapan atau masukan tidak puas
terhadap perbaikan yang telah dilakukan oleh
Penyelenggara,
dapat
melaporkan
kepada
Ombudsman.
Ombudsman menyelesaikan pengaduan keberatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
17
Slide 19
PENGIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggara wajib mengikutsertakan Masyarakat
dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai
upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan
Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.
Pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik mencakup keseluruhan proses
penyelenggaraan Pelayanan Publik yang meliputi:
a. penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
b. penyusunan Standar Pelayanan;
c. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan
Pelayanan Publik; dan
d. pemberian penghargaan.
18
Slide 20
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pembinaan dan pengawasan Pelayanan Publik dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Pembinaan dan pengawasan Pelayanan Publik di kementerian
dan lembaga dilakukan oleh pimpinan lembaga negara,
pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang
sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya.
Pembinaan dan pengawasan umum Pelayanan Publik di
daerah dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
Pembinaan dan pengawasan teknis Pelayanan Publik di
daerah dilakukan oleh masing-masing kementerian dan
lembaga pemerintah nonkementerian.
19
Slide 21
SANKSI
Sanksi dapat berupa:
• teguran tertulis
• penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling
lama 1 (satu) tahun.
• sanksi pembebasan dari jabatan
• sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
• sanksi teguran peringatan dan dilakukan pembinaan secara khusus
terhadap Pembina.
• pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi
pemerintah.
• pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.
(disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan)
20
Slide 22
REKAPITULASI KASUS SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2011 – JANUARI 2015
21
Slide 23
TERIMA KASIH
TERIM KASIH
22