Tata Cara Pengumpulan dan Pelayanan Permohonan Informasi

Download Report

Transcript Tata Cara Pengumpulan dan Pelayanan Permohonan Informasi

Tata Cara
Pengumpulan dan
Permohonan Informasi Publik
Oleh:
MARTAN KISWOTO
[email protected]
[email protected]
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Ps. 14(1) PP 61 Th 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Th
2008 Ttg KIP:
PPID Bertugas dan Bertanggung Jawab dalam:
a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan
informasi;
b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
e. Pengujian Konsekuensi;
f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
g. penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka
Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat
diakses; dan
h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang
diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
PERKI 1 Tahun 2010:
Ps 7:
(1)PPID
bertanggungjawab
mengkoordinasikan
penyimpanan
dan
pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik.
(2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID
bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara
fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:
a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
(3) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID
bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh
setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan
pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan
masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam
sebulan.
(4) Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang
kearsipan.
Pengumpulan Informasi Publik
1. PPID mengumpulkan Informasi Publik secara fisik
yang berada di unit / satuan kerja di bawahnya
meliputi :
a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala;
b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon
Informasi Publik.
2. Mengkoordinir pendataan Informasi Publik yang
dikuasai unit / satuan kerja sebulan sekali utk
pemutakhiran oleh pimpinan unit / satuan kerja
Penyediaan Informasi (Ps 8 PERKI 1 Tahun 2010)
PPID Bertanggung jawab atas penyediaan & pelayanan
informasi publik, baik melalui pengumuman atau
permohonan informasi.
Pengumuman  melalui media yg efektif
menjangkau, menggunakan Bahasa Indonesia yg
mudah, benar dan mempertimbangkan bahasa yg
digunakan lingkungan setempat;
Pelayanan Informasi berdasar Permohonan (Ps. 22 UU KIP)
Permohonan Informasi Publik (tertulis/tidak tertulis) dicatat (Nama,
Alamat, format informasi, cara penyampaian);
2. Jika jelas datanya, maka kemudian diregister dan diberi tanda bukti
penerimaan permintaan; (lewat email  diberikan saat penerimaan
permintaan);
3. Paling lambat 10 hr wajib memberitahu tertulis ttg:
a. Berada dalam penguasannya / tidak, bila tidak maka memberitahu
posisi informasi yg diminta tadi;
b. Penerimaan/penolakan atas informasi yg diminta (Ps 17);
c. Bila diterima permintaan tsb, sebagian atau seluruhnya;
d. Cara penyampaian informasi yg diminta serta biaya/tata cara
pembayaran;
4. Badan publik dapat memperpanjang waktu 7 (tujuh) hari kerja dg
alasan tertulis
1.