Transcript Tata Kelola Website Pada Instansi Pemerintah

Raffles City Hotel,
Sabtu, 29 Maret 2014
Sosialisasi Pengelolaan
Website
Kanwil Kemenag
Provinsi Bengkulu
Tahun 2014
Oleh : Dr.(c).H.Suardi Abbas,SH,MH
Ka.Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu
Setiap
orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.
Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
3. Instruksi Presiden No.03 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan strategi nasional
pengembangan e-Government
 “E-Government
adalah aplikasi
teknologi informasi yang berbasis
internet dan perangkat digital
lainnya yang dikelola oleh
pemerintah untuk keperluan
penyampaian informasi dari
pemerintah ke masyarakat, mitra
bisnis, pegawai, badan usaha, dan
lembaga-lembaga lainnya secara
online.”
 E-Government
merupakan suatu upaya
untuk memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi yang
dimaksudkan untuk meningkatkan:
 efisiensi
 efektivitas
 transparansi
 akuntabilitas
Dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik.
 Paradigma
pelayanan pemerintah yang
bercirikan pelayanan melalui birokrasi
yang lamban, prosedur yang berbelit, dan
tidak ada kepastian berusaha diatasi
melalui penerapan e-government.
 Paradigma pelayanan publik bergeser dari
paradigma birokratis menjadi paradigma
e-government yang mengedepankan
transparansi dan fleksibilitas, yang
akhirnya bermuara pada kepuasan
pengguna layanan publik. (good
gevernance)
1.
2.
3.
Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah
kepada stakeholder-nya (masyarakat,kalangan
bisnis, dan industri) terutama dalam hal
kinerja, efektivitas dan efisiensi di berbagai
bidang kehidupan bernegara.
Meningkatkan transparansi, kontrol, dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
dalam rangka penerapan konsep Good
Corporate Governance.
Mengurangi secara signifikan total biaya
administrasi relasi, dan interaksi yang
dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari hari.
4.
5.
6.
Memberikan peluang bagi pemerintah untuk
mendapatkan sumber-sumber pendapatan
baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak
yang berkepentingan.
Menciptakan suatu lingkungan masyarakat
baru yang dapat secara cepat dan tepat
menjawab berbagai permasalahan yang
dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan
global dan trend yang ada.
Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak
lain sebagai mitra pemerintah dalam proses
pengambilan berbagai kebijakan publik secara
merata dan demokratis.
1. Sistem pelayanan Haji menggunakan SISKOHAT
2. Sistem pelayanan Pernikahan Menggunakan SIMKAH
3. Sistem pengadaan Barang dan Jasa Menggunakan SIRUP
DAN LPSE
4. Sistem Pelayanan Keuangan Menggunakan E-MPA
5. Sistem Kepegawaian Mengunakan SIMPEG
6. Sistem Pendidikan Mengunakan E-MIS
7. Sistem Pengelolaan Informasi Publik di Kementerian
Agama Mengunakan
WEBSITE
TAHUN 2014 HARUS LEBIH BAIK !!!