Transcript Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi
Publik
Pusat Penerangan Hukum
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Apa Undang-Undangnya?
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik atau
sering disebut UU KIP
Apa Prinsipnya?
1. Setiap Orang Berhak Memperoleh Informasi.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan perlu
diawasi/diketahui oleh masyarakat, karena
penyelenggaraan pemerintahan memang untuk
kepentingan masyarakat/hajat hidup orang banyak.
3. Dalam era transparansi, badan publik wajib
menyediakan informasi diminta atau tidak kecuali
informasi tertentu, secara cepat, tepat waktu,
sederhana dengan biaya ringan.
4. Informasi yang tidak boleh dibuka pada prinsipnya
juga untuk melindungi kepentingan publik, bersifat
ketat dan terbatas.
Siapa Yang berhak Memperoleh
Informasi?






Orang
Kelompok Orang
Badan Hukum
Badan Publik Lainnya
Wartawan
LSM
Bagaimana Prosedurnya?
S.O.P
1. Permintaan tertulis, kecuali bagi yang buta huruf, Badan
Publik menerima secara lisan, dan membantu menulisnya.
2. Beri Nomor Pendaftaran.
3. Beri Tanda Bukti Terima.
4. Dalam waktu 10 hari kerja sejak permintaan diterima,
jawab/tindaklanjuti beserta berapa besar biayanya jika
perlu, dapat diperpanjang 7 hari dengan menyebut alasan
perpanjangannya.
5. Lebih Lanjut Tunggu Juknis dari Komisi Informasi.
Apa Kewajiban Badan Publik?
1. Menyediakan Informasi Berkala
2. Menyediakan Informasi Serta Merta
3. Menyediakan Informasi Setiap Saat
4. Menyediakan Informasi Bila Diminta
Apa Sanksinya Bila Tidak
Dilakukan?
• Pidana Kurungan Paling Lama 1 (Satu) Tahun
dan/atau Denda Paling Banyak Rp. 5 Juta Rupiah
• Proses Peradilan Pidana Ini Dapat Berjalan
Berdasarkan Aduan/Laporan Pihak Yang Merasa
Dirugikan, dan Oleh Karenanya Harus Ada Kerugian
Yang Dapat Dibuktikan
APAKAH INFORMASI RAHASIA?
Pada Prinsipnya:
• Bersifat Ketat dan Terbatas
• Tidak Bersifat Permanen
Bagaimana dengan Informasi yang
tidak dapat diberikan/rahasia?
• Disebut dalam UU KIP dengan istilah “Informasi Yang
Dikecualikan” atau ID
• Pada umumnya bila informasi itu menganggu proses
penegakan hukum, HAKI, Persaingan usaha sehat, pertahanan
dan keamanan negara, dan lain-lain yang diatur dalam pasal
17 UU KIP
• PPID dapat menentukan sendiri apa saja informasi yang
dikategorikan ‘rahasia’ dalam institusinya, namun harus
melalui metode uji konsekuensi dan uji kepentingan
Apa Batasan Informasi yang
Dikecualikan?
• Undang-Undang
• Kepatutan
• Kepentingan Umum
• Uji Konsekuensi
Apa yang Harus disiapkan Badan Publik
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang KIP ?
• Mengangkat PPID ( 1 tahun setelah Peraturan Pelaksana berlaku)
• Membuat SOP pengelolaan dan pelayanan informasi
• Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan
informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi
• Membuat dan mengumumkan laporan tentang pengelolaan dan
pelayanan informasi serta menyampaikan salinan laporan kepada
Komisi Informasi sesuai dengan kewenangannya.
• Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi pengelolaan dan
pelayanan informasi publik
• Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pengelolaan dan pelayanan informasi di instansinya
TERIMA KASIH