Transcript UU KIP 14 2008 - Informasi Publik Pemda DIY

Kiprah PPID Kab.Kulon Progo
Dalam Layanan Informasi Publik
oleh : Rudy Widiyatmoko,S.Sos
PPID Kab. Kulon Progo
Tujuan UU KIP
Pasal 3 UU KIP
 Menjamin hak warga negara untuk
mengetahui rencana, proses dan
alasan pengambilan suatu
keputusan publik;
 Mendorong partisipasi masyarakat;
 Mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik,
 Mengembangkan ilmu pengetahuan
dan mencerdaskan kehidupan
bangsa; dan/atau
 meningkatkan pengelolaan dan
pelayanan informasi di lingkungan
Badan Publik
Badan Publik
•
•
•
•
Eksekutif,
Legislatif,
Yudikatif, dan
Badan lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara, yang
sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, atau
• Organisasi nonpemerintah sepanjang
sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sumbangan masyarakat,
dan/atau luar negeri.
pasal 1 UU KIP
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK:
a. Menunjuk dan mengangkat PPID.
b. Menetapkan standar prosedur
operasional.
c. Menyediakan dan memberikan
informasi:
 secara berkala,
 serta merta,
 tersedia setiap saat, dan
 berdasarkan permintaan.
d. Menyediakan sarana dan prasarana.
e. Menetapkan standar biaya.
f. Menyediakan anggaran.
g. Menanggapi keberatan.
h. Membuat dan mengumumkan
laporan pelayanan informasi.
ALUR PIKIR PENGELOLAAN INFORMASI DAN ADUAN
MENINGKATNYA
KEPERCAYAAN,
PENGAWASAN,
DUKUNGAN DAN
PARTISIPASI PUBLIK
TERLAKSANANYA
UU KIP 14/2008
TERCIPTANYA
PEMERINTAHAN
YANG BAIK
MENJADI
PENGAWASAN INTERN
EVALUASI &
INFORMASI
BAGI PEMERINTAH
KLASIFIKASI INFORMASI
PUBLIK MENURUT
UU 14 TAHUN 2008
DIUMUMKAN &
DISEDIAKAN
BERKALA
TERBUKA
INFORMASI
PUBLIK
DIUMUMKAN
SERTA MERTA
Pasal 10 UU KIP
TERSEDIA
SETIAP SAAT
Pasal 11 UU KIP
BERDASARKAN
PERMINTAAN
Pasal 22 UU KIP
RAHASIA
NEGARA
TERTUTUP/
DIKECUALI-KAN
Pasal 9 UU KIP
RAHASIA
PRBADI
RAHASIA BISNIS
Pasal 6 ayat (3)
huruf a UU KIP
Pasal 6 ayat (3)
huruf b UU KIP
Pasal 6 ayat (3)
huruf c UU KIP
Aspek
Sumber Daya Manusia
STRATEGI
PPID
DALAM
Pelaksanaan
UU 14 2008
Tersediaanya SDM
yang berkualitas
Aspek
Pengelolaan / penyelesaian
Informasi dan Aduan
Adannya
Standart Operasional Prosedur
( SOP )
Aspek
Sarana Prasarana / akses
Terwujudnya Meja layanan, Kotak aduan,
web site, email, SMS Center ,Fax,
dan Telepon.
Aspek
Sosialisasi
Melalui Spanduk, lieflet, buflet , stiker,
media massa, Website , pertemuanpertemuan, dll
Aspek Terlaksananya
Prinsip Pelayanan
Cepat, murah, sederhana, transparan,
akuntabel, proporsional, informatif
dan non diskriminasi
Aspek Pelaporan
/pertangunggjawaban
Ke Pemda , Komisi Informasi,
dan Pemerintah Pusat yang terkait
STRUKTUR TIM
PENGELOLA
INFORMASI KAB.KP
SK BUPATI 215 TH 2013
Atasan PPID adl Sekda
Atasan
PPID
PPID
PPID
Pembantu A
TP2I adl :
Asisten adminstrasi perekonomian dan
SDA, Inspektorat,Bag.Hukum
Tim Pertimbangan
Pelayanan Informasi
(TP2I)
Berada di Bag. TI Humas Dijabat
Kabag Mempunyai 4 bidang fungsi
Bid.Pelayanan Informasi
Bid. Pengolahan data &Dokumentasi
Bid.Pelayanan aduan & sengketa
Bid.Pengelolalaan TI
PPID
Pembantu B
Berada di tiap SKPD
Dijabat oleh sekretaris/Ka TU
Di Kulon Progo Ada 47 PPID Pembantu
STRUKTUR TIM PPID KAB.KP
SK Kabag.TI Humas
PPID
Penanggungjawab
Kegiatan
Bid. Pelayanan
Informasi
Sekretaris
Bid. Pelayanan
Aduan/sengketa
Bid. Pengelolaan
Data&Dokumentasi
Bid.
Pengelolaan TI
SOP PPID





SOP Pelayanan Informasi
SOP Pelayanan Sengketa Informasi
SOP Aduan
SOP SMS Center
SOP Pengelolaan WEB Site
Media Pelayanan Yang Digunakan
o Komunikasi Tatap Muka , kamis paginan mulai jam 06.30
WIB s.d selesai
o Siaran RRI Programa 1, setiap hari Jumat jam 07.30.08.00
WIB
o Meja layanan langsung di Bagian TI Humas KP
o Fax . 0274. 773208
o Email [email protected]
o Telepon. 0274 773272
o SMS Center 08112554010
o Web site www.ppid.kulonprogokab.go.id
o Web site resmi Kulon Progo www.kulonprogokab.go.id
o Semua web site dan email resmi SKPD
Sosialisasi Pelayanan Kepada
Masyarakat
• Media lini atas ;
Media massa, web site resmi,
siaran radio
• Media lini bawah ;
Spanduk, tas sofenir, autdoor banner
di semua SKPD dan 20 titik strategis.
Permasalahan Yang dihadapi
• Terkait anggaran, infrastruktur, organisasi
pelaksana (bukan Tupoksi hanya tambahan kerja)
• Tidak Responsifnya Badan Publik
• Paradigma kecurigaan terhadap aktivitas
permintaan informasi
• Badan publik masih menganggap informasi
bukan bagian dari bentuk layanan publik
• Secara struktur, Komisi Informasi tidak memiliki
garis hirarki terhadap Badan-badan Publik
Lanjutan..
• Sosialisasi UU-KIP belum terasa benar,
jangankan untuk masyarakat, di kalangan
instansi pemerintahpun masih kurang
sosialisasi.
• Masyarakat awam belum aktif melakukan
akses informasi, praktis baru dimanfaatkan
oleh kelompok masyarakat atau kalangan LSM
saja
Komitmen
 Meningkatkan Indeks Kepuasan
Masyarakat
 Memenuhi hak masyarakat untuk
mendapatkan informasi,
menyampaikan aspirasi, pengaduan
dan penilaian masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan