Transcript UU KIP - Pemerintah Kabupaten Jembrana

UNDANG-UNDANG
NO. 14 TAHUN
2008 TENTANG
KETERBUKAAN
INFORMASI
PUBLIK
PP 61/2010
1.
1 TH. SETELAH DISYAHKAN, MAKA TH.2009 :
KOMISI INFO PUSAT HARUS SDH
TERBENTUK PS. 59 UU KIP
2.
2 TH SETELAH DISYAHKAN, MAKA TH. 2010 :
KOMISI INFO. DAERAH TERBENTUK, PS. 60
UU KIP
3.
PADA SAAT DIBERLAKUKANNYA UU INI
(PER 30 APRIL-1 MEI 2010 ) MAKA TH. 2010
BADAN PUBLIK, HARUS MELAKSANAKAN
KEWAJIBANNYA BERDASARKAN UU, PS. 64
UU KIP
4.
PERATURAN PEMERINTAH HARUS SDH
DITETAPKAN SEJAK DIBERLAKUKANNYA
UU INI (30 APRIL 2010), AMANAT PASAL 62
UU KIP
5.
1 TH SETELAH DISYAHKAN PP 61/2010 (23
AGUSTUS 2010), MAKA PER 23 AGUSTUS
2011 PPID HARUS TERBENTUK.
• Berawal dari inisiatif DPR RI, berupa RUU Kebebasan
Memperoleh Informasi Publik (KMIP).
• Tahun 2005, RUU KMIP diajukan kepada Pemerintah untuk
dimintakan tanggapan dan penyusunan Daftar
Inventarisasi Masalah (DIM);
• Dengan Amanat Presiden, Menteri Komunikasi dan
Informatika serta Menteri Hukum dan HAM membahs RUU
tersebut bersama DPR RI;
• Disahkan pada Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 30
April 2008 menjadi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP;
• Diundangkan pada tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4846 dan berlaku 2 (dua) tahun sejak diundangkan.
Hak memperoleh informasi
merupakan Hak Asasi Manusia dan
dijamin konstitusi (Pasal 28 F UUD
1945)
Mewujudkan penyelenggaraan negara
yang transparan dan tata
pemerintahan yang baik (good
governance)
Mendukung penyelenggaraan negara
yang demokratis berdasarkan
transparasi, partisipasi, dan
akuntabilitas
Memotivasi badan publik untuk
memberikan pelayanan kepada
masyarakat dengan sebaikbaiknya dan bebas dari KKN
Mengantisipasi perkembangan
teknologi informasi yang semakin
pesat, sehingga meningkatkan
mobilitas masyarakat
memperoleh informasi dengan
mudah dan cepat
•
Prinsip yang diperjuangkan “maximum access limited
exemption”.
•
Basic norm: Pasal 28 F jo. 28 J UUD 1945.
•
Regulasi sangat mempengaruhi transparansi, good
governance dan demokratisasi.
•
Hambatan: harmonisasi dengan UU lain dan ketiadaan UU
kekecualian.
PERBANDINGAN :
TERTUTUP
TERBUKA
ERA SEBELUMNYA
SEBELUMNYA SELURUH INFORMASI YG
DIMILIKI INSTANSI PEMERINTAH/LEMBAGA
NEGARA ADALAH MILIK
PEMERINTAH/NEGARA KECUALI YG DIBUKA
KE PUBLIK
TERBUKA
TERTUTUP
ERA KETERBUKAAN
DENGAN BERLAKUNYA UU INI BERUBAH
MENJADI INFORMASI YG DIMILIKI OLEH
PEMERINTAH/NEGARA ADALAH MILIK
PUBLIK KECUALI YG DITUTUP ATAU
DIRAHASIAKAN
TERDIRI DARI I4 BAB DAN 64 PASAL
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI
BAB VII
BAB VIII
BAB IX
BAB X
BAB XI
BAB XII
BAB XIII
BAB XIV
KETENTUAN UMUM
ASAS DAN TUJUAN
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI
PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI
KOMISI INFORMASI
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI
INFORMASI
HUKUM ACARA KOMISI
GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI
KETENTUAN PIDANA
KETENTUAN LAIN-LAIN
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
UU KIP DISYAHKAN 30/4/2008 – EFEKTIF 30/4/2010 –
PER SEPTEMBER 2011, UU INI BERUSIA 3 TAHUN 5
BULAN
TH. 2010 BP HARUS
MELAKSANAKAN
KEWAJIBANNYA
BERDASAR UU
TH. 2010 : KIP
SDH TERBENTUK
(PS. 60 KIP
TH.2009 :KI
HARUS SDH
TERBENTUK
(PS.59 UU KIP)
2008 :RUU KIP
DISYAHKAN
MENJADI UU KIP
2005 AMPRES
KE KOMINFO
DAN KUMHAM
1999 - 2005
1997/1998
PER JUNI 2011 : PPID TELAH TERBENTUK DI K/L SEBANYAK 74 (KL:36,
PROV/KAB/KO : 28) – PERMOHONAN SENGKETA : 270 (MEDIASI 78
KASUS, AJUDIKASI 7 KASUS, DAN GUGATAN 2 KASUS DI PUTN
TH. 2011 PPID
HARUS SDH
TERBENTUK (PP
61/2011-23 AGUST)
PPID HARUSNYA SDH TERBENTUK
KOMISI INFORMASI PUSAT TERBENTUK
KOMISI INFORMASI TERBENTUK TH 2009
DISYAHKAN DI DEPAN SIDANG PARIPURNA DPR RI TGL 30 APRIL 2008
PEMBAHASAN PEMERINTAH DAN DPR S/D 2008
KUALISI KMIP – DPR (LAHIRNYA GAGASAN KETERBUKAAN INF PUBLIK DAN KEBEBASAN
MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK
ERA REFORMASI/TRANSPARANSI/DEMOKRATISASI DI INDONESIA
Definisi Informasi
Publik
Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan
publik yang berkaitan dengan penyelenggara
dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan
publik lainnya yang sesuai dengan UU ini, serta
informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.
Definisi Badan
Publik
Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan
badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara,
yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi
Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari
APBN/APBD, sumbangan masyarakat
dan/atau luar negeri.
BADAN PUBLIK :
a.
LEMBAGA EKSEKUTIF
( 3 MENKO + 31 KEMENTERIAN + 22 LEMBAGA NON KEMENETERIAN + KEPOLISIAN RI +
KEJAKSAAN RI + TNI + PEMERINTAHAN DAERAH + PEMERINTAHAN DESA )
b. LEMBAGA LEGISLATIF
MPR RI + DPR RI + DPD RI
c.
LEMBAGA YUDIKATIF
MA – PERADILAN UMUM ( PN-PT-PENGADILAN KHUSUS-PERADILAN AGAMA-PERADILAN
MILITER-PTUN ) + MAHKAMAH KONSTITUSI.
d. BADAN LAIN YG FUNGSI & TUGAS POKOKNYA BERKAITAN DGN PENYELENGGARAAN
NEGARA ( BERSUMBER DARI APBN/APBD SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA )
KY+KPU+KOMNAS HAM+KPPU+KPI+KPA+KPK+KI+KOMISI KEPOLISIAN + DEWAN PERS+DEWAN
RISET NASIONAL + KOMITE + BADAN + LEMBAGA+LEMBAGA PENDIDIKAN NEGERI + BHMN DAN
BENTUK LAIN.
f. ORGANISASI NON PEMERINTAH ( LSM+YAYASAN+FORUM/PERKUMPULAN+PERSATUAN
BERDASARKAN KEAGAMAAN.
g. PARTAI POLITIK ( 34 parpol )
h. BUMN ATAU BUMD ( 107 )
Jenis-jenis Informasi
Publik
1. Informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan
secara serta merta;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap
saat;
4. Informasi yang dikecualikan;
KEWAJIBAN SETIAP INSTANSI/LEMBAGA
UU – KIP
( NO. 14/2008 )
KEWAJIBAN BADAN PUBLIKPASAL 7
AYAT (1) DAN AYAT (2)
SETIAP INSTANSI/ORGANISASI
BAIK PEMERINTAH MAUPUN
SWASTA BERKEWAJIBAN
MENYIMPAN, MEMELIHARA DAN
MENYELAMATKAN
ARSIP/DOKUMEN SEBAGAI
BAHAN BUKTI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH/SWASTA DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
NASIONAL
UU 43/2009
(1) BP WAJIB MENYEDIAKAN, MEMBERIKAN
DAN/ATAU MENERBITKAN IP YG BERADA
DIBAWAH KEWENANGANNYA KPD PEMOHON IP,
SELAIN INFO YG DIKECUALIKAN SESUAI DGN
KETENTUAN
(2) BADAN PUBLIK WAJIB MENYEDIAKAN IP YANG
AKURAT, BENAR DAN TIDAK MENYESATKAN
MAKSUD :
SEBAGAI ACUAN BAGI SETIAP SATUAN
KERJA/BADAN PUBLIK DALAM PENYEDIAAN,
PENGUMPULAN, PENDOKUMENTASIAN DAN
PELAYANAN, SERTA PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI.
TUJUAN :
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PUBLIK :
1.
MASING-MASING SATUAN KERJA MAMPU MENYEDIAKAN,
MENGUMPULKAN, MENDOKUMENTASIKAN DAN MENYAMPAIKAN
INFORMASI TENTANG KEGIATAN DAN PRODUK UNIT KERJANYA
SECARA AKURAT DAN TIDAK MENYESATKAN;
2.
SATUAN KERJA MAMPU MENYEDIAKAN, MENGUMPULKAN,
MENDOKUMENTASIKAN DAN MENYAMPAIKAN BAHAN DAN PRODUK
INFORMASI SECARA CEPAT DAN TEPAT WAKTU;
3.
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID ) MAMPU
MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI SECARA CEPAT DAN TEPAT
WAKTU DENGAN BIAYA RINGAN DAN CARA SEDERHANA.
APA YANG DIKELOLA
1.INFORMASI PUBLIK :
INFO. YG DIHASILKAN, DISIMPAN, DIKELOLA, DIKIRIM, DAN/ATAU
DITERIMA OLEH SUATU BADAN PUBLIK YG BERKAITAN DGN
PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN NEGARA DAN/ATAU
PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN BADAN PUBLIK
LAINNYA YG SESUAI DGN UU INI SERTA INFORMASI LAIN YG
BERKAITAN DGN KEPENTINGAN PUBLIK
2. DOKUMEN
ADALAH DATA, CATATAN DAN/ATAU KETERANGAN YANG DIBUAT
DAN/ATAU DITERIMA OLEH SATUAN KERJA/BP DALAM RANGKA
PELAKSANAAN KEGIATANNYA, BAIK TERTULIS DI ATAS KERTAS
ATAU SARANA LAINNYA MAUPUN TEREKAM DALAM BENTUK
APAPUN, YANG DAPAT DILIHAT, DIBACA ATAU DIDENGAR.
3. DOKUMENTASI
ADALAH KEGIATAN PENYIMPANAN DATA, CATATAN DAN/ATAU
KETERANGAN YANG DIBUAT DAN/ATAU DITERIMA OLEH SATUAN
KERJA/BP.
4. KLASIFIKASI
ADALAH PENGELOMPOKAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI SECARA
SISTEMATIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
SERTA KATEGORI INFORMASI.
5. PELAYANAN INFORMASI
ADALAH JASA YANG DIBERIKAN OLEH SATUAN KERJA/BP KEPADA
MASYARAKAT PENGGUNA INFORMASI.
6. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
ADALAH PEJABAT YANG BERTANGGUNG-JAWAB DIBIDANG PENYIMPANAN,
PENDOKUMENTASIAN, PENYEDIAAN, DAN/ATAU PELAYANAN INFORMASI DI
SATUAN KERJA/BP . ( DENGAN DEMIKIAN PPID BERTANGGUNG JAWAB
UNTUK MERENCANAKAN, MENGORGANISASIKAN, MELAKSANAKAN,
MENGAWASI, DAN MENGEVALUASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ).
7. PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PFPID),
ADALAH PEJABAT FUNGSIONAL YANG DITUNJUK UNTUK MEMBANTU PPID
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA /BP;
(ANTARA LAIN :PRANATA HUMAS, PRANATA KOMPUTER, ARSIPARIS,
PUSTAKAWAN DLL) SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
A. INFORMASI YG WAJIB DISEDIAKAN & DIUMUMKAN :
1. INFO YG WAJIB DISEDIAKAN & DIUMUMKAN SECARA BERKALA
2. INFO YG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA
3. INFO YG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
B. INFORMASI YG DIKECUALIKAN :
1. MENGHAMBAT PROSES PENEGAKAN HUKUM
2. MENGGANGGU KEPENTINGAN PERLINDUNGAN HAKI & PERLINDUNGAN
DARI PERSAINGAN USAHA TDK SEHAT
3. MEMBAHAYAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
4. MENGUNGKAP KEKAYAAN ALAM INDONESIA
5. MERUGIKAN KETAHANAN EKONOMI NASIONAL
6. MERUGIKAN KEPENTINGAN HUBUNGAN LN
7. MENGUNGKAP ISI AKTA OTENTIK YG BERSIFAT PRIBADI & KEMAUAN
TERAKHIR ATAUPUN WASIAT SESEORANG
8. MENGUNGKAP RAHASIA PRIBADI
9. MEMO ATAU SURAT-SURAT ANTAR BP ATAU INTRA BP
10. INFO YG TIDAK BOLEH DIUNGKAPKAN BERDASARKAN UU
INFORMASI YG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
SECARA BERKALA :
a.
INFORMASI TTG PROFILE BP ( KEDUDUKAN-DOMISILI-ALAMAT-RUANGLINGKUP
KEGIATAN-MAKSUD DAN TUJUAN-TUPOKSI-KANTOR2UNIT DI BAWAHNYA-STRUKTUR
ORGANISASI-GAMBARAN UMUM SETIAP SATKER-PROFIL SINGKAT PEJABAT
STRUKTURAL )
b.
RINGKASAN INFORMASI TTG PROGRAM/KEGIATAN ( NAMA PROGRAM/KEGIATANPENANGGUNGJAWAB-TARGET/CAPAIAN-JADWAL PELAKSANAAN-ANGGARANAGENDA PENTING BP-INFORMASI KHUSUS YG BERKAITAN DGN HAK MASYARAKATINFORMASI TTG PENERIMAAN CALON PEGAWAI-INFO TTG PENERIMAAN CALON
PESERTA DIDIK PD BP YG MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN UTK UMUM )
c.
RINGKASAN INFORMASI TTG KINERJA ( REALISASI KEGIATAN YG TELAH DAN YG
SEDANG DIKERJAKAN BESERTA CAPAIANNYA )
d.
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN ( RENCANA &REALISASI ANGGARAN-NERACALAPORAN ARUS KAS YG DISUSUN DGN STANDAR AKUNTANSI-DAFTAR ASET &
INVESTASI )
Lanjutan……
e.
RINGKASAN LAPORAN AKSES IP YG DITERIMA ( JUMLAH PEMOHON IP YG
DITERIMA-WAKTU YG DIPERLUKAN DLM MEMNUHI SETIAP PEMOHON- JUMLAH
PERMOHONAN IP YG DIKABULKAN DAN YG DITOLAK – ALASAN PENOLAKAN)
f.
INFORMASI TTG PERATURAN/KEPUTUSAN/KEBIJAKAN YG MENGIKAT DAN
BERDAMPAK BAGI PUBLIK
g.
INFORMASI TTG HAK DAN TATACARA MEMPEROLEH IP, SERTA TATA CARA
PENGAJUAN KEBERATAN, PROSES PENYELESAIAN SENGKETA
h.
INFORMASI TTG TATA CARA PENGADUAN PENYALAH GUNAAN
WEWENANG/PELANGGARAN YG DILAKUKAN OLEG PEJABAT BP.
i.
INFORMASI TTG PENGUMUMAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
j.
INFORMASI TTG PROSEDUR PERINGATAN DINI & PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN
DARURAT
INFORMASI YG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA
MERTA :
INFORMASI YG DPT MENGANCAM HAJAD HIDUP ORANG BANYAK :
a. Bencana alam ( kekeringan-kebakaran hutan, hama penyakit tanaman-epidemikwabah-kejadian luar biasa dll )
b. Keadaan bencana non-alam ( kegagalan industri/teknologi-dampak industriledakan nuklir-pencemaran lingkungan dsb )
c. Bencana sosial ( kerusuhan sosial-konflik sosial- teror dsb )
d. Jenis, persebaran, dan daerah yng menjadi sumber penyakit yg berpotensi menular
e. Racun pada bahan makanan
f. Info ttg rencana gangguan terhadap utilitis publik
STANDAR PENGUMUMANNYA MINIMAL BERISI :
Potensi bahaya-pihak2 yg berpotensi terkena-prosedur dan tempat evakuasi-cara
menghindari bahaya-cara mendapatkan bantuan-pihak yg wajib mengumumkan-tata
cara pengumuman-upaya yg dilakukan BP
INFORMASI YG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
INFORMASI TTG PERATURAN. KEPUTUSAN/KEBIJAKAN BP
SELURUH INFORMASI LENGKAP YG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA
INFORMASI TTG ORGANISASI. ADMINISTRASI, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN
SURAT-SURAT PERJANJIAN DGN PIHAK KE TIGA BERIKUT DOKUMEN PENDUKUNGNYA
SURAT MENYURAT PIMPINAN DLM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA
SYARAT-SYARAT PERIZINAN
DATA PERBENDAHARAAN ATAU INVENTARIS
RENCANA STRATEGIS & RENCANA KERJA
AGENDA KERJA PIMPINAN
INFORMASI MENGENAI KEGIATAN PELAYANAN IP/SARANA&PRASARANA/SDM/ANGGARAN
PELAYANAN DAN LAPORAN PENGGUNAANNYA
JUMLAH, JENIS DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN DAN LAPORAN PENINDAKANNYA
JUMLAH, JENIS DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YG DILAPORKAN MASYARAKAT
SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA
DAFTAR SERTA HASIL-HASIL PENELITIAN YG DILAKUKAN
INFORMASI LAIN YG TELAH DINYATAKAN TERBUKA ( BERDASARKAN MEKANISME
KEBERATAN/PENYELESIAN SENGKETA )
INFORMASI TTG STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI ( TERKAIT DENGAN KEGIATAN YG
BERPOTENSI MENGANCAM HAJAT HIDUP ORANG BANYAK )
INFORMASI & KEBIJAKAN YG DISAMPAIKAN PEJABAT PUBLIK DLM PERTEMUAN YG
TERBUKA UTK UMUM
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN :
TATA CARA PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK :
1.
PPID WAJIB MELAKUKAN PENGUJIAN KONSEKUENSI BERDASARKAN ALASAN PADA PASAL
17 UU-KIP;
2.
PPID WAJIB MELAKUKAN PENGUJIAN KONSEKUENSI BERDASARKAALASAN PADA PASAL 17
HURUF J, WAJIB MENYEBUTKAN UNDANG-UNDANG YG DIACU SECARA JELAS DAN TEGAS
3.
ALASAN HARUS DINYATAKAN SECARA TERTULIS DAN DISERTAKAN DLM SURAT
PEMBERITAHUAN TERTULIS ATAS PERMOHONAN IP
4.
DALAM MELAKSANAKAN PENGUJIAN KONSEKUENSI, PPID DILARANG MEMPERTIMBANGKAN
ALASAN PENGECUALIAN SELAIN HAL-HAL YG DIATUR DALAM PASAL 17 UU-KIP
5.
PPID WAJIB MENGHITAMKAN ATAU MENGABURKAN INFORMASI YG DIKECUALIKAN DLM
SUATU SALINAN DOK. YG AKAN DIBERIKAN KPD PUBLIK
6.
PENGHITAMAN ATAU PENGABURAN INFORMASI, PPID WAJIB MEMBERIKAN ALASAN DAN
MATERINYA PADA MASING-MASING HAL YG DIHITAMKAN ATAU DIKABURKAN
HAK PEMOHON/PENGGUNA :
1.MEMPEROLEH INFORMASI
2.MENGHADIRI PERTEMUAN PUBLIK
3.MENDAPATKAN SALINAN INFO PUBLIK
4.MENYEBARLUASKAN INFO PUBLIK
5.MENGAJUKAN PERMINTAAN INFO PUBLIK DISERTAI ALASAN
6.MENGAJUKAN GUGATAN
KEWAJIBAN PEMOHON/PENGGUNA :
1. MENGGUNAKAN INFO PUBLIK SESUAI DGN KETENTUAN PERATURAN PER UU
2. MENCANTUMKAN SUMBER ( UTK KEPENTINGAN SENDIRI MAUPUN
KEPERLUAN PUBLIKASI ).
HAK :
•
•
MENOLAK MEMBERIKAN INFO PUBLIK YG DIKECUALIKAN, SESUAI KETENTUAN PERATURAN
PER UU;
MENOLAK MEMBERIKAN INFO PUBLIK, APABILA TDK SESUAI DGN KETENTUAN PERATURAN
PER UU
INFO PUBLIK YG TIDAK DPT DIBERIKAN :
•
•
•
•
•
YG MEMBAHAYAKAN NEGARA
YG BERKAITAN DGN KEPENTINGAN PERLINDUNGAN USAHA DARI PERSAINGAN USAHA TDK
SEHAT
YG BERKAITAN DGN HAK2 PRIBADI
YG BERKAITAN DGN RAHASIA JABATAN; DAN/ATAU
YG BELUM DIKUASAI ATAU DIDOKUMENTASIKAN
KEWAJIBAN
1.
2.
3.
4.
:
MENYEDIAKAN, MEMBERIKAN, MENERBITKAN IP
MENEYEDIAKAN IP YG AKURAT, BENAR, DAN TIDAK MENYESATKAN
MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI
MEMBUAT PERTIMBANGAN SECARA TERTULIS SETIAP KEBJK YG DIAMBIL (POLITIK, EKONOMI,
SOSIAL, BUDAYA, PERTAHANAN & KEAMANAN NEGARA )
5. MEMANFAATKAN SARANA DAN/ATAU MEDIA ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK.
PENGELOLAAN INFORMASI OLEH PPID :
1. ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.
2. MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN,
3. PENDOKUMENTASIAN
4. PELAYANAN INFORMASI
5. PENYELESAIAN SENGKETA.
1. ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI. :
A. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI ( TP2I ) :
1. SIAPA SAJA YG TERLIBAT;
2. TUGASNYA APA
3. FUNGSINYA APA.
B. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI ( PPID )
1. KRITERIA PPID;
2. TUGAS
3. FUNGSI
4. KEDUDUKAN
C. PEJABAT FUNGSIONAL PID
1. KRITERIA PF. PID
2. TUGAS PF. PID
3. KEDUDUKAN & PEUNUJUKAN
D. TATA KERJA PELAYANAN INFO. & DOK
1. BAGAN ORGANISASI PELAYANAN INFO & DOK
2. TATA KERJA PELAYANAN
TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
( TP2I )
TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI TERDIRI DARI :
1.
2.
3.
ATASAN PPID (SEKRETARIS DAERAH/SEKOT) SEBAGAI KETUA
BAWASDA, SEBAGAI ANGGOTA
PARA KARO ( HUKUM, KEUANGAN DLL ); ASISTEN DLL – (SESUAI KEBUTUHAN),
SEBAGAI ANGGOTA
TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI MEMPUNYAI TUGAS :
1. MENGUSULKAN JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UNTUK SELANJUTNYA DI
TETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN PIMPINAN
2. MEMBAHAS, MENYELESAIKAN, DAN MEMUTUSKAN SENGKETA INFORMASI.
3. MENYELESAIKAN HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DALAM PROSEDUR PELAYANAN.
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KRITERIA
1. PPID MERUPAKAN PEJABAT STRUKTURAL YANG DITUNJUK UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS
DAN FUNGSI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI INSTANSI/LINGKUNGAN
SATUAN KERJA/BP
2. PPID HARUS MEMILIKI KOMPETENSI DI BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI.
TUGAS :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PENYEDIAAN, PENYIMPANAN, PENDOKUMENTASIAN, DAN PENGAMANAN INFORMASI.
PELAYANAN INFORMASI SECARA CEPAT, TEPAT DAN SEDERHANA;
PENETAPAN PROSEDUR OPERASIONAL PENYEBARLUASAN IP;
PENGUJIAN KONSEKUENSI
PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI
PENETAPAN INFO YG DIKECUALIKAN;
PENETAPAN PERTIMBANGAN TERTULIS ATAS SETIAP KEBIJAKAN.
( DALAM MELAKSANAKAN
TUGASNYA PPID DIBANTU OLEH PEJABAT FUNGSIONAL ).
FUNGSI :
1. PENGHIMPUNAN INFORMASI PUBLIK DARI SELURUH UNIT KERJA DI INSTANSI
2. PENATAAN DAN PENYIMPANAN INFORMASI PUBLIK YANG DIPEROLEH DARI SELURUH UNIT
KERJA /BAGIAN/SKPD DI LINGKUNGAN INSTANSI;
3. PENYELEKSIAN DAN PENGUJIAN INFORMASI PUBLIK YANG TERMASUK DALAM KATEGORI YG
DIKECUALIAN;
4. PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN INFORMASI
KEDUDUKAN DAN PENUNJUKAN PPID :
1. PPID BERKEDUDUKAN DI KANTOR/SATUAN KERJA/ INSTANSI,
2. PPID ADALAH PEJABAT EX-OFFICIO YG MENANGANI INFORMASI DAN KOMUNIKASI;
3. PENUNJUKAN PPID DAN STRUKTUR ORGANISASINYA DITETAPKAN MELALUI SURAT
KEPUTUSAN PIMPINAN INSTANSI
Adapun 10 badan publik penerima piagam penghargaan KIP adalah sebagai berikut:
PIAGAM PENGHARGAAN DARI KOMISI INFORMASI PUSAT BAGI 10
BADAN PUBLIK TERBAIK DALAM MEMBERIKAN KETERBUKAAN
INFORMASI KEPADA PUBLIK
NO.
INSTITUSI / BADAN PUBLIK
NILAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
KEMENTERIAN KOMINFO
68,0
62,9
57,2
57,0
53,9
51,0
51,0
50,6
50,2
49,4
KEMENTERIAN KEUANGAN
DPR-RI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG
KEMENTERIAN PERTANIAN
KEJAKSAAN AGUNG
KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN
POLA SENTRALISASI
ATASAN PPID/
PIMPINAN
( TP2I )
PF. PRANATA HUMAS
PF. PRANATA KOMPUTER
PF. ARSIPARIS
PF. KEPUSTAKAAN; DSB
PPID
UTAMA
PPID
SKPD
SKPD
PJT. FUNGSIONAL
PPID
PJT FUNGSIONAL
PJT FUNGSIONAL
PPID
SKPD
PPID
SKPD
PJT FUNGSIONAL
PPID
SKPD
PJT FUNGSIONAL
PJT FUNGSIONAL
POLA DESENTRALISASI
ATASAN PPID/
PIMPINAN
( TP2I )
PF. PRANATA HUMAS
PF. PRANATA KOMPUTER
PF. ARSIPARIS
PF. KEPUSTAKAAN; DSB
PPID
PPID
SKPD
BAWASDA/BIRO UMU
BIRO HK/PIH
PPID
SKPD
PJT FUNGSIONAL
PJT. FUNGSIONAL
PJT FUNGSIONAL
PPID
SKPD
PPID
SKPD
PJT FUNGSIONAL
PPID
SKPD
PPID
SKPD
PPID
SKPD
PJT FUNGSIONAL
PJT FUNGSIONAL
PJT FUNGSIONAL
PJT FUNGSIONAL
PPID DGN POLA DESENTRALISASI DAN SENTRALISASI
No
KARAKTERISTIK
DESENTRALISASI
SENTRALISASI
1
KELEMBAGAAN
MANDIRI/DIBENTUK DAN
KOORDINASI/DIBENTUK DAN
DITETAPKAN OLEH PIMPINAN DITETAPKAN OLEH PIMPINAN
SKPD MASING2
INSTANSI/DAERAH
2
MEKANISME
PPID DAN UNSUR PIMPINAN
PENGELOLAAN INF. PUB DI MASING-MASING SKPD
PPID UTAMA DAN UNSUR
PIMPINAN INSTANSI/DAERAH,
MELIBATKAN PPID
PELAKSANA
3
PELAYANAN INF. PUB
DILAKUKAN OLEH PPID –
SKPD
DILAKUKAN OLEH PPID
UTAMA (INSTANSI/DAERAH),
MELIBATKAN PPID – SKPD
4
TANGGUNG JAWAB
PPID-SKPD
PPID UTAMA
(INSTANSI/DAERAH)
5
HAK DAN KEWAJIBAN
PPID-SKPD
PPID-UTAMA
6
INFORMASI YG
DIKECUALIKAN
PPID UTAMA ATAS
PERSETUJUAN PIMPINAN
INSTANSI/DAERAH
PPID UTAMA ATAS
PERSETUJUAN PIMPINAN
INSTANSI/DAERAH
CONTOH :
PENGELOMPOKKAN INFO PUBLIK
NO
KRITERIA INFO
JENIS INFO
KETERANGAN
1
DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA
BERKALA
1.PROFILE BP
2.KEGIATAN & KINERJA
3.LAP. KEUANGAN
4.DLL
PALING SINGKAT 6
BULAN SEKALI
2.
DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA
INFO YG MENGANCAM HAJAT
HIDUP ORANG BANYAK
TIDAK BOLEH
DITUNDA/SEGERA
3.
DISEDIAKAN SETIAP SAAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4
INFORMASI YG DIKECUALIKAN
DAFTAR SELURUH INFO
HASIL KEPUTUSAN BP
KEBIJAKAN & DOK.
PENDUKUNGNYA
RENCANA KERJA/PROYEK
PERJANJIAN BP DGN PIHAK
KE 3
INFO & KEBIJK YG
DISAMPAIKAN PEJABAT
PUBLIK
PROSEDUR KERJA
PELAYANAN
•VIDE : PASAL 17/UU NO. 14/2008
DISEDIAKAN UTK INFO
YG DIMINTA (BY
REQUEST )
KLASIFIKASI DAN JWP
(PP NO. 61/2010 )
NO
NAMA INFORMASI
1
KEUANGAN :
1.
LAPORAN KEUANGAN…..
2.
DATA POSISI KAS……
3.
SALDO REKENING KORAN.......DST
2
ASET :
1.
2.
PENGADAAN BARANG DAN JASA :
1.
PROSES PENGADAAN BARANG…………..
2.
PERJANJIAN KONTRAK PENGADAAN BARANG
4
HUKUM :
1.
BERKAS-BERKAS PERKARA…..
2.
DRAFT RANCANGAN UU/PERMEN/DSB…DST
5
KEPEGAWAIAN:
1.
DATA PEGAWAI YG DIAJUKAN KE BAPERJAKAT
2.
PROSES PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN…DST
DST
ALASAN
PENGECUALIAN
DATA BMN……………………………….
DOK. PELAKSANAAN INVENTARIS…DST
3
DST
JANGKA
WAKTU
DST
DST
IDENTIFIKASI FUNGSI DAN TUGAS UNIT KERJA
SESUAI SATKER/SKPD/OPD
SATKER
SKPD/OPD
TUGAS&
FUNGSI
KEBIJAKAN
PROGRAM
Dg alasan
pengambilan
keputusan publik
ARSIP
paraf
paraf
KEGIATAN
ARSIP
paraf
Arsip
Arsip Berkas
Arsip
PIMPINAN SATUAN KERJA,
BERTANGGUNGJAWAB ATAS
PENGELOLAAN ARSIP
PPID BERTANGGUNG JAWAB
DALAM PENGELOLAAN INFORMASI
DIBANTU OLEH :
ARSIPARIS, PRANATA HUMAS, PRANATA KOMPUTER
DIUMUMKAN
KEGIATAN
ARSIP
KEGIATAN
ARSIP
ARSIP
INFORMASI
KEGIATAN
ARSIP
INFORMASI
INFORMASI
TERBUKA
DISEDIAKAN
TERTUTUP
ALASAN :
POLITIK, EKONOMI,
SOSIAL, HANKAM
PERATURAN PEMERINTAH NO. 61 TH 2010
Ttg. PELAKSANAAN UU NO. 14/2008 ttg KIP
KETENTUAN UMUM
PERTIMBANGAN TERTULIS
KEBIJAKAN BP
PENGKLASIFIKASIAN INFO & JANGKA
WAKTU PENGECUALIAN
PPID ( PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI)
TATACARA PEMBAYARAN GANTI
RUGI
KETENTUAN UMUM TERDIRI DARI :
1.
2.
3.
4.
5.
INFORMASI PUBLIK
BADAN PUBLIK
BADAN PUBLIK NEGARA
PEJABAT PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
6. PEMOHON INFORMASI PUBLIK
7. INFORMASI YG DIKECUALIKAN
8. PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK
9. PENGUJIAN KONSEKUENSI
10. JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
11. GANTI RUGI
12. MENTERI
PERTIMBANGAN TERTULIS :
1. BADAN PUBLIK WAJIB MEMBUAT PERTIMBANGAN
TERTULIS ATAS SETIAP KEBIJAKAN YG DIAMBIL
2. PERTIMBANGAN TERTULIS DITETAPKAN OLEH PPID
ATAS PERSETUJUAN PIMPINAN
3. PERTIMBANGAN TERTULIS DAPAT DIAKSES OLEH
PEMOHON INFORMASI PUBLIK
PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI :
1. PENGKLASIFIKASIAN DITETAPKAN OLEH PPID
BERDASARKAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
2. ATAS PERSETUJUAN PIMPINAN
3. DITETAPKAN DALAM BENTUK SURAT PENETAPAN
KLASIFIKASI
4. SURAT PENETAPAN, PALING SEDIKIT MEMUAT :
a. JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YG DIKECUALIKAN
b. IDENTITAS PEJABAT PPID YG MENETAPKAN
c. BADAN PUBLIK, TERMASUK UNIT KERJA PEJABAT YG
MENETAPKAN
d. JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
e. ALASAN PENEGCUALIAN
f. TEMPAT DAN TANGGAL PENETAPAN
KLASIFIKASI INFORMASI
DITETAPKAN
PPID ATAS PERSETUJUAN PIMPINAN
DALAM BENTUK
SURAT PENETAPAN KLASIFIKASI,
MINIMAL TERDIRI :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
JENIS KLASIFIKASI INFO YG DIKECUALIKAN
IDENTITAS PPID YG MENETAPKAN
BADAN PUBLIK
JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
ALASAN
TEMPAT & TGL PENETAPAN
PASAL 3 & 4
PP No. 61/2010
JANGKA WAKTU PENGECUALIAN ( JWP ) :
NO
JENIS INFO YG DIKECUALIKAN
DASAR PENETAPAN JANGKA
WAKTU
KETERANGAN
1
MENGHAMBAT PROSES PENEGAKAN HUKUM
MAKS 30 TAHUN
2
HAKI & PERSAINGAN USAHA TDK SEHAT
SESUAI KETEN. PER PER UU
3
MEMBAHAYAKAN HANKAM NEG
SELAMA JANGKA WAKTU YG
DIBUTUHKAN
DITETAPKAN OLEH
PIMPINAN TERTINGGI
4
MENGUNGKAP KEKAYAAN ALAM
IDEM
IDEM
5
MERUGIKAN KETHN EKONOMI NASIONAL
IDEM
IDEM
6
MERUGIKAN KEPENTINGAN HUB. LN
IDEM
IDEM
7
MENGUNGKAP ISI AKTA OTENTIK YG BERSIFAT
PRIBADI/KEMAUAN TERAKHIR/WASIAT
SESUAI KETEN. PER PER UU
DPT DIBUKA ATAS
PERSETUJUAN
8
RAHASIA PRIBADI
SELAMA JANGKA WAKTU YG
DIBUTUHKAN
IDEM
9
MEMO/SURAT2 ANTAR BP ATAU INTRA BP
SESUAI KETEN PER PER UU
10
TIDAK BOLEH DIUNGKAP BERDASARKAN UNDANGUNDANG
SESUAI KETEN PER PER UU
CONTOH JANGKA WAKTU PENGECUALIAN DI BEBERAPA NEGARA
N0
NEGARA
GAK. KUM
HAKI&PERSAIN
GAN USAHA
HANKAM
KEKAYAAN
ALAM
HAN
EKONOMI
HUB
INTRNSL
1
INGGRIS
30 TH
TBW
TBW
TBW
TBW
TBW
2
SKOTLAN
30 TH
30 TH
TBW
TBW
TBW
TBW
3
AS
10 – 25 TH
10 – 25 TH
TBW
TBW
TBW
TBW
4
BULGARIA
TBW
20 TH
TBW
TBW
TBW
TBW
5
INDIA
25 TH
25 TH
TBW
25 TH
25 TH
25 TH
6
MEKSIKO
12 TH
12 TH
12 TH
12 TH
12 TH
12 TH
7
AFRK SEL
20 TH
20 TH
20 TH
20 TH
20 TH
20 TH
8
SWEDIA
2 – 70 TH
2 – 70 TH
2 – 70 TH
2 – 70 TH
2 – 70 TH
2 – 70 TH
10* MENGUNGKAP AKTA OTENTIK YG BERSIFAT PRIBADI ( PER PER UU ); DPT MENGUNGKAP RAHASIA
9 PRIBADI
THAILAND
20 TH ); MEMO &20SURAT2
TH
TH ANTAR BP20(TH
SESEORANG ( KBTHAN
INTER20DAN
PER PER UU20
) TH
20 TH
TBW = TANPA BATAS WAKTU; KBTHAN = SELAMA JANGKA WAKTU YG DIBUTUHKAN UTK PERLINDUNGAN INFO NYA
PER PER UU
KBTHAN
KBTHAN
INDONESIA
MAX 30 TH
KBTHAN
KBTHAN
10*
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI ( PPID ) :
1. PEJABAT YG MEMBIDANGI INFORMASI PUBLIK
2. DITUNJUK OLEH PIMPINAN SETIAP BP NEGARA YBS.
3. MEMILIKI KOMPETENSI DI BID. PENGELOLAAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
4. KOMPETENSI DITETAPKAN OLEH PIMPINAN BADAN PUBLIK
YBS.
JUMLAH PPID
1. K/L
2. PROV/KAB/KO
: 74 PPID
: 36 PPID
: 28 PPID
Badan Publik Penyelenggara Negara
yang wajib melaksanakan UU KIP
KOMINFO
Jumlah*
Telah Membentuk Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
(PPID)**
Persentase
(%)
Kementerian
34
20
58,8%
Lembaga Negara/Lembaga
Setingkat Menteri/LNS/LPP
129
26
20,2%
Provinsi
33
2
6,1%
Kabupaten
398
23
5,8%
Kota
93
3
3,2%
687
74
10,8%
Lembaga
Jumlah
Sumber:s/d
* Kementerian
Kasus
juni 2011 : PAN dan RB, 2011
** Ditjen IKP Kementerian: Kominfo,
23 Agustus 2011
Sengketa
270
1. Mediasi
: 78
2. ajudikasi
: 7
3. Gugatan ke PUTN
: 2 kasus
Sudah Terbentuk
1.
Jawa Tengah
2.
Jawa Timur
3.
Kepulauan Riau
4.
Gorontalo
5.
Lampung
6.
Dalam Proses
1.
Bali
2.
DKI
3.
Sumut
4.
Kalbar
Banten
5.
NTB
7.
Sulawesi Selatan
6.
Kalteng ( pelantikan )
8.
Jawa Barat
7.
Jogyakarta ( pelantikan )
9.
Sumatera Selatran
8.
Sulut ( pelantikan )
Sumber: Komisi Informasi Pusat, Juni 2011
Sudah : 9 KID
Proses : 8 KID
Kendala
1. Political will
2. Anggaran
3. Kelembagaan
4. SDM
5. Sarana/prasarana



Jumlah Permohonan Informasi ke badan publik
Permohonan Sengketa Informasi sampai bulan Juni 2011 = 270
Permohonan
87 Permohonan (32,2%) berujung pada:
◦ Mediasi : 78 kasus
◦ Ajudikasi: 7 kasus
◦ Gugatan ke PTUN: 2 kasus

Mayoritas Permohonan Informasi merupakan Permohonan di
Bidang Keuangan (RKAKL/DIPA)
Sumber: Komisi Informasi Pusat, Juni 2011
TUGAS PPID :
a. PENYEDIAAN, PENYIMPANAN, PENDOKUMENTASIAN, DAN
PENGAMANAN INFORMASI
b. PELAYANAN INFORMASI SESUAI ATURAN YG BERLAKU
c. PELAYANAN INFORMASI YG CEPAT, TEPAT, DAN SEDERHANA
d. PENETAPAN PROSEDUR OPERASIONAL PENYEBARLUASAN
INFORMASI PUBLIK
e. PENGUJIAN KONSEKUENSI
f. PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI DAN/ATAU PENGUBAHANNYA
g. PENETAPAN INFORMASI YG DIKECUALIKAN YG TELAH HABIS
JANGKA WAKTU PENGECUALIANNYA SBG INFORMASI PUBLIK YG
DPT DIAKSES
h. PENETAPAN PERTIMBANGAN TERTULIS ATAS SETIAP KEBIJAKAN
YG DIAMBIL
DALAM PELAKSANAAN TUGAS, PPID DIBANTU OLEH PEJABAT
FUNGSIONAL DI BADAN PUBLIK YG BERSANGKUTAN
PELAYANAN INFORMASI :
ALUR PELAYANAN INFORMASI :
1. PERMOHONAN INFORMASI (TERTULIS ATAU TDK TERTULIS)
2. PELAYANAN OLEH PPID
3. PENCATATAN INFORMASI
4. PEMBERIAN TANDA BUKTI
5. PEMBERITAHUAN TERTULIS PERMINTAAN INFORMASI
6. PERPANJANGAN WAKTU.
7. PEMBERIAN INFO YANG DIMINTA
8. PENOLAKAN DISERTAI ALASAN.
PEMOHON INFO
1
TERTULIS ATAU TDK
TERTULIS
…..MEKANISME PELAYANAN
INFORMASI
PENCATATAN INFO :
2PPID
(1) MENYEDIAKAN, MENYIMPAN,
MENDOKUMENTASI, DAN MENGAMANKAN
INFO; (2) PELAYANAN INFO SECARA CEPAT,
TEPAT, DAN SEDERHANA; (3) PENETAPAN
PROSEDUR OPERASIONAL; (4) PENGUJIAN
KONSEKUENSI; (5) PENGKLASIFIKASIAN; (6)
PENETAPAN INFO YG DIKECUALIKAN; (7)
PENETAPAN PERTIMBANGAN TERTULIS.
3
NOMOR FORMULIR-NAMA PEMOHON-ALAMAT & NO.
TELP- SUBYEK & KETERANGAN INFO YG DIMINTAFORMAT PENGIRIMAN- NAMA DAN TD TANGAN PPIDTANGGAL DITERIMANYA PENGAJUAN PERMINTAANCAP BP
PEMBERIAN TD BUKTI
10 HARI
4
1. IP. YG DIUMUMKAN BERKALA
2. IP.YG DIUMUMKAN SERTA MERTA
PEMBERITAHUAN TERTULIS
PERMINTAAN INFORMASI
3. IP. YG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
4. IP. YG DIKECUALIKAN
5
PENOLAKAN DISERTAI
ALASAN
DPT MENGAJUKAN
KEBERATAN MELALUI
ATASAN PPID,
KI,PN/PTUN, MA
6
8
7
PEMBERIAN INFO YG DIMINTA
PEMBERIAN INFO YG DIMINTA SESUAI DGN
FORMAT YG DISEPAKATI
PERPANJANGAN WAKTU
PERPANJANGAN WAKTU DISERTAI
ALASAN, MAKS 7 HARI
1.
2.
3.
4.
5.
ATASAN PPID
MEDIASI OLEH KOMISI INFORMASI
AJUDIKASI NON LITIGASI OLEH KOMISI
INFORMASI
PENGADILAN ( NEGERI – PTUN )
MAHKAMAH AGUNG
PROSES PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI PUBLIK
KEBERATAN DIAJUKAN
DLM JANGKA WAKTU 30
HARI
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
PENOLAKAN
TDK DISEDIAKAN INFO
BERKALA
TDK DITANGGAPI
TDK SESUAI YG DIMINTA
TDK DIPENUHI PERMINTAAN
BIAYA TDK WAJAR
PENYAMPAIAN MELEBIHI
WAKTU
KASUS b S/D g DAPAT
DISELESAIKAN OLEH
KEDUA PIHAK SECARA
MUSAWARAH
1
8
8
h
a
r
i
TANGGAPAN ATASAN PPID
DLM JANGKA WAKTU 30
HARI SEJAK DITERIMANYA
KEBERATAN SECARA
TERTULIS
60 hari
melalui atas
langsung PPID
2
8
KEBERATAN DIAJUKAN
DLM JANGKA WAKTU
14 HARI
UPAYA PENYELESAIAN
MELALUI MEDIASI/AJUDI
KASI 14 HARI SETELAH
MENERIMA
PERMOHONAN
PROSES PENYELESAIAN
SENGKETA PALING
LAMBAT 100 HARI
PROSES PENYELESAIAN
SENGKETA MELALUI
PENGADILAN, 14 HARI
128 hari
melalui Komisi
Informasi
kasasi
h
a
r
i
PROSES PENYELESAIAN
SENGKETA MELALUI
MA, 14 HARI
7 PENYAKIT UMUM…..???
KUDIS = Kurang Disiplin
ASMA = Asal Mengisi Absen
TBC = Tidak Bisa Computer
KRAM =
Kurang teRampil
ASAM URAT = Asal Sampai Kantor, terus Uring-uringan Atau Tidur
GINJAL = Gaji Ingin Naik tapi kerJanya Lambat
PUCAT = Pulang Cepat
DENGAN CARA BERKOORDINASI DLM
PELAKSANAAN TUGAS / KEBERSAMAAN
DALAM TIM ) TERNYATA DPT
MENINGKATKAN
EFESIENSI KERJA HINGGA 71%
DIBANDING DGN KERJA SENDIRIAN