Transcript 2012_10_02_11_59_53 - PPID SEKDA PROVINSI JATENG

PENYUSUNAN UJI KONSEKUENSI
INFORMASI PUBLIK
PADA PPID INSPEKTORAT PROV.JATENG
(Dipaparkan pada acara Bintek PPID di Kota Tegal, tgl 27 September 2012)
DASAR HUKUM PENYUSUNAN
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
1.
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK (PASAL 2 AYAT 4)
2.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK (Pasal 3 dan 4)
3.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH
(Pasal 4 ayat 5)
4.
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TANGGAL 30 MEI 2012 TENTANG
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH (Pasal 2 ayat 6)
5.
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 81 TAHUN 2010 TANGGAL 21
JULI 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
6.
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 550/52/2011 TANGGAL 22
AGUSTUS 2011 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
APA & MENGAPA PERLU
UJI KONSEKUENSI

Uji Konsekuensi :
Pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara
saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi
kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau
sebaliknya.

Mengapa Perlu Uji Konsekuensi :
Penyusunan Uji Konsekuensi perlu dilakukan apabila terdapat
pengecualian informasi publik, yaitu informasi yang dianggap sebagai
informasi yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan oleh
Badan Publik, ATAU informasi yang berasal dari adanya permintaan
informasi dan dianggap oleh Badan Publik sebagai Usulan Daftar
Informasi yang Dikecualikan.
SIAPA YANG MELAKUKAN
UJI KONSEKUENSI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas
melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
(diamanatkan dalam Permendagri No.35 Tahun 2010 pasal 9, dan Perda
Pemprov Jateng No.6 Tahun 2012 pasal 13)

PPID dapat menentukan sendiri apa saja informasi yang
dikategorikan ‘rahasia’ dalam institusinya, melalui metode uji
konsekuensi.

Sebelum melakukan uji konsekuensi, PPID terlebih dahulu melakukan
tahapan pengklasifikasian informasi, yaitu :
- Pengumpulan informasi yang dikuasai oleh Badan Publik;
- Mengkategorikan seluruh informasi yang dikuasai;
- Melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
- Proses penyusunan Daftar Informasi Publik tahap akhir yang
membutuhkan konsultasi dari pihak2 yang dianggap kompeten oleh
Badan Publik, lalu disahkan oleh Atasan PPID.
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 81 Tahun 2010
Tanggal 21 Juli 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
INFORMASI YG WAJIB
DISEDIAKAN
& DIUMUMKAN
- Informasi yg Wajib
Disediakan & Diumumkan
secara Berkala (6 bulan
sekali)
- Informasi yg Wajib
Diumumkan secara Serta
Merta
- Informasi yg Wajib tersedia
Setiap Saat
INFORMASI YG DIKECUALIKAN
- Prinsip :
Bersifat Ketat & Terbatas
Tidak bersifat permanen
- Pada umumnya bila informasi itu
menganggu proses Penegakan Hukum,
Hak atas Kekayaan Intelektual,
Persaingan Usaha Sehat,
Pertahanan & Keamanan Negara,
Kekayaan Alam, Ketahanan Ekonomi
Nasional, Kepentingan Hub Luar Negeri,
Wasiat Seseorang, Rahasia Pribadi,
Memorandum atau Surat Antar atau
Intra Badan Publik yg bersifat rahasia,
Tidak Boleh Diungkap menurut UU
(diatur dlm pasal 17 UU No.14 Thn 2008)
BAGAIMANA MELAKUKAN PENGECUALIAN
INFORMASI MELALUI UJI KONSEKUENSI

PENGECUALIAN INFORMASI MELALUI UJI KONSEKUENSI :
Uji Konsekuensi dilakukan berdasarkan alasan pada Pasal 17
UU No.14 Thn 2008 secara saksama dan penuh ketelitian sebelum
menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses
oleh setiap orang, dengan memuat :
- Konten Informasi
- Dasar Hukum
- Alasan Informasi yang Dikecualikan
- Batas Waktu Pengecualian
- Akibat jika informasi dibuka dan Manfaat jika informasi ditutup

Hasil pengujian konsekuensi sebelum adanya permohonan wajib
dimasukkan dalam daftar informasi yang ditetapkan oleh PPID atas
persetujuan atasan PPID.

Dalam hal pengujian konsekuensi dilakukan karena adanya
permohonan dan oleh karenanya perlu dihitamkan atau dikaburkan
tidak memerlukan persetujuan atasan PPID.
TATA CARA PENGECUALIAN INFORMASI
1. PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan
alasan pada pasal 17 UU NO. 14 Thn 2008 sebelum
menetapkan suatu informasi sebagai informasi publik.
2. Pengujian konsekuensi wajib mencantumkn ketentuan
Undang-Undang yang yang menyatakan suatu informasi
wajib dirahasiakan.
3. Alasan diatas wajib disertakan secara tertulis dalam surat
pemberitahuan tertulis.
4. Dalam pengujian konsekuensi, PPID dilarang
mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal
yang di atur dalam pasal 17 UU No. 14 Thn 2008.
TATA CARA PENGECUALIAN INFORMASI
Lanjutan…….
5. PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi
informasi yang dikecualikan dalam salinan dokumen
informasi publik yang akan diberikan pada publik.
6. PPID tidak dapat menjadikan pengecualian atas sebagian
informasi dalam salinan informasi publik sebagai alasan
pembenaran untuk mengecualikan akses publik terhadap
keseluruhan salinan informasi publik.
7. Dalam hal penghitaman atau pengaburan terhadap
informasi, PPID wajib memberikan alasan dan materinya
pada masing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan.
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/32/2011
tanggal 22 Agustus 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah
PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :
a. PPID pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai badan publik;
b. PPID pada badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
APBD Provinsi Jawa Tengah;
c. PPID pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.
PPID pada badan publik
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Dijabat oleh Sekretaris Inspektorat
Provinsi Jawa Tengah
PPID di lingkungan Pemprov dibantu
oleh PPID Pembantu yang berada di
lingkungan Satuan Kerja Perangkat
Daerah dan/atau Pejabat Fungsional
Keputusan Inspektur Provinsi
Jawa Tengah No.800.22/281/1.3/2012
Tanggal 8 Februari 2012 tentang
Penunjukan PPID Pada Inspektorat
Provinsi Jawa Tengah
BATASAN INFORMASI YG DIKECUALIKAN
Pasal 10 PP No. 61 TAHUN 2010
tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 ttg KIP
BATASAN :
a.
b.
c.
d.
Undang-Undang;
Kepatutan;
Kepentingan Umum;
Uji Konsekuensi.

PPID dapat menentukan
sendiri apa saja informasi
yang dikategorikan
‘rahasia’ dalam institusinya,
namun harus melalui
metode uji konsekuensi
dan uji kepentingan publik
KEPUTUSAN PPID INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR :
488/772/1.3/2012 TANGGAL 4 MEI 2012 TENTANG PENETAPAN
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK PADA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA
TENGAH
KEPUTUSAN PPID INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR :
488/779/1.3/2012 TANGGAL 7 MEI 2012 TENTANG PERSETUJUAN
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK PADA INSPEKTORAT
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN PPID INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 488/772/1.3/2012 TANGGAL 4 MEI 2012
TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK PADA
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN
DAN DIUMUMKAN
II. INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN
A. WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
SECARA BERKALA
1. Informasi tentang Profil Inspektorat
1. Biodata elektronik PNS (database)
2. Dokumen/Berkas/Arsip PNS
3. Identitas PNS yang melanggar
disiplin dan dijatuhi hukuman
disiplin
4. Identitas PNS yang mengajukan ijin
perceraian/perkawinan
5. Daftar Nilai DP-3 PNS
6. Data rekam medis PNS
7. Data Usulan pengangkatan PNS
dalam jabatan struktural
8. Arsip dinamis yang menurut
sifatnya rahasia
9. Dokumen Penawaran Kontrak
10. Laporan Hasil Pemeriksaan :
- Reguler
- Kasus
- Khusus
- Review Laporan Keuangan
2.
Ringkasan Program dan Kegiatan
Inspektorat
3.
Hasil Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Inspektorat
B. WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
1. Informasi tentang organisasi,
administrasi, kepegawaian
2.
Rencana Strategis
3.
Rencana Kerja Tahunan Inspektorat
4.
Pidato Sambutan Inspektur dalam
Kesempatan
PELAYANAN INFORMASI &DOKUMENTASI PPID
PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2012
Fungsi PPID :
a. Pengelolaan Informasi
b. Dokumentasi Arsip
c. Pelayanan Informasi
d. Pelayanan & penyelesaian sengketa
PPID Mengumumkan :
- Jumlah permintaan yg diterima
- Waktu yg diperlukan Badan Publik dlm memenuhi
permintaan
- Jumlah pemberian & penolakan permintaan informasi
- Alasan penolakan permintaan informasi
SHARE PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
DI KOMISI INFORMASI PROV. JATENG

Tahun 2012 PPID Inspektorat Prov.Jateng menerima
1 Sengketa Informasi Publik oleh Sdr. Muhammad
Hidayat sebagai Pemohon dan Bapak Sekretaris
Daerah sebagai Termohon tanggal 3 Mei 2012,
dengan Materi :
1.
Laporan Hasil Audit/Laporan Hasil Pemeriksaan
Reguler Inspketorat Provinsi Jawa Tengah atas
kinerja dan pengelolaan anggaran dari masingmasing SKPD di lingkungan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011.
2.
Laporan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010
dan 2011
SHARE PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
DI KOMISI INFORMASI PROV. JATENG
Permohonan
Penyelesaian
Sengketa
oleh Pemohon
atas LHP kpd
KI Prov.
Jateng tgl 19
Maret 2012
Terdaftar di
KI Prov.
Jateng tgl 16
April 2012
MEDIASI I
Tgl 3 Mei 2012
MEDIASI II
Tgl 10 Mei
2012
(Pemohon via
teleconference,
belum ada
kesepakatan
para pihak)
AJUDIKASI I
Tgl 13 Juni
2012
(Pemohon Hadir,
Kuasa Hukum
Termohon Hadir
menyampaikan
Jawaban
Termohon LHP
termasuk yg
dikecualikan)
AJUDIKASI III
Tgl 2 Juli 2012
(Pemohon Tdk
Hadir
menyampaikan
Tanggapan
tertulis, Kuasa
Hukum
Termohon Hadir
menyampaikan
Keberatan
Termohon)
Ya
AJUDIKASI II
Tgl 20 Juni
2012
(Pemohon tdk
hadir, Kuasa
Hukum
Termohon
menyampaikan
Daftar Alat
Bukti Tertulis
AJUDIKASI IV
Tgl 6 Juli 2012
(Pemohon tdk
hadir, Kuasa
Hukum
Termohon
menghadirkan
Saksi Ahli
(BPKP
Prov.Jateng)
AJUDIKASI V
Tgl 23 Juli
2012
(Pemohon Tdk
Hadir, Kuasa
Hukum
Termohon Hadir
menyampaikan
Kesimpulan
Termohon)
AJUDIKASI VI
Tgl 6 Agustus
2012
(Pembacaan
Putusan
Majelis)
Permohonan
Ditolak
PENUTUP

Pentingnya Menunjuk PPID di setiap Badan Publik oleh
Pimpinan Badan Publik.

Pentingnya Penetapan Klasifikasi Informasi pada PPID di
setiap Badan Publik, yang mendapat Persetujuan oleh
Atasan Langsung Badan Publik.

Pentingnya Uji Konsekuensi Terhadap Informasi yang
Dikecualikan oleh PPID di setiap Badan Publik.

Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan dan
pelayanan informasi publik, termasuk papan pengumuman
dan meja informasi.

Membuat dan mengumumkan laporan tentang pengelolaan
dan pelayanan informasi serta menyampaikan salinan laporan
kepada Komisi Informasi sesuai dengan kewenangannya.

Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pengelolaan dan pelayanan informasi di instansinya.