Transcript 2012_10_02_11_58_26 - PPID SEKDA PROVINSI JATENG

MATERI BINTEK
Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi (PPID)
Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
Tegal, 26-27 September 2012
PERDA PROV. JATENG
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TERDIRI DARI :
17 BAB
55 PASAL
Kerangka PERDA, terdiri dari :
Bab
I
Ketentuan Umum
Bab
II
Asas dan Tujuan
Bab
III
Hak & Kew Pmhn & Pggn
Bab
IV
Badan Publik
Ban
V
PPID
Bab
Bab
Bab
Bab
Bab
Bab
Bab
Bab
Bab
Bab
Bab
Bab
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
Pusat Pel. Info Publik Daerah
Info yg wajib disediakan & umum
Informasi yg dikecualikan
Standar Pel .Info Publik
Tata Cara Pengell Keberatan
Laporan dan Evaluasi
Komisi Informasi Provinsi
Tata Cara Pembayaran GR &
Pembebanan Pidana Denda
XIV Ketentuan Penyidikan
XV
Ketentuan Pidana
XVI Ketentuan Peralihan
XVII Ketentuan Penutup.
DASAR HUKUM
UU 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah
UU 11/ 2008 ttg Informasi Dan Transaksi
Elektronik
UU 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik
UU 25/2009 ttg Pelayanan Publik
UU 12/2011 tentang PPP
PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
Ruang Lingkup BP
Pemerintah Daerah;
DPRD;
Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan Negara,
yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari APBD;
Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian
atau seluruh dananya bersumber pada APBD;
Badan Usaha Milik Daerah.
BP diatur dengan PERGUB sesuai dg
kewenangannya.
BP DPRD dilaks. ol Pejabat Sekretariat
DPRD yg membidangi Komunikasi &
Informasi.
Lembaga / badan / organisasi yang
memenuhi kriteria tetapi blm masuk
pada PERGUB tetap dianggap BP.
HAK BP
menolak memberikan informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
berhak menolak memberikan Informasi
Publik apabila tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
Informasi Publik yg tdk dpt
diberikan oleh BP
informasi yg dapat membahayakan negara
dan/atau Daerah;
informasi yg berkaitan dg kepentingan perlindungan usaha & persaingan usaha tdk sehat;
informasi yg berkaitan dg hak-hak pribadi;
informasi yg berkaitan dg rahasia jab;
Informasi Publik yg diminta blm dikuasai /
didokumentasikan.
BP WAJIB
menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan
Informasi Publik, selain informasi yg dikec sesuai
dg ketent. Per-uu-an;
menyediakan IP yg akurat, benar, & tidak sesat;
membuat pertimbangan scr tertulis utk memenuhi
hak setiap orang atas IP (Ipoleksosbud.hankam);
menetapkan SOP layanan IP;
membangun & mengembangkan sistem informasi
& dokumentasi untuk mengelola IP secara baik &
efesien;
menunjuk & mengangkat PPID utk melaksanakan
tugas & tanggungjawab serta wewenangnya;
menganggarkan pembiayaan scr memadai bagi
layanan IP;
menyediakan sarana & prasarana layanan IP;
menetapkan standar biaya perolehan salinan IP;
menetapkan & memutakhirkan secara berkala
daftar IPatas seluruh IP yg dikelola;
menyediakan & memberikan IP sesuai ketent
perat per-uu-an;
memberikan tanggapan atas keberatan yg
diajukan oleh pemohon IP yg mengajukan
keberatan;
membuat & mengumumkan laporan tentang
layanan IP serta menyampaikan salinan
laporan pada KIP;
melakukan evaluasi & pengawasan terhadap
pelaksanaan layanan IP pada instansinya.
PPID
Pejabat yg dpt ditunjuk sbg PPID pada BP yg
berada di lingk. PEMDA mrpk Pejabat yg
membid. komunikasi & informasi.
PPID ditunjuk oleh Pimpinan setiap BP ybs.
PPID pada BP selain BP Daerah ditunjuk oleh
Pimpinan BP ybs.
PPID dijabat oleh seseorang yg memiliki kompetensi di bid. pengelolaan informasi & dokumentasi.
Kompetensi tsb ditetapkan oleh Pimpinan BP ybs.
TUGAS PPID
penyediaan, penyimpanan, pendok, & aman info;
pelayanan IP sesuai dg aturan yg berlaku;
pelayanan IP yang cepat, tepat, & sederhana;
penetapan SOP penyebarluasan IP;
pengklasifikasian Informasi / pengubahannya;
penetapan Informasi yg dikec. yg tlh habis jangka
waktu pengecualiannya sbg IP yg dpt diakses;
penetapan pertimbangan tertulis atas setiap
kebijakan yg diambil utk memenuhi hak setiap
orang atas IP.
PUSAT PELAYANAN IP DAERAH
Dlm rangka pelayananIP utk penyelenggaraan PEMDA, Gubernur membentuk
Pusat Pelayanan Informasi Publik Daerah.
Pusat Pelayanan Informasi Publik Daerah
mempunyai tugas :
memberikan informasi kepada pemohon dan/atau
pengguna informasi;
Mengkoord. IP yg ada di masing2 BP Daerah.
KLASIFIKASI INFORMASI
PUBLIK
1. INFORMASI YANG WAJIB
DISEDIAKAN & DIUMUMKAN
Setiap Badan Publik wajib mengumumkan
Informasi Publik secara berkala.
Informasi Publik tsb meliputi:
a. informasi yg berkaitan dengan BP;
b. informasi mengenai kegiatan & kinerja BP;
c. informasi mengenai laporan keuangan.
2. Informasi Yang Wajib Dimumkan
Secara Serta Merta
BP wajib mengumumkan scr serta merta
suatu informasi yg dpt mengancam hajat
hidup orang banyak & ketertiban umum.
Kewajiban menyebarluaskan Informasi
Publik tsb disampaikan dengan cara yg
mudah dijangkau oleh masyarakat & dlm
bahasa yg mudah dipahami.
3. Informasi Yang Wajib Tersedia
Setiap Saat
daftar seluruh IP yg berada dibawah penguasaannya, tdk
termasuk info yg dikec;
hasil keputusan BP & pertimbangannya;
seluruh kebijakan yg ada berikut dokumen pendukungnya;
rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan
pengeluaran tahunan BP;
perjanjian BP dengan pihak ketiga;
informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik
dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
prosedur kerja pegawai BP yg berkaitan dg pelayanan
masyarakat.
rencana kerja proyek termasuk di dalamnya
perkiraan pengeluaran tahunan Badan
Publik;
perjanjian Badan Publik dengan pihak
ketiga;
informasi dan kebijakan yang disampaikan
Pejabat Publik dalam pertemuan yang
terbuka untuk umum;
prosedur kerja pegawai Badan Publik yang
berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
dan/atau
IP yg wajib disediakan oleh BUMD / badan usaha
lainnya yang dimiliki/dibentuk oleh PEMDA :
nama & tempat kedudukan, maksud & tujuan serta jenis
kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, & permodalan,
sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan
anggota dewan komisaris perseroan;
laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba
rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang
telah diaudit;
hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga
pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
sistem & alokasi dana remunerasi anggota komisaris/
dewas & direksi;
mekanisme penetapan direksi & komisaris/dewas;
kasus hukum yang berdasarkan UU, terbuka sbg IP;
pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik
berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, kemandirian, & kewajaran;
pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban
pelayanan umum / subsidi;
mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
informasi lain yang berkaitan dengan BUMD.
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh
organisasi nonpemerintah meliputi:
asas dan tujuan;
program dan kegiatan organisasi;
nama, alamat, susunan kepengurusan, & perub;
pengelolaan dan penggunaan dana yang
bersumber dari APBD;
mekanisme pengambilan kep organisasi;
keputusan-keputusan organisasi; dan/atau
4. INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN
IP yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon IP
dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas
kekayaan intelektual & perlindungan dari persaingan usaha
tidak sehat;
IP yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon IP
dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
IP yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon IP
dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara,
yaitu:
informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan
teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem
pertahanan dan keamanan Negara, meliputi tahap
perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau
evaluasi dlm kaitan dg ancaman dari dlm & LN;
dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen,
operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan
penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan
negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan
& pengakhiran / evaluasi;
jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan
dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem
pertahanan dan keamanan negara serta rencana
pengembangannya;
gambar & data tentang situasi & keadaan pangkalan
dan/atau instalasi militer;
data perkiraan kemampuan militer & pertahanan
negara lain terbatas pd segala tindakan dan/atau
indikasi negara tsb yg dpt membahayakan kedaulatan
NKRI
data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang
disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia
atau sangat rahasia;
sistem persandian Negara; dan/atau
sistem intelijen Negara.
Informasi Publik yg apabila dibuka dapat
mengungkapkan isi akta otentik yang
bersifat pribadi dan kemauan terakhir
ataupun wasiat seseorang;
Informasi Publik yg apabila dibuka &
diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dpt mengungkap rahasia pribadi,
yaitu:
riwayat dan kondisi anggota keluarga;
riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan
kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan
rekening bank seseorang;
hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan
kapabilitas,intelektualitas, dan rekomendasi
kemampuan seseorang; dan/atau
catatan yang menyangkut pribadi seseorang
yang berkaitan dengan kegiatan satuan
pendidikan formal dan satuan pendidikan
nonformal.
memorandum atau surat-surat antar Badan
Publik atau intra Badan Publik, yang
menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas
putusan Komisi Informasi Provinsi atau
pengadilan;
lanjutan
PPID wajib melakukan uji konsekuensi sebelum
menentukan suatu informasi sebagai informasi yang
dikecualikan.
Uji konsekuensi harus dilakukan dengan menyebutkan
secara jelas dan tegas mengenai alasan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan serta
asas kepatutan dan kepentingan umum yang menyatakan
suatu informasi wajib dikecualikan.
Lanjutan
Uji konsekuensi sebagaimana dimaksud diatas didasarkan
pada pertimbangan :
masyarakat mendapat informasi mengenai
kemungkinan bahaya bagi kesehatan dan keselamatan
serta upaya yang memadai untuk mencegahnya;
pihak yang berwenang bertindak secara adil terhadap
masyarakat;
masyarakat tidak mengalami kerugian;
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat
diketahui oleh publik;
terjaminnya akuntabilitas Badan Publik.
UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PROVINSI
JAWA TENGAH
VISI DAN MISI
Peningkatan Pelayanan Publik
Jaringan Dokumentasi Dan
Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Keputusan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2004
tentang Jaringan Dokumentasi Dan
Informasi Hukum
PENGELOLAAN
JDIH
Pengelolaan Analog/Manual
berupa perpustakaan,
penerbitan buku Perda dan
Pergub dll;
Pengelolaan Elektronik
berupa CD, Website JDIH.