Transcript PENATAAN DATA KEMENTERIAN AGAMA

PENATAAN DATA
KEMENTERIAN AGAMA
JAKARTA, 4 September 2013
ISU STRATEGIS PENGELOLAAN
DATA

Integrasi Data
Setiap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian
Agama memiliki data dan informasi dengan
karakteristik yang berbeda-beda.

Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
Kesiapan seluruh jajaran Kementerian Agama
dalam rangka memenuhi kebutuhan dan
tuntutan masyarakat terhadap informasi publik.
INTEGRASI DATA


bertujuan untuk mengharmonisasikan data dari
sejumlah sumber ke dalam bentuk yang koheren
dapat menghasilkan jawaban terhadap
permintaan yang tak dapat dijawab oleh sumber
data jika dilakukan secara terpisah
KENDALA UMUM INTEGRASI DATA



Heterogenitas data
Perbedaan konsep pembangunan data:
kelengkapan variabel, ketajaman variabel,
penggunaan kode, keragaman platform.
Otonomi sumber data
Akses terhadap sumber data dibatasi oleh
kewenangan, ruang lingkup, dan kebutuhan.
Kualitas kinerja query
Kualitas struktur data dan kualitas data
merupakan kunci kualitas kinerja query.
KEBIJAKAN PINMAS TENTANG
PENGELOLAAN DATA



Memberikan keleluasaan kepada setiap Unit
Kerja/Satuan Kerja untuk mengembangkan
sistem informasi dalam rangka memenuhi
kebutuhannya.
Pinmas memberikan dukungan dan bimbingan
secara teknis pembangunan sistem informasi
dan aplikasi di lingkungan Kementerian Agama.
Pinmas bertindak sebagai mediator integrasi
data  pembangunan sistem informasi selaras
dengan roadmap ICT Kementerian Agama.
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
UU No. 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan informasi publik
Asas (Pasal 2)
(1) Setiap Informasi Publik bersifat
terbuka dan dapat diakses oleh
setiap Pengguna Informasi Publik.
(2) Informasi Publik yang
dikecualikan bersifat ketat dan
terbatas.
(4) Informasi Publik yang dikecualikan
bersifat rahasia sesuai dengan
UndangUndang, kepatutan, dan
kepentingan umum didasarkan pada
pengujian tentang konsekuensi
yang timbul apabila suatu informasi
diberikan kepada masyarakat serta
setelah dipertimbangkan dengan
saksama bahwa menutup Informasi
Publik dapat melindungi
kepentingan yang lebih besar
daripada membukanya atau
sebaliknya.
TERTUTUP
Diijinkan
DULU
SEKARANG
Terbuka
Political secrecy
Uji konsekuensi dan
uji kepentingan
publik
Bureaucratic secrecy
Genuine secrecy
Maximum Acces
Limited Exemption
(MALE)
Dikecualikan
(Pasal
17)
HAK DAN KEWAJIBAN
MASYARAKAT
Hak:

Memperoleh informasi:




Pemohon Informasi Publik adalah
warga negara dan/atau badan
hukum Indonesia yang
mengajukan permintaan informasi
publik sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.
Pengguna Informasi Publik adalah
orang yang menggunakan
informasi publik sebagaimana
diatur dalam UndangUndang ini.


Melihat & mengetahui informasi;
Menghadiri pertemuan badan publik
yang sifatnya terbuka;
Mendapat salinan informasi;
Menyebarluaskan informasi.
Mengajukan permintaan
informasi .
Mengajukan gugatan ke
pengadilan jika memperoleh
hambatan dalam memperoleh
informasi.
Kewajiban:

Menggunakan informasi sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Mencantumkan sumber
darimana ia memperoleh
informasi publik.
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
Badan Publik adalah lembaga eksekutif,
legislatif, yudikatif, dan badan lain yang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara, yang
sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, atau
organisasi nonpemerintah sepanjang
sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar
negeri
Kewajiban:
1. Menyediakan, memberikan, dan/atau
menerbitkan/mengumumkan informasi
publik yang berada di bawah
kewenangannya;
2. Menyediakan informasi yang akurat, benar,
dan tidak menyesatkan;
3. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) dalam rangka
pelayanan informasi publik;
4. Menunjuk pejabat fungsional dan/atau
petugas informasi yang akan membantu
pelaksanaan tugas PPID.
5. Membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi untuk
mengelola informasi publik secara baik dan
efisien sehingga dapat diakses dengan
mudah;
6. Membuat pertimbangan tertulis dari setiap
kebijakan yang diambil dalam rangka
pelayanan informasi publik;
7. Melaporkan pelaksanaan UU KIP setiap
tahunnya (Pasal 11 (1) h dan Pasal 12).
HAK BADAN PUBLIK
1.
Menolak memberikan informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan:
• Alasan substansi
• Alasan Prosedur
2.
Mengecualikan informasi publik untuk
diakses secara ketat dan terbatas
berdasarkan prinsip:
•
Uji Konsekuensi (consequential harm
test),
•
Tidak permanen (non-permanence).
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
!
Informasi yang dikecualikan (Pasal 17 ), karena memiliki
konsekuensi sbb:
a. Dapat menghambat proses penegakan hukum,
b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak
Informasi di
atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari
Lingkungan
persaingan usaha tidak sehat;
Badan Publik
c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan
negara,
Status
d. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
e. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
f. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :
g. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat
Informasi
Informasi
pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat
Dikeculaika
Terbuka
seseorang;
n
h. Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman
y
t
medik).
Uji
i. Memorandum atau suratsurat antar Badan
Prosedur
Konsekuensi
Publik atau intra Badan Publik, yang menurut
sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan
Komisi Informasi atau pengadilan;
Tersedia
Diumumka
Diumumka j. Informasi yang dikecualikan berdasarkan
Setiap Saat
n Berkala
n SertaUndangUndang.
merta
(Berdasarkan
(Proaktif: tidak berdasarkan
Klasifikasi informasi publik berdasarkan
status dan prosedur penyediaan
permintaan)
permintaan)
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
(DRAFT)
BIDANG PERENCANAAN DAN ANGGARAN
No.
Informasi dikecualikan
1
Draft Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
2
Perhitungan RAPBN Kementerian Agama sebelum disampaikan
dan dibahas dengan DPR-RI;
3
Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
4
Dokumen Usulan Revisi Kegiatan dan Anggaran
5
Perencanaan Kas Harian, Mingguan dan Bulanan
6
Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
7
Dokumen penggunaan, pemanfaaan, pemindahtangan dan
penghapusan BMN berupa surat, nota dinas, berita acara, surat
keputusan.
8
Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN
9
Rekening koran bendaharawan
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
(DRAFT)
BIDANG KEPEGAWAIAN
No.
Informasi dikecualikan
1
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
2
Rekam Medis PNS
3
SK Mutasi Jabatan Struktural maupun Fungsional
4
Keputusan Hukdis, Keberatan atas Hukdis dan Peninjauan
Kembali atas Hukdis Pegawai
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
(DRAFT)
BIDANG PENGAWASAN
No.
Informasi dikecualikan
1
Laporan hasil pemeriksaan audit maupun khusus
2
Laporan pengaduan masyarakat individu/masyarakat
3
MOU dengan BPKP tentang Audit bersama dan program lainya
4
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
dan Laporan Hasil Audit BPKP
5
Dokumen Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Itjen, BPK dan
BPKP
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
(DRAFT)
BIDANG TEKNOLOGI KONUNIKASI DAN INFORMASI
No.
Informasi dikecualikan
1
Konfigurasi data center
2
Konfigurasi dan lokasi server
3
Internet Protocol / IP address private
4
Bandwidth management
5
Kode akses elektronik
6
Struktur Database
7
Source Code
8
Desain laporan dalam aplikasi
9
Dokumentasi Aplikasi dan Sistem
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
(DRAFT)
BIDANG PENDIDIKAN
No.
Informasi dikecualikan
1
Soal Ujian Sekolah, Ujian Harian, Quis, Ujian Akhir Sekolah
(UAS), dan Ujian Nasional (UN) serta kunci jawabannya.
2
Nilai Raport Siswa dan UN
3
Rekam Bimbingan dan Penyuluhan Siswa
4
Proses Evaluasi hasil pembelajaran
5
Proses Evaluasi guru dan kegiatan belajar mengajar
6
Supervisi guru
RENCANA AKSI IMPLEMENTASI UU
NO. 14 TAHUN 2008
1. Pinmas
bertindak
Kementerian;
sebagai
PPID
tingkat
2. Membentuk PPID tingkat satker;
3. PPID dibantu oleh pejabat fungsional;
4. Mengembangkan sistem penyediaan layanan
informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai
dengan petunjuk teknis standar layanan informasi
publik yang berlaku secara nasional.
5. Menyiapkan data, informasi, dan dokumentasi di
bawah kewenangannya.
6. Menyiapkan daftar informasi yang dikecualikan.
BENTUK DUKUNGAN PINMAS
TERHADAP PENGEMBANGAN ICT





Penyediaan Portal Kementerian Agama
Penyediaan jaringan internet dan domain
kepada seluruh Satuan Kerja di lingkungan
Kementerian Agama
Penyediaan fasilitas email dinas bagi seluruh
satuan kerja dan pegawai di lingkungan
Kementerian Agama
Penyediaan konsultasi dan bimbingan teknis
pengembangan ICT
Penyediaan aplikasi pelayanan tata kelola
kepemerintahan.
TERIMA KASIH