Transcript Keterkaitan UU Pelayanan Publik dgn UU KIP

KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN
2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BIMBINGAN TEKNIS BUDAYA DOKUMENTASI DAN SERTIFIKASI
BAGI APARATUR PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Pekanbaru, 15 Oktober 2011
Deputi Bidang Pelayanan Publik
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
DASAR PEMIKIRAN
 negara berkewajiban melayani setiap warga
negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan
kebutuhan dasarnya (fundamental human rights)
 Membangun kepercayaan masyarakat melalui
penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.
 Perlunya norma hukum untuk penegasan hak dan
kewajiban setiap warga negara dan penduduk
 Perlunya pengaturan hukum yang mendukung
upaya meningkatkan kualitas dan menjamin
penyediaan pelayanan publik dan memberi
perlindungan bagi setiap warga negara dan
penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam
penyelenggaraan pelayanan publik
1
MAKSUD DAN TUJUAN
MAKSUD
• Kepastian Hukum dalam kejelasan hubungan antara Masyarakat dengan penyelenggara pelayanan
publik.
TUJUAN
• Batasan dan hubungan yang jelas hak, tanggung
jawab, kewajiban, dan kewenangan.
• Sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang
layak.
• Perlindungan dan kepastian hukum masyarakat.
2
3
KARAKTER UNDANG-UNDANG TENTANG
PELAYANAN PUBLIK
• Penguatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Umumnya UU mengatur bagaimana Pemerintah melaksanakan tugasnya,
namun UU ini mengatur bagaimana rakyat melaksanakan hak dan
kewajibannya dalam memperoleh pelayanan.
• Memperkuat dan menjembatani Undangundang “Sektor”
3
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP
 Pelayanan Publik
Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
 Penyelenggara pelayanan publik:
›
›
›
›
Instansi penyelenggara negara.
Korporasi: BUMN/BUMD.
Lembaga Independen.
Swasta/Organisasi Melaksanakan “Misi negara karena UU”.
 Ruang lingkup pelayanan publik:
›
›
Pengadaan dan penyaluran barang publik, Penyediaan jasa publik,
pelayanan administratif bersumber APBN/APBD
Pengadaan dan penyaluran barang publik, Penyediaan jasa publik,
pelayanan administratif bersumber APBN/APBD yang tidak bersumber
APBN/APBD yang pelaksanaannya merupakan misi negara
4
ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kepentingan umum;
Kepastian hukum;
Kesamaan hak;
Keseimbangan hak dan kewajiban;
Keprofesionalan;
Partisipatif;
Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
Keterbukaan;
Akuntabilitas;
Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
Ketepatan waktu; dan
Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
5
ORGANISASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
 Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan
Aparatur Negara :
- Perumusan kebijakaan nasional, fasilitasi konflik antar
instansi, pemantauan dan evaluasi kinerja.
 Pembina:
- Pimpinan Lembaga, Menteri, Pimpinan Lembaga lain,
Gubernur, Bupati, Walikota
- Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi
 Penanggung Jawab:
- Pimpinan Kesekretariatan Lembaga/Kementerian
- Koordinasi penyelenggaraan, evaluasi, laporan
 Penyelenggara Pelayanan Publik:
- Melaksanakan fungsi: pelaksanaan pelayanan,
pengelolaan
pengaduan, informasi, pengawasan
internal, penyuluhan, pelayanan konsultasi
6
ASPEK-ASPEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
BERKAITAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (1)
• STANDAR PELAYANAN
- berdasarkan kesepakatan.
- melibatkan pihak terkait.
- tidak diskriminatif, terkait langsung dengan
pelayanan, memiliki kompetensi, mengutamakan
musyawarah dan memperhatikan keberagaman.
• MAKLUMAT PELAYANAN
- Kesanggupan penyelenggara melaksanakan
pelayanan sesuai standar pelayanan.
- wajib dipublikasikan.
7
ASPEK-ASPEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
BERKAITAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (2)
• SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
- Berisi semua informasi pelayanan dari
sekurang-kurangnya meliputi: profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan
penilaian kinerja.
- harus terbuka dan mudah diakses masyarakat
8
ASPEK-ASPEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
BERKAITAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (3)
• PENGELOLAAN SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS
PELAYANAN PUBLIK.
- kewajiban penyelenggara dan
pelaksana bertanggung jawab terhadap pemerliharaan
dan/atau penggantian.
- dilarang memberikan izin atau membiarkan yang
mengakibatkan tidak berfungsi atau tidak sesuai
peruntukannya.
- Perbaikan tidak mengkibatkan terhentinya pelayanan, dan
wajib mencantumkan waktu penyelesaian yang dilakukan
30 hari sebelum pekerjaan perbaikan dimulai.
9
ASPEK-ASPEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
BERKAITAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (4)
• PELAYANAN KHUSUS.
- pelayanan dengan perlakuan khusus kepada
anggota masyarakat tertentu.
- dilarang dipergunakan oleh orang yang tidak
berhak.
- dapat melakukan pelayanan berjenjang secara
transparan dan akuntabel serta sesuai standar
pelayanan
- pelayanan berjenjang harus memenuhi ketentuan
proporsi akses dan pelayanan kepada kelompok
masyarakat.
1
0
ASPEK-ASPEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
BERKAITAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (5)
• BIAYA/TARIF PELAYANAN.
- tanggung jawab negara dan/atau masyarakat.
- Biaya/Tarif:
1) Dibebankan kepada negara apabila diwajibkan
dalam perundang-undangan.
2) Dibebankan kepada penerima pelayanan.
- Ditetapkan berdasarkan persetujuan DPR
(Pusat),DPRD (Daerah) dan Perundang-undangan.
1
1
ASPEK-ASPEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
BERKAITAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (6)
•
PERILAKU PELAKSANA DALAM PELAYANAN.
- adil dan tidak diskriminatif.
- Cermat.
- Santun dan ramah.
- Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang
berbelit-belit.
- Profesional.
- Tidak mempersulit.
- Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar.
- Menujung tinggi nilai akuntabilitas dan integritas.
- Tidak membocorkan informasi dan dokumen yang wajib
dirahasiakan.
- Terbuka dan menghindari benturan kepentingan.
- Tidak menyalahgunakan Sarpras dan fasilitas.
- Tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan.
- Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan.
- Bertindak sesuai dengan kepantasasan
- Tidak menyimpang dari prosedur.
1
2
ASPEK-ASPEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
BERKAITAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (7)
• PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBIK.
- Dilakukan oleh Pengawas internal dan eksternal
- Pengawasan internal oleh atasan langsung dan
fungsional pengawasan.
- Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat,
Ombudsman, DPR/DPRD.
1
3
ASPEK-ASPEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
BERKAITAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (8)
 PENGELOLAAN PENGADUAN. Pengaduan apat diajukan ke:
- Penyelenggara.
- Ombudsman.
- DPR/DPRD
 Prosedur Pengaduan kepada Penyelenggara:
- Pengaduan kepada Pelaksana diajukan kepada atas Pelaksana, Pengaduan
kepada Penyelenggara diadukan kepada atas satuan kerja penyelenggara.
- Diajukan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima
pelayanan.
- Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat nama dan alamat lengkap,
uraian kerugian materil/immateril yang diderita, permintaan penyelesaian,
waktu, waktu, dan penyampaian, dan tanda tangan.
- Pelaksana/Penyelenggara wajib memberikan tanda terima pengaduan yang
memuat identitas pengadu, tempat dan waktu penerimaan pengaduan dan
pejabat/pegawai penerima pengaduan.
- Merespon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.
- Apabila tidak lengkap pengadu diberi kesempatan melengkapi dalam waktu
30 (tiga) puluh hari. (apabila tidak melengkapi dianggap mencabut pengaduan
- Pengaduan diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari
- Keputusan penyelenggara disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari. 14
PENYELESAIAN PENGADUAN
• Peran Ombudsman:
– UU No.37/2008:
• Mengawasi, menerima laporan, membuat
rekomendasi atas laporan
• Produk pemeriksaan Ombudsman:
– Menolak laporan; atau
– menerima Laporan dan memberikan Rekomendasi
• Perluasan Peran Ombudsman:
– UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
• melakukan mediasi dan konsiliasi, memutuskan
pengaduan melalui adjudikasi khusus.
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN



Hak dan kewajiban Penyelenggara dan Masyarakat:
 Penyelenggara (pasal 14 dan 15)
 Masyarakat (pasal 18 dan 19)
Hak, Kewajiban, dan Larangan bagi Pelaksana (Pasal 16 dan 17)
Kewajiban Penyelenggara pada pasal 15 diderivasi ke dalam beberapa pasal
lainnya (pasal 20-21, 22, 23 dst)
•
Hak masyarakat:
– Memberitahukan penyelenggara/pelaksana untuk memperbaiki pelayanan
yang di bawah standar pelayanan
– Mengadukan pelaksana yang menyimpang dari standar pelayanan/tidak
memperbaiki pelayanan
– Mendapat pelayanan yang berkualitas
•
Larangan bagi Pelaksana:
– Rangkap jabatan jadi komisaris atau pengurus organisasi usaha (bagi
pelaksana dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD)
– Meninggalkan tugas dan kewajiban (kecuali dengan alasan yang jelas,
rasional dan sah)
– Melanggar asas –asas penyelenggaraan pelayanan publik
16
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
(BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN
2009 tentang Pelayanan Publik)
Tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan
acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan
terukur (Pasal 1 angka 7);
BAB V
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
•
•
•
•
Bag
Bag
Bag
Bag
1
2
3
4
:
:
:
:
•
•
•
•
•
•
Bag
Bag
Bag
Bag
Bag
Bag
5:
6:
7:
8:
9:
10:
Standar Pelayanan Publik (Ps.20&21)
Maklumat Pelayanan (Ps.22)
Sistem Informasi Pelayanan (Ps.23-24)
Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/
atau Fasilitas Yanblik(Ps.25-28)
Pelayanan Khusus (Psl29-30)
Biaya/Tarif Yanblik (Ps.31-33)
Perilaku Pelaksana Yanblik (Ps.34)
Pengawasan Penyelenggaraan Yanblik (Ps.35)
Pengelolaan Pengaduan (Ps.36-37)
Penilaian Kinerja (Ps.38)
LANJUTAN ………………………
Pasal 20
(1)Penyelenggara berkewajiban menyusun dan
menetapkan standar pelayanan dengan
memperhatikan kemampuan penyelenggara,
kebutuhan masyarakat, dan kondisi
lingkungan;
(2)Dalam menyusun dan menetapkan standar
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), penyelenggara wajib mengikutsertakan
masyarakat dan pihak terkait;
LANJUTAN……………………………………
(3) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(4) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung
dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan
mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan
keberagaman;
(5) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayhat (1) dan ayat (2) dilakukan
dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut
dalam peraturan pemerintah.
KOMPONEN
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
dasar hukum;
persyaratan;
sistem, mekanisme, dan prosedur;
jangka waktu penyelesaian;
biaya/tarif;
produk pelayanan;
sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
kompetensi pelaksana;
LANJUTAN…………………………………….
i. pengawasan internal;
j. penanganan pengaduan,saran &masukan;
k. jumlah pelaksana;
l. jaminan pelayanan yang memberikan
kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai
dengan strandar pelayanan;
m. jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan dalam bentuk komitmen untuk
memberikan rasa aman, bebas dari bahaya,
dan risiko keragu-raguan, dan
n. evaluasi kinerja pelaksana.
SANKSI
Pasal 54
(7) Penyelenggara atau pelaksana
yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3)
dikenai sanksi pembebasan dari
jabatan.
RPP TENTANG PELAKSANAAN UU NO.25 TAHUN
2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
• Penyusunan standar pelayanan publik didahului dengan
penyiapan rancangan standar pelayanan oleh
penyelenggara;
• Dalam penyiapan rancangan standar pelayanan,
penyelenggara dapat melibatkan masyarakat dan/ atau
tenaga ahli;
• Rancangan Standar Pelayanan Publik (RSPP) dibahas
oleh penyelenggara dengan mengikutsertakan
masyarakat dan pihak terkait untuk menyelaraskan
kemampuan penyelenggara dengan kebutuhan
masyarakat dan kondisi lingkungan.
LANJUTAN…………………………..
• Kemampuan penyelenggara terutama menyangkut
kemampuan sumber daya yang dimiliki penyelenggara,
meliputi:
 petugas pelaksana (kuantitas & kualitas)
 sarana & prasrana
 dukungan pendanaan.
• RSPP yang telah disepakati wajib dipublikasikan oleh
penyelenggara kepada masyarakat paling lambat 5 hari
kerja untuk mendapatkan tanggapan atau masukan.
LANJUTAN…………………………
• Masyarakat dapat mengajukan tanggapan terhadap RSPP
paling lambat 7 hari kerja setelah dipublikasikan;
• Penyelenggara wajib menyelesaikan tanggapan 14 hari
sejak batas akhir pengajuan tanggapan masyarakat;
• RSPP yang telah diperbaiki dan diselesaikan ditetapkan
oleh penyelenggara menjadi standar pelayanan;
• Pembahasan penentuan tarif dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
• Apabila tarif belum disetujui dapat menggunakan tarif
pelayanan yang masih berlaku.
LANJUTAN…………………………..
• Masyarakat dan pihak terkait yang diikutsertakan dalam
penyusunan SPP, terdiri dari wakil:
 semua pihak yang berkedudukan sbg penerima
manfaat pelayanan publik;
 tokok masyarakat, akademisi, dunia usaha,
organisasi profesi dan/atau LSM.
Wakil dan jumlah ditentukan oleh penyelenggara.
• Untuk melaksanakan standar pelayanan yang telah
ditetapkan, penyelenggara wajib menyusun dan
menetapkan maklumat pelayanan
MAKLUMAT PELAYANAN
• Merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban
penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai
dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
• Wajib dipublikasikan secara jelas dan luas, mudah
diketahui, dilihat, dibaca, dan diakses oleh
masyarakat.
• Dipublikasikan selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari sejak standar pelayanan ditetapkan.
PERANSERTA MASYARAKAT

Mulai Penyusunan Standar Pelayanan sampai dengan Evaluasi dan
pemberian penghargaan.

Wujud peranserta masyarakat:
1) Kerjasama
2) Pemenuhan hak dan kewajiban.
3) peran aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan.

Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawas pelayanan publik.
17
PELANGGARAN HUKUM DAN SANKSI
1.
2
3
4
Sanksi Administrasi
- Bagi Pejabat Publik.
- Bagi Non-Pejabat Publik
Gugatan terhadap penyelenggara atau pelaksana ke
PTUN, bila menimbulkan kerugian di bidang tata usaha
negara*)
Gugatan terhadap penyelenggara ke pengadilan
(peradilan umum), bila terdapat perbuatan melawan
hukum (onrechtmatige overheidsdaad)*)
Laporan terhadap penyelenggara ke pihak berwenang,
bila terdapat dugaan tindak pidana, diajukan ke
Peradilan umum.*)
*) Gugatan ke pengadilan dan laporan ke pihak
berwenang tidak menghapus kewajiban penyelenggara.
18
UU NO.14 TAHUN 2008
tentang Keterbukaan Informasi dikaitkan dengan
UU NO.25 TAHUN 2009 tentang Pelayanan Publik
Pasal 7 (Kewajiban Badan Publik)
(2) Badan Publik (BP) wajib menyediakan informasi publik yang
akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
(3) BP harus membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik
secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
Pasal 11 (Informasi yang wajib tersedia setiap saat)
(1) BP wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang
meliputi antara lain: g. Prosedur kerja pegawai BP yang
berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
Peraturan Pelaksanaan UU tentang
Pelayanan Publik






Peraturan Pemerintah tentang Ruang Lingkup Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pelayanan Terpadu
Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Standar
Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah tentang Proporsi Akses dan Katagori
Masyarakat Pengguna Layanan
Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengiukutsertaan
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Peraturan Presiden tentang Mekanisme dan Ketentuan
Pemberian Ganti Rugi.
19