Transcript Ch 11 Monopoli

PERTEMUAN 12
LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT (UU NO. 5/1999)
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
TUJUAN UMUM :
Agar mahasiswa mengetahui
hal-hal apa saja yang
diperbolehkan dan dilarang
dalam melakukan suatu usaha.
TUJUAN KHUSUS :
Agar mahasiswa mengetahui
hal-hal yang dilarang dalam
menjalankan bisnis dan
akibatnya apabila aturan tersebut
dilanggar.
MONOPOLI
adalah suatu bentuk
penguasaan atas
produksi dan atau
pemasaran barang dan atau
atas penggunaan jasa
tertentu oleh satu pelaku
usaha atau satu kelompok
pelaku usaha.
PRAKTEK MONOPOLI
Adalah pemusatan kekuatan
ekonomi oleh satu atau lebih
pelaku usaha yang
mengakibatkan dikuasainya
produksi atau pemasaran atas
barang dan atau jasa tertentu
sehingga menimbulkan
persaingan usaha tidak sehat
dan dapat merugikan
kepentingan umum.
Monopoli diindikasikan sebagai sesuatu yang netral, bukan positif
maupun negatif dikarenakan ada beberapa hal yang mempengaruhi
terjadinya monopoli, antara lain :
• Monopoli terjadi sebagai akibat dari “superior skill”, yang salah
satunya dapat terwujud dari pemberian hak paten secara
eksklusif oleh negara.
• Monopoli terjadi karena pemberian negara. Di Indonesia terlihat
dari pelaksanaan pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang
dikutip kembali dalam pasal 51 UU ini.
• Monopoli merupakan suatu “historical accident” dimana monopoli
terjadi karena tidak sengaja dan berlangsung karena proses
alamiah yang ditentukan oleh berbagai faktor terkait dimana
monopoli tersebut terjadi. Dalam hal ini penilaian mengenai
pasar bersangkutan yang memungkinkan terjadinya monopoli
sangat relevan.
TUJUAN UU LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI
1. Menjaga kepentingan umum dan
meningkatkan efisiensi ekonomi
nasional untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang
kondusif guna menjamin kepastian
berusaha yang sama bagi pelaku usaha
besar, menengah maupun kecil;
3. Mencegah praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat;
4. Menciptakan efektivitas dan efisiensi
dalam kegiatan usaha. (Pasal 3)
Lihat
UU No. 5/1999
TINDAKAN-TINDAKAN YANG DILARANG
• PERJANJIAN YANG DILARANG
1. Oligopoli (Pasal 4)
2. Penetapan harga (Pasal 5 s/d 8)
3. Pembagian wilayah (Pasal 9)
4. Pemboikotan (Pasal 10)
5. Kartel (Pasal 11)
6. Trust (Pasal 12)
7. Oligopsoni (Pasal 13)
8. Integrasi vertikal (Pasal 14)
9. Perjanjian tertutup (Pasal 15)
10.Perjanjian dengan pihak luar negeri
(Pasal 16)
• KEGIATAN YANG DILARANG
1. Monopoli (Pasal 17)
2. Monopsoni (Pasal 18)
3. Penguasaan Pasar (Pasal 19 s/d 21)
4. Persekongkolan (Pasal 22 s/d 24)
• POSISI DOMINAN
1. Penyalahgunaan posisi dominan (Pasal 25)
2. Jabatan rangkap (Pasal 26)
3. Pemilikan saham (Pasal 27)
4. Penggabungan, peleburan, atau
pengambilalihan (Pasal 28 – 29)
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
(KPPU)
• Adalah suatu lembaga yang oleh dan berdasarkan UU
mengawasi jalannya UU ini. KPPU merupakan lembaga
independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan
pemerintah serta pihak lainnya. KPPU bertanggung jawab
kepada Presiden.
• Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga
telah terjadi pelanggaran UU ini dapat melaporkan secara
tertulis kepada KPPU dengan menyertakan identitas pelapor.
• Keberatan terhadap putusan KPPU diajukan ke PN paling
lambat 14 hari setelah pemberitahuan putusan. Jika masih
keberatan dapat mengajukan kasasi ke MA dalam waktu 14
hari setelah putusan dibacakan.
KUISIONER
1.
2.
3.
Mengapa praktek monopoli dilarang? Bukankah akan
mengurangi cost perusahaan bila dari hulu sampai ke hilir
perusahaan mempunyai perusahannya ?
Kapan monopoli itu dilarang ?
Apakah sejauh ini KPPU telah efektif ?