Transcript proses pembentukan rancangan perpu, pp, perpres & perda

PROSES PEMBENTUKAN
RANCANGAN
PERPU, PP, PERPRES & PERDA
BY ISNAWATI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
PENYUSUNAN RANCANGAN PERPU
 Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa,
Presiden memerintahkan penyusuhan Perpu.
 Presiden menugaskan penyusunan Rancangan Perpu
kepada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya
meliputi materi yang akan diatur dalam Perpu
tersebut.
SELANJUTNYA
 Dalam penyusunan Rancangan Perpu, menteri yang
di tugasi Presiden, berkoordinasi dengan menteri
yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
peraturan perundang-undangan dan
menteri/pimpinan lembaga terkait.
 Setelah Perpu ditetapkan oleh Presiden, menteri
yang ditugasi Presiden menyusun RUU mengenai
penetapan Perpu menjadi Undang-Undang.
PENYUSUNAN RANCANGAN PP
 Dalam penyusunan Rancangan Peraturan
Pemerintah, menteri/pimpinan lembaga pemerintah
non departemen (pemrakarsa) membentuk Panitia
Antar departemen.
 Tata cara pembentukan panitia Antardepartemen,
pengharmonisasian, penyusunan dan Penyampaian
Rancangan Peraturan Pemerintah kepada presiden
berlaku mutatis mutandis.
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN
 Tata cara penyusunan Rancangan
Peraturan Presiden adalah sama dengan
penyusunan Rancangan Peraturan
Pemerintah seperti tersebut di atas.
SUMBER PERATURAN DAERAH
Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu ciri daerah
yang mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri (otonom).
Urusan rumah tangga daerah berasal dari dua sumber :
 Dari Perda otonomi adalah Perda yang bersumber dari
atribusi
 Perda di bidang tugas pembantuan adalah perda yang
bersumber dari kewenangan delegasi.
PRODUK HUKUM DAERAH
 Pengaturan, yakni Peraturan Daerah atau
sebutan lain, Peraturan Kepala Daerah dan
Peraturan bersama Kepala Daerah,
 Penetapan, yakni Keputusan Kepala Daerah
dan lnstruksi Kepala Daerah.
PROSES PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH (PERDA)
Pembentukan Perda merupakan
kewenangan Kepala Daerah bersama-sama
DPRD.
 lnisiatif Kepala Daerah,
 Inisiatif dari DPRD.
MEKANISME
USULAN KEPALA DAERAH
 Pimpinan satuan kerja perangkat daerah menyusun
Raperda. Penyusunan dapat didelegasikan kepada
Biro Hukum atau Bagian Hukum.
 Dalam rangka penyusunan Raperda, dibentuk Tim
Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diketuai
oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah
pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala
daerah dan sebagai sekretaris tim adalah kepala biro
hukum atau kepala bagian hukum.
LANJUTAN
 Pembahasan Raperda dititikberatkan kepada
permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek
yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan.
 Ketua tim melaporkan perkembangan Raperda dan /
atau permasalahannya kepada Sekretaris Daerah
untuk memperoleh arahan.
 Raperda yang telah dibahas harus mendapatkan
paraf koordinasi selanjutnya mengajukan Raperda
tersebut kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah.
LANJUTAN
 Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan / atau
penyempurnaan terhadap Raperda. Hasil penyempurnaan
Raperda disampaikan kembali kepada Sekretaris Daerah
setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala biro hukum
atau kepala bagian hukum dan pimpinan satuan perangkat
daerah terkait.
 Raperda selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk
dilakukan pembahasan.
 Dalam rangka pembahasan Raperda bersama DPRD, dibentuk
Tim Assistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau
pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan sekretariat
berada di biro hukum atau bagian hukum.
MEKANISME USULAN DPRD
Sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD yang berasal
dari tiga fraksi dapat mengajukan suatu usul prakarsa Raperda.
Usul pemrakarsa disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam
bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara
tertulis dan diberikan nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan
kepada Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan
dari Panitia Musyawarah.
Dalam Rapat Paripuma para pengusul diberi kesempatan
memberikan penjelasan atas usul pemrakarsa.
LANJUTAN
 Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan
memberikan kesempatan kepada:
a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat;
c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para
anggota dan pendapat Kepala Daerah.
 Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul
berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
 Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau
menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
 Tata cara pembahasan Raperda atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan
yang berlaku dalam pembahasan Raperda atas prakarsa Kepala Daerah
PEMBAHASAN DI DPRD
Pembicaraan tahap Pertama, meliputi:
1) Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat
Paripurna tentang penyampaian Raperda yang
berasal dari Kepala Daerah.
2) Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh
Pimpinan Komisi/ gabungan komisi atau
pimpinan Pansus terhadap
Raperda dan/
atau perubahan Perda atas usul, prakarsa DPRD.
a.
TAHAP KEDUA
1) Dalam hal Raperda yang berasal dari Kepala Daerah:
a. Pemandangan umum dari fraksi-fraksi
terhadap Raperda yang berasal dari Kepala Daerah.
b. Jawaban Kepala Daerah terhadap
pemandangan umum fraksi-fraksi.
2) Dalam hal Raperda atas usul DPRD:
a. Pendapat Kepala Daerah terhadap Raperda atas usul
DPRD.
b. Jawaban dari fraksi-fraksi terhadap pendapat Kepala
Daerah.
TAHAP KETIGA
 Pembahasan dalam rapat komisi gabungan
dan/ atau
 Rapat Panitia Khusus dilakukan bersama-sama
dengan Kepala Daerah atau pejabat yang
ditunjuk.
TAHAP KEEMPAT
 Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului
dengan:
a. Laporan hasil pembicaraan tahap ketiga;
b. Pendapat akhir fraksi;
c. Pengambilan keputusan.
 Penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap Pengambilan
keputusan.
 Sebelum dilakukan pembicaraan diadakan rapat fraksi.
 Apabila dipandang perlu Panitia Musyawarah dapat menentukan
bahwa pembicaraan tahap ketiga dilakukan dalam rapat gabungan
komisi atau dalam rapat Pansus.
TERIMA KASIH