Transcript Pembentukan Produk Hukum Daerah

PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
Moh. Saleh, SH., MH.
1
DASAR HUKUM
a. Pasa18 ayat (2), (5), dan (6) UUD NRI 1945
b. UU No. 12 Th. 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (UU P3)
c. UU No. 23 Th. 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana diubah dengan Perppu No. 2 Th. 2014 (UU
Pemda).
d. Perpres No. 87 Th. 2014 Peraturan Pelaksanaan UU No. 12
Th. 2011.
e. Permendagri No. 1 Th. 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Permendagri PPHD)
f.
Perda Provinsi Jatim No. 1 Th. 2015 tentang Pembentukan
Peraturan Daerah (Perda PPD)
JENIS DAN HIRARKHI REGELS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
UUD NRI 1945
TAP MPR
UU/PERPU
PP
PERPRES
PERDA PROVINSI
PERDA KABUPATEN/KOTA
Jenis Regels selain di atas, diakui keberadaannya dan mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan.
Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU P3
JENIS PRODUK HUKUM
DAERAH
a.
b.
c.
d.
Perda/nama lain
Perkada
PB KDH
Peraturan DPRD
Permendagri PPHD
TAHAPAN
PEMBENTUKAN PERDA
Psl 1 angka 1 UU P3 jo. Pasal 1
angka 15 Permendagri PPHD
1.
Perencanaan
2.
3.
4.
Penyusunan
Pembahasan
Penetapan atau
Pengesahan
Pengundangan
Penyebarluasan
5.
6.
Psl 237 (2)
UU Pemda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Perencanaan
Penyusunan
Pembahasan
Penetapan
Pengundangan
Penyebarluasan
Psl 1 angka 13 dan Pasal 5
Perda PPD
1.
Perencanaan
2.
Penyusunan
3.
Pembahasan
4.
Penyelarasan
5.
Penetapan
6.
Pengundangan
7.
Klarifikasi & Evaluasi
8.
Penyebarluasan
MEKANISME PERENCANAAN RAPERDA
(Psl. 9 - 14 Permendagri PPHD)
Keputusan DPRD
Paripurna DPRD
Properda
Instansi Vertikal
Baperda
Kepala Daerah
Pimpinan DPRD
Sekda
Biro Hukum
SKPD
Baperda
MAKANISME PENYUSUNAN RAPERDA
Instansi Vertikal
(Psl. 17 - 33 Permendagri PPHD)
KDH
Paripurna DPRD
SEKDA
Pimpinan DPRD
BIRO HUKUM
(harmonisasian,
pembulatan dan
pemantapan
konsepsi)
BAPERDA
(harmonisasian,
pembulatan dan
pemantapan
konsepsi)
SKPD Terkait
(Pengkajian &
Penyelarasan)
Anggota , komisi, gab.
komisi, Baperda
(Pengkajian &
Penyelarasan)
Usulan Eksekutif
Usulan DPRD
KETENTUAN SANKSI DALAM PERDA
(Pasal 15 (2) dan (3) UU P3 jo. 238 UU Pemda)

Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan
penegakan/pelaksanaan Perda, seluruhnya atau sebagian kepada
pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan
atau pidana denda paling banyak 50 juta,

Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda
selain di atas sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundangundangan.

Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan
pada keadaan semula dan sanksi administratif. Adapun sanksi
administratif berupa :
a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara
kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara
izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/atau h.
sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
MAKANISME PEMBAHASAN RAPERDA
(Psl. 35 & 36 Permendagri PPHD)
PEMBICARAAN TINGKAT I
PEMBAHASAN BERSAMA
(Rapat komisi, Gab. Komisi, Baperda atau Pansus dengan Ekskekutif)
Tanggapan dan/atau
jawaban KDH thd
Panmandangan
Umum Fraksi
Tanggapan dan/atau
jawaban Fraksi thd
Pendapat KDH
Pendapat KDH
Pemandangan Umum
Fraksi
Penjelasan KDH
dalam Paripurna
DPRD
Penjelasan pimpinan
komisi, gab. komisi,
Baperda, atau
Pansus dalam
Paripurna DPRD
Usulan Eksekutif
Usulan DPRD
MAKANISME PEMBAHASAN RAPERDA
(Psl. 35 & 37 Permendagri No. 53 th. 2011)
Tidak Mendapat
Persetujuan
Mendapat
Persetujuan
PERMINTAAN PERSETUJUAN DARI ANGGOTA
DPRD SECARA LISAN OLEH PIMPINAN RAPAT PARIPURNA
LAPORAN PIMPINAN KOMISI, GABUNGAN
KOMISI, BAPERDA ATAU PANSUS YANG BERISI
PENDAPAT FRAKSI DAN HASIL PEMBAHASAN BERSAMA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DALAM RAPAT PARIPURNA
PEMBICARAAN TINGKAT II
PENDAPAT AKHIR KEPALA DAERAH
MEKANISME PENETAPAN RAPERDA
(Psl 242-243 UU Pemda jo. Psl 100-101 Permendagri PPHD )
Penetapan oleh Gubernur
No. Reg. Raperda oleh Kepala
Biro Hukum Kemendagri
Disampaikan kpd Menteri untuk
mendapatkan No. Register
3 hari
Disampaikan kpd Gubernur
3 hari
Persetujuan Bersama
30 hari
7 hari
EVALUASI RAPERDA
(Psl 245 UU Pemda jo. Pasal 66 - 70 Permendagri PPHD)
 Raperda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD,
APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah
harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh
gubernur.
 Menteri dalam melakukan evaluasi Raperda Provinsi tentang
pajak daerah dan retribusi daerah berkoordinasi dengan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan
dan untuk evaluasi Raperda Provinsi tentang tata ruang daerah
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang tata ruang.
 Hasil evaluasi Raperda jika disetujui diikuti dengan pemberian
nomor register
EVALUASI RAPERDA
Nomor Register
Keputusan Menteri
Gubernur
15 hr
Laporan Hasil Evaluasi
kepada Menteri
7 hr
Tindak Lanjut Hasil
evaluasi oleh Gub.
Bersama DPRD
Tim Evaluasi Raperda
Oleh Menteri
Jika tidak ditindaklanjuti
dan tetap menetapkan
jadi Perda, Menteri
membatalkan Perda
Penyampaian Raperda
Kepada Menteri
Penetapan
3 hr
Berkoordinasi dengan kementerian terkait
(Psl 245 UU Pemda jo. Pasal 76 - 80 Permendagri PPHD)
PERSETUJUAN BERSAMA
KLARIFIKASI HASIL EVALUASI
(Psl 131 (2) Perpres No. 87 Th. 2014 jo. Psl 86-87 Permendagri No. 1 Th. 2014)
Surat Sekjen atas nama
Mendagri
Pembatalan
Perda
Sesuai dg Hasil Evaluasi
Tidak Sesuai
Hasil Klarifikasi
Klarifikasi
oleh Tim Evaluasi
Mendagri melalui Sekjen
7 hr
Pengundangan
Perda Hasil Evaluasi
KLARIFIKASI PERDA
(Psl 131-136 Perpres No. 87 Th. 2014 jo. Psl 88-91 Permendagri No. 1 Th. 2014)
Surat Sekjen atas nama
Mendagri
Rekomendasi
Penyempurnaan atau
pencabutan
Sesuai
bertentangan
Hasil Klarifikasi
Tim Klarifikasi (Kemendagri
dan Kementerian/lembaga
terkait)
Mendagri melalui Sekjen
7 hr
Penetapan Perda oleh
Gubernur
Jika rekeomendari
tidak
dilaksanakan,
maka Perda
dibatalkan paling
lama 60 hr sejak
tanggal
diterimanya Perda
oleh Gubernur
Perda dilarang
bertentangan
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan yang
lebih tinggi,
kepentingan
umum, dan/atau
kesusilaan
MEKANISME PEMBATALAN PERDA
Psl 249-251 UU Pemda jo. Psl 135-137 Perpres No. 87 Th. 2014
Pencabutan Perda
dengan Perda
Penghentian
Pelaksanaan Perda
Keberatan oleh Penyelenggara
Pemerintahan kepada Presiden
7 hari
14 hari
Pembatalan Perda dg
Keputusan Menteri
Penyampaian Perda ke
Menteri
7 hari
Penetapan
30 hari
Persetujuan Bersama
bertentangan
Perda dilarang bertentangan
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, dan/atau
kesusilaan