Paparan Menteri Dalam Negeri pada Rakernas BKPRN 2013

Download Report

Transcript Paparan Menteri Dalam Negeri pada Rakernas BKPRN 2013

RAPAT KERJA NASIONAL
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL
(RAKERNAS BKPRN)
Jakarta, 7 November 2013
PENGUATAN KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DAN
PENERAPAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK
DALAM PENATAAN RUANG
Oleh :
GAMAWAN FAUZI
MENTERI DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2013
OTONOMI
DAERAH
PENINGKATAN :
TUJUAN
DESENTRALISASI
(UU NO. 32/2004)
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
PELAYANAN UMUM
DAYA SAING
DAERAH
26 URUSAN WAJIB
8 URUSAN PILIHAN
BIDANG URUSAN
PENATAAN RUANG
TUJUAN
SPM
BIDANG
PENATAAN
RUANG
Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (PP No. 6/ 2008)
Terwujudnya ruang yg
aman, nyaman, produktif
dan berkelanjutan
Penyusunan rencana
tata ruang
Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Intrumen Perijinan
Pemanfaatan Ruang
PERDA
RENCANA
TATA
RUANG
18 Provinsi yang telah
menetapkan Perda 
dari total 33 Prov
Sulsel, Bali, DIY,
Lampung, Jabar, NTB,
Jateng, NTT, Banten,
Gorontalo, DKI,
Bengkulu, Jatim,
Sumbar, Jambi, Malut,
Maluku, Papua Barat
1 Provinsi
( Prov Sulteng) telah
dievaluasi oleh
Kemendagri
sedang dilakukan
perbaikan/
penyempurnaan
di daerah
316 kabupaten /kota
telah menetapkan Perda
 dari total 491
kabupaten/kota
Sumber : Hasil Inventarisasi Ditjen Bina Bangda
249 kabupaten
dan 67 kota
Belum Optimalnya
Tugas dan Fungsi
BKPRD
Rendahnya
Partisipasi
Masyarakat
ISU STRATEGIS
KELEMBAGAAN
PENATAAN
RUANG
Lemahnya
Koordinasi
Keterbatasan
Data & Informasi
Tata Ruang
Rendahnya
Komitmen
Pendanaan
Belum Sinerginya
tugas dan fungsi
BKPRN dengan BKPRD
SINKRONISASI
BKPRN
OPTIMALISASI
BKPRD
PERAN & FUNGSI
Koordinasi Penataan Ruang Nasional,
Provinsi dan Kabupaten/Kota
1
Penyusunan mekanisme dan tata kerja
(SOP) BKPRD
2
Pengembangan data dan informasi
3
Peningkatan
kualitas
pemerintah daerah
4
aparatur
Penyusunan
pedoman
pemanfaatan ruang
5
pengendalian
Pemberian reward and punishment di
bidang penataan ruang
PEMERINTAH
Top Down
PEMERINTAH
(STATE)
•PEMERINTAH
•PEMERINTAH PROV
•PEMERINTAH KAB
• INDIVIDU
• KELOMPOK
• ORMAS/LSM
• PT
MASYARAKAT
(CITIZEN)
• PENGUSAHA
• ASOSIASI
• INVESTOR
• DLL
Kepercayaan, Penghargaan dan
Kontribusi Keuntungan
Nilai Tambah & Kualitas Layanan
Bottom Up
PEMERINTAH DAERAH
DUNIA USAHA/
PRIVATE SECTOR
TERIMA KASIH