Transcript alb2 - surjono

Struktur kota yang ideal
Di dalam suatu wilayah kota kota hendaknya terdistribusi secara
seimbang dengan mengikuti hirarki yang beraturan:
•keserasian dalam lingkup nasional, regional dan lokal;
•Efisiensi pengelolaan kota;
•Meningkatkan produktivitas fungsi kota
1
SISTEM KOTA
Merupakan suatu sistem kegiatan yang terpola secara spesifik
sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi wilayah tersebut.
Diwujudkan oleh adanya kegiatan masyarakatnya (dominasi
kegiatan ekonomi) dalam pembangunan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah (sektor utama pembangunan: perdagangan, industri,
pertanian, perhubungan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dsb)
PERAN KOTA
PERAN KOTA DITENTUKAN DARI SUMBANGANNYA DALAM KONSTELASI REGIONALNYA
BAIK DALAM SKALA PROPINSI MAUPUN SKALA NASIONAL
2
INDONESIA:
•megapolitan (penduduk 5 juta jiwa ke atas),
PUSAT KEGIATAN NASIONAL
PUSAT KEGIATAN WILAYAH
•metropolitan (penduduk 1 sampai dengan 5
juta jiwa),
•Kotakota besar (dengan penduduk sekitar
500.000 jiwa sampai dengan 1 juta jiwa),
•kota menengah (penduduknya berkisar antara
100.000 sampai dengan 500.000 jiwa),
PUSAT KEGIATAN LOKAL
CITY SIZE (literature barat)
Rural (Fewer than 5,000)
Small Town (5,000-24,999)
Large Town (25,000-74,999)
Small City (75,000-299,999)
Large City (Greater than 299,999)
•kota-kota kecil (penduduknya
antara 20.000 sampai dengan 100.000 jiwa),
•serta pusat-pusat perdesaan dan permukiman
lainnya (dengan penduduk 20.000 ke bawah).
3
FUNGSI KOTA
MENGARAHKAN BAGAIMANA SISTEM KOTA MELAYANI AKTIVITAS KEHIDUPAN
MASYARAKAT DI DALAMNYA 
FUNGSI PRIMER DAN
FUNGSI SEKUNDER
FUNGSI PRIMER ADALAH FASILITAS PELAYANAN YANG KHUSUS MELAYANI KEBUTUHAN KOTA
TERSEBUT
FUNGSI SEKUNDER ADALAH FASILITAS PELAYANAN YANG SELAIN MELAYANI KEBUTUHAN
PENDUDUK KOTA TERSEBUT JUGA MELAYANI PENDUDUK DI WILAYAH SEKITARNYA
4
ORGANISASI SISTEM
PERKOTAAN
Organisasi sistem spasial mempunyai 3 komponen utama:
1) Matriks atribut (ukuran, struktur ekonomi, karakter sosial);
2) Matriks perilaku (pergerakan manusia, data, barang dan uang)
dan
3) Matriks saling ketergantungan (ekonomi ruang)
5
atribut
Saling
ketergan
tungan
perilaku
6
PERENCANAAN STRUKTUR DAN ORGANISASI KOTA
DIARAHKAN UNTUK:
Menghindari disparitas antara:
• wilayah yang berbeda
• sektor sektor pembangunan
• sektor perkotaan dan perdesaan
• kelompok-kelompok masyarakat
TEORI GUNA LAHAN: SEE NEXT SLIDE!
7
8
CONSENTRIC ZONE MODEL (MODEL KONSENTRIS) DIKEMBANGKAN OLEH BURGESS
1925, YANG DITURUNKAN DARI PENGAMATAN TERHADAP KOTA CHICAGO.
BURGESS MENGATAKAN BAHWA MODEL INI AKAN TERJADI BILA LANDSCAPE KOTANYA
DATAR, SEHINGGA AKSESIBILITAS MENUNJUKKAN NILAI YANG SAMA KE SEGALA ARAH:
ZONE 1 TERDIRI DARI CENTRAL RETAIL BUSINESS DISTRICT DAN WHOLESALE
BUSINESS DISTRICT
ZONE 2 TERJADI PENURUNAN KUALITAS PERMUKIMAN AKIBAT EKSPANSI DARI FUNGSI
NON PERMUKIMAN, SEHINGGA KEPADATAN MENINGKAT UNTUK BISA MENAMPUNG
LEBIH BANYAK PENDUDUK (BRIDGEHEADER – TEORI J. TURNER, 1970 TENTANG
RESIDENTIAL MOBILITY)
ZONE 3 MERUPAKAN ZONE PERUMAHAN PEKERJA YANG BERSTATUS ‘LOW-MEDIUM
STATUS’
ZONA 4 DIHUNI OLEH PENDUDUK YANG BERSTATUS EKONOMI ‘MIDDLE-UP STATUS’
ZONE 5 ADALAH ZONE PENGLAJU (COMMUTERS ZONE)
9
MULTIPLE NUCLEI (CELLULAR STRUCTURE) DIKEMBANGKAN OLEH MC
KENZIE, HARISS & ULLMAN
AGLOMERASI ATAUPUN DISAGLOMERASI DISEBABKAN OLEH:
•FASILITAS KHUSUS TERTENTU
•FAKTOR EKONOMI EKSTERNAL
•FAKTOR SALING MERUGIKAN ANTAR FUNGSI YANG TIDAK SAMA
•FAKTOR KEMAMPUAN EKONOMI YANG BERBEDA
10
PROSES PERENCANAAN
UU NO 25 TH 2004
PENDEKATAN:
1. POLITIK
2. TEKNOKRATIK
TAHAPAN PERENCANAAN:
3. PARTISIPATIF
1. PENYUSUNAN RENCANA
4. TOP DOWN
2. PENETAPAN RENCANA
5. BOTTOM UP
3. PENGENDALIAN PELAKSANAAN
RENCANA
4. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
11
KEPMENKIMPRAWSIL NO 327 TH 2002
TATA RUANG WILAYAH PROPINSI
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TATA RUANG WILAYAH KAWASAN
PERKOTAAN
12
KESEIMBANGAN WILAYAH >< disparitas
Par = tidak tepat (pada nilai atau keadaan yang dikehendaki)
Untuk mencapai keseimbangan diperlukan equilibrium  tercapainya suatu
masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur
Perkembangan industrialisasi mendorong tumbuhnya wilayah karena potensinya
(alam, fisik, sosial budaya) yang berbeda sehingga menghasilkan kecepatan
pertumbuhan yang berbeda
KAWASAN BARAT INDONESIA (KBI) >< KAWASAN TIMUR INDONESIA (KTI)
Pulau Jawa >< Pulau lain di luar Jawa, dst
13
AKUMULASI PERTUMBUHAN  TERKONSENTRASI DI PUSAT
PERKOTAAN
MENGAKIBATKAN PROSES SIKLUS KUMULATIF
Industri besar dan industri baru
Threshold baru pada
tingkat lokal maupun
regional
Multiplier effect awal
Kemungkinan
perubahan,
penemuan dan
inovasi
Invention atau inovasi
Circular and cumulative causation (Myrdal, 1957)
14
Pergeseran ekuilibrium ini menghasilkan beberapa teori di
antaranya adalah:
Teori Kutub Pertumbuhan (Perreoux, 1955) dan Teori Inti dan
Pinggiran (Friedmann, 1964)
Teori kutub pertumbuhan didasarkan pada pemikiran bahwa kegiatan
ekomoni cenderung beraglomerasi di sekitar beberapa titik fokal. Teori ini
menitik beratkan pentingnya inovasi kewirausahaan yang menggambarkan
kaitan erat antara:
• skala operasi
• dominasi
• dorongan untuk melakukan inovasi  industri pendorong (propulsive
industry )
15
Kritik thd teori kutub:
• Besarnya suatu industri secara mandiri tidak cukup
menjamin pertumbuhan ekonomi
• peran industri pendorong seringkali ditafsirkan berlebihan
• proses aglomerasi seringkali tidak terkait dengan teori kutub
pertumbuhan
16
TEORI INTI DAN PINGGIRAN
DIHASILKAN DARI PERBEDAAN PRINSIP ANTARA:
1. DAERAH INTI (CENTER, KOTA BESAR, METROPOLIS ATAU MEGALOPOLIS)
2. DAERAH PINGGIRAN (PERIPHERY, DAERAH BELAKANG, HINTERLAND, PEDALAMAN)
INFORMASI
DOMINASI
PSIKOLOGIS
PENGARUH P
USAT
TERHADAP
PINGGIRAN
PRODUKSI
MATA
RANTAI
17
Konsep Friedmann ini dapat menjelaskan keterhubungan dan ketergantungan
antara pusat dan pinggiran.
Untuk selanjutnya klasifikasi dikembangkan menjadi:
DAERAH METROPOLITAN
DAERAH POROS PEMBANGUNAN (DEVELOPMENT AXES): merupakan perluasan daerah
metropolitan dan merupakan embrio dari megapolitan
DAERAH PERBATASAN (FRONTIER REGION): termasuk kategori daerah pinggiran, yang
memiliki pusat pusat kecil yang akan berkembang di masa mendatang
DAERAH TERTEKAN (DEPRESSED REGION)
Untuk mencapai keseimbangan wilayah dan menghindari ekses aglomerasi yang
negatif diperlukan integrasi perencanaan kota yang didasarkan pada siklus:
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian
 Lihat konsep perencanaan ruang nasional (indonesia)
18
Sistem perencanaan pembangunan
nasional (UU No 25 th 2004)
SISTEM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL
RPJP
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (periode 20
tahun)
RPJM
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (periode 5
tahun)
Renstra –
SKPD
Rencana strategis kementrian / lembaga (periode 5
tahun)
RKP
Rencana Kerja Pembangunan (periode 1 tahun)
RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (periode 1 tahun)
Renja - KL
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (periode 1
tahun)
Renja - SKPD
Rencana Kerja Satuan kerja perangkat daerah (Periode
5 tahun)
RKP
Rencana Kerja Pembangunan (periode 1 tahun)
RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (periode 1 tahun)
19
Kelembagaan perenc. Pemb. Nas.
(UU No 25 Th 2004)
Presiden
menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas
Perencanaan Pembangunan Nasional
Menteri
menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai
dengan tugas dan kewenangannya
Gubernur
Kepala Daerah
Kepala Bappeda
Pimpinan Satuan
Kerja Perangkat
Daerah
menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas
perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya.
Menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah
sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
20
Penataan ruang sbg bagian dari
perencanaan pembangunan
(lihat UU No 26 Th 2007)
PENATAAN
RUANG
Berdasarkan SISTEM, terdiri
dari Sistem Wilayah dan
Sistem Internal Perkotaan
Berdasarkan FUNGSI, terdiri
dari : Kawasan Lindung dan
Kawasan Budi Daya
Berdasarkan WILAYAH
ADMINISTRASI, terdiri dari :
Wilayah Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota
Berdasarkan KEGIATAN
KAWASAN, terdiri atas :
Kawasan Perkotaaan dan
Kawasam Pedesaan
Berdasarkan NILAI STRATEGIS
KAWASAN, terdiri dari :
Kawasan Strategis Nasional,
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
21
Perenc. Tata ruang
(UU No 26 Th 2007)
Perencanaan Tata
Ruang
Rencana Rinci Tata Ruang
(perangkat operasionalisasi
Rencana Umum Tata Ruang)
Rencana Umum Tata Ruang
(mencangkup ruang darat,
laut, udara dan di dalam bumi)
Rencana
tata ruang
wilayah
nasional
Rencana
tata ruang
wilayah
propinsi
Rencana
tata ruang
wilayah
kabupaten
dan wilayah
kota
RTR pulau/
kepulauan dan
RTRK strategis
nasional
RDTR kab/
kota dan RTRK
strategis kab/
kota
1. Sebagai penguat dasar RUTR dalam
pelaksanaan dan pengendalian
pemanfaatan ruang
RTRK
strategis
propinsi
Sebagai dasar
penyusunan
peraturan
zonasi
2. Sebagai perinci RUTR dalam hal
perencanaan luas dan skala peta
sebelum operasi
22
Muatan rencana
(UU No 26 Th 2007)
Muatan Rencana Tata
Ruang
Rencana Struktur Ruang
Rencana pola ruang:
•Pelestarian lingkungan
•Sosial
•Budaya
•Ekonomi
•Pertahanan
Peruntukkan
Kawasan
Lindung
Peruntukkan
Kawasan
Budidaya
Rencana sistem pusat
permukiman:
• Dalam sistem wilayah yaitu,
kawasan yang merupakan
pusat kegiatan sosial
ekonomi masyarakat, baik di
perkotaan maupun di
perdesaan.
•Dalam sistem internal
perkotaan yaitu, pusat
pelayanan kegiatan
perkotaan
Rencana sistem
jaringan prasarana:
•Sistem jaringan
transportasi
•Sistem jaringan energi
dan kelistrikan
•Sistem jaringan
telekomunikasi
•Sistem persampahan
dan sanitasi
•Sistem jaringan sumber
daya air.
23
Jenis perenc. tata ruang wilayah:
Jenis
Syarat
RTRW Nasional
-
RTRW Propinsi
1.
2.
3.
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Pedoman bidang penataan ruang
Rencana pembangunan jangka panjang
daerah.
RTRW Kabupaten
dan
RTRW Kota
1.
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi
Pedoman dan petunjuk pelaksanaan
bidang penataan ruang
Rencana pembangunan jangka panjang
daerah.
2.
3.
Sumber:
(UU No 26 Th 2007)
24
Pemanfaatan ruang
Perencanaan Tata
Ruang
Pelaksanaan program
pemanfaatan ruang
vertikal dan di dalam bumi
Pemanfaatan ruang pada
fungsi ruang dalam RTRW
yaitu mengembangkan:
• Penatagunaan tanah
• Penatagunaan air
• Penatagunaan udara
• Penatagunaan sumberdaya
alam lainnya
• Dilaksanakan bertahap sesuai dengan jangka
waktu indikasi program utama pemanfaatan
ruang yang ditetapkan dalam rencana tata
ruang
• Pelaksanaan pemanfaatan disinkronisasikan
dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang
wilayah administratif sekitarnya.
• Pemanfaatan memperhatikan standar
pelayanan minimal dalam penyediaan sarana
dan prasarana.
Pembiayaan melalui
indikasi program
utama yang termuat
dalam RTRW
Hak prioritas pertama bagi pemerintah
dan pemerintah daerah bila:
• Penatagunaan tanah pembangunan
prasarana dan sarana bagi kepentingan
umum
• Pemanfaatan ruang yang berfungsi
lindung
25
Pemanfaatan ruang wilayah
Pemanfaatan Ruang
Wilayah
Perumusan kebijakan
strategis operasionalisasi
rencana tata ruang wilayah
dan rencana tata ruang
kawasan strategis
Perumusan program
sektoral dalam rangka
perwujudan struktur ruang
dan pola ruang wilayah
dan kawasan strategis
Pelaksanaan pembangunan
sesuai dengan program
pemanfaatan ruang wilayah
dan kawasan strategis
Pengembangan kawasan
terpadu
Kawasan
budidaya yang
dikendalikan
Kawasan budidaya
yang didorong
perkembangannya
26
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Sistem
Zonasi
Sistem zonasi ini
berdasarkan
rencana rinci
tata ruang untuk
setiap zona
pemanfaatan
ruang.
Perijinan
Ketentuan
perizinan diatur
oleh Pemerintah
dan pemerintah
daerah menurut
kewenangan
masing-masing
Intensif dan
disintensif
Insentif: perangkat
atau upaya untuk
memberikan imbalan
terhadap pelaksanaan
kegiatan yang sejalan
dengan rencana tata
ruang
Sanksi
tindakan
penertiban yang
dilakukan terhadap
pemanfaatan ruang
yang tidak sesuai
dengan rencana
tata ruang dan
peraturan zonasi.
27
Perencanaan tata ruang nasional: I. Visi dan Misi
VISI
Terwujudnya Ruang Nusantara yang nyaman dan berkelanjutan untuk kemajuan
dan kesejahteraan masyarakat Indonesia
MISI
1.
Mewujudkan kepastian pola pemanfaatan dan struktur ruang wilayah nasional yang responsive
terhadap dinamika pembangunan utk. meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan masyarakat
2. Mewujudkan standar kualitas penyelenggaraan penataan ruang dengan mendayagunakan
kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan metoda pendukung yang tepat guna dalam
penyelenggaraan penataan ruang.
3. Menyelenggarakan penataan ruang yang responsive terhadap keunggulan geografis yang
bermuatan kearifan lokal.
4. Mewujudkan penataan ruang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat
sehari-hari.
5. Mewujudkan transparansi yang didukung oleh koordinasi di tingkat pusat dan daerah dalam
penyelenggaraan penataan ruang.
6. Mewujudkan penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang.
7.
Memantapkan kelembagaan penataan ruang di tingkat nasional, daerah dan masyarakat dalam
operasionalisasi penataan ruang wilayah pulau, provinsi, kabupaten, kota dan kawasan.
28
II. SIKLUS PENATAAN RUANG
PEMANFAATAN
RUANG
PERENCANAAN
TATA RUANG
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
29
III. SISTEM PERENCANAAN TATA RUANG
Strategic Development Framework
Hirarki
Sistem Perencanaan Tata
Ruang Nasional
Sistem Perencanaan Tata
Ruang Provinsi
Rencana
Umum TR
RTRWN
RTRWP
Rencana
Detail TR
RTR Pulau, Kawasan
Tertentu, Kawasan
Perbatasan, Kawasan
Terpencil
Rencana
Teknik Ruang
RTR Kawasan
Sistem Perencanaan Tata
Ruang Kab/Kota
RTRWK
Renc. “Detail” TRWP
RDTR Kab/Kota
Renc. “Teknik”
RWP
RTR
30
IV. SISTEM PENATAAN RUANG NASIONAL
RTRW Nasional
RTR – Pulau
1.
Peninjauan RTR
Pengendalian
Ditjen Penataan Ruang
Pengemb. Kaw. Prioritas (Kaw.
Tertentu, Perbatasan, Terpencil, dll)
2. Pengemb. Sistem Perkotaan
3. Pengemb. Sistem Prasarana Strategis
4. Pengembangan Sistem Perlindungan
thd. Bencana Alam
Pereencanaan
SISTEM NASIONAL
I P Strategis (5 Tahun)
Rencana Induk
SDA
Rencana Induk
Air Bersih
Pembangunan
Pembangunan
Rencana Induk
Perkotaan
Perkotaan
Sektor
Lain
Pemanfaatan
Sektor
Rencana Induk
Jalan
Perwujudan
Pemantauan
31
VI. KELEMBAGAAN (INSTITUSI DAN TATA LAKSANA)
DIREKTORAT JENDERAL
PENATAAN RUANG
SETDITJEN
Bagian
Kepegawaian dan
Ortala
DIREKTORAT
PENATAAN RUANG
NASIONAL
Subbag TU
DIREKTORAT
PENATAAN RUANG
WILAYAH I
Subbag TU
DIREKTORAT
PENATAAN RUANG
WILAYAH II
Subbag TU
Bagian Hukum
Bagian Umum dan
Keuangan
DIREKTORAT
PENATAAN RUANG WILAYAH
III
Subbag TU
Bagian Program
DIREKTORAT
PENATAAN RUANG WILAYAH
IV
Subbag TU
Subdit Kebijakan Penataan
Ruang Nasional dan Pulau
Subdit Lintas Wilayah
Subdit Lintas Wilayah
Subdit Lintas Wilayah
Subdit Lintas Wilayah
Subdit Kerjasama Lintas
Sektor
Subdit Pengembangan
Kawasan
Subdit Pengembangan
Kawasan
Subdit Pengembangan
Kawasan
Subdit Pengembangan
Kawasan
Subdit Pedoman Penataan
Ruang
Subdit Pembinaan
Perencanaan Tata Ruang
Provinsi dan Kabupaten
Subdit Pembinaan
Perencanaan Tata Ruang
Provinsi dan Kabupaten
Subdit Pembinaan
Perencanaan Tata Ruang
Provinsi dan Kabupaten
Subdit Pembinaan
Perencanaan Tata Ruang
Provinsi dan Kabupaten
Subdit Pedoman
Pengembangan Kawasan
Subdit Pembinaan
Perencanaan Tata Ruang
Perkotaan dan Metropolitan
Subdit Pembinaan
Perencanaan Tata Ruang
Perkotaan dan Metropolitan
Subdit Pembinaan
Perencanaan Tata Ruang
Perkotaan dan Metropolitan
Subdit Pembinaan
Perencanaan Tata Ruang
Perkotaan dan Metropolitan
Subdit Informasi dan Bina
Masyarakat
Subdit Pembinaan
Pemanfaatan Ruang dan
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Subdit Pembinaan
Pemanfaatan Ruang dan
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Subdit Pembinaan
Pemanfaatan Ruang dan
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Subdit Pembinaan
Pemanfaatan Ruang dan
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
32