Transcript manajemen data dan informasi ditjen pmd

MANAJEMEN DATA DAN
INFORMASI DITJEN PMD
OLEH :
KABAG PERENCANAAN
SETDITJEN PMD
Jakarta, 22 OKTOBER 2013
LATAR BELAKANG
(1)
PERMENDAGRI NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 Tugas Ditjen PMD : merumuskan serta melaksanakan kebijakan
dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa.
 Fungsi Ditjen PMD adalah :
a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa; dan pelaksanaan
administrasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.
LATAR BELAKANG
(2)
 SBG TINJUT fungsi ini sekaligus melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian
Dalam Negeri 2010 – 2014, Ditjen PMD telah menyusun Renstra melalui
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 79 – II – Tahun 2010 tentang
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemberdayan Masyarakat dan Desa
tahun 2010-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050.984 – XII – Tahun 2011 79 – II – Tahun 2010
tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemberdayan Masyarakat
dan Desa tahun 2010-2014.
SALAH SATU SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
STRATEGIS YANG HENDAK DICAPAI ADALAH
MENINGKATNYA KUALITAS DUKUNGAN
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS
LAINNYA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA.
KEBUTUHAN DUKUNGAN

BERKENAAN DENGAN MANAJEMEN PROGRAM PMD
(Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi
Dan Pelaporan), MAKA SALAH SATU DUKUNGAN
VITAL YANG DIPERLUKAN ADALAH DATA YANG
VALID DAN HANDAL. HAL INI BISA DIMAKLUMI
KARENA MUSTAHIL BISA MELAKSANAKAN PROSES
MANAJEMEN BERUPA PERENCANAAN,
PELAKSANAAN MAUPUN EVALUASI PROGRAM
TANPA ADANYA DUKUNGAN DATA.
Dengan Kata Lain,

DATA ADALAH BAHAN BAKU UNTUK
MEMPRODUKSI PROGRAM2 KE-PMDAN
IRONI
 DEMIKIAN PETINGNYA POSISI DAN
PERANAN DATA, NAMUN SAMPAI SAAT
INI KITA BELUM MEMILIKI DATA
POKOK/ DATA BASE APALAGI BANK
DATA KE-PMD-AN (yang bisa dijadikan
acuan bersama dalam menyusun
rencana program/ kegiatan).
PERLU MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI
PROGRAM
DATA POKOK DITJEN PMD
 ADALAH HIMPUNAN DATA DASAR BAIK DATA
UMUM MAUPUN DATA TEKNIS YANG
MERUPAKAN PRODUK PELAKSANAAN
TUPOKSI DITJEN PMD
 MAKNA “POKOK” DALAM DATA POKOK
ADALAH DATA YANG PALING SERING
DIBUTUHKAN OLEH SEMUA UNIT KERJA DAN
DISEPAKATI OLEH MASING-MASING UNIT
KERJA DI LINGKUNGAN DITJEN PMD.
 DATA DIKUMPULKAN DARI MASING-MASING
UNIT KERJA (DIREKTORAT DAN BALAI)
SEBAGAI MEDIA UNTUK
MENGHIMPUN MASUKAN/ SARAN
DALAM PENYUSUNAN INSTRUMEN
DATA POKOK LINTAS DIREKTORAT
DAN SEKRETARIAT YANG DISUSUN
SECARA TERSTRUKTUR DAN
SISTIMATIS .
• TUJUAN
TERSUSUNNYA INSTRUMEN DATA
POKOK LINTAS DIREKTORAT DAN
SEKRETARIAT YANG DISUSUN
SECARA TERSTRUKTUR DAN
SISTIMATIS
DASAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
UU NO. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Permendagri No. 41 tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri
Permendagri No. 16 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian
Dalam Negeri 2010 – 2014.
Kepmendagri No. 79 – II – Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Direktorat
Jenderal Pemberdayan Masyarakat dan Desa tahun 2010-2014 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.984 – XII
– Tahun 2011 Tentang perubahan terhadap 79 – II – Tahun 2010 tentang
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemberdayan Masyarakat dan Desa
tahun 2010-2014
Kepmendagri No. 050.002-I-Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Direktorat
Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia Tahun 2013.
Dipa Direktorat Jenderal PMD Tahun 2013.
Kepmendagri Nomor 050.671-VII-Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 Tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan Instrumen Data Pokok Direktorat Jenderal
PMD.
STRUKTUR DATA POKOK
 UNTUK MEMUDAHKAN PENYUSUNAN, MAKA
KLASIFIKASI DATA POKOK MENGIKUTI
SUSUNAN/ STRUKTUR ORGANISASI DI
LINGKUNGAN DITJEN PMD (KELOMPOK DATA
SEKRETARIAT, KELOMPOK DATA DIREKTORAT 1
S.D. 5 SERTA KELOMPOK DATA BALAI)
 MASING-MASING DATA SEKRETARIAT
DAN DIREKTORAT DI-BREAK DOWN KE
DALAM SUB KELOMPOK DATA BAGIAN
DAN SUB KELOMPOK DATA SUBDIT
STRUKTUR DATA POKOK
DAPOK SET
DAPOK
BALAI PMD
LAMPUNG
DAPOK
DIT. I
DAPOK
BALAI PMD
YOGYA
DAPOK
DIT. II
DAPOK
DITJEN
PMD
DAPOK BB
PMD
MALANG
DAPOK
DIT. III
DAPOK
DIT. V
DAPOK
DIT. IV
DAPOK
SET
DAPOK
DIT. I
DAPOK
DIT. II
DAPOK
DIT. III
RINCIAN
KELOMPOK
DATA POKOK
DAPOK
DITJEN PMD
DAPOK
DIT. IV
DAPOK
DIT. V
DAPOK
BB PMD
MALANG
DAPOK
BALAI
PMD
YOGYA
DAPOK
BALAI
PMD
LAMPUN
G
DAPOK
BAG
UMUM
DAPOK
BAG
PERENC
DAPOK
BAG. KEU
DAPOK
BAG UU &
KEPEG
DAPOK
SUBDI. I
RINCIAN
DATA
RINCIAN
DATA
RINCIAN
DATA
RINCIAN
DATA
RINCIAN
DATA
DAPOK
SUBDIT. II
DAPOK
SUBDIT.
III
DAPOK
SUBDIT IV
DAPOK
SUBDIT. V
RINCIAN
DATA
DAPOK
SUBDIT I
RINCIAN
DATA
DAPOK
SUBDIT. II
DAPOK
SUBDIT.
III
DAPOK
SUBDIT.
IV
DAPOK
SUBDIT. V
RINCIAN
DATA
RINCIAN
DATA
RINCIAN
DATA
RINCIAN
DATA
RINCIAN
DATA
RINCIAN
DATA
RINCIAN
DATA
DAPOK
SUBDIT. I
RINCIAN
DATA
DAPOK
SUBDIT. II
DAPOK
SUBDIT.
III
DAPOK
SUBDIT.
IV
DAPOK
SUBDIT. V
DAPOK
SUBDIT. I
RINCIIAN
DATA
DAPOK
SUBDIT. II
DAPOK
SUBDIT.
III
DAPOK
SUBDIT.
IV
DAPOK
SUBDI. V
RINCIAN
DATA
DAPOK
SUBDIT. I
RINCIAN
DATA
DAPOK
SUBDIT II
DAPOK
SUBDIT.
III
DAPOK
SUBDIT.
IV
DAPOK
SUBDIT. V
RINCIAN
DATA
DAPOK
BAG
RINCIAN
DATA
DAPOK
BAG
RINCIAN
DATA
DAPOK
BAG
RINCIAN
DATA
DAPOK
BAG
RINCIAN
DATA
DAPOK
SEKSI I
RINCIAN
DATA
DAPOK
SEKSI II
RINCIAN
DATA
DAPOK
SEKSI III
RINCIAN
DATA
DAPOK
SEKSI I
RINCIAN
DATA
DAPOK
SEKSI II
RINCIAN
DATA
DAPOK
SEKSI III
RINCIAN
DATA
RINCIAN
DATA
RINCIIAN
DATA
RINCIAN
DATA
RINCIAN
DATA
RINCIAN
DATA
RINCIAN
DATA
RINCIAN
DATA
RINCIAN
DATA
RINCIAN
DATA
RINCIAN
DATA
PERKEMBANGAN DATA POKOK
DITJEN PMD
 SAAT INI SUDAH TERKUMPUL DATA DARI
MASING-MASING SUBDIT, BAGIAN DAN
BALAI DALAM FORMAT ECXEL DAN SEDANG
DIOLAH MENJADI DATA YANG LEBIH
TERSTRUKTUR.
 SAAT INI PULA SEDANG DISUSUN PROGRAM
APLIKASI UNTUK DATA POKOK. MANAKALA
PROGRAM APLIKASI SUDAH SIAP, MAKA
SEMUA DATA POKOK AKAN DIKONVERSI KE
DALAM SISTEM APLIKASI
RENCANA
PENGEMBANGAN KE DEPAN
 SISTEM APLIKASI DATA POKOK AKAN MUNCUL DI
WEBSITE DITJEN PMD.
 SISTEM APLIKASI DATA POKOK INI DIHARAPKAN
BISA MEMBAWAHI BEBERAPA SISTEM INFORMASI
YANG SAAT INI ADA DI LINGKUNGAN DITJEN PMD
 DALAM RANGKA UP DATE DATA, MAKA MASINGMASING SUBDIT, BAGIAN DAN BALAI AKAN
MEMILIKI PASSWORD KHUSUS. MASING-MASING
UNIT KERJA HANYA BISA MENG-EDIT DATA
SUBDITNYA , TIDAK BISA MENGEDIT DATA SUBDIT
LAIN.
 KONTEN DATA POKOK BISA DIKEMBANGKAN
SESUAI KESEPAKATAN SEMUA UNIT KERJA DAN
KETERSEDIAAN DATA
BERIKUT
RINCIAN KONTEN DATA POKOK DITJEN
PMD
YANG SUDAH TERSEDIA
1. KELOMPK DATA SEKRETARIAT :
a. BAGIAN PERENCANAAN :
1. Data Dekon TP (rekap prov. Kab/ kota yang
menerima dana dan program per tahun.
2. Data pagu ditjen PMD per tahun, per belanja
disandingkan dengan realisasi ( TERMASUK
CAPAIAN KINERJA)
3. Jumlah revisi program per tahun
4. Data INGO (nama, alamat, pengurus, program,
lokasi kegiatan, tahun MOU (awal dan berakhir).
5. Data Nomenklatur dan alamat BPMPD Provinsi
6. Data Nomenklatur dan alamat BPMPD Kabupaten/
Kota
b. BAGIAN PER-UU-AN & KEPEG :
1. Data pegawai ( PNS dan kontrak )
2. Data produk hukum (nama dan jumlah,
per tahun).
3. Data SOP (nama, jumlah per direktorat,
per tahun?)
4. Data Uraian Jabatan dan analisa jabatan
(Data jenis/ kelompok jabatan di PMD)
5. Data struktur organisasi
C. BAGIAN KEUANGAN :
BESARAN ANGGARAN
DITJEN PMD PER TAHUN
C. BAGIAN UMUM :
1. DATA JENIS, MACAM DAN JUMLAH
ASSET DITJEN PMD
2. DATA ASSET PMD YANG HARUSNYA
DIHIBAHKAN KE DAERAH, TAPI
BELUM TERLAKSANA
3. DATA SURAT MASUK DAN KE
LUAR.
A. DIREKTORAT PEMDESKEL :
A.1. Substansi data Subdit I (Fasilitasi
Pengembangan Desa dan Kelurahan)
1. Jumlah desa dan kelurahan di Indonesia (per provinsi
dan kabupaten) berdasarkan permendagri terbaru.
Cek apakah ada perbedaan antara jumlah pembentukan dengan perda
dengan jumlah permendagri
2. Data jumlah desa yang mempunyai batas desa
(melalui pengesahan perda atau perdes?)
3. DATA/ JUMLAH PEMEKARAN DESA PER TAHUN
4. DATA PERUBAHAN DARI DESA MENJADI
KELURAHAN PER TAHUN PER PROVINSI.
5. DATA KEGIATAN (BIMTEK, SOSIALISASI, rakor (per
provinsi, per anggaran).
6. lain-lain data yang dimiliki
A. DIREKTORAT PEMDESKEL :
A.2. Substansi
data Subdit II (Subdit Administrasi
Pemerintahan Desa dan Kelurahan) :
1. Data jumlah kepala desa dan lurah per jenis
2.
3.
4.
5.
kelamin per provinsi dan kabupaten kota.
Data jumlah peraturan desa yang sudah
dikeluarkan, per provinsi dan kabupaten kota.
DATA Kegiatan (BIMTEK, SOSIALISASI, rakor
(per provinsi, per anggaran).
Data Jenis urusan yang diserahkan
Kabupaten/ kota kepada desa/ kelurahan.
Data jumlah sekdes PNS per provinsi per
kabupaten/ kota
A. DIREKTORAT PEMDESKEL :
A.3. Substansi
data Subdit III (Subdit Fasilitasi Badan
Permusyawaratan Desa dan kelurahan :) :
1. Data jumlah pengurus BPD seluruh
Indonesia per provinsi dan kabupaten
kota.
2. Data jumlah pelatihan BPD (per
provinsi, kabupaten kota serta jumlah
peserta pelatihan).
3. DATA KEGIATAN (BIMTEK, SOSIALISASI,
rakor (per provinsi, per anggaran).
4. Data kabupaten/ kota yang telah
membuat pedoman penyusunan tatib
BPD.
A. DIREKTORAT PEMDESKEL :
A.4. Substansi
data Subdit IV (Subdit Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan dan Asset Desa ) :
Data kabupaten/ kota yang telah
menyerahkan ADD kepada desa.
2. Data besaran ADD per provinsi/ per
kabupaten/ kota (data terbesar dan
terkecil)
2. DATA KEGIATAN (BIMTEK, Pelatihan,
SOSIALISASI, rakor (per provinsi, per
anggaran).
3. Lain-lain data yang dimiliki
1.
A. DIREKTORAT PEMDESKEL :
A.5. Substansi data Subdit V (Subdit Pengembangan
Kapasitas ) :
1.
2.
3.
Data jumlah pelatih pemdes
per provinsi/ per
kaukabupaten/ kota.
Data provisi yang mempunyai
badan diklat pmd daerah.
Lain-lain data yang dimiliki
B. DIREKTORAT KPM :
B.1. Substansi data Subdit I (Subdit Lembaga
Masyarakat : ) :
1. Data jumlah dan jenis lembaga
kemasyarakat per provinsi dan
kabupaten/ kota
2. Data Jenis Pelatihan bimtek,
sosialisasi dsb.
3. Lokasi Bulan Bhakti Gotong Royong
per tahun
4. Lokasi Juara pelaksanaan BBGRM
B. DIREKTORAT KPM :
B.2. Substansi data Subdit II (Subdit Pembangunan
Partisipatif : ) :
1.
2.
3.
4.
5.
Data desa yang sudah memiliki RPJMDes
per provinsi dan kabupaten/ kota
Data lokasi dan alokasi PNPM-MPd
Data fasilitator, Korprov dan Faskab da
FK PNPM-MPd per provinsi/ kabupaten/
kota
Data Hasil Program PNM-MPd (jumlah
jembatan, panjang jalan, dll)
DATA KEGIATAN (BIMTEK, SOSIALISASI,
rakor (per provinsi, per anggaran).
B. DIREKTORAT KPM :
B.3. Substansi data Subdit III (Subdit Pendataan Potensi
Masyarakat : ) :
1. Data Desa yang sudah memiliki profil
2.
3.
4.
5.
deskel per provoinsi/ kabupaten/ kota.
Data desa yang sudah menggunakan
website untuk profil deskel
Data pemenang perlombaan desa dan
kelurahan Tk. Provisi dan Tk Nasional
(per provinsi dan kabupaten/ kota
DATA KEGIATAN (bimtek, sosialisasi,
rakor (per provinsi, per anggaran).
Lain-lain data yang dimiliki.
B. DIREKTORAT KPM :
B.4. Substansi data Subdit IV (Subdit
Pengembangan Kawasan Perdesaan ) :
 Data Lokasi PKPBM dan PPTAD per
provinsi kabupaten/ kota
B. DIREKTORAT KPM :
B.5. Substansi data Subdit V (Subdit Pelatihan
Masyarakat) :
1. Jumlah KPM per provinsi dan
kabupaten/ kota
2. Jumlah dan jenis modul pelatihan
yang dikeluarkan.
3. Jumlah jenis pelatihan, bimtek,
sosialisasi
4. Keterangan : data dari subdit ini sudah
diterima di Bag. Perencanaan
C. DIREKTORAT PA & SBM :
C.1. Substansi data Subdit 1 (Subdit Budaya Nusantara ) :
Data jenis/ nama-nama adat istiadat
dan Budaya di Indonesia
2. Lokasi dan alokasi pilot Project
Pelestarian Adat Istiada dan
Budaya Nusantara
3. Lain-lain data yang dimiliki.
1.
C. DIREKTORAT PA & SBM :
C.2. Substansi data Subdit II (Subdit Pemberdayaan
Perempuan) :
1. Data organisasi perempuan yang
ada (per provinsi dan kabupaten/
kota)
2. Jenis/ macam pelatihan yang sudah
dilaksanakan, jumlah peserta per
provinsi dan kabupaten/ kota
3. Lain-lain data yang dimiliki.
C. DIREKTORAT PA & SBM :
C.3. Substansi data Subdit III (Subdit
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) :
1. Data jumlah posyandu di Indonesia
(peserta per provinsi dan
kabupaten/ kota)
2. Provinsi, Kabupate/ kota
3. Nama Website SIM PKK dan SIP.
4. Data jumlah dan jenis PAUD per
provinsi, kabupaten/ kota
5. Lain-lain data yang dimiliki.
C. DIREKTORAT PA & SBM :
C.4. Substansi data Subdit IV (Subdit Kesejateraan
Sosial) :
1. Data Penderita HIV Aids (peserta per
provinsi dan kabupaten/ kota)
2. Data Lokasi dan alokasi PNPM Generasi
mulai tahun 2011 (peserta per provinsi dan
kabupaten/ kota)
3. Data pelatihan/ bimtek (nama/jenis/
macam pelatihan, volume, jumlah peserta,
provinsi dan kabupaten/ kota)
4. Lain-lain data yang dimiliki.
C. DIREKTORAT PA & SBM :
C.5. Substansi data Subdit V (Subdit Tenaga Kerja
Perdesaan) :
Jenis-jenis dan bentuk pekerjaan
terburuk untuk anak
2. Data jumlah anak yang terlibat dalam
Jenis-jenis dan bentuk pekerjaan
terburuk untuk anak (peserta per
provinsi dan kabupaten/ kota)
3. Data pelatihan/ bimtek (nama/jenis/
macam pelatihan, volume, jumlah
peserta, provinsi dan kabupaten/ kota)
1.
D. DIREKTORAT UEM :
D.1. Substansi data Subdit 1 (Subdit Usaha Pertanian
dan Pangan) :
1. Data jumlah Lumbung Pangan (per
provinsi dan kabupaten/ kota)
2. Data kuota raskin per provinsi,
kabupaten/ kota.
3. Data Jenis/Nama Pelatihan/ Bimtek
yang dilaksanakan, volume, jumlah
peserta (per provinsi dan kabupaten/
kota).
4. Lain-lain data yang dimiliki.
D. DIREKTORAT UEM :
D.2. Substansi data Subdit II (Subdit Usaha
Perkreditan dan Simpan Pinjam) :
1. Data jumlah LKM, UED/SP, BUMDes
(per provinsi dan kabupaten/ kota).
2. Data Jenis/Nama Pelatihan/ Bimtek
yang dilaksanakan, volume, jumlah
peserta (per provinsi dan
kabupaten/ kota).
3. Lain-lain data yang dimiliki.
D. DIREKTORAT UEM :
D.3. Substansi data Subdit III (Subdit Produksi dan
Pemasaran) :
1. Data pasar desa (per provinsi dan
kabupaten/ kota).
2. Data pemenang lomba pasar desa.
3. Data Jenis/Nama Pelatihan/ Bimtek yang
dilaksanakan, volume, jumlah peserta
(per provinsi dan kabupaten/ kota)
4. Lain-lain data yang dimiliki.
D. DIREKTORAT UEM :
D.4. Substansi data Subdit IV (Subdit Usaha Ekonomi
Keluarga) :
1.
Data Jenis/Nama Pelatihan/
TOT/ Bimtek yang
dilaksanakan,
D. DIREKTORAT UEM :
D.5. Substansi data Subdit V (Subdit Ekonomi Perdesaan dan
Masyarakat Tertinggal)
:
1. Data Desa tertinggal (per provinsi
2.
3.
4.
5.
6.
dan kabupaten/ kota).
Data TKPK Provinsi, Kabupaten/
kota
Data PNPM-PISEW
Data PWT
Data PELD
Lain-lain data yang dimiliki.
E. DIREKTORAT SDA & TTG :
E.1. Substansi data Subdit I (Subdit Fasilitasi Konservasi dan
Rehabilitasi Lingkungan) :
1. Data DME
2. Data Hutan Mangrove
3. Data hutan desa
E. DIREKTORAT UEM :
E.2. Substansi data Subdit II (Subdit Fasilitasi
Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan) :
1.
2.
Data LMP
Data SDA Lestari
E. DIREKTORAT UEM :
E.3. Substansi data Subdit III (Subdit Fasilitasi
Sarana dan Prasarana Perdesaan) :
Data PAMSIMAS (lokasi dan data
lain)
2. Data Sarana dan prasarana
perdesaan (lokasi dan data
lainnya)
3. Data PLTS
1.
E. DIREKTORAT UEM :
E.4. Substansi data Subdit IV (Subdit Fasilitasi Pemetaan
Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan) :
1. Data hasil pemetaan
Kebutuhan dan Pengkajian
Teknologi Perdesaan.
2. Lain-lain data yang dimiliki.
E. DIREKTORAT UEM :
E.5. Substansi data Subdit V (Subdit Pemasyarakatan
dan Kerjasama Teknologi Perdesaan) :
1. Data jenis-jenis TTG yang
dimasyarakatkan. (per provinsi,
kabupaten/ kota)
2. Data Posyantek yang sudah ada (per
provinsi dan kabupaten/ kota).
3. Data lokasi Gelar TTG
3. Data Jenis/Nama Pelatihan/ Bimtek yang
dilaksanakan, volume, jumlah peserta (per
provinsi dan kabupaten/ kota)
4. Lain-lain data yang dimiliki.
F. BALAI-BALAI :
F.1. BALAI BESARI PMD MALANG
1. Data Jenis Pelatihan yang dilaksanakan,
2.
3.
4.
5.
volume, jumlah peserta (per provinsi dan
kabupaten/ kota).
Data Pelatih, kualifikasi dan atribut
lainnya
Data lembaga
Data per sebaran jenis pelatian berbasis
wilayah kerja
Data persebaran peserta pelatihan
berbasis wilayah kerja
F. BALAI-BALAI :
F.2. BALAI PMD YOGYAKARTA
1. Data Jenis Pelatihan yang dilaksanakan,
2.
3.
4.
5.
volume, jumlah peserta (per provinsi dan
kabupaten/ kota).
Data Pelatih, kualifikasi dan atribut
lainnya
Data lembaga
Data per sebaran jenis pelatian berbasis
wilayah kerja
Data persebaran peserta pelatihan
berbasis wilayah kerja
F. BALAI-BALAI :
F.3. BALAI PMD LAMPUNG
1.
2.
3.
4.
5.
Data Jenis Pelatihan yang
dilaksanakan, volume, jumlah peserta
(per provinsi dan kabupaten/ kota).
Data Pelatih, kualifikasi dan atribut
lainnya
Data lembaga
Data per sebaran jenis pelatian
berbasis wilayah kerja
Data persebaran peserta pelatihan
berbasis wilayah kerja