Transcript Beberapa aturan mewajibkan kepada provinsi
Slide 1
Disampaikan pada :
Rapat Penjelasan dan Tindaklanjut Penyusunan RTRWA
Banda Aceh, 04 Agustus 2011
1
Slide 2
OUT LINE
- Maksud, Tujuan dan Permasalahan
- Pembentukan BKPRD Aceh
- Riwayat RTRWA
- Ketentuan Penyusunan Penyusunan RTRW Provinsi
- Berdasarkan UU no. 26/2007
- Kandungan RTRWA
- Struktur Ruang Aceh Ke Depan
- Pola Ruang Aceh
- Tiga Persetujuan Substansi di dalam Penyusunan RTRWA
- Urutan Penyusunan RTRWA
- Hasil Paduserasi
- Penyusunan KLHS RTRWA
- Tindak Lanjut
- Time Schedule RTRWA 2011
2
3
4
6
7
8
9
11
12
18
20
21
22
Slide 3
MAKSUD, TUJUAN, dan PERMASALAHAN
• Maksud :
Menyampaikan sejauh mana proses penataan ruang Aceh dalam
Rangka Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.
• Tujuan :
Menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2010 2030 akhir tahun 2011.
• Permasalahan :
1. Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh sampai dengan saat ini
belum diqanunkan sesuai dengan amanat Undang-Undang No.
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta turunannya.
2. Pemotongan dana infrastruktur
3
Slide 4
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR : 050/07/2010
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH ACEH
I.
SUSUNAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) ACEH
Penanggung Jawab : Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Aceh
Ketua
: Sekretaris Daerah Aceh
Sekretaris
: Kepala Bappeda Aceh
Anggota
: Asisten I, Asisten II, Kakanwil BPN, beberapa Kepala Dinas
terkait, bebrapa Kepala Biro terkait, unsur Kodam IM, dan
Unsur Polda
II. SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH ACEH
III. POKJA PERENCANAAN TATA RUANG BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG
DAERAH ACEH
IV. POKJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG BADAN KOORDINASI PENATAAN
RUANG DAERAH ACEH
Slide 5
RIWAYAT RTRW ACEH
RTRW 1993, disusun sejak 1990
dan diperdakan 1995
(Perda No. 9/1995 tentang RTRWP
Daerah Istimewa Aceh
Tahun 2000 :
Revisi RTRW, tetapi tidak diperdakan
Tahun 2004 :
Peninjauan Kembali RTRW, tidak
selesai.
Tahun 2006
Disusun dengan fasilitasi Badan Rehab-Rekons (BRR) NAD-Nias dan belum di
Qanunkan
Karena munculnya UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP 26/2008
tentang RTRWN
Tahun 2009-sekarang :
Disusun dan disesuaikan dengan UU 26/2007 dan PP 26/2008
5
Slide 6
KETENTUAN PENYUSUNAN RTRW PROVINSI berdasarkan UU 26/2007
Peraturan Daerah Provinsi
Psl 23 ayat (6), UU 26/ th 2007
Tentang Penataan Ruang
ditetapkan
dengan
•RTRWN
•Pedoman bidang
penataan ruang
•RPJPD
UU 26/2007 Psl 22 ayat (1)
Disusun dengan
memperhatikan
RTRWP
•Perkembangan permasalahan nasional & hasil pengkajian
implikasi penataan ruang provinsi
•Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi provinsi
•Keselarasan & daya tampung lingkungan hidup
•RPJPD
•RTRWP yang berbatasan
•RTR Kawasan Strategis Provinsi
•RTRWK
Psl 22 ayat (2)
Jangka waktu
20 tahun
Psl. 23 ayat (3)
Di tinjau 1 kali dalam 5 tahun
Psl. 23 ayat (4)
Di tinjau kembali lebih dari 1 kali
dalam 5 tahun, dalam hal
•Perubahan kondisi lingkungan
strategis tertentu yang berkaitan
dengan bencana alam skala
besar, dan/atau
•Perubahan batas teritorial
negara dan/atau provinsi
Psl. 23 ayat (5)
Sumber : UU No. 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang
Ditjend Penataan Ruang, DPU
•Penyusunan RPJPD
•Penyusunan RPJMD
•Pemanfaatan ruang & pengendalian
pemanfaatan ruang dalam wilayah
provinsi
•Mewujudkan keterpaduan,
keterkaitan & keseimbangan
perkembangan antar wilayah
kabupaten/kota, serta keserasian
antar sektor
•Penetapan lokasi dan fungsi ruang
untuk investasi
•Penataan ruang kawasan strategis
provinsi
•Penataan ruang wilayah
kabupaten/kota
Psl 23 ayat (2)
•Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang
wilayah provinsi
•Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang
meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya
yang berkaitan dengan kawasan perdesaan
dalam wilayah pelayanannya & sistem jaringan
prasarana wilayah provinsi
•Rencana pola ruang wilayah provinsi yang
meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya
yang memiliki nilai strategis provinsi
•Penetapan kawasan strategis provinsi
•Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi
yang berisi indikasi program utama jangka
menengah lima tahunan
•Arahan pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan
peraturan zonasi sistem provinsi, arahan
perizinan, arahan insentif dan disentif
Psl 22 ayat (2)
6
Slide 7
Definisi :
Sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana wilayah yang mempunyai
fungsi mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara
hirarki mempunyai hubungan fungsional
Definisi :
Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk
fungsi budidaya
Kawasan lindung kawasan yang memberikan perlindungan thdp
kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; suaka alam,
pelestarian alam, dan cagar budaya; rawan bencana alam; lindung
geologi; dan kawasan lindung lainnya
Kawasan budidayakawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat;
pertanian; perikanan; pertambangan; industri; pariwisata; permukiman;
peruntukan lainnya.
7
Slide 8
1.
2.
3.
4.
Sistem Perkotaan
Sistem Transportasi
Sistem Jaringan Jalur Kereta Api
Sistem Transportasi Penyeberangan, Pelabuhan Nasional,
dan Internasional
5. Bandar Udara Pusat Penyebaran
6. Sistem jaringan Prasarana Lainnya
Sistem jaringan Sumber Daya Air (SDA)
Sistem Jaringan Energi
Sistem Jaringan Telekomunikasi
8
Slide 9
1. Perwujudan Kawasan Lindung (melindungi LH dan SDA)
2. Kawasan Andalan (potensi pertumbuhan ekonomi)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kawasan Banda Aceh, Sabang dan A.Besar (pariwisata, industri, pertanian dan perikanan
laut)
Kawasan Pidie dan Pidie Jaya (pertanian, perkebunan, industri, perikanan dan
pertambangan)
Lhokseumawe, Bireun dan A.Utara (industri, pertanian, pertambangan, perikanan)
Langsa, A.Timur dan A.Tamiang (Perkebunan, pertanian, indusri, perikanan,
pertambangan)
Kawasan A.Tengah, Bener Meriah (perkebunan, pariwisata, peternakan, pertambangan,
dan pertanian)
Kawasan A.Tenggara dan Gayo Lues (Perkebunan, pariwisata dan pertanian)
Kawasan A.Jaya, A.Barat dan Nagan Raya (Perkebunan, pertanian, perikanan,
pertambangan)
Kawasan Aceh Selatan dan Abdya (Perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan,
pariwisata)
Kawasan Subulussalam, Singkil (Perkebunan, perikanan dan pariwisata)
Kawasan Simeulu ( Perikanan, Perkebunan dan pariwisata)
9
Slide 10
3. Kawasan Strategis Propinsi
o
Sudut kepentingan ekonomi,
Kawasan pengembangan berbasis SDA (termasuk kelautan) terbagi dalam 10 kawasan
andalan
o
Sudut sosial budaya
Cagar budaya berupa situs peninggalan Kesultanan Aceh di Banda Aceh dan Aceh Besar.
Cagar budaya berupa situs peninggalan Kerajaan Samudera Pasai di Aceh Utara
Kawasan pemakaman massal korban tsunami
o
Sudut Kepentingan Fungsi daya dukung lingkungan hidup, antara lain:
Kawasan ekosistem Ulu Masen
Kawasan Gunung Seulawah
Taman wisata alam laut Pulau Weh
Kawasan hutan lindung pesisir (hutan bakau di pesisir Timur dan pesisir Barat di Gosong
Telaga Singkil)
Kawasan Taman Wisata Alam Laut/TWAL Pulau banyak, Singkil)
Kawasan DAS Peusangan ( PLTA, Irigasi )
10
Slide 11
TIGA PERSETUJUAN SUBSTANSI
di dalam penyusunan RTRWA
a.
Persetujuan substansi teknis RTRW yang diterbitkan oleh Menteri
Pekerjaan Umum sesuai dengan Permen PU No. 15/PRT/M/2009
tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi.
b.
Persetujuan substansi kehutanan yang diterbitkan oleh Menteri
Kehutanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No : 10/2010
tentang Tata Cara Perubahan dan Peruntukan dan fungsi kawasan
Hutan.
c.
Persetujuan rancangan Perda/Qanun yang diterbitkan oleh Menteri
Dalam Negeri sesuai dengan Permendagri No. 28/2008 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Daerah.
Slide 12
URUTAN PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH ACEH
Persetujuan Substansi Teknis RTRWA
Draft Naskah
Akademis
&
RanQanun
RTRWA
• Permen PU No. 15/PRT/M/2009 tentang
Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi
Persetujuan Substansi Kehutanan
• Peraturan Pemerintah No : 10/2010 tentang
Tata Cara Perubahan dan Peruntukan dan
fungsi kawasan Hutan
Pembahasan
DPRA
Persetujuan Rancangan Perda/Qanun
• Permendagri No. 28/2008 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Daerah
Qanun
RTRWA
12
Slide 13
Beberapa capaian percepatan di dalam penyusunan RTRWA,
sebagai berikut:
a.
Telah dilaksanakan pembahasan substansi Teknis dan materi muatan
RTRWA, serta telah memenuhi ketentuan permen PU No.
15/PRT/M/2009 dan dapat diterima secara teknis oleh kementrian
PU;
b.
Telah diserahkan Naskah Akademis dan Rancangan Qanun RTRWA
kepada pihak DPRA pada tanggal 21 Juli 2010 dan ditindaklanjuti
dengan telah dibentuk Komisi 11 di DPRA guna menyusun Raqan
dimaksud.
c.
Telah dilakukan peninjauan ke lapangan oleh Tim Terpadu (25
November s/d 4 Desember 2010), ditindaklanjuti pertemuan awal
Tim terpadu (24-26 Mei 2011) guna meneliti usulan perubahan
peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam RTRWA.
13
Slide 14
Beberapa tindaklanjut yang telah dilakukan:
1.
Pertemuan Tim Terpadu di Bogor pada tanggal 24-26 Mei 2011, dengan
capaian :
a. Tersusunnya Kriteria dan indikator untuk mengkaji pemaduserasian TGHK
dengan RTRWA
Taat Azaz Hukum
(Memperhatikan dan mempertimbangkan Peraturan dan Perundangundangan yang berlaku : UU, Keppres, Permen/SK Menteri, Perda)
Taat Azaz Ekologi/Daya Dukung Lingkungan
Taat Azaz Aspek Sosial, Ekonomi, dan Budaya
b.Terbentuknya Tim Kecil dengan tugas:
Merumuskan pola eksekusi;
Merumuskan rekomendasi sementara; dan,
Membuat draft laporan ke Tim Terpadu
c. Tersusunnya jadwal waktu pelaksanaan tim terpadu.
14
Slide 15
Lanjutan…
Time schedule Tim Terpadu, sbb:
15
Slide 16
Lanjutan…
2.
Pertemuan Tim BKPRN yang dipimpin oleh Setditjen Penataan Ruang
Pekerjaan Umum di Jakarta tanggal 26 Mei 2011, dengan
kesepakatan :
a. Provinsi diharapkan mengundang seluruh kabupaten/kota
melalui Ketua Tim BKPRK untuk memaduserasikan RTRWA
dengan RTRW kabupaten/kota.
b. Terus mengupayakan penyelesaian masalah ranqanun RTRWA
dengan pihak DPRA.
c. Seluruh hasil kesepakatan yang akan dilakukan dituangkan dalam
satu kesepakatan, untuk itu pusat bersedia sebagai narasumber
(yang berperan sebagai penghubung).
16
Slide 17
Lanjutan…
3.
Pertemuan antara Tim BKPRA dengan Tim BKPRK di Bappeda Aceh
pada tanggal 30 Mei 2011, dengan kesepakatan :
a. Diperlukan ‘platform’ bersama yang benar secara teknis, legal
secara aturan, dan sesuai fakta di lapangan (baik biofisik, sosial
ekonomi, maupun status hukum);
b. Diperlukan pemaduserasian struktur dan pola ruang RTRW Aceh
dengan RTRW kabupaten/Kota (dilakukan pd tanggal 4 – 25 Juli
2011), melalui penandatangan :
- Kesepakatan Berita Acara
- Kesepakatan Peta dan Data
17
Slide 18
HASIL PADUSERASI
NO
KAB/KOTA
PEM
BAHASAN
BKPRD KAB/KOT
YG HADIR
1
Banda Aceh
-
-
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Aceh Besar
Sabang
Pidie Jaya
Pidie
Aceh Jaya
Bireuen
Lhokseumawe
Aceh Utara
Simeulue
Aceh Timur
Aceh Tamiang
Langsa
Aceh Barat
Aceh Barat Daya
Nagan Raya
Gayo Lues
Aceh Tengggara
Aceh Selatan
Aceh Singkil
Subulussalam
Bener Meriah
Ka. Bappeda
Sekda Kab
Sekda Kab
Ka. Bappeda
Ka. Bid Fisik
Ka. Bappeda
Ka. Bid Fisik
Sekda Kab
Ka. Bappeda
Ka. Bid Fisik
SekdaKab
Sekda Kab
Ka. Bappeda
Sekda Kab
Ka. Bappeda
Ka. Bappeda
Bupati
Ka. Bappeda
Sekda Kab
Sekda Kab
Asisten II Kab
Kelengkapan
DATA dan
PETA
B.A
KESEPA
KATAN
-
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
KET.
Qanun RTRW Kota
sudah selesai
Belum
Belum
Belum
18
Slide 19
4. Pertemuan dengan Tim Pansus XI DPRA
(tanggal 21 Juli 2011)
Kesepakatan yang dicapai adalah :
• Basis rancangan qanun yang dibahas adalah rancangan
qanun RTRWA yang diusulkan oleh pihak Legeslatif.
• Sebelum dilakukan pembahasan, diperlukan pertemuan
awal antara tim ahli/teknis masing-masing pihak.
• Jadwal pembahasan rancangan qanun RTRWA akan
dimulai pada tanggal 8 Agustus 2011.
19
Slide 20
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRWA
• Penyusunan KLHS terhadap RTRWA akan dibantu oleh tim
Konsultan Majemen Regional (KMR) yang ditunjuk oleh pihak
kementrian
• Diperlukan kepastian dari pihak Kementrian PU secara tertulis
terhadap mekanisme dan metodologi pelaksanaan
penyusunan KLHS tersebut.
• Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ToR di dalam penyusunan KLHS
mengacu kepada Surat Edaran Bersama (SEB) antara
Kementrian Lingkungan Hidup dengan Kementrian Dalam
Negeri Nomor 660/5113/SJ dan 041/MENLH/12/2010
20
Slide 21
TINDAK LANJUT
1. Setiap anggota tim BKPRD Aceh mencermati
kembali kandungan RTRWA (struktur dan pola
ruang)
2. Pembahasan lanjutan dengan Tim Terpadu dimulai
pada tanggal 15 Agustus 2011
3. Pertemuan awal dengan Tim Ahli RTRW Pansus XI
DPR Aceh (tanggal 5 Agustus 2011)
4. KLHS akan melibatkan banyak sektor di dalam
pemanfaatan ruang sehingga diperlukan Fokus
Group Discussion (FGD), selanjutnya juga diperlukan
sosialisasi KLHS kepada tim BKPRA
21
Slide 22
TIME SCHEDULE RTRWA 2011
22
Slide 23
TERIMA KASIH
23
Disampaikan pada :
Rapat Penjelasan dan Tindaklanjut Penyusunan RTRWA
Banda Aceh, 04 Agustus 2011
1
Slide 2
OUT LINE
- Maksud, Tujuan dan Permasalahan
- Pembentukan BKPRD Aceh
- Riwayat RTRWA
- Ketentuan Penyusunan Penyusunan RTRW Provinsi
- Berdasarkan UU no. 26/2007
- Kandungan RTRWA
- Struktur Ruang Aceh Ke Depan
- Pola Ruang Aceh
- Tiga Persetujuan Substansi di dalam Penyusunan RTRWA
- Urutan Penyusunan RTRWA
- Hasil Paduserasi
- Penyusunan KLHS RTRWA
- Tindak Lanjut
- Time Schedule RTRWA 2011
2
3
4
6
7
8
9
11
12
18
20
21
22
Slide 3
MAKSUD, TUJUAN, dan PERMASALAHAN
• Maksud :
Menyampaikan sejauh mana proses penataan ruang Aceh dalam
Rangka Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.
• Tujuan :
Menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2010 2030 akhir tahun 2011.
• Permasalahan :
1. Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh sampai dengan saat ini
belum diqanunkan sesuai dengan amanat Undang-Undang No.
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta turunannya.
2. Pemotongan dana infrastruktur
3
Slide 4
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR : 050/07/2010
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH ACEH
I.
SUSUNAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) ACEH
Penanggung Jawab : Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Aceh
Ketua
: Sekretaris Daerah Aceh
Sekretaris
: Kepala Bappeda Aceh
Anggota
: Asisten I, Asisten II, Kakanwil BPN, beberapa Kepala Dinas
terkait, bebrapa Kepala Biro terkait, unsur Kodam IM, dan
Unsur Polda
II. SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH ACEH
III. POKJA PERENCANAAN TATA RUANG BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG
DAERAH ACEH
IV. POKJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG BADAN KOORDINASI PENATAAN
RUANG DAERAH ACEH
Slide 5
RIWAYAT RTRW ACEH
RTRW 1993, disusun sejak 1990
dan diperdakan 1995
(Perda No. 9/1995 tentang RTRWP
Daerah Istimewa Aceh
Tahun 2000 :
Revisi RTRW, tetapi tidak diperdakan
Tahun 2004 :
Peninjauan Kembali RTRW, tidak
selesai.
Tahun 2006
Disusun dengan fasilitasi Badan Rehab-Rekons (BRR) NAD-Nias dan belum di
Qanunkan
Karena munculnya UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP 26/2008
tentang RTRWN
Tahun 2009-sekarang :
Disusun dan disesuaikan dengan UU 26/2007 dan PP 26/2008
5
Slide 6
KETENTUAN PENYUSUNAN RTRW PROVINSI berdasarkan UU 26/2007
Peraturan Daerah Provinsi
Psl 23 ayat (6), UU 26/ th 2007
Tentang Penataan Ruang
ditetapkan
dengan
•RTRWN
•Pedoman bidang
penataan ruang
•RPJPD
UU 26/2007 Psl 22 ayat (1)
Disusun dengan
memperhatikan
RTRWP
•Perkembangan permasalahan nasional & hasil pengkajian
implikasi penataan ruang provinsi
•Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi provinsi
•Keselarasan & daya tampung lingkungan hidup
•RPJPD
•RTRWP yang berbatasan
•RTR Kawasan Strategis Provinsi
•RTRWK
Psl 22 ayat (2)
Jangka waktu
20 tahun
Psl. 23 ayat (3)
Di tinjau 1 kali dalam 5 tahun
Psl. 23 ayat (4)
Di tinjau kembali lebih dari 1 kali
dalam 5 tahun, dalam hal
•Perubahan kondisi lingkungan
strategis tertentu yang berkaitan
dengan bencana alam skala
besar, dan/atau
•Perubahan batas teritorial
negara dan/atau provinsi
Psl. 23 ayat (5)
Sumber : UU No. 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang
Ditjend Penataan Ruang, DPU
•Penyusunan RPJPD
•Penyusunan RPJMD
•Pemanfaatan ruang & pengendalian
pemanfaatan ruang dalam wilayah
provinsi
•Mewujudkan keterpaduan,
keterkaitan & keseimbangan
perkembangan antar wilayah
kabupaten/kota, serta keserasian
antar sektor
•Penetapan lokasi dan fungsi ruang
untuk investasi
•Penataan ruang kawasan strategis
provinsi
•Penataan ruang wilayah
kabupaten/kota
Psl 23 ayat (2)
•Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang
wilayah provinsi
•Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang
meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya
yang berkaitan dengan kawasan perdesaan
dalam wilayah pelayanannya & sistem jaringan
prasarana wilayah provinsi
•Rencana pola ruang wilayah provinsi yang
meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya
yang memiliki nilai strategis provinsi
•Penetapan kawasan strategis provinsi
•Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi
yang berisi indikasi program utama jangka
menengah lima tahunan
•Arahan pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan
peraturan zonasi sistem provinsi, arahan
perizinan, arahan insentif dan disentif
Psl 22 ayat (2)
6
Slide 7
Definisi :
Sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana wilayah yang mempunyai
fungsi mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara
hirarki mempunyai hubungan fungsional
Definisi :
Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk
fungsi budidaya
Kawasan lindung kawasan yang memberikan perlindungan thdp
kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; suaka alam,
pelestarian alam, dan cagar budaya; rawan bencana alam; lindung
geologi; dan kawasan lindung lainnya
Kawasan budidayakawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat;
pertanian; perikanan; pertambangan; industri; pariwisata; permukiman;
peruntukan lainnya.
7
Slide 8
1.
2.
3.
4.
Sistem Perkotaan
Sistem Transportasi
Sistem Jaringan Jalur Kereta Api
Sistem Transportasi Penyeberangan, Pelabuhan Nasional,
dan Internasional
5. Bandar Udara Pusat Penyebaran
6. Sistem jaringan Prasarana Lainnya
Sistem jaringan Sumber Daya Air (SDA)
Sistem Jaringan Energi
Sistem Jaringan Telekomunikasi
8
Slide 9
1. Perwujudan Kawasan Lindung (melindungi LH dan SDA)
2. Kawasan Andalan (potensi pertumbuhan ekonomi)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kawasan Banda Aceh, Sabang dan A.Besar (pariwisata, industri, pertanian dan perikanan
laut)
Kawasan Pidie dan Pidie Jaya (pertanian, perkebunan, industri, perikanan dan
pertambangan)
Lhokseumawe, Bireun dan A.Utara (industri, pertanian, pertambangan, perikanan)
Langsa, A.Timur dan A.Tamiang (Perkebunan, pertanian, indusri, perikanan,
pertambangan)
Kawasan A.Tengah, Bener Meriah (perkebunan, pariwisata, peternakan, pertambangan,
dan pertanian)
Kawasan A.Tenggara dan Gayo Lues (Perkebunan, pariwisata dan pertanian)
Kawasan A.Jaya, A.Barat dan Nagan Raya (Perkebunan, pertanian, perikanan,
pertambangan)
Kawasan Aceh Selatan dan Abdya (Perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan,
pariwisata)
Kawasan Subulussalam, Singkil (Perkebunan, perikanan dan pariwisata)
Kawasan Simeulu ( Perikanan, Perkebunan dan pariwisata)
9
Slide 10
3. Kawasan Strategis Propinsi
o
Sudut kepentingan ekonomi,
Kawasan pengembangan berbasis SDA (termasuk kelautan) terbagi dalam 10 kawasan
andalan
o
Sudut sosial budaya
Cagar budaya berupa situs peninggalan Kesultanan Aceh di Banda Aceh dan Aceh Besar.
Cagar budaya berupa situs peninggalan Kerajaan Samudera Pasai di Aceh Utara
Kawasan pemakaman massal korban tsunami
o
Sudut Kepentingan Fungsi daya dukung lingkungan hidup, antara lain:
Kawasan ekosistem Ulu Masen
Kawasan Gunung Seulawah
Taman wisata alam laut Pulau Weh
Kawasan hutan lindung pesisir (hutan bakau di pesisir Timur dan pesisir Barat di Gosong
Telaga Singkil)
Kawasan Taman Wisata Alam Laut/TWAL Pulau banyak, Singkil)
Kawasan DAS Peusangan ( PLTA, Irigasi )
10
Slide 11
TIGA PERSETUJUAN SUBSTANSI
di dalam penyusunan RTRWA
a.
Persetujuan substansi teknis RTRW yang diterbitkan oleh Menteri
Pekerjaan Umum sesuai dengan Permen PU No. 15/PRT/M/2009
tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi.
b.
Persetujuan substansi kehutanan yang diterbitkan oleh Menteri
Kehutanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No : 10/2010
tentang Tata Cara Perubahan dan Peruntukan dan fungsi kawasan
Hutan.
c.
Persetujuan rancangan Perda/Qanun yang diterbitkan oleh Menteri
Dalam Negeri sesuai dengan Permendagri No. 28/2008 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Daerah.
Slide 12
URUTAN PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH ACEH
Persetujuan Substansi Teknis RTRWA
Draft Naskah
Akademis
&
RanQanun
RTRWA
• Permen PU No. 15/PRT/M/2009 tentang
Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi
Persetujuan Substansi Kehutanan
• Peraturan Pemerintah No : 10/2010 tentang
Tata Cara Perubahan dan Peruntukan dan
fungsi kawasan Hutan
Pembahasan
DPRA
Persetujuan Rancangan Perda/Qanun
• Permendagri No. 28/2008 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Daerah
Qanun
RTRWA
12
Slide 13
Beberapa capaian percepatan di dalam penyusunan RTRWA,
sebagai berikut:
a.
Telah dilaksanakan pembahasan substansi Teknis dan materi muatan
RTRWA, serta telah memenuhi ketentuan permen PU No.
15/PRT/M/2009 dan dapat diterima secara teknis oleh kementrian
PU;
b.
Telah diserahkan Naskah Akademis dan Rancangan Qanun RTRWA
kepada pihak DPRA pada tanggal 21 Juli 2010 dan ditindaklanjuti
dengan telah dibentuk Komisi 11 di DPRA guna menyusun Raqan
dimaksud.
c.
Telah dilakukan peninjauan ke lapangan oleh Tim Terpadu (25
November s/d 4 Desember 2010), ditindaklanjuti pertemuan awal
Tim terpadu (24-26 Mei 2011) guna meneliti usulan perubahan
peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam RTRWA.
13
Slide 14
Beberapa tindaklanjut yang telah dilakukan:
1.
Pertemuan Tim Terpadu di Bogor pada tanggal 24-26 Mei 2011, dengan
capaian :
a. Tersusunnya Kriteria dan indikator untuk mengkaji pemaduserasian TGHK
dengan RTRWA
Taat Azaz Hukum
(Memperhatikan dan mempertimbangkan Peraturan dan Perundangundangan yang berlaku : UU, Keppres, Permen/SK Menteri, Perda)
Taat Azaz Ekologi/Daya Dukung Lingkungan
Taat Azaz Aspek Sosial, Ekonomi, dan Budaya
b.Terbentuknya Tim Kecil dengan tugas:
Merumuskan pola eksekusi;
Merumuskan rekomendasi sementara; dan,
Membuat draft laporan ke Tim Terpadu
c. Tersusunnya jadwal waktu pelaksanaan tim terpadu.
14
Slide 15
Lanjutan…
Time schedule Tim Terpadu, sbb:
15
Slide 16
Lanjutan…
2.
Pertemuan Tim BKPRN yang dipimpin oleh Setditjen Penataan Ruang
Pekerjaan Umum di Jakarta tanggal 26 Mei 2011, dengan
kesepakatan :
a. Provinsi diharapkan mengundang seluruh kabupaten/kota
melalui Ketua Tim BKPRK untuk memaduserasikan RTRWA
dengan RTRW kabupaten/kota.
b. Terus mengupayakan penyelesaian masalah ranqanun RTRWA
dengan pihak DPRA.
c. Seluruh hasil kesepakatan yang akan dilakukan dituangkan dalam
satu kesepakatan, untuk itu pusat bersedia sebagai narasumber
(yang berperan sebagai penghubung).
16
Slide 17
Lanjutan…
3.
Pertemuan antara Tim BKPRA dengan Tim BKPRK di Bappeda Aceh
pada tanggal 30 Mei 2011, dengan kesepakatan :
a. Diperlukan ‘platform’ bersama yang benar secara teknis, legal
secara aturan, dan sesuai fakta di lapangan (baik biofisik, sosial
ekonomi, maupun status hukum);
b. Diperlukan pemaduserasian struktur dan pola ruang RTRW Aceh
dengan RTRW kabupaten/Kota (dilakukan pd tanggal 4 – 25 Juli
2011), melalui penandatangan :
- Kesepakatan Berita Acara
- Kesepakatan Peta dan Data
17
Slide 18
HASIL PADUSERASI
NO
KAB/KOTA
PEM
BAHASAN
BKPRD KAB/KOT
YG HADIR
1
Banda Aceh
-
-
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Aceh Besar
Sabang
Pidie Jaya
Pidie
Aceh Jaya
Bireuen
Lhokseumawe
Aceh Utara
Simeulue
Aceh Timur
Aceh Tamiang
Langsa
Aceh Barat
Aceh Barat Daya
Nagan Raya
Gayo Lues
Aceh Tengggara
Aceh Selatan
Aceh Singkil
Subulussalam
Bener Meriah
Ka. Bappeda
Sekda Kab
Sekda Kab
Ka. Bappeda
Ka. Bid Fisik
Ka. Bappeda
Ka. Bid Fisik
Sekda Kab
Ka. Bappeda
Ka. Bid Fisik
SekdaKab
Sekda Kab
Ka. Bappeda
Sekda Kab
Ka. Bappeda
Ka. Bappeda
Bupati
Ka. Bappeda
Sekda Kab
Sekda Kab
Asisten II Kab
Kelengkapan
DATA dan
PETA
B.A
KESEPA
KATAN
-
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
KET.
Qanun RTRW Kota
sudah selesai
Belum
Belum
Belum
18
Slide 19
4. Pertemuan dengan Tim Pansus XI DPRA
(tanggal 21 Juli 2011)
Kesepakatan yang dicapai adalah :
• Basis rancangan qanun yang dibahas adalah rancangan
qanun RTRWA yang diusulkan oleh pihak Legeslatif.
• Sebelum dilakukan pembahasan, diperlukan pertemuan
awal antara tim ahli/teknis masing-masing pihak.
• Jadwal pembahasan rancangan qanun RTRWA akan
dimulai pada tanggal 8 Agustus 2011.
19
Slide 20
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRWA
• Penyusunan KLHS terhadap RTRWA akan dibantu oleh tim
Konsultan Majemen Regional (KMR) yang ditunjuk oleh pihak
kementrian
• Diperlukan kepastian dari pihak Kementrian PU secara tertulis
terhadap mekanisme dan metodologi pelaksanaan
penyusunan KLHS tersebut.
• Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ToR di dalam penyusunan KLHS
mengacu kepada Surat Edaran Bersama (SEB) antara
Kementrian Lingkungan Hidup dengan Kementrian Dalam
Negeri Nomor 660/5113/SJ dan 041/MENLH/12/2010
20
Slide 21
TINDAK LANJUT
1. Setiap anggota tim BKPRD Aceh mencermati
kembali kandungan RTRWA (struktur dan pola
ruang)
2. Pembahasan lanjutan dengan Tim Terpadu dimulai
pada tanggal 15 Agustus 2011
3. Pertemuan awal dengan Tim Ahli RTRW Pansus XI
DPR Aceh (tanggal 5 Agustus 2011)
4. KLHS akan melibatkan banyak sektor di dalam
pemanfaatan ruang sehingga diperlukan Fokus
Group Discussion (FGD), selanjutnya juga diperlukan
sosialisasi KLHS kepada tim BKPRA
21
Slide 22
TIME SCHEDULE RTRWA 2011
22
Slide 23
TERIMA KASIH
23