Transcript presentasi sejarah 12 ipa 4

Kebijakan Pemerintah
Reformasi
Pada Masa
Pemerintahan
Gus Dur
MASA
PEMERINTA
HAN
BIDANG
POLITIK
BIDANG
EKONOMI
PEND
SOS
BUD
BIDANG
HUKUM
BIDANG
MILITER
Masa Pemerintahan Gus Dur
Pemerintahan Presiden Gus Dur meneruskan proses
demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah
situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian
ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga
menghadapi konflik antar etnis dan antar agama,
terutama di Aceh, Maluku, dan Papua. Di Timor Barat,
masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang
tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang
dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia
mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan
sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan
tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden
Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluapluap.Inilah era yang disebut drunken master tactic
regime
Kebijakan-Kebijakan yang dibuat
Bidang Politik
1. menentang rencana pencabutan Tap No XXV/MPRS/1966
tentang pembubaran PKI yang juga dinyatakan sebagai partai
terlarang di seluruh wilayah RI.
2. penundaan bantuan IMF
3. Membangun kembali citra Indonesia di luar negeri:
- Menyiapkan Program PR & "Marketing"
- Menugaskan "Special Envoys"
4. Kampanye HAM dan Demokrasi Indonesia: memanfaatkan
perkembangan kontemporer
Bidang Ekonomi
1. Diberlakukannya otonomi daerah dan pembagian keuangan
daerah dengan pusat pada tahun 2001
2. Penajaman Visi Ekonomi
3. Rekonsiliasi dengan Lembaga Internasional (Bank Dunia, IMF,
ADB, Negara Donor)
4. Penajaman restrukturisasi Perbankan
5. Penajaman restrukturisasi BUMN
6. Penajaman restrukturisasi sektor riil
7. Realokasi subsidi: prioritas pada sektor rawan krisis, termasuk
kesehatan
Bidang Pendidikan,Sosial dan Budaya
1. Penajaman program JPS Pendidikan dan
kesehatan:
yakinkan wajib Belajar terlaksana
dan gizi balita terpelihara
2. Membangun kembali rasa saling percaya
antar warga
negara (social cohesiveness)
3. Penggalangan demonstrasi guru-guru
Jawa Barat ke DPR
Bidang Hukum
1. Membentuk Badan Reformasi Hukum:
2. Inventarisasi kasus-kasus korupsi "besar" dan
pernyataan tindak lanjut penyelesaiannya
3. Penataan institusi penegakan hukum: kepolisian,
kejaksaan, lembaga peradilan: (struktur, personil,
kompensasi, mekanisme kerja, dsb.)
Bidang Militer
1. Solusi penyelesaian konflik di Aceh
Tanpa Kodam, 70.000 ribu tentara
organik di Aceh yang
melakukan operasi militer melalui
Inpres No. 4 2000