Transcript Kemitraan Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah di Jambi

1
TAHUN 2007 MASIH
TERDAPAT 3 DAERAH
DI PROVINSI JAMBI YG
BELUM MENYERAHKAN
RAPERDA KE KANWIL
TERMASUK KOTA JAMBI




1. TANGGAPAN RAPERDA
2. PEMBAHASAN RAPERDA
3. PENGESAHAN/PENGUNDANGAN
RAPERDA MJD PERDA
4.SOSIALISASI RAPERDA & PERDA
• DILAKUKAN OLEH TIM DR KANWIL
SETELAH MENERIMA RAPERDA DR BIRO
HUKUM PROV/BAG HUKUM KOTA/KAB.
• BEBERAPA KAB LSNG MENYERAHANKAN
RARERDA KE KANWIL TANPA MELALUI
BIRO HUKUM PROV
• RAPERDA TTG APBD “TDK TERMASUK”
YG DIBAHAS/DISERAHKAN KE KANWIL
TANGGAPAN RAPERDA
• DILAKUKAN BERSAMA-SAMA OLEH
1.BIDANG HUKUM UTK TEKNIS
PERUNDANG-UNDANGN
• 2.BIDANG HAM UTK SUBSTANSI ATAU
MATERI PERDA
• 3.RATA-RATA SETIAP TAHUN SATU
KAB MENYERAHKAN 10 RAPERDA
TANGGAPAN REPERDA
KABUPATEN




KANWIL YG AKTIF DG
BERKUNJUNG KE KAB YBS
PEMKAB YG AKTIF DG
MENDATANGI KANWIL
TIDAK SELALU DILAKUKAN
HINGGA PEMBAHASAN DI DPRD
TIDAK SELALU MELALUI BIRO
HUKUM PEMPROV
Kanwil
Dept.
HK & Ham
Biro
Hukum Prov
Biro HK Prov
SKPD
Sekwan DPRD
SKPD
Biro Hk
Prov
Kanwil
DPRD
Sosialisasi
DPRD
Biro Hukum
/ SKPD
SKPD
Biro Hk
Prov
Kanwil
DPRD
PEMDA PROV
 PEMDA KAB/KOTA
 DPRD PROV/KAB/KOTA

PEMBAHASAN RAPERDA
DILAKUKAN DI DPRD PROV/KAB/KOTA
MELIBATKAN:
 1.SKPD pengusul
 2. Biro prov, bag hk kota/kab
 3. Anggota DPRD (komisi terkait)
 4.Kanwil Dep HK & HAM
 5.Bila dianggap perlu mengundang pihakpihak yang dpt memberi masukan, spt.
Akademisi, tokoh agama, masyarakat,
adat, dsb
PEMBAHASAN RAPERDA




DILAKUKAN DALAM BEBERAPA KALI
PERSIDANGAN
BILA DIANGGAP PERLU JUGA DILAKUKAN
DENGAR PENDAPAT DG MENGUNDANG
BERBAGAI KALANGAN
BILA DIANGGAP PERLU DILAKUKAN STUDI
BANDING
SELALU MELIBATKAN KANWIL DEP HK &
HAM DLM PEMBAHASAN RAPERDA PROV
PENGESAHAN RAPERDA
 DILAKUKAN
DALAM SIDANG
PARIPURNA TERBUKA DNG
MEMBERI KESEMPATAN FRAKSIFRAKSI MENYAMPAIKAN
PENDAPAT AKHIR, YANG
DIHADIRI GUBERNUR DAN
SELALU MENGUNDANG
KAKANWIL DEP HUKUM & HAM
DILAKUKAN OLEH:
BIRO HUKUM PROV, BAG HUKUM/KAB
KOTA
SKPD TERKAIT
DPRD PROV/KAB/KOTA
KANWIL DEP HUKUM & HAM
ANGGARAN SOSIALISASI RAPERDA/PERDA
• PEMDA PROV
• PEMDA KAB/KOTA
• KANWIL DEP HUKUM & HAM
• SDM DI KANWIL YG BELUM MEMADAI BAIK
KWALITAS MAUPUN KWANTITAS
• DANA YG TERBATAS KHSUSNYA UNTUK
PEMBAHASAN DIKABUPATEN
• PERMINTAAN PEMBAHASAN YG
“FLUKTUATIF” BAIK WAKTU MAUPUN
JUMLAH PERDA YG DATANG
• JADWAL PEMBAHASAN YG KURANG PASTI,
UTAMANYA PEMBAHASAN DI DPRD KAB
(JIKA SDNG PILKADA SERING DITUNDA)
SARAN-SARAN
• PENINGKATAN SDM BAIK KWANTITAS
MAUPUN KWALITAS
• PENINGKATAN ANGGARAN, KHUSUSNYA
UNTUK PEMBAHASAN DI KAB2
• PENINGKATAN KUNJUNGAN PEJABAT
BERKOMPETEN DARI DITJEN PP KE
DAERAH2 UTK MENG –UPGRADE
PERKEMBANGAN ILMU PERUNDANGUNDANGAN
KESIMPULAN
1.Proses pembuatan perda di jambi telah
melibatkan kanwil
2.Sosialisasi raperda & perda juga telah
melibatkan kanwil namun blm didukung oleh
anggaran sosialisasi
3. Koodinasi dg pemda prov tlh berjalan baik,
namun dg beberpa kab masih belum optimal
4.SDM di kanwil blm memadai baik jumlah
maupun kwalitasnya