Transcript Perancangan Peraturan Negara Pertemuan 12

Materi Ke-12:
PERATURAN DAERAH
A. Tujuan Instruksional Umum
B. Tujuan Instruksional Khusus
C. Isi Kuliah:
Hakekat Peraturan Perundangundangan Daerah


Meliputi semua peraturan yang dibuat oleh
lembaga pemerintahan yang ada baik dalam
lingkup propinsi, kabupaten, dan kota, maupun
desa (bersifat regeling – UU nomor 10 tahun
2004)
TAP MPR /III/2000 pasal 3 ayat (7)
“Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk
melaksanakan aturan hukum di atasnya dan
menampung kondidi khusus daeri daerah yang
bersangkutan

Jenis per-UU daerah:
a.
Perda provisnsi dibuat oleh DPRD
bersama
gubernur
b.
Perda Kabupaten/Kota dibuat oleh
DPRD
Kab/Kota bersama
Bupati/Walikota
c.
Peraturan Desa atau yang setingkat,
dibuat oleh Badan Perwakilan
Desa atau setingkat, sedangkan tata
pembuatan Perdes atau yang setingkat
diatur oleh Perda yang bersangkutan
cara
KEWENANGAN

Kewenangan atribusi
(kewenangan yang diberikan secara langsung
oleh grundwet atau wet) Pasal 18 ayat (6)

Kewenangan delegasi
(Kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang
lebih tinggi kepada peraturan yang lebih rendah)
Pasal 140 ayat (3) UU nomor 32/2004

Kewenangan diskresi
(kewenangan yang dibuat oleh administrasi
negara dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi,
dan kewenangan jabatannya) Gubernur / bupati /
walikota mengeluarkan Keputusan Kepala Daerah
yang bersifat Pseudo wetgeving sehingga dapat
berlaku mengikat umum juga sepanjang tidak
bertentangan dengan kepentingan umum maupun
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
KEWENANGAN DAERAH






Pasal 18 ayat (2)
Pasal 18 ayat (5)
Pasal 18 ayat (6)
UU nomor 10 tahun 2004 tentang tata cara
pembentukan perundang-undangan
UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah
UU lain yang menyebutkan penetapan
berdasarkan Perda, contoh UU Sumber
Daya Air mengenai hak ulayat, dll
ASPEK MATERIEL
1. Sifat norma: regeling (abtrak, umum, deurhaftig)
2. Konsideran harus merefleksikan tentang
 Segi-segi filosofis (Pancasila, Cita negara dlm pembukaan
UUD 1945, nilai-nilai religius,keadilan,dll). Bagir Manan :
“Pembentukan, isi, penerapan, dan penegakan hukum harus
senantiasa menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang
sejahtera adil dan makmur dalam wadah negara kesatuan
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945)
 Segi-segi sosiologis (Roscou Pound “law is a tool of social
engineering”, tradisi, adat istiadat).
 Segi yuridis : Tanpa disebutkan dalam peraturan per-UU
seorang pejabat, suatu jabatan atau lembaga adalah tidak
berwenang (onbevoegheid) mengeluarkan peraturan. Contoh
: pasal 140 ayat (1)
PERSIAPAN
Materi Muatan : Pasal 12 UU 10/2004
 Persiapan Pembentukan Peraturan
Daerah (Pasal 26)
 Raperda
dari
Gubernur
atau
Bupati/walikota dengan PP (psl 27)
 Dari DPRD diatur dalam Tata Tertib
(psl 28)

PEMBAHASAN



Pembahasan bersama DPRD bersama
gubernur atau bupati/walikota
Tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat
komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD dlm
bidang legislasi dan rapat paripurna (psl 40
ayat (3)
Tata cara penarikan kembali raperda diatur
dengan TATIB (psl 41 ayat (3)
TEKNIK PENYUSUNAN
Teknik penyusunan dlm lampiran UU
10/2004 (keppres 188/1998) – psl 44
ayat (2)
 Perubahan
terhadap
teknik
penyusunan diatur oleh PP

PENGUNDANGAN




Harus diundangkan dalam Lembaran
daerah; atau Berita Daerah (psl 49 ayat (1)
UU 10/2004);
Lembaran Daerah untuk Perda (ayat 2);
Berita Daerah untuk Peraturan Gubernur,
Peraturan Bupati/Walikota atau peraturan
lainnya (ayat 3);
Pengundangan
dilaksanakan
oleh
Sekretaris Daerah (ayat 4).
PENAFSIRAN










Penafsiran gramatikal
Penafsiran otententik
Penafsiran sistematik
Penafsiran Historis
Penafsiran Analogis
Penafsiran A contrario
Penafsiran teleologis
Penafsiran Ekstensif
Penafsiran restriktif
Penafsiran perbandingan
ASPEK TEKNIS

Asas Ketepatan, Kesesuaian, dan Aplikasi
1. Ketepatan :
a. Struktur
b. Pertimbangan
c. dasar hukum
d. Bahasa
e. Pemakaian huruf
f. tanda baca; dan
g. Materi muatan
h. Pemberlakuan
2. Kesesuaian
(landasan filosofis, sosiologis, yuridis, teknik
perancangan) Aplikasi Van Der Vlies
Asas formal :
a. Tujuan yang jelas
b. Organ/lembaga yang tepat
c. perlunya peraturan
d. dapat dilaksanakan
e. konsensus
Asas material
a. Asas terminologis
b. Sistematika yang benar
c.
Perlakuan yang sama dalam hukum
d. Kepastian hukum
e. Susuai dengan keadaan individual
f.
Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
umum dan peraturan yang lebih tinggi
KETENTUAN PIDANA



Ketentuan Pidana terdiri atas norma dan Sanksi
( Huruf C.3 dan BAB V pasal 33 dalam lampiran
UU 10 Tahun 2004)
Ketentuan pidana hanya pada UU dan Perda
(huruf 90 Lampiran UU nomor 10 tahun 2004)
Dalam Perda sanksi pidana tidak boleh hukuman
kurungan setinggi-tingginya 6 bulan dan denda
sebesar-besarnya Rp. 50 juta (pasal 143 ayat (2)
dan (3) UU no.32 tahun 2003 Tentang
Pemerintahan Daerah, kecuali jika merupakan
pelaksanaan dari UU, sifatnya hanya merefer

Sifat
Kumulatif,
Kumulatif Alternatif
Alternatif,
dan

Dapat saja norma diatur dalam
undang-undang, sanksi diatur dalam
peraturan daerah, misalnya peraturan
daerah DKI sebagai pelaksanaan pasal
2 ayat (1)

Untuk
norma
pidana
harus
memperhatikan ketentuan pasal 103
KUHP
yang
menetapkan
bahwa
“Ketentuan dalam Bab I sampai dengan
Bab VIII buku ini juga berlaku perbuatanperbuatan
yang
oleh
ketentuan
perundang-undangan lainnya diancam
dengan pidana, kecuali jika oleh undangundang ditentukan lain”.

Bab I sampai Bab VIII berisi ajaran
umum, sebagai contoh pasal 53
ayat (2) menetapkan maksimum
pidana pokok terhadap kejahatan,
dalam
hal
percobaan
dapat
dikurangi 1/3.

Peraturan perundang-undangan lain
tidak perlu mencantumkan percobaan
kecuali
apabila
undang-undang
menentukan lain. Contoh UU nomor 9
Tahun 1976 menetapkan “ Percobaan
melakukan
tindakan
pidana
sebagaimana dimaksu pasal 36 ayat (1)
sampai dengan pasal 37 dipidana
penjara sama dengan penjara bagi
tindak pidana” .

Dalam merumuskan ancaman pidana
yang memuat norma dan sanksi pidana
hendak merumuskan dengan jelas, tegas
dan cermat sehingga orang dapat
mengetahui dengan mudah apa yang
dilarang atau diwajibkan, karena satu dan
lain berhubungan erat dengan kepastian
hukum bagi individu


Tidak boleh merumuskan ketentuan
pidana terhadap pelanggaran ketentuan
dari peraturan perundang-undangan tanpa
menyebutkan pasal yang memuat norma
secara terperinci
Ancaman pidana terhadap pelanggaran
harus senantiasa menyebutkan pidana
maksimum.
D. Alamat Situs
Latihan Soal Ke-12