Transcript Konsep Hukum Pidana Bagi Pelaku Korporasi dan Cakupan

Konsep Hukum Pidana Bagi Pelaku
Korporasi dan Cakupan Tanggung
Jawab Direksi dan Dewan Komisaris
Oleh : Akhiar Salmi, S.H., M.H.
- Pengajar Fakultas Hukum UI 1985-sekarang;
- Pansel Pimpinan KPK tahun 2010 dan 2011;
- Staf Kantor Pengacara Minang Warman Sofyan, 1985-1996;
- Majelis Pengawas Pusat Notaris 2005-2010;
- Anggota Dewan Kehormatan Komisi Informasi Pusat 2012;
- Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia 2011-2016
1
Pendahuluan
• Korporasi sebagai subjek hukum pidana masih
relatif baru di Indonesia.
• Jarang ditemukan atau minim contoh
yurisprudensi.
• Sesuatu yang baru dan minim contoh, berakibat
“kegamangan” hukum bagi penegak hukum dan
masyarakat (pencari keadilan).
• Materi ini hanya sebagai pembuka diskusi dan
jauh dari sempurna. Forum inilah yang
menyempurnakannya.
2
Subyek Hukum Pidana
• Pengertian : adalah sesuatu yang dapat
melakukan tindak pidana dan dimintai
pertanggungjawaban pidana.
• Macam-macamnya:
1. Manusia alamiah (natuurlijke persoon)
2. Korporasi (rechtspersoon)
• Hal ini tampak dalam perumusan pasal yang
diawali dengan kata-kata “barangsiapa” atau
“setiap orang”
3
Korporasi sebagai Subjek Hukum
Pidana
• Perkembangan:
- bukan merupakan subjek hukum pidana;
- Subjek hukum pidana, tapi tanggung jawab ada pada
pengurus korporasi;
- subjek hukum pidana dan dapat dipidana.
• Pro dan Kontra
Alasan yang pro, antara lain adalah: peranan korporasi
dalam kehidupan sosial ekonomi makin besar; tidak cukup
pengurus saja yang dipidana.
Alasan yang kontra, antara lain adalah: untuk dapat
dipertanggungjawabkan maka harus ada kesalahan (sulit
dipenuhi); tidak mudah menentukan siapa yang dipidana.
4
Konsep Korporasi sebagai Subjek
Hukum Pidana
- Hukum Perdata: sesuatu yang dilakukan pengurus dapat
dipertanggungjawabkan kepada badan hukum karena bertindak
atas hak dan kewenangan badan hukum.
- Pelaku fungsional/ fungsionale dader: banyak fungsi dalam
kehidupan perekonomian dilakukan oleh korporasi.
- Instrumental. Hukum pidana lebih instrumental daripada
sebelumnya. Tujuan hukum pidana pada bidang ekonomi saat ini
tidak lagi sebagai balasan atas dosa yang dilakukan, akan tetapi
lebih untuk mempengaruhi angota masyarakat dan menjaga
mereka agar berada di jalur yang benar (Nico Keijzer).
- Teori fictie (von savigni): membayangkan badan hukum sama
dengan manusia.
- Strict Liability atau absolute liability: tanggung jawab tanpa
kesalahan.
5
Pengaturan dalam Undang-Undang
•
-
•
-
Nasional:
UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Pasal 15 ayat 1.
Tuntutan dan penjatuhan pidana pada badan hukum, mereka yang memberikan
perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan maupun kedua-duanya.
UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan. Pasal 46 ayat 2. Penuntutan terhadap mereka yang memberikan
perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau
terhadap kedua-duanya.
UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 angka 3. Pasal 20 ayat 1 tuntutan dan penjatuhan
pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang. Pasal 1 angka 3. Pasal 6 ayat 1 pidana dijatuhkan terhadap
korporasi dan/atau personil pengendali korporasi.
Internasional:
Konvensi PBB tahun 2003 tentang Menentang Korupsi. Pasal 26. Dari pasal 26 ayat
2 dan ayat 3 yang bertanggung jawab adalah badan hukum dan orang yang telah
melakukan kejahatan tersebut. Disahkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2006.
6
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
• Ada 3 kemungkinan: korporasi saja; pengurus saja; atau korporasi
dan pengurus.
• Terdapat perbedaan atau belum ada kseragaman dalam undangundang tentang siapa yang bertanggung jawab, vide slide 6.
• Undang-undang tidak dengan tegas mengatur tentang kapan
pertanggungjawaban diminta pada korporasi, pengurus, atau
keduanya. Hal ini menimbulkan masalah dalam penegakan hukum.
• Pengurus adalah Direksi atau Dewan Komisaris yang melakukan
tindakan pengurusan (pasal 92 ayat 1 jo pasal 118 ayat 1 UU No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
• Komisaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban bila melakukan
persetujuan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi (pasal
117 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 jis pasal 55 dan pasal 56 KUHP -penyertaan).
7
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
dalam Praktik
• Kasus Hotasi D.P. Nababan mantan direktur utama PT. Merpati Nusantara
Airlines yang dituntut hanya mantan dirut, tidak termasuk PT. Merpati
Nusantara Airlines. Dakwaan primair pasal 2 ayat 1 dan subsidair pasal 3
UU Tindak Pidana Korupsi. Diputus bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan nomor
36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 12 Februari 2013.
• Kasus PT. Indosat Mega Media
- Dasar tuntutan pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999
diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta tanggal 8 Juli 2013 menjatuhkan
pidana kepada mantan dirut empat tahun dan denda Rp 200 juta subsider
kurungan 3 bulan serta menghukum PT. IM2 membeayar uang pengganti
Rp 1,3 Triliyun.
8
Sekian
Dan
Terima Kasih
9