Transcript DIR TUT KEJAGUNG

SINERGITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
ANTARA PENYIDIK POLRI DAN JAKSA PENUNTUT UMUM
4/9/2015
GLOBAL AWARENESS
KORUPSI
UN-COVENTION AGAINST CORRUPTION:
RUNTUHNYA SENDISENDI KEHIDUPAN:

Abuse of power

Bribery of national public officials

Solicitation or acceptance of a bribe

TAP MPR XI/1998  Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih & Bebas KKN

UU NO. 31/1999 jo UU NO. 20/2001

INPRES NO. 5/2004

INPRES NO. 1/2010
BERMASYARAKAT
BERBANGSA
BERNEGARA
NATIONAL AWARENESS
PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
KONSEPSI PERADILAN PIDANA TERPADU
SELAMA INI
INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM
PENUNTUTAN
KEPOLISIAN
KEJAKSAAN
PENYELIDIKAN
PENYELIDIKAN
PENYIDIKAN
PENYIDIKAN
PELAKSANAAN
PUTUSAN HAKIM
(EKSEKUSI)
PENGADILAN
KELEMAHAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
1.POLRI
2. KEJAKSAAN
PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH POLRI
DASAR HUKUM :
1.
PASAL 6 KUHAP
2.
PASAL 14 AYAT (1) HURUF g UU NO 2 TAHUN 2002
KELEMAHAN :
TERJADINYA
PENGEMBALIAN
BERKAS
SECARA
BERULANG-ULANG
YANG
MENGHAMBAT
PROSES
BERJALANNYA
PENANGANAN KASUS TPK
PENANGAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN
DASAR HUKUM :
1.
PASAL 284 AYAT (2) KUHAP JO PASAL 11 PP NO. 27 TAHUN 1983
2.
PASAL 30 ayat 1d UU No. 16 Thn 2004 ttg Kejaksaan RI
3.
PASAL 26, 27 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 ttg PTPK
PASAL 8, 38, 44, 50 UU No. 30/2002 ttg KPK
4.
KELEMAHAN :
INSTITUSI KEJAKSAAN BELUM DIDISAIN SECARA LENGKAP DAN
KOMPERHENSIF BAIK DARI JUMLAH SDM JAKSA MAUPUN DUKUNGAN
SARANA DAN BIAYA OPERASIONAL YANG MENCUKUPI
KEUNTUNGAN :
DARI SEGI PENGHEMATAN WAKTU DAN BIAYA, KARENA TIDAK
DIPERLUKAN LAGI MEKANISME PRATUT ANTAR DUA INSTANSI YANG
SERING MENJADI KENDALA PENYELESAIAN PERKARA TPK
TELAAHAN
PENYELIDIKAN
PERDALAM
HASIL
LID
PU
TAHAP II
PENYERAHAN
TAHAP I
SYARAT
FORMIL/
MATERIIL
 Identitas tersangka;
 Penahanan, Penyitaan;
 Daftar Barang Bukti;
 Dsb.
 Locus, tempus delicti, modus;
 Unsur pasal yg disangkakan;
 Peran masing-masing;
 Keterangan saksi, ahli;
 Kompetensi absolut/relatif
Tsk/keluarga
Tdk cukup bukti
Bk tindak pidana
Tutup demi hkm
Pj. Rutan
Penyidik
Hakim
RENCANA STRATEJIK
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS
Untuk mencapai tujuan dari tugas pokok dan fungsi Kejaksaan di
seluruh Indonesia dalam penanganan perkara Tindak Pidana
Korupsi,Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus
lainnya dan Penanganan Perkara HAM Yang Berat perlu adanya
sistem pelaksanaan yang solid dalam penanganan perkara Tindak
Pidana Korupsi,Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana
Khusus lainnya dan Penanganan Perkara HAM Yang
Berat.Disamping itu sesuai dengan perintah pasal 33 UU Nomor
16 tahun 2004 perlu dijalin dan ditingkatkan hubungan kerjasama
yang harmonis dan koordinasi dengan lembaga negara / instansi
/ pihak-pihak terkait sehingga Visi dan Misi serta tujuan yang
diharapkan dapat dicapai dengan aman,tertib dan lancar.
JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA KHUSUS
VISI
MELAKUKAN PENANGANAN PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI,TINDAK PIDANA EKONOMI
DAN TINDAK PIDANA KHUSUS LAINNYA DAN
PENANGANAN PELANGGARAN HAM YANG
BERAT YANG DILAKUKAN SECARA
CEPAT,TEPAT,TRANSPARAN,AKUNTABEL
MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM,KEBENARAN
SERTA KEADILAN
JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA KHUSUS
MISI
MENINGKATKAN PELAKSANAN
PENYELIDIKAN,PENYIDIKAN,PENUNTUTAN DAN
UPAYA HUKUM,EKSEKUSI DAN EKSAMINASI PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI,TINDAK PIDANA EKONOMI
DAN TINDAK PIDANA KHUSUS LAINNYA SERTA
PENANGANAN PERKARA HAM YANG BERAT SECARA
TERENCANA DAN TERKENDALI DILAKSANAKAN
DENGAN CEPAT,TEPAT,TRANSPARAN DAN
AKUNTABEL GUNA MENCAPAI HASIL YANG
OPTIMAL,DEMI TEGAKNYA KEBENARAN DAN
KEADILAN.
UPAYA / SOLUSI YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN
DALAM MENGHADAPI KENDALA / HAMBATAN
PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
INTERN
PENINGKATAN PROFESIONALISME
1. Konsepsi Jaksa Mandiri
Jajaran Kejaksaan menyadarai adanya tantangan kedepan,
khususnya dalam menghadapi KKN, perlu mewujudkan jati diri
aparat Kejaksaan, yang memiliki kemampuan profesional,
integritas kepribadian yang handal dan disiplin yang tinggi.
Kemampuan profesional mengandung makna pada peningkatan
keterampilan teknis dan kematangan intelektual dengan
mengikuti perkembangan kemajuan
ilmu pengetahuan
termasuk
meningkatnya kualitas kejahatan. Setiap Jaksa harus
memiliki etos kerja yang tinggi, berani menghadapi
kendala, tantangan dan masalah. Integritas moral
ditampilkan melalui sikap mental yang tangguh
dengan penghayatan pada kode etik para Jaksa yang
disebut Tri Krama Adhyaksa, Doktrin Kejaksaan yang
dikenal
dengan
“Tri
Krama
Adhyaksa”
(Satya,Adhi,Wicaksana) dengan disertai keimanan dan
ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Skala Prioritas.
Mengingat banyaknya kasus yang ditangani dengan
cepat, tepat dan tuntas, sedangkan waktu yang tersedia
relatif sangat singkat maka perlu menyusun skala
prioritas kasus.
Dalam menentukan skala prioritas kasus hendaknya
didasarkan pada kriteria :
a.
b.
c.
Perkara dimaksud menyangkut kasus yang strategis dalam arti
mempunyai bobot nasional atau menarik perhatian diwilayah
setempat.
Penanganannya mempunyai dampak psikologis untuk prevensi
tindak pidana.
Penyelesaian perkara dimaksud dapat mendorong peningkatan
kepercayaan masyarakat terhadap jajaran Kejaksaan.
3.Kepastian hukum dan transparansi.
Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam negara
demokrasi
dimana
supremasi
hukum
senantiasa
dikedepankan dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara,maka konsepsi dalam penanganan perkara tindak
pidana adalah menggunakan azas-azas kepastian hukum
dan transparansi.Kepastian hukum dimaksudkan agar
penanganan suatu perkara tidak berlarut-larut.Tanpa
mengurangi rasa keadilan,penyelesaian perkara harus jelas
dasar hukumnya,tidak mencari-cari kesalahan, cepat (tidak
digantung).Transparans berarti terbuka penanganannya,
tidak ditutup-tutupi, siap dikritik karena yakin akan
keputusan yang diambil sesuai ketentuan hukum yang
berlaku (bukan karena rekayasa).
4. Pemberdayaan Pola Kerja Cepat, Tepat dan
Tuntas.
Peningkatan kinerja dan produktivitas kerja jajaran
Kejaksaan
diupayakan
untuk
mengacu
pada
pembudayaan pola kerja cepat, tepat dan tuntas.
- Cepat
: Dalam pengertian tidak berlarut, atau mengalurulur waktu.
- Tepat : Sejalan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan nilai-nilai/rasa keadilan yang
hidup didalam masyarakat serta kebijaksanaan
yang digariskan pimpinan.
- Tuntas : Mampu menyelesaikan suatu pekerjaan atau
masalah
dengan
tanpa
menimbulkan
permasalahan baru.“
5. Penguasaan teknis dalam penanganan
perkara pidana.
Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi seorang jaksa
yang akan menangani perkara pidana antara lain :
a. Penguasaan dalam teknis penyidikan perkara.
b. Penguasaan dalam teknis penuntutan perkara.
c. Penguasaan dalam teknis eksekusi putusan
hakim
EKSTERN
MELAKUKAN / MENINGKATKAN KERJASAMA
DENGAN INSTANSI / LEMBAGA TERKAIT
Guna memperoleh hasil yang optimal dalam melakukan
penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana
korupsi telah dijalin hubungan dan kerjasama dengan
departemen / instansi / lembaga terkait yaitu :
Dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Guna mewjudkan koordinasi yang optimal antara
POLRI dan KEJAKSAAN yang sinergis dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi telah dibuat
Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara RI
dengan Jaksa Agung RI Nomor : Pol.Tahun 2006 –
Nomor : KEP-019/A/JA/03/2006 tanggal 7 Maret
2006 tentang Optimalisasi Koordinasi Dalam
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.