Transcript kuliah Ketua KPK - LEMBAGA KEMAHASISWAAN

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Institut Teknologi Bandung
Bandung, 9 Maret 2011
Busyro Muqodas
Ketua
SUMBER DARI LEMBAGA SURVEY
NASIONAL & INTERNASIONAL
2008
2009
2010
NO
PERUSAHAAN
KOMODITAS/
BISNIS
DEVIDEN KE
NEGARA
1
PT. PERTAMINA
MIGAS
10.47 T
2
PT. TELKOM
TELEKOMUNIKASI
3.3 T
3
PT. FREEPORT
TAMBANG
2.1 T
4
PT. BANK MANDIRI
PERBANKAN
1.5 T
5
PT. BANK BRI
PERBANKAN
1.5 T
6
PT. SEMEN GRESIK
SEMEN
827 M
7
PT. PGN
GAS
703 M
8
PT. BA
TAMBANG
656 M
9
PT. PELINDO II
PELABUHAN
560 M
10
PT. TIMAH
TAMBANG
436 M
SUMBER :
Audit BPK
Kementerian Keuangan 2009
PENERIMAAN/SUMBER
JUMLAH
PROYEKSI PENERIMAAN PAJAK 2009
634 T
WAJIB PAJAK PRIBADI
9.8 JT ORANG
WAJIB PAJAK BADAN USAHA
1.2 JT INSTANSI
PENERIMAAN PAJAK 2009
566 T
PROYEKSI PENERIMAAN BEA & CUKAI
2010
81.9 T
PENDAPATAN PT. PLN 2009
89 T
LABA BERSIH PT. PLN 2009
10 T
CPI 2009
PERC 2010
HDI 2009
INDEX SUAP 2009
NO
HUMAN DEVELOPMENT
INDEX - UN 2009
SCORE
NO
CORRUPTION PERSEPTION
INDEX – TI 2009
SCORE
1
NORWAY
0.971
1
NEW ZEALAND
9.6
66
MALAYSIA
0.829
2
DENMARK
9.3
92
CHINA
0.772
3
SINGAPORE
9.2
109
TURKMENISTAN
0.739
56
MALAYSIA
4.5
110
PALESTINIAN AUTORITY
0.737
79
CHINA
3.6
111
INDONESIA
0.734
111
INDONESIA
2.8
112
HONDURAS
0.732
111
DJIBOUTI
2.8
182
NIGER
0.340
180
SOMALIA
1.1
NO
POLITICAL ECONOMIC
RESEARCH CONSULTANCY
– PERC 2009
SCORE
1
SINGAPORE
1.42
9
MALAYSIA
6.47
10
CHINA
6.52
16
INDONESIA
9.27
INDEX SUAP INSTANSI
PUBLIK – TII 2009
SCORE
1
POLISI
48%
2
BEA & CUKAI
41 %
3
IMIGRASI
34 %
4
DLLAJR
33 %
5
PEMKOT/KAB/PROV
33 %
6
BPN
32 %
7
PELINDO
30 %
8
PENGADILAN
30 %
9
KEMKUMHAM
21 %
10
ANGKASA PURA
21 %
11
KANTOR PAJAK DAERAH
17 %
12
KEMKES
15 %
13
KANTOR PAJAK NASIONAL
14 %
14
BPOM
14 %
15
MUI
10 %
Transparansi – Akuntabilitas – Penegakkan Aturan - Efektifitas



Integritas Moral
Cegah Penyimpangan
Cegah C O I
◦
◦
◦
◦
Rangkap Jabatan
Gratifikasi
Kepemilikan Asset
Hubungan/Affiliasi
CODE OF CONDUCT




PROGRAM
PENGENDALIAN
GRATIFIKASI
WISTHLE BLOWER
SYSTEM
FRAUD CONTROL
MEMBANGUN ZONA
INTEGRITAS
PENGAWASAN
Mengenal KPK dan Upaya Pemberantasan Korupsi

Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata
kerjacorrumpere yang bermakna busuk, rusak,
menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara
harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik
politikus|politisi maupunpegawai negeri, yang secara
tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau
memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan
menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan
kepada mereka

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi
secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai
berikut:
perbuatan melawan hukum;
penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau
sarana;
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
•
1.
2.
3.

UNDANG-UNDANG
Korupsi sebagian besar melibatkan 2 aktor yakni
Pemerintah dan Sektor Swasta & Masyarakat Sipil yang
jadi korban. (TI – Jeremy Pope)
KORUPSI
Pemberantasan korupsi
adalah serangkaian
tindakan untuk mencegah
dan memberantas TPK
melalui upaya koordinasi,
supervisi, monitor,
penyelidikan – penyidikan
– penuntutan dan
pemeriksaan di sidang
pengadilan dengan peran
serta masyarakat.
PERAN SERTA
MASYARAKAT
KEWENANGAN KPK
PASAL 13
UU 30 TAHUN 2001
UU 31 TAHUN 1999
PS. 41 & 42
KEWENANGAN KPK
PASAL 12
UU 30 TAHUN 2001
LAPORAN
INFORMASI
ADUAN
Peran serta Masyarakat
PP No. 71 Tahun 2000
Pasal 1 ayat (1)
Peran serta masyarakat adalah
peran aktif perorangan, organisasi
masyarakat, atau lembaga
swadaya masyarakat dalam
pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi.
1. Melibatkan aparat penegak
hukum, penyelenggara negara
dan orang lain yang ada
kaitannya dengan TPK yang
dilakukan oleh aparat penegak
hukum atau penyelenggara
negara (UU 28/99).
2. Mendapat perhatian yang
meresahkan masyarakat
dan/atau.
3. Menyangkut kerugian negara
> satu milyar.
Pasal 11 UU 30 Tahun 2002
KEWENANGAN KPK PS. 12 UU 30/2002
Segala kewenangan dalam KUHAP (UU
No. 8 Tahun 1981) juga dimiliki KPK
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001
UNCAC Article 12 : Private Sector
DEFINISI KORUPSI
Dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.
Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk / jenis tindak pidana
korupsi.
Ketigapuluh bentuk / jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dikelompokkan menjadi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kerugian keuangan negara
Suap – menyuap
Penggelapan dalam jabatan
Pemerasan
Perbuatan curang
Benturan kepentingan dalam pengadaan
Gratifikasi
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
Tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan keterangan atau memberi
keterangan palsu
Saksi yang membuka identitas pelapor
UNCAC Article 12 : Private Sector
Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan sesuai hukum nasionalnya untuk
mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar akuntansi dan audit
dan dimana diperlukan memberi hukuman-hukuman perdata, administratif atau pidana yang
efektif.
Tindakan untuk mencapai tujuan ini meliputi :
Meningkatkan kerjasama antara badan penegakkan hukum dan perusahaan swasta.
Meningkatkan pengembangan standar dan prosedur yang dirancang untuk melindungi integritas
perusahaan swasta termasuk “kode etik” dalam melakukan aktivitas bisnis dengan semua
profesi yang berkaitan dengan benar, terhormat dan pantas, mencegah benturan kepentingan
(COI) , menerapkan praktik komersial yang baik antara kepentingan bisnis dan Negara.
Meningkatkan transparansi perusahaan swasta, termasuk manajemennya.
Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan UNCAC 2003 melalui UU No.7 Tahun 2006
tentang Pengesahan UNCAC 2003. Ratifikasi dikecualikan (diterapkan secara bersyarat)
terhadap ketentuan Pasal 66 ayat (2) tentang penyelesaian sengketa. Impikasi ratifikasi terhadap
Indonesia, yaitu:
1. Menjadi dorongan kuat terhadap negara lain termasuk yang dianggap non-kooperatif dalam
pengembalian aset hasil korupsi dari Indonesia.
2. Langkah pemerintah Indonesia untuk mengembalikan aset hasil korupsi di negara lain menjadi
bagian dari agenda kerjasama internasional.
•
Mewujudkan kemampuan Indonesia memberantas sendiri korupsi dengan tetap menghormati
UNCAC 2003 dalam perspektif kedaulatan NKRI.
1. Menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen pemberantasan
korupsi melalui kerjasama internasional.
2. Langkah strategis untuk menciptakan iklim bisnis di Indonesia dengan memberikan jaminan
perlindungan hukum terhadap pelaku bisnis
Sistem
Lembaga Penegakkan Hukum
Sosial Kemasyarakatan
Kebangsaan
TERIMA KASIH