Transcript PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PERAN

PEMBERANTASAN KORUPSI
DAN
PERAN MUBALLIGH
MUHAMMADIYAH
Busyro Muqoddas
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Disampaikan dalam acara
Pengkajian Ramadhan di Universitas Muhammadiyah Malang, 14 Agustus 2011
PENDEKATAN EMPIRIK
TENTANG KORUPSI
Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama
Tahun 2010
No
Status Pekerjaan Utama
2010 (Feb)
2010 (Agt)
1
Berusaha Sendiri
20,456,735
21,030,571
2
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh
Tidak Dibayar
21,922,813
21,681,991
3
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar
3,016,154
3,261,864
4
Buruh/Karyawan/Pegawai
30,724,161
32,521,517
5
Pekerja Bebas di Pertanian
6,324,719
5,815,110
6
Pekerja Bebas di Non Pertanian
5,284,598
5,132,061
7
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar
19,676,392
18,764,653
Total
107,405,572 108,207,767
2
Jumlah Supermaket Indonesia
Tahun 2010
No
Nama
1 Hypermart
43
2 Giant
95
3 Carrefour
81
4 Carrefour Express
14
5 Giant
55
6 Superindo
63
7 Alfamart
2,736
8 Indomaret
3,093
9 Circle K
10 Yomart
Total
3
Jumlah
Unit
210
162
6,552
PROBLEM :
Masa Depan
Pasar Tradisional ???
Kondisi Indonesia saat ini
• LISTRIK: 70 juta penduduk Indonesia setiap malam masih dirundung
kegelapan - tanpa listrik
• ENERGI: 52.5% konsumsi energi di negeri ini sangat tergantung pada BBM
→ subsidi untuk 62 juta kiloliter BBM pada tahun 2005 menghabiskan
hampir 20% APBN.
• KESEHATAN: 2/3 penduduk Indonesia masih mengkonsumsi makanan
kurang dari 2.100 kalori per hari → sebagaian besar masyarakat kita hidup
di bawah standar garis kemiskinan.
• AIR: 50 juta penduduk miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap air
bersih. Penyediaan air bersih saat ini baru menjangkau 9% dari total
penduduk Indonesia.
• KERUSAKAN ALAM: 1.6 juta hektar hutan di Indonesia dibabat setiap
tahunnya, belum lagi yang disebabkan oleh kebakaran. Akibatnya, 39%
habitat alami turut musnah.
KORUPSI Penghambat UTAMA Pemberantasan Kemiskinan!
4
Penanganan Perkara TPK oleh KPK
(data terdakwa)
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JABATAN
Anggota DPR dan DPRD
Kepala Lembaga/Kementerian
Duta Besar
Komisioner
Gubernur
Walikota/Bupati dan Wakil
Eselon I, II dan III
Hakim
Swasta
Lain-lain
JUMLAH
2004
2005
2006
1
1
3
2
9
2
2
3
15
1
4
6
23
5
1
29
1
4
2007
2
7
10
2008
7
1
1
1
2
5
22
3
2
27
12
4
55
2
1
2009
8
1
2010
27
2
1
2
5
14
11
4
45
1
4
12
1
8
9
65
2011
1
3
5
1
4
3
17
JUMLAH
45
6
4
7
8
27
89
2
48
29
265
*)data per Juni 2011
5
Penanganan Perkara TPK oleh KPK
(data jenis TPK)
JENIS PERKARA
Pengadaan Barang/Jasa
Perijinan
Penyuapan
Pungutan
Penyalahgunaan Anggaran
JUMLAH
2004
2
2005
12
7
2
19
2006
8
5
2
7
5
27
2007
14
1
4
2
3
24
2008
18
3
13
3
10
47
2009
16
1
12
2010
16
8
37
5
40
19
2011
4
0
10
0
3
17
JUMLAH
90
10
67
12
34
213
*)data per Juni 2011
6
Potensi Kerugian Negara
dari Kasus TPK
DATA TAHUN 2000 S/D SEMESTER 1 2010
TOTAL
Rp. 46.630.881.731.686
Rp. 46.6 TRILIUN
*)data dari berbagai sumber
7
FAKTOR PENYEBAB
1. Demoralisasi Pada Struktur Sosial
Kemasyarakatan
“KELUARGA”
2. Demoralisasi Pada Struktur, Sistem,
dan Proses-proses Politik
PARPOL – BIROKRASI NEGARA
3. Pragmatisme Masyarakat
8
MODUS
1. Money Politic Rekrutmen Elit Parpol
dan Ormas
2. Praktek Suap & Percukongan Dalam
Pilkada, Pemilu Legislasi s/d Pilpres
3. Penjarahan Aset APBD s/d APBN
(Kementerian, BUMN, BUMD) oleh
Aparat Parpol
4. State Capture Corruption
Corruption Beureucracy
9
KORBAN
1. Rakyat
2. Tata Nilai :
- Agama
- Etika
- Moral
3. Institusi Agama
4. Rumah Tangga
10
DAMPAK
1. Pemiskinan Massif
11
DAMPAK
2. Pelanggaran Demokrasi & HAM
3. Pelemahan Wacana & Spirit
Keberagamaan Dalam
Agenda Sosial
12
DAMPAK
4. Hegemoni
“Korupsi Sebagai Style Of Life”
13
PROBLEM BUDAYA
1. Kevakuman & Krisis Ideologi Parpol
2. Trend Politik Oligarchi & Dinasti
3. Krisis Tradisi Advokasi dari Ormas Agama
dan Lembaga Pendidikan
4. Menguatnya Permisivisme Massif
5. Hilangnya Elanfital Ormas-ormas Agama
14
RESPON LSM / ORMAS / PT
LSM
ORMAS
AGAMA
PERG.
TINGGI
1. Perlawanan Korupsi
ICW / PUKAT /
SOMASI / GERTAK
?
?
2. Kontrol Parlemen
FORMAPPI
?
?
3. Korban Kekerasan
KONTRAS
4. Penegakkan HAM
IMPARSIAL /
ELSAM
5. Perlindungan TKI
MIGRANT CARE /
Aliansi Buruh Migran
?
?
?
6. Advokasi Hukum
YLBHI
?
?
?
?
7. Perlindungan Konsumen
YLKI
8. Lingkungan Hidup
WALHI / SDA
?
?
?
?
BIDANG
?
15
MUHAMMADIYAH
QUO VADIS ???
16
Tafsir Ulang M. K. C. H
Kaji Ulang Dokrin Darul Arqom
Kajian & Kritik Terhadap Trend Ideologi
Kontemporer
Riset Kemiskinan Masif Daerah-Daerah
PROGRAM
Kritik Terhadap Kebijakan APBN / APBD
Investigasi Pembelanjaan APBN/ APBD
Advokasi Rakyat Korban Korupsi
KEPEMIMPINAN
IDEOLOGI
Perumusan Komprehensif Tauhid Sosial
Pelatihan2 Kader Advokasi Sosial
Pelatihan Kelompok Profesi
Pelatihan Kepemimpinan Bangsa
17
KEPEMIMPINAN
REORIENTASI
POLITISI
IDEOLOGI MUHAMMADIYAH
BIROKRAT
PELAYANAN PROFESIONAL
ELITIS
MANAJEMEN
TRADISIONAL
KEUMMATAN / EGALITER
MANAJEMEN
TRANSPARANSI
KOMPETITIF
PROFESIONAL
KETELADANAN
KOMPREHENSIF
RESPONSIF PROGRESIF
18
Terima Kasih