Transcript Sosial Dialog By Rekson SIlaban

Serikat Buruh: Prinsip Dasar,
Parameter dan Dialog Sosial
Oleh : Rekson Silaban, Ketua MPO KSBSI
I. PRINSIP DASAR SERIKAT BURUH
UNIVERSAL

Ada 3 standar baku yang ditetapkan wadah serikat buruh dunia (ITUC)
untuk menetapkan serikat buruh yang kredibel dan dasar diterima
sebagai anggota afiliasi.

Demokratis:

adalah tata kelola organisasi sesuai dengan prinsip adanya aturan
demokrasi yang umum, adanya transparansi, rotasi kepemimpinan
yang reguler.

Independen:

bebas dari kepentingan pihak luar, atau tidak menjadikan serikat
buruh menjadi bagian kepentingan partai politik, alat pemerintah,
kepentingan bisnis, agama dan etnis tertentu.
 Representatif:
- memiliki jumlah anggota yang secara kwantitatif dianggap
layak mewakili mayoritas buruh (the most representative)
- ini sesuai rekomendasi Konvensi ILO no. 87 tentang
kebebasan berserikat
- prinsip ini berlaku di semua level (nasional, regional,
daerah, tingkat perusahaan)
- rumusan untuk menetapkan 'the most representative'
biasanya melalui verifikasi keanggotaan.
II. RELASI PKB DAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL (OECD)

- Negara dengan tingkat cakupan PKB yang tinggi, lebih
harmonis dan 'less industrial conflict'

- Kemitraan lebih produktif

- Negara dengan jumlah SB terbatas dengan cakupan
keanggotaan SB tinggi (high trade union density) juga
menurunkan konflik hubungan industrial
III. PARAMETER UTAMA SERIKAT BURUH

Ada 3
parameter standar untuk menilai apakah serikat buruh
bermanfaat kepada buruh.

1. apakah ada atau berapa jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
yang dibuat

2. apakah terjadi perbaikan kesejahteraan anggota/buruh (upah,
jaminan sosial, kondisi kerja.

3. apakah serikat buruh memiliki pengaruh politik (political influence)
untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (khusus untuk SB
nasional).
IV. TUGAS HISTORIS GERAKAN BURUH
ADALAH KESEJAHTERAAN BURUH

- sustainability versus revolusi

- menghapuskan penindasan sistem ekonomi (neo liberalisme).
Yang biasanya dibuat dalam UU ketenagakerjaan, Liberalisasi pasar.

- perjuangan kesejahteraan lebih utama dari
penting

- perlu upaya mengontrol harga pasar, perbaikan produktivitas,
menekan laju inflasi, akses murah terhadap kebutuhan pokok
perjuangan upah
V. SERIKAT BURUH BUKAN PELAKU
OPOSISI MURNI

- SB tidak boleh terjebak seperti gerakan partai oposisi, gerakan
mahasiswa, LSM

- SB bisa tidak sejalan dengan pemerintah atau pengusaha, tapi bukan
oposan murni. Karena SB terikat dalam prinsip kemitraan bipartit,
tripartit (dialog sosial).

- Perjuangan SB dibuat untuk membela kepentingan buruh, bukan
untuk merebut kekuasaan

- SB maupun pengusaha harus terbiasa dengan ''win-win solution' dan
bisa memaknai kekalahan
VI. MEKANISME DIALOG SOSIAL

- ILO menetapkan tema baru hubungan industrial: dialog sosial
ketimbang konfrontasi sosial

- Philosopi hubungan industrial adalah perundingan, untuk
menenggarai perselisihan, bukan pertikaian yang berujung 'menangkalah'.

- Indonesia perlu memodernisasi mekanisme perundingan dengan niat
baik (good faith).

- Khususnya tentang masa runding, peserta runding, biaya, dll

- menetapkan aktor/pelaku sosial dialog melalui verifikasi di semua
level
VII. PRASYARAT EFEKTIVITAS DIALOG
SOSIAL

- ada keterwakilan tripartit yang kredil

- mempertinggi level 'trust' bipartit/tripartit melalui 'good faith'

- kompetensi yang memadai aktor pelaku hub.industrial

- menetapkan 'threshold' SP/SB di semua level

- kebebasan dan perlindungan organisasi (see konvensi ILO no.87)

- sejauh mungkin tidak melibatkan aktor non-tripartit dalam hub.industial

- mempertinggi frekuensi pertemuan (formal/informal) utk menurunkan
level 'prejudice'

- menghilangkan relasi 'patron-client', gerakan peminta-minta supaya
tetap independen