Transcript DASAR HUKUM PKB - IndustriallIndah

PKB Dalam Hukum Indonesia
Indah Saptorini,
IndustriALL Project Coordinator
UU Perjanjian Perburuhan antara Serikat
Buruh dan Majikan (UU 21 Tahun 1954)
• Undang-undang perburuhan yang pertamakali
mengatur tentang perjanjian perburuhan, melalui
undang-undang ini buruh diberi hak untuk
bersama-sama (kolektif).
• Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1954
tentang Cara Membuat dan Mengatur Perjanjian
Perburuhan
– Perjanjian perburuhan harus memuat: (1) Nama,
tempat kedudukan, alamat serikat buruh (2) nama,
tempat kedudukan, alamat majikan/perkumpulan
majikan yang berbadan hukum (3) Nomor serta
tanggal pendaftaran serikat buruh pada Kementerian
Perburuhan.
Ratifikasi Konvensi ILO No 98
• Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No 98
tentang berlakunya Dasar-dasar Hak
Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding
Bersama pada tanggal 29 Agustus 1956
melalui undang-undang no 18 Tahun 1956
UU dan Peraturan mengenai PKB
dari waktu ke waktu
• Undang-undang Nomor 21/1954
• Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 1954
• Permenakertranskop Nomor PER-02/MEN/1978
(Peraturan Perusahaan dan Perundingan
Pembuatan Perjanjian Perburuhan)
• Permenaker Nomor PER-01/MEN/1985
• Kepmenakertrans No KEP 48/MEN/IV/2004
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER-08/MEN/III/2006
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER.16/MEN/XI/2011
Karakteristik hukum perburuhan
Orde Baru
• Gagasan tentang hubungan kemitraan antara buruh, modal, dan
negara
• Ali Moertopo:”perbedaan antara majikan dan buruh harus lenyap”,
menurutnya yang boleh tinggal hanyalah kelas ‘Karyawan’(sebuah
kategori ang diciptakan oleh SOKSI awal tahun 1960-an untuk
menggantikan konsep ‘buruh’ yang menyiratkan adanya proses
eksploitasi
• Pada tahun 1975, Gagasan tersebut dikodifikasi dalam doktrin
‘Hubungan Industrial Pancasila’ (hubungan perburuhan mirip
dengan hubungan dalam keluarga negara sebagai bapak yang
bijaksana
• Konsep “Pembangunanisme” Buruh bertanggung jawab untuk
menjamin keberhasilan pembangunan dan produktivitas
• Portofolio Menakertrans pada awal orde baru selalu berpindah
antara tokoh yang memiliki latar belakang militer
Karakteristik hukum perburuhan
Orde Baru
• Menurut Vedi R Hadiz: Pemerintah Orba
melakukan serangkaian pernyataan politis
dan kebijakan yang bertujuan untuk
mengekang gerakan serikat buruh dan
dituangkan dalam bahasa hukum,
memperoleh legitimasi dan menjadi sah
• Aturan-aturan hukum tersebut akhirnya
menjadi rangka tulang punggung yang
membentuk keseluruhan sistem perburuhan
orde baru
Pedoman Penyusunan PKB:
Dari 1985 hingga saat ini
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor
PER-01/MEN/1985 tentang Pelaksanaan
Tata Cara Pembuatan Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) Ditandatangani oleh
Sudomo (Mantan Pangkopkamtib)
• Untuk pertamakalinya pemerintah
memberikan pedoman penyusunan PKB
yang disebut “Pola Umum Kesepakatan
Kerja Bersama”
“Pola Umum KKB”
Didalam Mukadimah dibuat uraian singkat mengenai:
1) Kesepakatan Bersama antara Karyawan dan Pengusaha
untuk melaksanakan Hubungan Industrial Pancasila dalam
rangka menciptakan hubungan kerja yang sesuai, aman,
mantap, tentram dan dinamis, ketenangan kerja dan
perbaikan kesejahteraan karyawan, kelangsungan usaha,
kepastian hak dan kewajiban masing-masing peserta
produksi.
2) Ikut serta membina dan mengembangkan kemampuan dan
keterampilan tenaga kerja dalam rangka peningkatan
produksi dan produktivitas kerja yang pada akhirnya untuk
meningkatkan kesejahteraan karyawan serta perlunya
perencanaan ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan
dalam rangka partisipasi masyarakat industri sesuai
kebutuhan perusahaan dan pembangunan nasional.
Peraturan Perusahaan & PKB
PP sekurang-kurangnya memuat:
(Pasal 111 UU 13/2003)
PKB sekurang-kurangnya
memuat: (Pasal 124 UU 13/2003)
a. Hak dan kewajiban
pengusaha
b. Hak dan kewajiban buruh
c. Syarat kerja
d. Tata tertib perusahaan
e. Jangka waktu berlakunya
peraturan perusahaan
a. Hak dan kewajiban
pengusaha
b. Hak dan kewajiban serikat
buruh
c. Jangka waktu dan tanggal
mulai berlakunya
perjanjian kerja bersama
d. Tanda tangan para pihak
pembuat perjanjian kerja
bersama
ISI PKB
Permenakertrans Nomor PER.16/MEN/XI/2011
Sedikitnya PKB harus memuat;
1. Nama, Alamat, dan kedudukan para
pihak (SP: disertai bukti pencatatan
Pengusaha: disertai badan hukumnya)
2. Hak dan kewajiban para pihak
3. Jangka waktu dan tanggal mulai
berlakunya PKB
4. Tandatangan para pihak pembuat PKB
Peran federasi/konfederasi dalam Pembuatan
PKB
Berdasarkan PERMEN 1/1985
• Pasal 4 ayat 2
- Apabila dalam pemusyawaratan salah satu atau
kedua belah pihak perlu didampingi pihak lain,
maka dapat menunjuk wakil dari perangkat
organisasi Serikat Pekerja atau Organisasi
Pengusaha satu tingkat dan tidak dapat menunjuk
wakil dari luar organisasi Serikat Pekerja atau
Organisasi Pengusaha
- Dalam hal organisasi Serikat Pekerja atau
Organisasi Pengusaha satu tingkat lebih tinggi
dimaksud ayat (2) tidak ada, maka dapat
menunjuk wakil diatasnya lagi.
Peran federasi/konfederasi dalam pembuatan PKB
Pasal 4 UU No 21 Tahun 2000
1) Serikat buruh, federasi, konfederasi serikat
buruh bertujuan memberikan perlindungan,
pembelaan hak dan kepentingan serta
meningkatkan kesejahteraan yang layak
bagi buruh dan keluarganya
2) Untuk mencapai tujuan dimaksud dalam
ayat (1) serikat buruh, federasi, dan
konfederasi mempunyai fungsi: (a) sebagai
pihak dalam pembuatan perjanjian kerja
bersama dan penyelesaian perselisihan
industrial
Peran federasi/konfederasi dalam pembuatan PKB
Pasal 25 UU No 21 Tahun 2000
1) Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi
Serikat Buruh yang telah mempunyai
nomor bukti pencatatan berhak: (a)
membuat perjanjian kerja bersama
dengan pengusaha
Namun peran tersebut digadaikan oleh
Pasal 20 Permenakertrans Nomor PER16/MEN/XI/2011
1) Dalam menentukan tim perunding
pembuatan PKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf b pihak pengusaha
dan pihak serikat buruh menunjuk tim
perunding sesuai kebutuhan dengan
ketentuan masing-masing paling banyak 9
orang dengan kuasa penuh.
2) Anggota tim perunding pembuatan PKB
yang mewakili serikat buruh harus buruh
yang masih terikat dalam hubungan kerja di
perusahaan tersebut
Peran DPC/Federasi/Konfederasi
Permenaker No 1/1985
•
-
-
Pasal 4 ayat 2
Apabila dalam pemusyawaratan
salah satu atau kedua belah pihak
perlu didampingi pihak lain, maka
dapat menunjuk wakil dari
perangkat organisasi Serikat
Pekerja atau Organisasi Pengusaha
satu tingkat dan tidak dapat
menunjuk wakil dari luar organisasi
Serikat Pekerja atau Organisasi
Pengusaha
Dalam hal organisasi Serikat
Pekerja atau Organisasi Pengusaha
satu tingkat lebih tinggi dimaksud
ayat (2) tidak ada, maka dapat
menunjuk wakil diatasnya lagi.
Permenakertrans Nomor PER16/MEN/XI/2011
• Anggota tim perunding
pembuatan PKB yang
mewakili serikat buruh
harus buruh yang masih
terikat dalam hubungan
kerja di perusahaan
tersebut
Tidak boleh ada diskriminasi bagi
buruh perempuan
• Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI
Nomor: SE.04/M/BW/1996
– Contoh-contoh pasal yang dapat ditafsirkan
diskriminasi antara buruh perempuan dan
laki-laki: adanya pasal yang menyatakan
larangan buruh wanita untuk menikah,
tunjangan keluarga hanya bagi tenaga kerja
laki-laki
Syarat membuat PKB
• Dibuat dan diajukan oleh salah satu atau
masing-masing pihak
• Maksimal 3 serikat buruh dengan masingmasing anggota minimal 10% dari jumlah
seluruh buruh
• 3 serikat buruh ditentukan berdasarkan
peringkat jumlah anggota terbanyak
• Dimusyawarahkan oleh para pihak
• PKB harus dibuat dalam Bahasa Indonesia
dan bisa diterjemahkan oleh penerjemah
yang sudah disumpah
Masa berlakunya PKB
• Berlaku hanya 2 tahun
• Dapat diperpanjang paling lama 1 tahun atas
kesepakatan tertulis para pihak
• Perundingan pembaharuan dimulai 3 bulan
sebelum berakhir
• Apabila dalam perundingan pembaharuan
tidak tecapai sepakat, maka PKB tetap
berlaku paling lama 1 (satu) tahun
• Isi PKB dapat dilakukan perubahan atas
kesepakatan para pihak
Perbandingan Hukum Perburuhan di Indonesia
(awal tahun 1950 an) dan UU No 13 /2003
Undang-undang Kerja (UU
No 12/1948  UU No
1/1951)
• Jam kerja tidak boleh
lebih dari 7 jam sehari.
• Jika pekerjaan dilakukan
malam hari/berbahaya
bagi kesehatan dan
keselamatan maka
waktu kerja 6 jam
sehari.
Undang-undang No
13/2003
Jam kerja 8 jam sehari
Perbandingan Hukum Perburuhan di Indonesia
(awal tahun 1950 an) dan UU No 13 /2003
• (Pasal 13) Buruh wanita
tidak boleh diwajibkan
bekerja pada hari
pertama dan kedua
waktu haid
• (Pasal 15) Pada hari 1
Mei buruh dibebaskan
dari kewajiban bekerja
• Buruh perempuan yang
dalam masa haid
merasakan sakit dan
memberitahu
pengusaha, tidak wajib
bekerja pada hari
pertama dan kedua