Transcript MENYUSUN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

PERUNDINGAN BERSAMA DAN
KETRAMPILAN BERNEGOSIASI
BAMBANG PRIYANTO
SEKJEND
FEDERASI SERIKAT PEKERJA INDUSTRI SEMEN INDONESIA
F SP ISI
Bambang Priyanto
Perundingan Bersama & Kesepakatan
Bersama
“PERUNDINGAN BERSAMA PADA
HAKEKATNYA MERUPAKAN UPAYA
MUSYAWARAH
ANTARA
PIHAK
PEKERJA ATAU SP / SB DI SATU
SISI DAN PIHAK PENGUSAHA /
MANAJEMEN DISISI LAIN. UNTUK
MAKSUD TERSEBUT DIPERLUKAN
KETERAMPILAN
MELAKUKAN
NEGOSIASI
DAN
SIKAP
YANG
TEPAT”.
F SP ISI
Bambang Priyanto
ALASAN HUKUM PKB


F SP ISI
Pasal 116 - 133 UU No. 13 /
2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Kepmenakertrans
Nomor
:
Kep.48/MEN/IV/2004
Tentang
Tata
Cara
Pembuatan
dan
Pengesahan
Peraturan
Perusahaan Serta Pembuatan
dan Pendaftaran Perjanjian Kerja
Bersama.
Bambang Priyanto
PENGERTIAN PKB
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah
perjanjian
yang
merupakan
hasil
perundingan antara SP / SB atau
beberapa SP / SB yang tercatat pada
instansi
yang
bertanggung
jawab
dibidang
ketenagakerjaan
dengan
pengusaha, atau beberapa pengusaha
atau perkumpulan pengusaha yang
memuat syarat-syarat kerja, hak dan
kewajiban kedua belah pihak.
(Pasal 1, point 2, Kepmenakertrans No.48/2004)
F SP ISI
Bambang Priyanto
PEMBUATAN PKB




F SP ISI
PKB dibuat oleh SP / SB yang telah tercatat
pada instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha
atau beberapa pengusaha.
Perundingan
PKB
dilakukan
secara
musyawarah untuk mufakat.
Tertulis
dengan
huruf
latin
dan
menggunakan bahasa Indonesia.
Jika bahasa asing harus diterjemahkan ke
bahasa Indonesia.
Bambang Priyanto
Jika Perundingan PKB
Mengalami Deadlock
Penyelesaiannya
melalui
prosedur
penyelesaian
perselisihan
hubungan
industrial.
(Pasal 117 UU No.13/2003)
F SP ISI
Bambang Priyanto
Jumlah PKB dan
Yang Berhak Mewakili P/B


F SP ISI
Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat
dibuat 1 (satu) PKB yang berlaku bagi
seluruh P / B di perusahaan;
Bila di satu perusahaan hanya terdapat
satu SP/SB, maka ia berhak mewakili P /
B dalam perundingan PKB apabila
memiliki jumlah anggota lebih dari 50%
dari jumlah seluruh P / B di perusahaan
ybs, bila kurang harus telah mendapat
dukungan lebih dari 50% dari jumlah
seluruh P / B di perusahaan melalui
pemungutan suara.
Bambang Priyanto
Bila Jumlah Dukungan Kurang &
SP/SB Lebih Dari Satu



F SP ISI
SP/SB
yang
bersangkutan
dapat
mengajukan kembali permintaan untuk
berunding dengan Pengusaha setelah
melampaui 6 bulan;
Bila terdapat SP / SB lebih dari satu, yang
berhak berunding adalah SP / SB yang
memiliki anggota lebih dari 50%, bila
dua2nya kurang – dapat berkoalisi
sehingga mencapai lebih dari 50%;
Keanggotaan SP / SB harus dibuktikan
dengan Kartu Tanda Anggota (KTA).
Bambang Priyanto
Pemungutan Suara
dan Masa Berlaku




F SP ISI
Diselenggarakan oleh panitia wakil-wakil
P / B dan
SP / SB disaksikan oleh
pejabat;
Masa berlaku PKB paling lama 2 tahun,
dapat diperpanjang satu tahun atas dasar
kesepakatan tertulis Pengusaha dan SP /
SB;
Perundingan pembaharuan dapat dimulai
paling cepat 3 bulan sebelum berakhir
PKB yang sedang berlaku;
Bila belum tercapai kesepakatan, PKB
lama tetap berlaku paling lama satu
tahun.
Bambang Priyanto
ISI PKB
1.
2.
3.
PKB paling sedikit memuat :
a)
Hak dan kewajiban Pengusaha;
b)
Hak dan kewajiban SP / SB serta P / B;
c)
Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB;
dan
d)
Tanda tangan para pihak.
Tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Jika bertentangan maka batal demi hukum dan yang
berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
F SP ISI
Bambang Priyanto
Hubungan Perjanjian Kerja Dengan
PKB



F SP ISI
Perjanjian
Kerja
tidak
boleh
bertentangan dengan PKB.
Jika bertentangan batal demi hukum
dan yang berlaku adalah ketentuan
dalam PKB.
Dalam hal Perjanjian Kerja tidak
memuat aturan-aturan yang diatur
dalam PKB maka yang berlaku adalah
aturan-aturan dalam PKB.
Bambang Priyanto
Larangan Penggantian PKB Dengan
PP



F SP ISI
Pengusaha dilarang mengganti PKB
dengan PP selama di perusahaan ybs
masih ada SP / SB;
Bila tidak ada lagi SP / SB dan PKB
diganti PP, maka ketentuan PP tidak
boleh lebih rendah dari PKB;
Bila SP / SB bubar atau pengalihan
kepemilikan, PKB tetap berlaku hingga
masa berakhirnya.
Bambang Priyanto
PKB Perusahaan Merger


F SP ISI
Bila terjadi merger dan masingmasing perusahaan memiliki PKB,
yang berlaku adalah PKB yang
isinya lebih menguntungkan P / B;
Bila terjadi merger hanya ada satu
PKB, maka PKB yang berlaku
berasal dari perusahaan yang telah
memiliki PKB.
Bambang Priyanto
Berlakunya PKB
Mulai berlaku pada hari
penanda-tanganan
kecuali ditentukan lain.
F SP ISI
Bambang Priyanto


PENDAFTARAN PKB
Pengusaha
mendaftarkan
PKB
kepada instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan.
Pendaftaran
PKB
dimaksudkan
untuk :
a.
b.
F SP ISI
sebagai alat monitoring dan evaluasi
pengaturan syarat-syarat kerja yang
dilaksanakan di perusahaan.
Sebagai rujukan utama dalam hal
terjadi perselisihan pelaksanaan PKB.
Bambang Priyanto
PENDAFTARAN PKB

F SP ISI
Pengajuan PKB harus melampirkan
naskah PKB yang dibuat dalam
rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup
yang telah ditandatangani oleh
pengusaha dan SP/SB.
Bambang Priyanto
PENDAFTARAN PKB


F SP ISI
Pengusaha, SP / SB dan P / B
wajib melaksanakan ketentuan
yang ada dalam PKB.
Pengusaha dan SP / SB wajib
memberitahukan isi PKB atau
perubahannya kepada seluruh P
/ B.
Bambang Priyanto
Perundingan PKB Belum Selesai


F SP ISI
Para pihak dapat menjadwal kembali paling lama
30 (tiga puluh) hari setelah perundingan gagal;
Masih gagal juga, para pihak harus membuat
pernyataan tertulis memuat:
a. Materi yang belum dicapai kesepakatan,
b. Pendirian para pihak,
c. Risalah perundingan,
d. Tempat, tanggal dan tanda tangan para
pihak,
e. Salah satu pihak atau para pihak melaporkan
ke Depnakertrans sesuai tingkatan,
f. Terdapat
pilihan
penyelesaian:
Mediasi,
Konsiliasi atau Arbitrasi.
Bambang Priyanto
Pilihan Penyelesaian



F SP ISI
Para pihak tidak memilih Konsiliasi dan
Arbitrasi, maka Mediator HI Disnaker yang
menangani,
Mediator HI membuat anjuran tertulis,
apabila para pihak tidak menerimanya, maka
atas kesepakatan para pihak, Mediator HI
melaporkan
kepada
Menteri
untuk
menetapkan langkah-langkah penyelesaian,
Laporan Mediator HI memuat: materi yang
belum disepakati, pendirian para pihak,
kesimpulan perundingan, dan pertimbangan &
saran penyelesaian,
Bambang Priyanto
Pilihan Penyelesaian


F SP ISI
Menteri dapat menunjuk pejabat
untuk
melakukan
penyelesaian
pembuatan PKB,
Apabila tidak tercapai kesepakatan,
salah satu pihak dapat mengajukan
gugatan ke Pengadilan Hubungan
Industrial di daerah hukum tempat
P/B bekerja atau domisili Perusahaan
yang wilayah hukumnya melebihi satu
wilayah hukum.
Bambang Priyanto
MEKANISME PENYELESAIAN PHI
KASASI MAHKAMAH AGUNG
Pengadilan PHI
Mediasi
Konsiliasi
Peninjauan Kembali MA
PK MA
Arbitrase
TDK SEPAKAT
Bipartit/Musyawarah/Mufakat
(Risalah Rapat)
BERSELISIH
P/B
F SP ISI
Hak, Kepentingan, PHK,
Antar SP/SB
Bambang Priyanto
Pengusaha/
MGT
Ketentuan Peralihan, Sanksi dan
Penutup



F SP ISI
PKB yang ada berdasarkan PMTK No. Per01/Men/1985 masih berlaku sampai
berakhirnya PKB tersebut;
Barang siapa melanggar dikenakan sanksi
sesuai dengan UU 13/2003;
Dengan ditetapkannya Kepmen 48/2004
ini, maka Permenakertranskop No. Per02/Men/1978,
PMTK
No.
Per01/Men/1985, dan Kepmenaker No. Kep97/Men/1993 dinyatakan tidak berlaku
lagi.
Bambang Priyanto
PERUNDINGAN
PERJANJIAN KERJA
BERSAMA (PKB)
F SP ISI
Bambang Priyanto
Yang Dilakukan Sebelum Perundingan
Bersama




F SP ISI
Keinginan untuk memasuki tahap
negosiasi;
Ada wilayah-wilayah potensial yang
dapat dijadikan konsesi;
Kedua
belah
pihak
mempunyai
wewenang untuk menyesuaikan posisi
mereka;
Masing-masing
pihak
telah
mempersiapkan secara cermat posisi
negosiasinya.
Bambang Priyanto
Empat Tahap Perundingan
Bersama
1.
2.
Persiapan,
mencakup
penentuan
sasaran dan prioritas, mengumpulkan
informasi, dan menentukan strategi
yang akan digunakan.
Diskusi,
menandakan
dimulainya
proses perundingan bersama.
F SP ISI
Bambang Priyanto
Empat Tahap Perundingan
Bersama
3.
4.
Perundingan
(Tawar-Menawar),
mencakup ajuan proposal atau usulan,
penawaran konsesi dan mengarah
pada suatu kesepakatan.
Penutup dan Kesepakatan, kedua
belah pihak secara aktif mencari posisi
menang-menang dan mencapai suatu
kesepakatan yang dapat diterima
bersama.
F SP ISI
Bambang Priyanto
Kondisi dan Suasana Perundingan




F SP ISI
Kondisi dan suasana sebelum
memulai perundingan.
Kesiapan bahan awal.
Suasana dan kenyamanan tempat.
Dukungan sekretariat.
Bambang Priyanto
Persiapan Perundingan Yang Baik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
F SP ISI
Penentuan tim perunding;
Tata tertib perundingan;
Strategi perundingan bersama;
Kiat-kiat untuk melancarkan
perundingan;
Teknik komunikasi dalam perundingan
bersama;
Pengaturan tempat duduk dan ruangan;
Masalah-masalah yang dihadapi dalam
perundingan bersama;
Win-win solution.
Bambang Priyanto
Penentuan Tim Perunding


F SP ISI
Pengusaha dan SP/SB menunjuk
Tim Perunding sesuai kebutuhan
masing masing paling banyak 9
(sembilan) orang dengan kuasa
penuh;
SP/SB yang tidak terwakili dapat
menyampaikan aspirasinya secara
tertulis kepada Tim Perunding
sebelum dimulai perundingan.
Bambang Priyanto
Tata Tertib Perundingan










F SP ISI
Tujuan pembuatan Tatib;
Susunan Tim Perunding;
Ketua tim perunding dan juru bicara;
Lamanya masa perundingan;
Materi perundingan;
Tempat perundingan;
Tata-cara perundingan;
Cara penyelesaian apabila terjadi
perundingan;
Sahnya perundingan;
Biaya perundingan.
Bambang Priyanto
kebuntuan
Strategi
Perundingan Bersama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
F SP ISI
Bicara fakta;
Melakukan kontrol diri;
Katakan kebenaran;
Meminta lebih dari yang diharapkan;
Usahakan penawaran akhir berhasil;
Bersikap tegas untuk persoalan khusus;
Tanyakan bukti;
Waktu bertindak secara hati-hati;
Mengambil keuntungan dari waktu istirahat.
Bambang Priyanto
Teknik Komunikasi Dalam Perundingan
Bersama
1.
2.
3.
4.
5.
F SP ISI
Mengefektifkan komunikasi;
Memahami prinsip negosiasi;
Menarik perhatian mitra
berunding;
Mengatasi perbedaan
pendapat;
Mencari win-win solution.
Bambang Priyanto
Prinsip Negosiasi Dalam
Perundingan Bersama
1.
2.
3.
4.
5.
F SP ISI
Memisahkan masalah bisnis dari
soal pribadi;
Negosiasi kepentingan, bukan
posisi;
Kesepakatan untuk keuntungan
bersama;
Menggunakan standar;
Menghitung untung rugi.
Bambang Priyanto
Pengaturan tempat duduk dan
ruangan




F SP ISI
Para pihak berhadapan;
Posisi duduk Ketua Tim Perunding /
Juru Bicara ditengah diapit oleh
Anggota Tim;
Ruangan diupayakan terisolir dari
berbagai macam gangguan dan
bersuasana nyaman;
Dilengkapi
dengan
flipchart
/
whiteboard.
Bambang Priyanto
Kiat-Kiat Untuk Melancarkan
Perundingan
Delapan strategi menarik perhatian komunikan
:
1.
Merumuskan sasaran komunikasi dan antisipasi
prospek.
2.
Mengenali komunikan.
3.
Mengenali diri sebagai komunikator.
4.
Menempatkan komunikasi dalam konteks
pembicaraan.
5.
Menumbuhkan keyakinan komunikan.
6.
Menyenangkan komunikan.
7.
Memilih tempat dan waktu yang tepat.
8.
Mengantisipasi komunikan.
F SP ISI
Bambang Priyanto
Kiat-Kiat Untuk Melancarkan
Perundingan
Delapan Strategi Mengatasi Perbedaan
Pendapat :
1.
Menahan diri dan menahan emosi.
2.
Mendengarkan orang lain bicara.
3.
Memberi rasa empati.
4.
Berbicara secara lembut.
5.
Membahas masalah yang bukan bersifat
pribadi.
6.
Membahas masa depan bukan
mempermasalahkan masa lalu.
7.
Memilah bagian yang disepakati.
8.
Selalu membuka pintu untuk berdialog.
F SP ISI
Bambang Priyanto
Jangan mengadakan perundingan
bersama jika …





F SP ISI
Anda
tidak
memiliki
kekuatan
berunding;
Anda tidak memiliki sesuatu untuk
dirundingkan;
Sasaran yang lebih luas dapat
menjadi praduga yang salah;
Anda tidak mempersiapkan dengan
baik;
Anda tidak mengetahui secara tepat
apa yang anda inginkan.
Bambang Priyanto
Masalah-Masalah Dalam Proses
Perundingan Bersama





F SP ISI
Kondisi dan sikap Pengusaha.
Kondisi dan sikap SP/SB.
Fasilitasi Pemerintah.
Pengaruh lingkungan.
Kondisi dan suasana perundingan.
Bambang Priyanto
Sikap Pengusaha



F SP ISI
Masih terdapat Pengusaha / Manajemen
yang apriori atau mencurigai SP/SB.
Ada Pengusaha / Manajemen kurang
memberi
perhatian
pada
masalah
ketenagakerjaan dan menyerahkan bulatbulat kepada manajemen HRD.
Manajemen yang juga pemilik modal
(bukan
manajemen
profesional),
cenderung untuk konsentrasi kepada
produksi,
sehingga
selalu
kurang
perhatian
kepada
perbaikan
kesejahteraan pekerja.
Bambang Priyanto
Kecenderungan
Perunding Pengusaha








F SP ISI
Kurang memahami persepsi pekerja.
Kurang memperhatikan kondisi pekerja.
Tidak sabar mendengar.
Tertutup/tidak transparan.
Sikap defensif/membela diri.
Cepat tersinggung.
Sukar mengendalikan emosi.
Arogansi kekuasaan.
Bambang Priyanto
Kondisi SP/SB
Tenaga tingkat atas dan atau yang
gajinya besar pada umumnya enggan
masuk SP/SB.
Banyak pekerja yang merasa tidak
cukup waktu masuk SP/SB.
Banyak pekerja yang enggan masuk SP
karena :





F SP ISI
takut dimusuhi manajemen.
dibayangi pengalaman masa lampau.
Bambang Priyanto
Ciri Perunding SP/SB







F SP ISI
Pendidikan pada umumnya rendah.
Persepsi dan wawasan sempit.
Kemampuan dan diplomasi berunding
terbatas.
Pemimpin
populer
dan
pemimpin
berkualitas.
Tuntutan jangka pendek.
Sikap curiga atau apriori terhadap
pengusaha.
Perasaan inferior dan over kompensasi.
Bambang Priyanto
Fasilitasi Pemerintah



F SP ISI
Keterbatasan tenaga dan
kemampuan memberi penjelasan.
Keterbatasan buku-buku pedoman
dan petunjuk.
Kecenderungan menjadi beban
pengusaha.
Bambang Priyanto
Pengaruh Lingkungan




F SP ISI
Intervensi aparat keamanan
Intervensi LSM berbajukan
membela buruh.
Intervensi SP/SB luar negeri.
Intervensi politik.
Bambang Priyanto
WIN-WIN SOLUTION
1.
2.
3.
4.
F SP ISI
Memperluas alternatif pilihan.
Menguraikan manfaat untuk kedua
belah pihak.
Memilah bagian yang disepakati.
Tetap membuka pintu dialog :
Tidak ada perundingan yang
gagal, akan tetapi keputusan yang
tertunda.
Bambang Priyanto
Best Practices
Contoh-contoh redaksional dalam
PKB dari masa ke masa yang dimuat
dalam PKB Perusahaan-Perusahaan:


F SP ISI
Luasnya / Jangkauan / Batas-batas /
Ruang Lingkup / Perjanjian;
Status / Jenis Hubungan Kerja
Pekerja/Buruh.
Bambang Priyanto
“Luasnya / Jangkauan / Batas-batas
/ Ruang Lingkup / Perjanjian”


F SP ISI
Pengusaha dan Serikat Buruh menyetujui bahwa
Perjanjian Perburuhan ini terbatas mengenai hal
hal yang umum saja seperti tertera dalam
Perjanjian ini; Perusahaan dan SB tetap
mempunyai hak-hak lain yang diatur oleh
Peraturan
Perundangan
yang
berlaku.
(GOODYEAR INDONESIA)
Telah dimengerti dan disetujui oleh Perusahaan
dan Serikat Pekerja bahwa Kesepakatan Kerja ini
terbatas mengenai hal-hal yang umum saja
seperti tertera dalam kesepakatan ini dan bahwa,
Perusahaan dan Serikat Pekerja tetap mempunyai
hak-hak lainnya sesuai dengan atau dilindungi
oleh Undang Undang Republik Indonesia. (BANK
TOKYO)
Bambang Priyanto
“Luasnya / Jangkauan / Batas-batas
/ Ruang Lingkup / Perjanjian”


F SP ISI
Pengusaha dan Serikat Pekerja menyetujui bahwa
Kesepakatan Kerja ini hanya terbatas pada hal yang
umum. Pengusaha dan Serikat Pekerja mempunyai
hak-hak lain yang diatur atau dilindungi oleh Peraturan
Perundangan yang berlaku. (BRIDGESTONE TIRE
INDONESIA);
Disetujui dan disepakati bersama bahwa kesepakatan
ini terbatas dan hanya berlaku unuk hal-hal yang
secara jelas dimuat didalam KKB ini dan bahw
Pengusaha, SP dan Pekerja masih tetap memiliki hakhak dan kewajiban lainnya yang diatur dan dilindungi
oleh undang-undang serta peraturan pemerintah yang
ada hubungannya dengan ketenagakerjaan. (SONY)
Bambang Priyanto
“Luasnya / Jangkauan / Batas-batas
/ Ruang Lingkup / Perjanjian”


F SP ISI
Kedua belah pihak menyetujui dan memahami,
bahwa dalam Perjanjian diatur hal-hal yang
umum secara jelas sebagaimana diuraikan dalam
Pejanjian. Pengusaha dan SB tetap mempunyai
hak-hak lainnya sebagaimana diatur
ataupun
dilindungi oleh Undang-undang dan Peraturanperauran Pemerintah lainnya. (FRIESCHE VLAG
INDONESIA)
Telah disetujui dan dimengerti bersama, baik oleh
Perusahaan maupun Serikat Buruh, bahwa
perjanjian ini secara umum mengatur hal-hal
yang tercantum didalamnya, disamping hak-hak
Perusahaan dan SB lainnya, tunduk pada
Perundang-undangan, Hkum serta Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia.
(FREEPORT
INDONESIA)
Bambang Priyanto
Status / Jenis Hubungan Kerja
Pekerja/Buruh



F SP ISI
Pekerja Tetap: Adalah Pekerja yang
telah menerima surat pengangkatan
sebagai pekerja tetap dari Perusahaan;
Pekerja Dalam Waktu Tertentu: Adalah
Pekerja yang dipekerjakan untuk waktu
tertentu sesuai UU 13/2003 dan
Kepmen 100/2004;
Kesepakatan Kerja Bersama ini tidak
berlaku terhadap Pekerja yang syaratsyarat kerjanya diatur tersendiri di
dalam
suatu
perjanjian
kerja
perseorangan.
Bambang Priyanto
Status / Jenis Hubungan Kerja
Pekerja / Buruh
Berdasarkan azas pengertian per Undang-Undangan
di suatu Perusahaan hanya terdapat dua pihak saja,
yaitu:




Pihak Pengusaha, menurut istilah Undang-Undang
disebut “Majikan” (Pengusaha). Dalam arti kata
Pengusaha ini, termasuk juga: Kepala, Pemimpin, atau
Pengurus Perusahaan atau Bagian Perusahaan. Mereka
tidak tergolong dalam peristilahan “Buruh”.
Pihak Buruh, adalah seluruh Karyawan tetap dari
Perusahaan yang bersangkutan, kecuali mereka yang
tersebut dalam butir (1);
Yang tergolong dalam butir (1) di Perusahaan adalah:

Para Pejabat Assisten Section Manager dan para

F SP ISI
Pejabat yang lebih tinggi;
Sekretaris Presiden Direktur, anggauta Staf Khusus,
Seksi Accounting, Seksi Personalia termasuk Bagian
Keamanan.
Bambang Priyanto
Status / Jenis Hubungan Kerja
Pekerja/Buruh


F SP ISI
Perusahaan hanya mengenal satu
status
kepegawaian,
yakni
pegawai tetap yang diangkat
sesudah
menjalani
masa
percobaan paling lama 3 (tiga)
bulan;
Jika diperlukan perusahaan dapat
mempekerjakan pegawai dalam
waktu tertentu yang hubungan
kerjanya diatur dengan perjanjian
tersendiri.
Bambang Priyanto
Status / Jenis Hubungan Kerja
Pekerja/Buruh

Jenis Hubungan Kerja


F SP ISI
Perusahaan
pada
dasarnya
hanya
mengenal satu hubungan kerja yakni
Pekerja Untuk Waktu Tidak Tertentu yang
diangkat menjadi pekerja tetap setelah
dinyatakan
lulus
menjalani
masa
percobaan 3 (tiga) bulan;
Jika
diperlukan
Perusahaan
dapat
mempekerjakan Tenaga Kerja Untuk
Waktu
Tertentu
yang
syarat-syarat
kerjanya diatur secara khusus.
Bambang Priyanto
Status / Jenis Hubungan Kerja
Pekerja/Buruh
UU
No.
13/2003
tentang
Ketenagakerjaan Pasal 56 ayat (1)
dan ayat (2):
 Perjanjian kerja dibuat untuk waktu
tertentu atau untuk waktu tidak
tertentu;
 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu
sebagaimana dimaksud di atas di
dasarkan atas:
a.
b.
F SP ISI
jangka waktu; atau
selesainya suatu pekerjaan tertentu.
Bambang Priyanto
Literatur :
1. Perundingan Bersama, Standar ILO
dan
Prinsip
Badan
Penasehat,
Bernard Gernigon;
2. Pedoman Pelatihan Serikat Pekerja,
Manuel Dia (PSP);
3. UU
No.
13/2003
tentang
Ketenagakerjaan;
4. Kepmenakertrans No. 48/2004
5. Kepmenakertrans No. 100/2004
F SP ISI
Bambang Priyanto