Transcript korupsi(rakha abiyasa)

KORUPSI
By : Rakha Abiyasa
Korupsi

Korupsi merupakan fenomena sosial yang hingga kini
masih belum dapat diberantas oleh manusia secara
maksimal. Korupsi tumbuh seiring dengan
berkembangnya peradaban manusia. Tidak hanya di
negeri kita tercinta, korupsi juga tumbuh subur di
belahan dunia yang lain, bahkan di Negara yang
dikatakan paling maju sekalipun.
Pengertian Korupsi
Korupsi berasal dari bahasa latin, CorruptioCorrumpere yang artinya busuk, rusak,
menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok.
Korupsi menurut Huntington (1968) adalah perilaku
pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma
yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku
menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi
kepentingan pribadi.
Korupsi merupakan perbuatan curang yang
merugikan Negara dan masyarakat luas dengan
berbagai macam modus.

Seorang sosiolog Malaysia Syed Hussein Alatas
secara implisit menyebutkan tiga bentuk korupsi yaitu
sogokan (bribery), pemerasan (extortion), dan
nepotisme.
Alatas mendefinisikan nepotisme sebagai
pengangkatan kerabat, teman, atau sekutu politik
untuk menduduki jabatan-jabatan publik, terlepas dari
kemampuan yang dimilikinya dan dampaknya bagi
kemaslahatan umum (Alatas 1999:6).
Inti ketiga bentuk korupsi menurut kategori Alatas ini
adalah subordinasi kepentingan umum dibawah
tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaranpelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan
umum, yang dibarengi dengan kerahasiaan,
pengkhianatan, penipuan, dan sikap masa bodoh
terhadap akibat yang ditimbulkannya terhadap
masyarakat.
Lanjutan.......
Istilah korupsi dapat pula mengacu pada pemakaian
dana pemerintah untuk tujuan pribadi. Definisi ini tidak
hanya menyangkut korupsi moneter yang
konvensional, akan tetapi menyangkut pula korupsi
politik dan administratif. Seorang administrator yang
memanfaatkan kedudukannya untuk menguras
pembayaran tidak resmi dari para investor (domestik
maupun asing), memakai sumber pemerintah,
kedudukan, martabat, status, atau kewenangannnya
yang resmi, untuk keuntungan pribadi dapat pula
dikategorikan melakukan tindak korupsi.

Mengutip Robert Redfield, korupsi dilihat dari pusat
budaya, pusat budaya dibagi menjadi dua, yakni
budaya kraton (great culture) dan budaya wong cilik
(little culture). Dikotomi budaya selalu ada, dan
dikotomi tersebut lebih banyak dengan subyektifitas
pada budaya besar yang berpusat di kraton. Kraton
dianggap sebagai pusat budaya. Bila terdapat pusat
budaya lain di luar kraton, tentu dianggap lebih rendah
dari pada budaya kraton. Meski pada hakikatnya dua
budaya tersebut berdiri sendiri-sendiri namun tetap
ada bocoran budaya.
Sebab-Sebab Korupsi






Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam
posisi-posisi kunci yang mampu memberi ilham dan
mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan
korupsi.
Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidaklah
menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan
untuk membendung korupsi.
Kurangnya pendidikan.
Adanya banyak kemiskinan.
Perubahan radikal, suatu sistem nilai yang mengalami
perubahan radikal, korupsi muncul sebagai penyakit
transisional.





Keadaan masyarakat yang semakin majemuk.
Greeds(keserakahan) : berkaitan dengan adanya
perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam
diri setiap orang.
Opportunities(kesempatan) : berkaitan
dengankeadaan organisasi atau instansi atau
masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka
kesempatan bagi seseorang untuk melakukan
kecurangan.
Needs(kebutuhan) : berkaitan dengan faktor-faktor
yamg dibutuhkan oleh individu-individu untuk
menunjang hidupnya yang wajar.
Exposures(pengungkapan) : berkaitan dengan
tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku
kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan
kecurangan, dll.
Macam-Macam Korupsi






Korupsi telah didefinisikan secara jelas oleh UU No 31
Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 dalam pasalpasalnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, terdapat
33 jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai
korupsi. 33 tindakan tersebut dikategorikan ke dalam
7 kelompok yakni :
Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan
Negara
Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap
Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam
jabatan
Korupsi yang terkait dengan pemerasan
Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang


Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan
dalam pengadaan
Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, dll.

Menurut Aditjandra dari definisi tersebut digabungkan
dan dapat diturunkan menjadi dihasilkan tiga macam
model korupsi (2002: 22-23) yaitu :

Model korupsi lapis pertama
Berada dalam bentuk suap (bribery), yakni dimana
prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang
membutuhkan jasa dari birokrat atau petugas
pelayanan publik atau pembatalan kewajiban
membayar denda ke kas negara, pemerasan
(extortion) dimana prakarsa untuk meminta balas jasa
datang dari birokrat atau petugas pelayan publik
lainnya.
Lanjutan......

Model korupsi lapis kedua
Jarring-jaring korupsi (cabal) antar birokrat, politisi, aparat
penegakan hukum, dan perusahaan yang mendapatkan
kedudukan istimewa. Menurut Aditjandra, pada korupsi dalam
bentuk ini biasanya terdapat ikatan-ikatan yang nepotis antara
beberapa anggota jaring-jaring korupsi, dan lingkupnya bisa
mencapai level nasional.

Model korupsi lapis ketiga
Korupsi dalam model ini berlangsung dalam lingkup
internasional dimana kedudukan aparat penegak hukum dalam
model korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga-lembaga
internasional yang mempunyai otoritas di bidang usaha
maskapai-maskapai mancanegara yang produknya terlebih
oleh pimpinan rezim yang menjadi anggota jarring-jaring
korupsi internasional korupsi tersebut.
Contoh Kasus Korupsi
Kasus Korupsi pada Jajaran Pemerintahan Daerah
Kota Surakarta
Korupsi Anggaran DPRD Kota Solo oleh mantan
anggota DPRD Solo periode 1999-2004, Hasan
Mulachela dan Heru S. Notonegoro yang Dituntut 3,5
tahun hukuman penjara. Mereka dinilai bersalah
melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama, yang mengakibatkan kerugian negara sekitar
Rp 4,27 miliar. Yang pada akhirnya mereka bebas.
Korupsi Mantan pejabat Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Surakarta Abdul Mutholib, yang dijatuhi
hukuman penjara dua tahun dan denda Rp 25 juta
subsider satu bulan. Selain itu, terdakwa diharuskan
membayar uang pengganti sebesar Rp 34.795.681
bersama dengan terdakwa lainnya, yakni mantan
Kepala Disperindag Masrin Hadi.
Mereka dinilai bersalah melakukan studi banding fiktif
ke Bali pada 5-9 Desember 2006, dan ke Surabaya
pada 15-19 Desember 2006. selain itu, Abdul Mutholib
juga melakukan tindak pidana korupsi Proyek Wisata
Kuliner dengan nilai lebih dari Rp 200 juta yang
seharusnya dana tersebut disimpan di kas dan
dikeluarkan sesuai kebutuhan.
Kasus korupsi dana APBD 2003 yang dilakukan oleh
42 anggota DPRD Kota Surakarta periode 1999-2004.
Dari 42 orang tersebut, lima diantaranya telah
menjalani pemeriksaan, yaitu Bambang Mudiarto,
Ipmawan Muhammad Iqbal, Mujahid, Rio Suseno dan
H. Sali Basuki.
Kasus Korupsi mantan Wali Kota Surakarta, Slamet
Suryanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan
korupsi pengadaan buku ajar kota ini pada tahun 2003
senilai Rp3,7 miliar.
Cara Pencegahan Dan Strategi Pemberantasan
Korupsi

Menurut Baharuddin Lopa, mencegah korupsi tidaklah begitu sulit
kalau kita secara sadar untuk menempatkan kepentingan umum
(kepentingan rakyat banyak) di atas kepentingan pribadi atau
golongan. Ini perlu ditekankan sebab betapa pun sempurnanya
peraturan, kalau ada niat untuk melakukan korupsi tetap ada di hati
para pihak yang ingin korup, korupsi tetap akan terjadi karena faktor
mental itulah yang sangat menentukan.
Dalam melakukan analisis atas perbuatan korupsi dapat didasarkan
pada 3 (tiga) pendekatan berdasarkan alur proses korupsi yaitu :

Pendekatan pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi,

Pendekatan pada posisi perbuatan korupsi terjadi,

Pendekatan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi.
Lembaga yang mencegah korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat
menjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentuk
pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan
memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan
berdasarkan kepada Undang-Undang Republi Indonesia
Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
Dasar Hukum
Orde Lama
Dasar Hukum: KUHP (awal), UU 24 tahun 1960
Antara 1951 - 1956 isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti
Indonesia Raya yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar.
Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani menyebabkan koran
tersebut kemudian di bredel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa
kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, dimana atas
intervensi PM Ali Sastroamidjoyo, Ruslan Abdulgani, sang menteri luar
negeri, gagal ditangkap oleh Polisi Militer. Sebelumnya Lie Hok Thay
mengaku memberikan satu setengah juta rupiah kepada Ruslan Abdulgani,
yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu. Dalam kasus tersebut
mantan Menteri Penerangan kabinet Burhanuddin Harahap (kabinet
sebelumnya), Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara,
Pieter de Queljoe berhasil ditangkap.

Orde Baru
Dasar Hukum: UU 3 tahun 1971
Korupsi orde baru dimulai dari penguasaan tentara atas bisnis-bisnis
strategis.

Reformasi
Dasar Hukum: UU 31 tahun 1999, UU 20 tahun 2001
Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan
oleh beberapa institusi:
1. Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi)
2. Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Kepolisian
4. Kejaksaan
5. BPKP
6. Lembaga non-pemerintah: Media massa Organisasi
massa (mis: ICW)
