Transcript NAMA: 1. DIAH AYU FITRIANA (7) 2. PRISKA YUNDA P. (18)

Tugas PKn
1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , korupsi adalah
penyelewengan atau penggelapan (uang negara, atau
perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
2. Menurut Kamus Hukum yang ditulis Prof.R.Subekti,SH dan
Tjitrosudibio, korupsi adalah perbuatan curang: tindak pidana
yang merugikan keuangan negara.
3. Menurut Kamus Hukum yang ditulis Dr. Andi Hamzah , SH. ,
korupsi adalah sesuatu perbuatan buruk , busuk, bejat, suka
disuap, perbuatan yang menghina atau menfitnah, menyimpang
dari kesucian , tidak bermoral.
( Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan ( uang negara, atau
perusahaan) untuk keuntungan pribadi.
Penyebab korupsi
1) Ketentuan peraturan perundang undangan yang
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
kurang jelas dan tegas,
Lemahnya penegakan hukum,
Birokrasi yang rumit,
Adanya peluang,
Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan pada
masyarakat,
Desakan kebutuhan ekonomi,
Keteladanan buruk yang diberikan para pemimpin
atau pejabat,
Lingkungan.
Bentuk/Jenis Korupsi
1. Penyuapan adalah salah satu bentuk korupsi, yang
antara lain dilakukan dengan cara memberikan
sejumlah uang kepada pejabat dan atau aparatur
pemerintahan , dengan maksud agar urusan dan
kepentinganya dapat terselesaikan dengan cepat,
meskipun kurang memenuhi syarat dan prosedurnya
tidak sesuai dengan ketentuan.
2.Komersialisasi jabatan dilakukan dengan cara menggunakan
jabatannya demi keuntungan finansial (keuangan) yang
digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Upaya Pemberantasan Korupsi
Penegakan hukum yang tegas
II. Meningkatkan kesejahteraan pegawai, pajabat
negara
III. Meningkatkan pengawasan penggunaan
anggaran/keuangan negara
IV. Membentuk Komisi Pemberantas korupsi yang
bertugas memberantas korupsi, dll
I.
3.Pungutan Liar (pungli)
Melakukan pungutan- pungutan di luar ketentuan yang berlaku , pada
dasarnya juga merupakan tindakan korupsi.
4. Jual beli suara dalam pemilihan umum umum: jual beli suara atau
sering disebut politik uang (money politics) dalam pemilihan umum , baik
dalam pemilihan Presiden , Kepala Daerah , anggota Dewan Perwakilan ,
Kepala Desa , dan lain sebagainya , dengan maksud agar masyarakat
memberikan suaranya kepada calon yang memberikan uang tersebut ,
adalah juga merupakan bentuk korupsi.
5. Memperbesar harga dari yang sebenarnya Menaikan harga (mark-up)
barang yang dibeli pemerintah atas kesepakatan aparatur pemerintah
dengan pihak penjual, dengan maksud selisih harga yang sebenarnya
dengan harga yang dinaikkan menjadi keuntungan pribadi atau kelompok
aparatur pemerintah yang terkait , juga merupakan tindakan korupsi yang
merugikan keuangan negara.
Dasar Hukum
a) Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan
b)
c)
d)
e)
f)
negara yang bebas korupsi , kolusi dan nepotisme
Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan negara yang bebas korupsi , kolusin
dan nepotisme
Undang – undang No.31 1999 tentang Komisi Anti Korupsi
Undang – undang No.20 Tahun 2000 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang – undang Hukum pidana
Selain UU masih terdapat berbagai bentuk peraturan
perundang-undangan lain yang berupa Peraturan
Pemerintah , Peraturan Presiden dan peraturan lain yang
bertujuan membatasi kekuasaan pejabat agar tidak
melakukan korupsi
Akibat Dari Perilaku Korupsi :
 Menjadikan negara memiliki banyak hutang
 Menimbulkan ketidakadilan dlm hal pendapatan dan
kekayaan
 Menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap
pemimpin negara
 Hanya akan memperkaya sekelompok orang yang
dekat dengan pimpinan tersebut, dll
Lembaga pemberantas
korupsi
Contoh : KPK
* Kasus Korupsi di Jawa Tengah
KPK memeriksa dua PNS Pemerintah Daerah Kabupaten
Tegal . Keduanya diperiksa sebagai saksi kasus korupsi
Rp30 miliar yang diduga melibatkan oknum Bupati
Tegal . Kasus dugaan korupsi ini bermula dari surat
permintaan oknum bupati tersebut ke PT BPD Jateng
cabang Kedal pada 17 November 2003 untuk meminjam
80 miliar.
Pinjaman itu direncanakan untuk membiayai pembangunan
sarana perkantoran dan pendidikan di Kedal . Namun ,
Direksi BPD Jateng cabang Kedal hanya setuju memberikan
kredit berjangka tunai Rp30 miliar yang kemudian diduga
diselewengkan.