Transcript 3. Penyamaan Persepsi (Data Tipidkor) – Bareskrim

FENOMENA
MASALAH BESAR DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA & SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA ADALAH
KORUPSI BAIK DI PUSAT MAUPUN DAERAH.
KORUPSI DI DAERAH : EKSES NEGATIF OTONOMI
MUNCULNYA REZIM PENGUASA/RAJA-RAJA KECIL.
DAERAH,
KORUPSI TELAH MENGGURITA SECARA SISTEMIK
BUDAYA
EKONOMI
: Sudah tradisi/kebiasaan memberi suap & hadiah, lebih malu miskin daripada berbuat korupsi.
: Salah dalam manajemen negara, justru penyelenggara negara yang memperkaya diri sendiri dan
membuka peluang untuk memperkaya orang lain.
POLITIK
: Perilaku korup dalam menjalin hubungan negara dengan swasta & Uang sebagai alat untuk
mencapai tujuan politik (Money Politics).
FENOMENA
•
•
•
•
•
•
•
•
SEPERTI WABAH YG MELUAS, dari lembaga tinggi sampai tingkat pelayanan di kelurahan-kelurahan
korupsi telah merasuk ke berbagai sendi kehidupan berbangsa & bernegara
KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA intensitasnya paling tinggi sehingga persepsi publik tentang
korupsi kebanyakan masih sebatas pengadaan pemerintah yang tidak sesuai dengan spesifikasi
MAYORITAS VONIS RENDAH, penegakan hukum yang telah dilakukan belum menimbulkan efek jera
PENELUSURAN PENGEMBALIAN ASET negara masih sangat minim karena orientasi penegakan
hukum korupsi hanya sampai di vonis pengadilan
MODUS OPERANDI KORUPSI selalu berkembang mendahului legislasi/undang-undang
TRIAL BY THE PRESS, media massa tidak hanya menjadi alat kontrol publik tapi juga menjadi hakim di
luar sidang
TEBANG PILIH, penegakan hukum korupsi justru dijadikan sebagai alat menjatuhkan lawan politik
KOLUSI DGN PENEGAK HUKUM, saat penanganan, penegak hukum justru terlibat kasus korupsi baru
TUGAS POKOK & FUNGSI
MELAKSANAKAN PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
Dalam melaksanakan tugas, Dittipidkor menyelenggarakan FUNGSI :
 penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dana
bantuan, dana usaha negara, dana pemerintah, dana kredit usaha serta dana
pembangunan dan proyek yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan
perekonomian negara, termasuk kejahatan transnasional terkait dengan
korupsi;
 perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
korupsi;
 perencanaan kebutuhan dukungan anggaran dalam rangka mendukung kegiatan
penyelidikan dan penyidikan; dan
 pengerahan dan pelibatan kekuatan dalam rangka back up operasional kepada
satuan kewilayahan.
PERANAN POLRI
SEBAGAI SALAH SATU PENGEMBAN FUNGSI PEMERINTAHAN
KHUSUSNYA DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM, TUGAS DAN WEWENANG POLRI
DALAM PEMBERANTASAN TIPIKOR DIEMBAN OLEH
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI MABES POLRI
YANG SECARA STRUKTURAL BERJENJANG KE SUB -DIREKTORAT TIPIKOR POLDA
SAMPAI UNIT TIPIKOR DI TINGKAT POLRES
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKSANAKAN OLEH
POLRI BERDASARKAN HUKUM FORMIL DAN HUKUM MATERIIL YANG BERLAKU, BAIK
KUHAP, UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, PERATURAN PRESIDEN BAHKAN
DIDUKUNG BERBAGAI PERATURAN DI INTERNAL POLRI.
POLRI SEBAGAI PENEGAK HUKUM
UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP :
KEWENANGAN POLRI DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM DIATUR SECARA TEGAS PASAL 1 ANGKA 1 BAHWA
PENYIDIK ADALAH PEJABAT POLRI ATAU PEJABAT PEGAWAI NEGERI “KHUSUS’ YANG DIBERI WEWENANG KHUSUS OLEH
UNDANG-UNDANG. WEWENANG KHUSUS DIMAKSUD ADALAH KEWENANGAN MELAKUKAN PENYIDIKAN SEPERTI
DIATUR DALAM PASAL 1 ANGKA 2 BAHWA YANG DIMAKSUD DENGAN PENYIDIKAN YAKNI “SERANGKAIAN TINDAKAN
PENYIDIK DALAM HAL DAN MENURUT CARA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI UNTUK MENCARI SERTA
MENGUMPULKAN BUKTI YANG DENGAN BUKTI ITU MEMBUAT TERANG TENTANG TINDAK PIDANA YANG TERJADI DAN
GUNA MENEMUKAN TERSANGKANYA”.
UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI :
SELAIN DI DALAM KUHAP, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (TERMASUK
TINDAK PIDANA KORUPSI) JUGA DIATUR DALAM PASAL 2, PASAL 13 HURUF B YANG MENYEBUTKAN BAHWA SALAH
SATU TUGAS POKOK POLRI ADALAH SEBAGAI PENEGAK HUKUM, DAN TERKAIT TUGAS POKOK DAN FUNGSI POLRI
DIPERINCI LAGI DALAM PASAL 14 DAN PASAL 16 KHUSUSNYA TENTANG TUGAS DAN WEWENANG POLRI DALAM
MENEGAKAN HUKUM SEPERTI TERSEBUT DI BAWAH INI : PASAL 14 (1) HURUF G DISEBUTKAN BAHWA POLRI
BERTUGAS : ”MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN SEMUA TINDAK PIDANA SESUAI DENGAN HUKUM ACARA
PIDANA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA.
PASAL 16 TERMASUK DIDALAMNYA TINDAK PIDANA KORUPSI.
PERATURAN PEMERINTAH & PRESIDEN
→ PP RI NO 71 THN 2000 TTG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TIPIKOR
→ KEPPRES NO 42 THN 2002 TTG PEDOMAN PELAKSANAAN APBN
→ KEPPRES NO 80 THN 2003 TTG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
→ KEPPRES NO 61 THN 2004 TTG PERUBAHAN ATAS KEPPRES NO 80 THN 2003 TTG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
→ PERPRES NO 54 THN 2010 TTG PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH
→ PERPRES NO 70 THN 2012 TTG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES NO 54 THN 2010 TTG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
→ INPRES NO 9 THN 2011 TTG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TIPIKOR
→ PERMENDAGRI NO 21 THN 2012 TTG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006
TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
→ PP NO 55 THN 2012 TTG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
→ INPRES NO 1 THN 2013 TTG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI THN 2013
HUKUM PIDANA MATERIIL
7 KATEGORI TIPIDKOR
UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001
TINDAK PIDANA KORUPSI dikelompokkan dalam 7 Kategori :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG MENGAKIBATKAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA (Pasal 2 dan Pasal 3)
SUAP MENYUAP (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b,
Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d, serta Pasal 13)
PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 huruf a, b dan c)
PEMERASAN (Pasal 12 huruf e, g dan f)
PERBUATAN CURANG (Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c dan d, Pasal 12 huruf h)
BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN (Pasal 12 huruf i)
GRATIFIKASI (Pasal 12 B jo Pasal 12 C)
selain rumusan perbuatan korupsi terdapat pula ketentuan
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN dengan TPK
(Pasal 21, 22, 23, dan 24)
KORUPSI : EXTRA ORDINARY
1
KOMPLEKSITAS (korupsi tidak terjadi hanya karena niat & kesempatan saja, sistem,
lingkungan & kebiasaan juga mempengaruhi)
2
SIFAT ENDEMIS (bila dibiarkan akan meluas seperti wabah penyakit)
3
ORGANIZED CRIME (dilakukan secara sistematis, bersama-sama, terencana, rapi &
tertutup)
4
POWERFUL (pelaku korupsi yang dihadapi penegak hukum memiliki kekuasaan & dana
yang besar)
5
TEMPTATION/PENUH GODAAN (apabila dilakukan tanpa komitmen & tidak didukung
sistem yang baik cenderung pelaku korupsi akan mempengaruhi penegak hukum)
6
MONEY LAUNDERING (hasil kejahatan korupsi ditutupi, disamarkan, dirubah bentuk
bahkan dipindahkan ke luar negeri)
MODUS OPERANDI
o BEKERJA TDK SESUAI DG KETENTUAN & PROSEDUR
o PEMBERIAN FASILITAS SCR TDK ADIL
1 MARK UP
o KOLUSI/PERSENGKONGKOLAN
o BIAYA PERJALANAN
2 MANIPULASI DATA/PEMBUKUAN GANDA
o SUAP/UANG PELICIN
o PUNGUTAN LIAR
3 PEMALSUAN DOKUMEN
o LAHGUN FASILITAS KANTOR
o IMBALAN TDK RESMI
4 BENTURAN KEPENTINGAN DLM PEMBORONGAN
o PEMBAYARAN FIKTIF
o MENERIMA SUMBANGAN
5 PEMERASAN
o TIDAK DISIPLIN WAKTU
6 LANGGAR PERATURAN/PER – UU – AN
o PENGUMPULAN DANA TAKTIS
o LAHGUN ANGGARAN
7 TDK SESUAI SPEC
o MENERIMA HADIAH
o PENYALAHGUNAAN WEWENANG
8 VOLUME TDK SESUAI
o MENUNDA/MEMPERLAMBAT PEMBAYARAN PROYEK
o KOMISI TRANSAKSI YG TDK DISETOR KE KAS NEGARA
10 MODUS OPERANDI
PENGADAAN BARANG & JASA
1. PENYUAPAN / BRIBERY
2. PEMALSUAN / FRAUD
3. PENGGELAPAN / EMBLEZZLEMENT
4. SUMBANGAN ILLEGAL / ILLEGAL CONTRIBUTION
5. NEPOTISME / NEPOTISM
6. BISNIS ORANG DALAM / INSIDER TRADING
7. KOMISI / COMMISSION
8. PEMERASAN / EXTORTION
9. PILIH KASIH / FAVORITISM
10. PENYALAHGUNAAN WEWENANG / ABUSE OF POWER
AKAR MASALAH
KORUPSI TERJADI
 NIAT
 KEMAMPUAN
 PELUANG
LOKASI & KEGIATAN
RAWAN KORUPSI
LOKASI
• Sumber alokasi anggaran
• Sumber pendapatan negara
• Pengguna anggaran
• Aset-aset negara
KEGIATAN
• Ren & Distribusi Anggaran
• Penggunaan Anggaran
• Pengadaan barang / jasa
• Perijinan / pelayanan
publik
TPK
FAKTOR-FAKTOR
PENDUKUNG KORUPSI
• Sistem negara yang buruk
• Kemiskinan
• Gaji penyelenggara negara
tidak layak
• Mental serakah
• Pengawasan lemah
• Budaya hedonisme
• Ketidak-adilan
• Kesadaran hukum rendah
• Hukuman koruptor rendah
MELAWAN HUKUM FORMIL & MATERIIL
Salah satu unsur penting dalam perbuatan korupsi adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(WEDERRECHTELIJK) dalam bahasa sederhana adalah tidak berhak, tidak berwenang, bukan
haknya. Perbuatan melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat
tercelanya/sifat terlarangnya suatu perbuatan. Menurut ADAMI CHAZAWI perbuatan
melawan hukum dalam TP Korupsi terbagi 2 (dua) yaitu perbuatan melawan hukum SECARA
FORMIL dan MATERIIL.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA FORMIL
ADALAH SIFAT MELAWAN HUKUM TERTULIS (FORMIL)
DENGAN KATA LAIN BAHWA PERBUATAN TERSEBUT
BERTENTANGAN DENGAN ATURAN–ATURAN TERTULIS
PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA MATERIIL
ADALAH SIFAT TERLARANGNYA BERASAL DARI
MASYARAKAT BERUPA KEPATUTAN ATAU NILAI-NILAI
KEADILAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT
RENCANA AKSI NASIONAL 2010-2025
1
MELAKSANAKAN UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN
2
MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS DI BIDANG PENINDAKAN
3
MELAKSANAKAN HARMONISASI & PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI BIDANG PEMBERANTASAN KORUPSI & SEKTOR LAINNYA YANG TERKAIT
4
MELAKSANAKAN PENYELAMATAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
5
MENINGKATKAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM RANGKA PEMBERANTASAN
KORUPSI
6
MENINGKATKAN KOORDINASI
PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM RANGKA PELAPORAN PELAKSANAAN UPAYA
SINERGITAS INSTANSI PENEGAK HUKUM
1.
JUKLAK JAKSA AGUNG RI DAN KEPALA BPKP NOMOR: 001/J.A/2/1989 DAN KEP-145/K/1989 TANGGAL 25 FEBRUARI 1989
TENTANG UPAYA MEMANTAPKAN KERJASAMA KEJAKSAAN DENGAN BPKP DALAM PENANGANAN KASUS YANG BERINDIKASI
KORUPSI
2.
KEPUTUSAN BERSAMA JAKSA AGUNG RI DAN KEPALA BPKP NOMOR: KEP-017/J.A/2/1994 DAN NOMOR: KEP-42/K/1994
TANGGAL 10 FEBRUARI 1994 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KERJASAMA KEJAKSAAN DENGAN BPKP DALAM
MENANGANI KASUS PERDATA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN/KEKAYAAN NEGARA
3.
KEPUTUSAN BERSAMA KAPOLRI DAN KEPALA BPKP NO.KEP-12/IV/2002 DAN KEP.04.02.00-219/K/2002 TANGGAL 29 APRIL 2002
TENTANG KERJASAMA DALAM PENANGANAN KASUS YANG BERINIDKASI TINDAK PIDANA, SEBAGAIMANA TELAH
DIPERBAHARUI DENGAN NOTA KESEPAHAMAN NO. POL:B/29/XI/2011 DAN NO. MoU-1520/K/D2/2011 TGL 29 NOVEMBER 2011
4.
KEPUTUSAN BERSAMA KETUA KPK DAN KEPALA BPKP NO.42/KPK-BPKP/IV/2007 DAN NOMOR: KEP-501/K/D6/2007 TANGGAL
30 APRIL 2007 TENTANG KERJASAMA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, SEBAGAIMANA TELAH
DIPERBAHARUI TERAKHIR DENGAN NOTA KESEPAHAMAN NOMOR: SPJ-15/01/04/2011 DAN NOMOR: MOU-378/K/D2/2011
TENTANG KERJASAMA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
5.
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEJAKSAAN RI, POLRI DAN BPKP NOMOR: KEP-109/A/JA/09/2007, NOMOR: B/2718/IX/2007,
NOMOR: KEP-1093/K/D6/2007 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2007 TENTANG KERJASAMA DALAM PENANGANAN KASUS
PENYIMPANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI TERMASUK DANA
NONBUDGETER
6.
KESEPAKATAN BERSAMA POLRI, KEJAKSAAN DAN KPK DALAM OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
29 MARET 2012
KASUS MENONJOL
1
PENANGANAN KASUS LC FIKTIF BNI 1,3 TRILYUN DAN
PROSES HUKUM KOMJEN POL SUYITNO LANDUNG DKK
2
PENANGANAN KASUS GAYUS TAMBUNAN DAN PROSES
HUKUM KOMJEN POL SUSNO DUAJI
3
PENANGKAPAN NAZARUDIN DI BOGOTA
4
PENYIDIKAN KASUS SIMULATOR SIM IRJEN POL DJOKO
SUSILO
5
PENANGANAN KASUS TERHADAP PEJABAT NEGARA DAN
KEPALA DAERAH
KOMITMEN & INTEGRITAS
TERIMA KASIH
“FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM”