Transcript Korupsi - WordPress.com

ASSALAMUALAIKUM
SK 3: MENAMPILKAN KETAATAN
TERHADAP PERUNDANGUNDANGAN NASIONAL
KD: 3.4 MENGIDENTIFIKASIKAN KASUS KORUPSI
DAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI
INDONESIA
Peran Serta Dlm
Pemberantasan
Korupsi
Contoh
korupsi
dan Sikap
Anti
Korupsi
Badan-badan
Pemberantasan
Korupsi
KPK
Kepolisian
Kejaksaan
Gerakan/
Organisasi
Anti Korupsi
ICW
GEMPITA(
Gerakan
Masyarakat
Peduli Harta
Negara)
Strategi
Pemberan
tasan Korupsi
Gerakan “Masyarakat
Anti Korupsi”
Gerakan “Pembersihan”
Gerakan “Moral”
Gerakan “Pengefektifan
Birokrasi”
3
PENGERTIAN KORUPSI
Menurut UU No 28 tahun 1999: Korupsi adalah
penyelewengan atau penggelapan harta milik
perusahaan atau milik negara untuk kepentingan
pribadi atau orang lain
 Dalam black’s law dictionary: Korupsi adalah
perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi
dengan hak-hak dari pihak lain secara salah
menggunakan jabatannya atau karakternya untuk
mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri
atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan
hak-hak dari pihak lain.

Dari sudut pandang hukum, tindak
pidana korupsi secara garis besar
mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
Perbuatan melawan hukum
 Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan,
atau sarana;
 Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau
korporasi;
 Merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara;

BEBERAPA JENIS TINDAK PIDANA
KORUPSI




Memberi atau
menerima hadiah atau
janji (penyuapan);
Penggelapan dalam
jabatan;
Pemerasan dalam
jabatan;
Ikut serta dalam
pengadaan (bagi
pegawai
negeri/penyelenggara
negara)
DAMPAK KORUPSI



Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit
demokrasi dan tata pemerintahan yang baik
(good governance) dengan cara
menghancurkan proses formal.
Korupsi politis berarti kebijaksanaan
pemerintah sering menguntungkan pemberi
sogok, bukannya rakyat luas.
Mempersulit pembangunan ekonomi dengan
membuat kekacauan dan ketidak efisienan
yang tinggi


Korupsi menyebabkan
hilangnya kepercayaan
masyarakat kepada
para pemimpin politik
dan pejabat negara
Korupsi menyebabkan
kepercayaan dunia
internasional menurun
KASUS KORUPSI DI INDONESIA




Kasus dugaan korupsi
Soeharto
Kasus korupsi aliran dana
BLBI
Kasus Gayus Tambunan
Pengadaan jasa konsultan di
BPIH Migas (2009). Dugaan
korupsi pengadaan jasa
konsultan di BPIH Migas
dengan anggaran sebesar Rp
126 miliar untuk tahun
anggaran 2008 dan Rp 82
milyar untuk tahun anggaran
2009, yang diduga dilakukan
oleh pejabat dilingkungan BPH
Migas.
Mantan Kapolri Rusdihardjo. Ditahan
sejak 16 Januari 2008 di Rutan
Brimob Kelapa Dua. Terlibat kasus
dugaan korupsi pada pungli pada
pengurusan dokumen keimigrasian
saat menjabat sebagai Duta Besar RI
di Malaysia. Dugan kerugian negara
yang diakibatkan Rusdihardjo sebesar
6.150.051 ringgit Malaysia atau
sekitar Rp15 miliar.
 Jaksa Urip Tri Gunawan dan Arthalita
Suryani. Jaksa Urip dan Arthalita
ditangkap pada 2 Maret 2008. Urip
ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua,
Arthalita ditahan di Rutan Pondok
Bambu. Jaksa Urip tertangkap tangan
menerima 610.000 dolar AS dari
Arthalita Suryani di rumah obligor
BLBI Syamsul Nursalim di kawasan
Permata Hijau, Jakarta Selatan.


Anggota DPR RI (PPP) Al Amin Nur
Nasution dan Sekda Kabupaten
Bintan Azirwan. Ditangkap tanggal 9
April 2008, Al Amin ditahan di Rutan
Polda Metro Jaya, Sekda Bintan
Azirwan ditahan di Rutan Polres
Jakarta Selatan. Al Amin tertangkap
tangan menerima suap dari Azirwan.
Saat tertangkap ditemukan Rp 71juta
dan 33.000 dolar Singapura. Mereka
ditangkap bersama tiga orang lainnya
di Hotel Ritz Carlton.
DASAR HUKUM ANTI KORUPSI
DI INDONESIA



Ketetapan MPR RI No XI/MPR/1988 tentang
penyelenggaraan negara yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
Ketetapan MPR No VIII/MPR/2001 tentang
rekomendasi arah kebijakan pemberantasan
dan pencegahan korupsi, kolusi dan
nepotisme
UU No 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan negara yang bersih dan
bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
UU RI No.20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
 UU RI No 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

GAMBAR-GAMBAR
WASSALAMUALAIKUM