Transcript Periodesasi Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Periodesasi Upaya
Pemberantasan Korupsi
di Indonesia
Kelompok XIII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Muhajir
Ai Arie Elektrika
Kenny Marilyn D.
Marti P. Setya
Tri Wijtaksono
Anita Nofiani
Nizar
Rosi Handayani
Ariani Triwiyanti
Yustika Widiastuti
F1B003064
F1B004006
F1B004052
F1B004090
F1B004094
F1B004028
F1B005132
F1B005037
F1B005178
F1B005105
1. Masa Soekarno (Orde Lama)
Pada awalnya kebijakan pemberantasan korupsi
bermula dari UU No.74 Tahun 1957 tentang
keadaan bahaya yang dibuat oleh pemerintah
yang kemudian ada Peraturan penguasa Militer
No. PRT/PM/06/1957 yang dibuat oleh Kolonel
Zulkifli Lubis karena pemerintah dianggap tidak
mampu untuk memberantas korupsi. Setelah itu
pemerintah mengeluarkan Perpu no.24 Tahun
1960 sebagai pengganti UU sebelumnya.
Hambatan
Upaya yang dilakukan pemerintah sebagai
wujud kebijakan untuk pemberantasan
korupsi, realisasinya tidak berhasil karena
penguasaan bisnis oleh militer dan kolusi
yang dilakukan oleh para pejabat negara.
2. Masa Soeharto (1967-1998)
Kebijakan yang diambil:
a) 1967: Keputusan Presiden No.228 tahun 1967
b) 1970: dibentuk Komisi IV berdasarkan
Keputusan Presiden No.12 Tahun 1970
c) 1971: UU Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi No.3 Tahun 1971
d) 1977: Intruksi Presiden No.9 Tahun 1977
tentang Pembentukan Tim Operasi Tertib
e) 1980: UU No.11 Tahun 1980 Tentang Tindak
Pidana Suap dan PP No.30 Tahun 1980
Tentang Disiplin Pegawai Negeri
Lanjutan….
Realisasi dari semua kebijakan yang dibuat
oleh Presiden Soeharto kurang berjalan
efektif malah sebaliknya tindak korupsi
semakin merajalela serta realisasinya
dipertanyakan karena tingkat korupsi
semakin menjadi, hal ini dapat kita lihat
pada tabel Indeks Prestasi Korupsi.(IPK).
Indeks Prestasi Korupsi(IPK)
Dunia Pada Masa Soeharto
Tahun
1995
1996
1997
1998
IPK
1,94
2,65
2,72
2,00
Peringkat
1
10
7
6
Jumlah Negara
41
54
52
85
Hambatan
1. Banyaknya para penguasa dan pengusaha yang
melakukan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN) di masa itu.
2. Pada pelaksanaan UU No.3 Tahun 1971
hambatan yang dihadapi antara lain adalah
tidak mengatur spesifik yang berwenang
menyidik tindak pidana korupsi.
3. Kebijakan UU No.8 Tahun 1974 kendalanya
adalah membuka peluang, pembenaran pada
pertanggungjawaban instansi untuk menyeleksi
dan memilah pelanggaran dan penindakan,
hanya masalah internal instansi.
3. Masa B. J. habibie (1998-1999)
Kebijakan yang diambil:
1. 1998: TAP MPR No.XI/MPR/1998 serta
menghasilkan UU No.28 Tahun 1998
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari KKN.
2. 1999: UU No.31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagai penyempurna UU No.3 Tahun
1971.
Lanjutan…
Realisasi kebijakan yang dikeluarkan pada
masa pemerintahan B. J. Habibie belum
secara signifikan menekan angka kebocoran
anggaran disana-sini.
4.Masa Abdurahman Wahid
(1999-2001)
Kebijakan yang diambil antara lain:
1. 1999: membentuk Komisi Pemeriksaan
Kekayaan Negara berdasarkan
Keputusan Presiden No.127 Tahun 1999
dan terbitnya surat Kepres 13 Oktober
1999 tentang Pemeriksaan Kekayaan
Penyelenggara Negara berdasar standar
pemeriksaan yang telah ditetapkan.
Lanjutan...
2. 2000: Kepres No.44 Tahun 2000 Tgl 10
Maret 2000 tentang Komisi Ombudsman
Nasional.
Hambatan
Pada Kepres No.44 Tahun 2000 tanggal 10
Maret 2000 mengalami kendala yaitu:
• laporan Ombudsman hanya sedikit yang
ditindak lanjuti terkait tidak ada
infrastruktur yang baik serta laporan yang
diajukan tidak mungkin ditindaklanjuti
karena tidak ada unsur pemaksa
5. Masa Megawati Soekarno Putri
(2001-2003)
Kebijakan yang diambil:
1. 2001: UU No.20 Tahun 2002 tentang
perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Korupsi serta
pembubaran Tim Gabungan Pemberantasan
Korupsi karena adanta putusan uji materil
Mahkamah Agung.
2. 2002: UU No.30 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak
Korupsi, diisyaratkan pembentukan komisi itu
satu tahun setelah pembentukan UU.
Lanjutan…
3. 2003: Presiden mengeluarkan Kepres No.
73 Tahun 2003 tentang pembentukan
panitia seleksi calon pimpinan komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi
serta Indonesia menandatangani
Konfrensi PBB tentnag Pemberantasan
Korupsi di New York, kamis 18 Desember
2003.
Realisasi pada masa pemerintahan
Megawati sama seperti masa pemerintahan
sebelumnya.
6. Masa Susilo Bambang
Yudhoyono (2004-sekarang)
Secara hukum belum ada kebijakan yang
ditetapkan SBY akan tetapi pemberantasan
tndak korupsi merupakan agenda politik
yang menjadi prioritas Kabinet Indonesia
Bersatu, terbukti pada pengungkapan kasus
besar korupsi antara lain pembobolan Bank
BNI 1946, korupsi di KPU, kasus Ilegal
Logging, Penyelundupan BBM Pertamina
dan dugaan kasus korupsi di MA.
Realisasinya:
Setelah satu tahun masa pemeintahan SBY,
upaya pemberantasan korupsi masih terlalu
sedikit dan bekerja di tempat.
Hambatan
Fenomena korupsi masih menjadi
Bussiness as Ussual dan tak asing lagi,
tercium baunya namun tidak ada seorang
pun yang bisa dituduh melakukannya
karena pembuktian korupsi
Sekian dan Terima Kasih Atas
Perhatiannya
Kelompok XIII