Transcript Abstract Water Template - Kementerian Kelautan dan Perikanan

PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI
Oleh : Aris Pambudi
Inspektorat Jenderal
2013
DASAR HUKUM
• Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
KKN;
• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai
Komisi Tindak Pidana Korupsi, pasal 6 huruf d,
mengamanatkan KPK untuk melakukan upaya-upaya
pencegahan tindak pidana korupsi. Untuk itu Direktorat
Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK telah
menyusun instrumen untuk menilai inisiatif anti korupsi
di alam instansi pemerintah. Instrumen ini diharapkan
mampu memetakan seberapa jauh inisiatif instansi
pemerintah
dalam
mengupayakan
kegiatan
pencegahan korupsi di instansinya;
• Undang-Undang Nomor
Pelayanan Publik;
25
Tahun
2009
tentang
• Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2004
tentang
• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.04/MEN/2011 tentang Pedoman Pengawasan Intern
Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
• Surat
Komisi
Pemberantasan
Korupsi
Republik
Indonesia (KPK) nomor B-412/01-10/03/2010 tanggal 1
Maret 2010 tentang undangan sebagai peserta dalam
acara Sosialisasi Penilaian Inisiatif Anti Korupsi Tahun
2010, yang didalamnya memuat harapan agar kepada
setiap instansi pemerintah yang diundang mengikuti
sosialisasi agar bersedia untuk berpartisipasi dalam
Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK)
Apakah itu PIAK ?
suatu alat ukur dalam menilai kemajuan suatu
instansi dalam mengembangkan upaya
pemberantasan korupsi
Siapa peserta PIAK di lingkup
KKP ?
Seluruh unit utama setingkat eselon I
di lingkup KKP
Tujuan dan manfaat pelaksanaan
PIAK ?
Memberikan gambaran tentang upaya-upaya anti korupsi yang
secara nyata telah dilakukan oleh unit utama di sektor publik
Mendorong unit utama agar bertanggung jawab terhadap
keberhasilan upaya pencegahan korupsi di unit utamanya
Memastikan bahwa tiap unit utama memiliki inisiatif dan
komitmen yang cukup kuat terhadap upaya pemberantasan
korupsi yang berada di lingkungan dan kewenangannya
Metoda Penilaiaan Inisiatif Anti Korupsi
Penetapan indikator yang terukur dan tidak bersifat abstrak
Penetapan tim penilai (KPK/ITJEN) untuk menjamin independensi
penilaian
Self assessment dari unit utama ditunjang oleh pemantauan
dan penilaian ulang oleh Tim Itjen
Kisaran nilai hasil PIAK adalah 0 – 10
Respon unit utama terhadap PIAK juga menjadi pertimbangan dalam
penilaian inisiatif anti korupsi
Instrumen piak
TA 2013
INDIKATOR UTAMA PIAK TA 2013
 Kode Etik;
 Transparansi Manajemen SDM;
 Transparansi dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 Transparansi dalam Penyelenggaraan Negara;
 Mekanisme Pengaduan Masyarakat;
 Akses Publik dalam Memperoleh Informasi;
 Pelaksanaan Saran Perbaikan/Rekomendasi yang
Diberikan oleh KPK/BPK/APIP; dan
 Promosi Anti Korupsi
LAPORAN KUALITATIF
• sebagai program inovasi inisiatif anti
korupsi
• berupa laporan yang bersifat bebas,
namun menjelaskan inisiatif anti korupsi
yang belum ada dalam indikator utama
Bobot per Indikator TA 2013
• Utama
0,85%
• Inovasi
0,15%
TARGET NILAI IAK : ≥ 7,50
PERINGKAT PIAK 2013
BKIPM
8.8412
Ditjen P2HP
8.0005
Ditjen PSDKP
7.9167
Ditjen KP3k
7.8365
SETJEN
7.7089
ITJEN
7.6967
BPSDMKP
Ditjen Perikanan Budidaya
BALITBANG
Ditjen Perikanan Tangkap
7.4268
7.1595
6.8498
6.5874
Unsur-Unsur yang belum Terpenuhi pada
PIAK 2013
• Tidak ada unit khusus yang hanya bertugas menyelenggarakan
pengadaan barang dan jasa (contoh ULP);
• Penyimpanan data pengaduan masyarakat pada semua Unit
Utama tidak memanfaatkan software khusus (masih
menggunakan komputer tanpa program khusus);
• Semua pengisian jabatan di unit utama tidak dipublikasikan
kecuali Setjen, BKIPM dan P2HP (Publikasi secara terbatas)
• Semua Unit Utama tidak memberikan sanksi internal bagi
Wajib Lapor yang tidak/belum melaporkan LHKPN, kecuali
BKIPM;
• Unit Utama tidak melakukan evaluasi terhadap mekanisme
pengaduan masyarakat, kecuali PSDKP, Sekjen, KP3K, Itjen;
REKOMENDASI ITJEN
• Mendorong Sekjen untuk membuat unit khusus yang hanya
bertugas menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa;
• Mendorong Unit Utama memanfaatkan software khusus
dalam penyimpanan data pengaduan masyarakat;
• Mendorong Sekjen membuat Surat Edaran/Himbauan untuk
mempublikasikan pengisian jabatan pada unit utama;
• Mendorong Sekjen membuat Surat Edaran/Himbauan
terkait sanksi internal bagi Wajib Lapor yang tidak
melaporkan LHKPN;
• Mendorong Unit Utama untuk melakukan evaluasi
mekanisme pengaduan masyarakat.
TERIMA KASIH