Transcript klik disini - Kanwil Kemenag Banten

Silaturrahim dan Pembinaan Pegawai
Zona Integritas (ZI)
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
Dr. H. Moch. Jasin, MM.
Inspektur Jenderal Kemenag RI
Kanwil Kemenag Provinsi Banten
Jumat, 20 Desember 2013
SASARAN PENGAWASAN NASIONAL
(DITETAPKAN OLEH MENPAN DAN RB)
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Target IPK Tahun 2014 “5” dan Opini BPK (WTP) Tahun 2014
Pusat 100% dan Pemda 60%
•
•
•
•
•
•
•
Meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan negara
Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara
Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara
Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
Penerapan SPI
Peningkatan peran APIP sebagai quality assurance dan consulting
Peningkatan ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan
fungsi
• Peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaaan keuangan
negara
TUJUAN PENGAWASAN NASIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
Mendorong reformasi birokrasi di bidang pengawasan,
khususnya yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP);
Menetapkan arah Kebijakan dan Program Pengawasan
Intern Pemerintah pd tahun 2011-2014 dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN;
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan intern
pemerintah melalui sinergi pengawasan yang dilakukan oleh
APIP;
Menjadi dasar penyusunan Jakwas Tahunan dan PKPT
masing-masing APIP Tahun 2011-2014.
VISI DAN MISI ITJEN
• Visi
Menjadi Pengendali dan Penjamin Mutu Kinerja Kementerian Agama
• Misi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Melakukan pengawasan fungsional secara profesional dan
independen
Melakukan penguatan sistem pengawasan yang efektif dan
terintegrasi
Meningkatkan kompetensi dan integritas moral aparatur pengawasan
Meningkatkan peran sebagai konsultan dan katalisator peningkatan
kinerja
Mendorong akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
Menumbuhkembangkan pengawasan preventif melalui pengawasan
dengan pendekatan agama (PPA)
Mewujudkan pelayanan administrasi pengawasan yang cepat, tepat,
dan akurat berbasis teknologi informasi
Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
peningkatan kualitas pengawasan
TUGAS INSPEKTORAT JENDERAL
•
•
•
•
Quality Assurance;
Consulting Partner;
Early Warning System;
Strengthening of Public
Services.
DASAR HUKUM
1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme;
2. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. UU
No.
30
Tahun
2002
tentang
Komisi
Pemberantasan Korupsi;
4. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
5. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;
6. Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Susunan,
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara;
7. Inpres No. 5 Tahun
Pemberantasan Korupsi;
2004
tentang
Percepatan
8. Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi
Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi;
9. Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
10.Per.MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan K/L dan
Pemerintah Daerah;
11. Peraturan MENPAN & Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun
2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan
Kementerian /Lembaga dan Pemerintahan Daerah.
KORUPSI
?
Menurut berbagai hasil survei nasional & internasional,
gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal
pokok, yaitu mutu pelayanan publik, country risk,
dan daya saing negara secara keseluruhan (dalam arti
apakah suatu negara menjadi tujuan investor)
IPK, Indeks Persepsi Korupsi
– TI 2011
Skor 3.0
Ranking 111 dari 180
negara
Indikator Kemudahan
Melakukan Bisnis – World
Bank
Perlu 12 prosedur, 151
hari, dan biaya 130,7%
dari income perkapita
Sbg pembanding : Korsel
juga dg 12 prosedur, hanya
perlu 22 hari & biaya 17,7%
PERC - 2010
Skor 9.2
Predikat negara terkorup
se Asia Pasifik
Global Competitiveness
Index dr WEF
Skor 4.26
Ranking ke-50
The World Competitiveness
Scoreboard 2006 - IMD
Kita di posisi/ranking 59, hanya satu tingkat di
atas Venezuela.
Studi LPEM – FEUI 2005
Kita perlu 16 hr hny utk mengurus izin keselamatan
kerja, 26 hr untuk izin gangguan, 27 hr untuk izin
prinsip, ….43 hr untuk izin lingkungan hidup
8
Definisi Korupsi

Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere =
busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi

Robert Klitgaard :
korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan yang dipegang
oleh seseorang yang memiliki kemerdekaan bertindak atau
wewenang yang berlebihan, tanpa ada pertanggungjawaban yang
jelas.

Transparency International : Korupsi adalah perilaku pejabat
publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara
tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya
mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan
kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
9
Tinjauan Korupsi di Indonesia
Tim Anti Korupsi
Sikap permisif
Terhadap korupsi
Peraturan perundangan
belum memadai
Kurangnya keteladanan dan
kepemimpinan
Beragam sebab lain
Lemahnya law
enforcement
Sistem penyelenggaraan negara, pengelolaan
dunia usaha, dan masyarakat yang tidak
mengindahkan prinsip2 good governance
Korupsi sulit dibasmi dan makin
merajalela
POLA UMUM KORUPSI
Pemalsuan
Fraud
Sumbangan ilegal
Illegal Contribution
Nepotisme
Nepotism
Bisnis Orang Dalam
Insider Trading
Penyuapan
Bribery
Penggelapan
Embezzlement
Bagaimana & darimana
UANG-BARANG-FASILITAS
Hasil korupsi
diperoleh
Penyalahgunaan Wewenang
Komisi
Commission
Pemerasan
Extortion
Pilih Kasih
Favoritism
Abuse of discretion
Sumber: Centre of International Crime Prevention (CICP) dari UN Office for Drug Control
and Crime Prevention (UN-ODCCP),
11
LATAR BELAKANG
(Kondisi Obyektif Birokrasi di Indonesia)
1. SDM aparatur (Jumlah,
kompetensi, penyebaran
tidak sesuai dengan
kebutuhan. Etos kerja dan
Kesejahteraan rendah
2. Kelembagaan/organisasi
(gemuk, tidak
proporsional dan banyak
lembaga ekstra struktural)
3. Ketatalaksanaan atau
business process ( rumit
dan belum ada SOP)
1. Tingginya kebocoran
keuangan Negara
DIHADAPKAN
PADA TUNTUTAN
MASYARAKAT
AGAR PEMERTH
MELAKS GOOD
GOVERNANCE
2. Tingginya tingkat
korupsi,
3. Dunia Usaha masih
Korup
4. Pelayanan publik yg
masih buruk
5. Rendahnya daya
saing nasional
Kondisi Sumberdaya Aparatur
Alasan Rendahnya
Kinerja
Alasan rendahnya
Integritas
Besarnya Peluang
Untuk Menyimpang
- Gaji tidak memadahi
- Tidak ada Tunjangan Prestasi
Kerja
- Tidak ada kontrak kinerja
- Kompetensi yang rendah
- Rendahnya integritas moral
- Kurangnya kualitas Pembinaan
moral
- Minimnya figur contoh (role
model)
- Poor Mnagement System
- Tidak adanya SOP
- Aturan Kode Etik yang tidak tegas
- Sikap permisif terhadap perilaku
menyimpang
- Pengawasan internal yg tidak
berfungsi
- Tingginya penyimpangan
(korupsi)
Mendasar
Reformasi
Birokrasi
Sistemik
DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI
Undang-undang Republik Indonesia No. 17 / 2007
tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 – 2025.
Lampiran UU RI No. 17/2007 Bab IV.1.2, huruf E angka 35, menyatakan :
Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk
meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata
pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung
keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.
Perpres No.7/2005
-
Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance)
Peningkatan Supervisi dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Restrukturisasi Lembaga dan Manajemen
Peningkatan Manajemen SDM
Peningkatan mutu Pelayanan Publik
PENTINGNYA REFORMASI BIROKRASI
(SEBAGAI MANAJEMEN PERUBAHAN)
Reformasi Birokrasi adalah proses menata-ulang,
mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan
birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional,
efisien, efektif dan produktif)
penyempurnaan sistem atau
tatakelola
PERUBAHAN PERILAKU
LANJUTAN
(Pentingnya Reformasi Birokrasi)
•
•
•
•
•
•
Penghematan anggaran negara
Optimalisasi alokasi sumber daya
Optimalisasi kinerja
Peningkatan mutu pelayanan
Perbaikan sistem
Pencegahan korupsi
POLA PIKIR REFORMASI BIROKRASI BERDAYA SAING
NASIONAL
 Political will pem.
 UUD NEGARA RI 1945
 UNDANG-UNDANG, PP & PERPRES
 Tuntutan masy.
 Kepercayaan LN
SUBJEK
KONDISI
BIROKRASI
SAAT INI
1. Belum bersih dari Praktek
KKN
2. Jumlah Kompetensi/
distribusi tidak sesuai
3. Prosedur rumit
4. Pelayanan belum
Profesional
5. Masalah
sentralisasi/desentralisasi
,dekosentrasi/otonomi
daerah
OBJEK
LEGISLATIF
EKSEKUTIF
YUDIKATIF
LSM
(Supra dan
Infra
Struktur
METODE
RESTRUKTURISASI
1) Mindset &
Cultural Set SIMPLIFIKASI &
OTOMATISASI
2) Sistem
Manajemen
RASIONALISASI &
REALOKASI
PENERAPAN NILAI2
BUDAYA
ORGANISASI
BIROKRASI YG
BERSIH, EFISIEN,
EFEKTIF, PRODUKTIF DAN SEJAHTERA
PELAYANAN
YG PRIMA
LINGKUNGAN STRATEGIS
 GLOBALISASI
 POLEKSOSBUDTEK
PEMERINTAHAN
YANG BAIK
(GOOD GOV)
Daya Saing
Nasional
dorong
pertumbuha
n ekonomi
PERAN LAN DALAM REFORMASI BIROKRASI
Sasaran umum: mengubah pola pikir dan budaya kerja
Secara khusus mencakup area sbb:
Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi
No.
PROSES
PROGRAM
DAMPAK
•kajian sistem oleh LAN &
instansi terkait pada aspek
kelembagaan, tatalaksana,
regulasi, SDM;
• kerjasama/koordinasi
instansi terkait
•Organisasi yg tepat ukuran
dan tepat fungsi
•Sistem yg berdasar good
governence
•Regulasi yg tidak tumpang
tindih & SDM yg Kompeten
Manajemen perubahan
Perubahan sikap dan
perilaku pegawai, dunia
usaha dan masyarakat,
sesuai peranan masingmasing
1.
Merubah/memperbaiki
kelembagaan; budaya
organisasi; ketatalaksanaan,
regulasi, SDM
2.
Membangun kepercayaan
masyarakat
3.
Mendorong partisipasi pegawai, Manajemen perubahan
dunia usaha dan masyarakat
Perubahan sikap dan
perilaku pegawai, dunia
usaha dan masyarakat,
sesuai peranan masingmasing
4.
•Mengubah pola pikir, budaya
dan nilai-nilai kerja
•Mengentaskan kemiskinan
Penataan sistem manajemen
Perbaikan
ketatalaksanaan dan
peningkatan sistem
pengawasan
5.
Memperkuat sistem
pengelolaan SDM
Pembangunan sistem
manajemen SDM berbasis
kinerja dan merit
SDM yang tepat kualitas
dan kuantitas dengan
sistem remunerasi yang
TAHAPAN IMPLEMENTASI TEKNIS REFORMASI BIROKRASI
No.
PROGRAM
AKTIVITAS
1.
Performance Review
Evaluasi tkt EEP (Efisiensi, Efeivitas dan
Produktivitas) seluruh satuan organisasi, termasuk
Identifikasi keluhan dan harapan masyarakat, serta
Apa yang telah dilakukan kementerian/Lembaga
2.
Penyusunan Rancangan Reformasi
Birokrasi Kementerian/Lembaga th
2015/2025
Berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan
instansi terkait unt menyusun rancangan RB
3.
Analisis Jabatan dan Evaluasi
Jabatan
penyusunan peta jabatan, job description, spesifikasi
jabatan, pengukuran beban kerja, klasifikasi jabatan,
persyaratan/kompetensi jabatan, job grading dan
assesment pegawai
4.
Penyusunan/penyempurnaan SDM
Aparatur
Berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan
instansi terkait unt penyusunan SDM
5.
Penyempurnaan Ketatalaksanaa
(business process)
Penyusunan SOP yang efektif dan efisien dg
Menggunakan teknologi informasi
6.
Penetapan Key Performance
Indicator
Setiap unit kerja atau jabatan
7.
Evaluasi tahapan pelaksanaan RB
Usulan remunerasi, tunj kinerja, job pricing,
evaluasi perodik secara terpadu (integrated)
Kerangka Implementasi Teknis Reformasi Birokrasi
LATAR
BELAKANG
•Dasar Hukum
•Kondisi
Obyektif
PROSES
REFORMASI
BIROKRASI
Tahapan, program dan aktivitas yang harus dilakukan
Lembaga
•Perubahan pola
pikir
•Perubahan
budaya kerja
•Perubahan
perilaku
SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS)
PROFIL ORGANISASI 2015
PENILAIAAN/EVALUASI
KINERJA ORGANISASI
ORGANISASI & POSTUR BIROKRASI YANG DIINGINKAN
KESENJANGAN
BUSINESS
PROCESS &
ANALISIS
BUDAYA
FUNGSI & PROSES
NILAI-NILAI
STRUKTUR
ORGANISASI
REMUNERASI
KERJA
PEMBANGUNAN SISTEM
MANAJEMEN SDM
BERBASIS KINERJA
ALUR KERJA
MANAJEMEN
SOP
BEBAN
PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN PERUBAHAN : PROSES SOSIALISASI
POSISI ORGANISASI SAAT INI
POLA
ASESMEN
KOMPETENSI
KARIR
URAIAN
PEKERJAAN
RENCANA
SISTEM
PENGADAAN
PENILAIAN
PEGAWAI
KINERJA
REKRUTMEN
POLA
Dan
ROTASI,
SELEKSI
MUTASI,
PROMOSI
PENGUATAN BIRO KEPEGAWAIAN
PENGUATAN BIRO DIKLAT
DATABASE PEGAWAI
PERBAIKAN SARANA & PRASARANA
PEMBANGUNAN INFRA STRUKTUR
ATURAN dan KEBIJAKAN
PENYUSUNAN REGULASI
PENEGAKAN KEDISIPLINAN
PENGAWASAN INTERNAL
KOMPETENSI
1
PEMBERANTASAN KORUPSI
PENCEGAHAN
PENINDAKAN
1. Dampak besar
2. Jangka panjang
3. Kurang hasilkan detterence effec
a. Detterence Effect
b. Berdampak Kecil
c. Jangka Pendek
Sinergi keduanya menghasilkan detterence effect
dan dampak besar serta berjangka panjang
2
Keberhasilan upaya pencegahan korupsi kurang optimal. Salah
satunya : Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Diktum ke
5, dari Inpres 5 Tahun 2004 yang minim sekali implementasinya.
3
4
ZI
MODEL
PI
ZI
PI
WBK
Dilakukan berbagai upaya pencegahan
korupsi secara konkrit dan terpadu
PENGERTIAN UMUM
Pada pedoman ini, yang dimaksud dengan :
1). Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat
yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan
jajarannya
mempunyai
niat
(komitmen)
untuk
mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan
korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas
pelayanan publik;
2). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan
atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja
yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan
memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75
pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya;
PENGERTIAN UMUM (Lanjutan)....
3) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada
suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil
WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses
di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan
keuangannya;
4) Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di lingkungan K/L
dan Pemda serendah-rendahnya Eselon III yang
menyelenggarakan
fungsi
pelayanan
kepada
masyarakat;
PETA ZI, WBK, WBBM
ZONA INTEGRITAS
(K/L/PEMDA)
WBK
(UNIT KERJA/SATUAN KERJA)
WBBM
PAKTA INTEGRITAS DAN PENYELENGGARAAN NEGARA
YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN
Di masa depan nanti, Pakta Integritas akan
menjadi best practices di semua lini
pembangunan. Pemerintahan Indonesia masa
depan, Insya Allah, akan makin bersih dari
semua wujud tindak pidana KKN (Presiden RI,
14/08/2009)
Pelaksanaan
Pakta
Integritas
Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004
dan
Nomor 17 Tahun 2011
Pulau
Integritas/
Bebas Dari
Korupsi
PROGRAM BERSAMA MENPAN-RB, KPK DAN OMBUDSMAN RI
K/L dan Pemda
Melakukan Tahapan
1
3
AMANAT :
1. INPRES 5/2004
2. INPRES 17/2011
PENANDATANGANAN DOKUMEN :
PERMEN PAN
49/2011
PENCANANGAN DAN PEMBANGUNAN :
2
PERMEN PAN
60/2012
AMANAT :
INPRES 17/2011
PENETAPAN UNIT KERJA BERINTEGRITAS MENUJU :
Tahapan pembangunan ZI menuju terwujudnya WBK/WBBM
9 DESEMBER – HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA
Penandatanganan
Pakta Integritas
Fasilitasi/dorongan
dari UPI dan UPbI
Reviu TPN
Diusulkan oleh
Pimp. K/L/P
(maks. 2 unit)
Tidak lulus
Tidak lulus
Pencanangan
Proses
pembangunan
ZI
Penilaian
TPI
WBK
Lulus
SEREMONIAL
20 PROGRAM
KEGIATAN
Permen 60/12
Eval TPN
•Indikator proses
•Indikator hasil
WDP – BPK
SAKIP C- MENPAN
Penetapan oleh
Pimp. K/L/P
Usulan
< 30 agst.
Penilaian
TPN
WBBM
Lulus
•Indikator proses
•Indikator hasil
Penetapan oleh
Menteri PAN dan RB
WDP – BPK
SAKIP C- MENPAN
Catatan :
Penetapan WBK/WBBM berlaku satu tahun, dan dpt dicabut apabila terbukti ada hal-hal yg menggugurkan indikator.
PEMENUHAN INDIKATOR PROSES ZI MENUJU WBK/WBBM
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
UNSUR INDIKATOR PROSES
BOBOT (%)
Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
5
Pemenuhan Kewajiban LHKPN
6
Pemenuhan Akuntabilitas kinerja
6
Pemenuhan Kewajiban Laporan keuangan
5
Penerapan Kebijakan Disiplin PNS *)
5
Penerapan Kode Etik Khusus
4
Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik *)
6
Penerapan whistle blower system Tindak Pidana Korupsi
6
Pengendalian gratifikasi
6
Penanganan benturan kepentingan (conflict of interest)
6
Kegiatan Pendidikan/ Pembinaan & Promosi Anti Korupsi
6
Pelaksanaan saran perbaikan yg diberikan o/ BPK/KPK/APIP
5
Kebijakan pembinaan purna tugas *)
4
Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK
6
Promosi jabatan secara terbuka *)
3
Rekruitment secara terbuka
3
Mekanisme Pengaduan Masyarakat
6
E-Procurement
6
Pengukuran Kinerja *)
3
Keterbukaan Informasi Publik
3
100 %
1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
diberlakukan
untuk
pimpinan
dan
seluruh
pejabat/pegawai K/L dan Pemda.
Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
merupakan titik awal Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM.
2. Pemenuhan Kewajiban LHKPN
Pemenuhan kewajiban LHKPN merupakan salah
satu upaya strategis pencegahan korupsi melalui
penerapan azas transparansi yang wajib bagi
aparatur negara. LHKPN merupakan upaya awal
untuk
mengindentifikasi
illicit
enrichment
sebagaimana dimaksud dalam UNCAC 2003.
3. Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja
Penerapan azas akuntabilitas kinerja dalam bentuk
perencanaan
kinerja,
pengukuran
kinerja,
pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja merupakan
alat bantu yang efektif untuk mengarahkan
penggunaan sumber daya organisasi dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam jangka menengah maupun jangka pendek.
Dengan demikian, peluang untuk terjadinya tindak
pidana korupsi dapat dibatasi.
4. Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Keuangan
Ketentuan pelaporan keuangan yang seragam
menjamin ketertiban penyajian laporan keuangan,
sehingga informasi keuangan instansi dapat
digunakan
sebagai alat untuk memantau,
mengawal, dan mengawasi terjadinya indikasi
penyimpangan secara efektif.
5. Penerapan Disiplin PNS
Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk
menaati kewajiban dan menghindari larangan yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak
diikuti atau dilanggar dijatuhi hukuman, hal ini perlu
diterapkan secara konsisten dan kontinyu untuk
mengurangi terjadinya korupsi.
6. Penerapan Kode Etik Khusus
Kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan
perbuatan pegawai di dalam melaksanakan
tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Sikap,
tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam
melaksanakan
tugasnya,
termasuk
yang
berhubungan dengan pengelolaan keuangan di
lingkungan organisasi tempatnya bekerja perlu
diatur secara jelas dengan tujuan menghindari sikap
dan tingkah laku koruptif.
7. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik
Pelayanan Publik adalah pelayanan kepada
masyarakat (publik) baik langsung maupun tidak
langsung yang diselenggarakan dengan baik
(secara prima) sehingga memenuhi kebutuhan dan
keinginan masyarakat.
8. Penerapan Whistleblower System Tindak
Pidana Korupsi
Dalam rangka meningkatkan partisipasi pegawai
untuk melaporkan tindak pidana korupsi di
tempatnya bekerja yang diketahuinya, perlu
dibangun sistem penanganan pengaduan tindak
pidana korupsi (whistleblower system) untuk
menindaklanjuti laporan dan memberikan jaminan
perlindungan terhadap pelapor.
9. Pengendalian Gratifikasi
Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik
diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan
yang dilakukan dengan menggunakan sarana
elektronik atau tanpa sarana elektronik.
10. Penanganan Benturan Kepentingan
Penanganan benturan kepentingan (conflict of
interest) merupakan upaya untuk mencegah
terjadinya tindak pidana korupsi, terutama yang
disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi
dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dengan
penggunaan anggaran dan/atau sumber daya
organisasi lainnya.
11. Kegiatan Pendidikan/Pembinaan dan
Promosi Anti Korupsi
Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti
korupsi merupakan rangkaian kegiatan sosialisasi,
pelatihan, dan aksi/kampanye anti korupsi yang
bertujuan menggugah semangat anti korupsi di
lingkungan pegawai.
12. Pelaksanaan Saran Perbaikan yang
Diberikan oleh BPK/KPK/APIP
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas saransaran perbaikan dari BPK/KPK/APIP
13. Penerapan Kebijakan Pembinaan Purna
Tugas
Kebijakan ini mengatur kegiatan di lingkungan suatu
instansi pemerintah, yang boleh dan yang tidak
boleh dilakukan oleh mantan personil, baik yang
berstatus pensiun maupun yang masih aktif namun
telah beralih tugas ke instansi lainnya, dengan
tujuan menghindari terjadinya tindak pidana korupsi
14. Penerapan Kebijakan Pelaporan Transaksi
Keuangan Yang Tidak Sesuai dengan Profil
oleh PPATK
Pimpinan instansi pemerintah wajib meminta
kepada PPATK untuk menyampaikan laporan
transaksi keuangan yang dilakukan oleh pegawai di
lingkungannya yang akan dipromosikan sebagai
pejabat eselon I dan eselon II. Hal ini bertujuan
untuk
menghindari
adanya
pejabat
yang
dipromosikan terlibat dalam tindak pidana korupsi.
15. Rekrutmen Secara Terbuka
Pelaksanaan rekrutmen secara terbuka dilakukan
secara jujur, objektif, dan transparan yang bertujuan
untuk menjaring sumber daya manusia aparatur
yang berkualitas sejak awal karir pegawai negeri
sipil.
16. Promosi Jabatan Secara Terbuka
Promosi jabatan secara terbuka bertujuan untuk
mendapatkan sumber daya manusia yang
berkualitas yang berasal dari lingkungan internal
ataupun eksternal melalui kompetisi yang sehat,
terutama untuk jabatan struktural eselon I dan
eselon II.
Promosi untuk jabatan struktural eselon I dan
eselon II untuk PNS yang berasal dari eksternal
dilaksanakan apabila di lingkungan internal tidak
terdapat PNS yang mempunyai kompetensi sesuai
dengan jabatan yang akan diisi. Hal ini sesuai
dengan pembinaan karir tertutup dalam arti negara.
17. Mekanisme Pengaduan Masyarakat
Mekanisme
pengaduan
masyarakat
yang
dimaksudkan
dalam
Pedoman
ini
adalah
mekanisme
pengaduan
masyarakat
yang
dikhususkan kepada masalah maladminstrasi.
18. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Secara Elektronik (E-Procurement)
Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (eprocurement) bertujuan untuk meningkatkan
transparansi, efisiensi, kehematan, dan efektifitas
pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi
pemerintah.
19. Pengukuran Kinerja Individu Sesuai dengan
Ketentuan yang Berlaku.
Tujuan pengukuran kinerja individu adalah untuk
mendorong peningkatan peran, kompetisi, dan
kemampuan individu dalam rangka mencapai tujuan
dan sasaran organisasi.
20. Keterbukaan Informasi Publik
Tujuan keterbukaan informasi publik adalah untuk
meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan
negara termasuk dalam pengelolaan anggaran
sehingga dapat mendorong peningkatan partisipasi
masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme.
INDIKATOR HASIL WBK/WBBM
NO
UNSUR INDIKATOR HASIL
WBK
1
Nilai indeks integritas *)
≥7,0
2
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
≥550
3
Persentase kerugian negara (KN) yang
belum diselesaikan (%)
0%
4
Persentase maksimum temuan in-efektif
3%
5
Persentase maksimum temuan in-efisien
5%
6
Persentase maksimum jumlah pegawai
yang dijatuhi hukuman disiplin karena
penyalahgunaan keuangan
1%
7
Persentase pengaduan masyarakat yang
belum ditindaklanjuti **)
5%
8
Persentase pegawai yang melakukan
tindak pidana korupsi
0%
WBBM
KETERANGAN
 Dalam 2 tahun terakhir
 Berdasarkan penilaian APIP & BPK
 Pengaduan yg telah >60 hari
*) Penerapan menunggu persetujuan dari KPK
**) Khusus masalah maladministrasi yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja
KOMPONEN PENILAIAN KEGIATAN
PENCEGAHAN KORUPSI (INDIKATOR PROSES)
NO
UNSUR PENILAIAN
BOBOT
(%)
1.
Pemenuhan
30
2.
Kualitas
50
3.
Implementasi
20
PASAL 12 B
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dianggap pemberian suap,
apabila berhubungan dengan jabatannya
dan
yang berlawanan dengan kewajiban atau
tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa
gratifikasi tersebut bukan merupakan suap
dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b.yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa
gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh
penuntut umum.
PASAL 12 B
(2) Pidana bagi pegawai negeri atau
penyelenggara
negara
sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana
denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
www.itjen.kemenag.go.id
DUMAS ONLINE
(Pengaduan Masyarakat)
Kirim Ke:
INSPEKTUR JENDERAL (IRJEN)
KEMENTERIAN AGAMA RI
Jl. RS. Fatmawati No. 33A Cipete Jaksel
Telp. (021) 75916038 Fax. (021) 7692112
Email: [email protected]
‫الحمد هلل رب العلمين‬