Transcript Teknik dan Mekanisme Audit Pengelolaan

PENCEGAHAN KORUPSI DANA PENDIDIKAN
MELALUI PEMBANGUNAN ZI – WBK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
Oleh : Hilmy Muhammadiyah
Inspektur Wilayah II Itjen Kementerian Agama
Disampaikan pada Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Dana
Pendidikan di Lingkungan Kemenag Prov. Sumatera Utara
Grand Aston City Hall Medan, 5 November 2014
KELEMAHAN UMUM DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
KELEMAHAN UMUM
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
1.
2.
3.
4.
5.
Kemampuan SDM pengelola keuangan masih kurang
memadai;
Penetapan anggaran dalam perencanaan banyak tidak
didasarkan pada analisis yang kuat, programnya banyak
yang mirip;
Rencana dan program penggunaan anggaran dalam satu
tahun belum dibuat;
Dalam membelanjakan anggaran sering terjebak pada
nominal yang sudah ditetapkan dalam DIPA. Harga yg ada
dlm DIPA adalah harga tertinggi;
Penggelembungan/markup harga pengadaan/ pengiriman
barang dan jasa;
Lanjutan.....
6.
Pengadaan barang dan jasa fiktif atau tidak sesuai dengan
kontrak/spesifikasi;
7. Pajak
pembelian/pengadaan
kurang
mendapatkan
perhatian, tidak dipotong;
8. Adanya kelebihan pembayaran gaji/honor, biaya konsultan;
uang Perjalanan Dinas;
9. Pelaksanaan pembelanjaan barang/jasa dipecah-pecah
dengan tujuan agar tidak terkena lelang atau tidak terkena
pajak;
10. BKU tidak dikerjakan sesuai dengan prinsip akuntansi dan
tidak dilengkapi dengan buku pembantu;
Lanjutan …….
11. Masih ada Satker yang belum membuat laporan realisasi
penggunaan anggaran secara berkala;
12. Pengeluaran anggaran tidak didukung oleh
bukti
pengeluaran/kuitansi yang sah;
13. Pemeriksaan kas oleh atasan langsung bendaha-rawan
belum dilaksanakan minimal 3 bulan sekali;
14. Bukti pembayaran kuitansi tidak dilengkapi dengan materai
dan faktur;
15. Kuitansi belum ditandatangani oleh penerima dan belum
disetujui pembayarannya;
16. Pengelolaan PNBP tidak sesuai dengan ketentuan;
Lanjutan …….
17.
18.
19.
20.
Diskon pengadaan barang dan jasa tidak disetor ke kas
Negara;
Penutupan Buku Kas Umum setiap bulan tidak disertai
register penutupan kas;
Pada saat penutupan buku tgl. 31 Desember masih
terdapat anggaran yang tidak terserap, tapi belum disetor
ke kas negara;
Terdapat pelaksanaan program/kegiatan tidak sesuai
dengan perintah DIPA/RKAKL;
Lanjutan ....
21.
22.
23.
24.
25.
Realisasi anggaran tidak sesuai dengan mata anggaran
yang tercantum dalam DIPA, seperti anggaran belanja
barang untuk belanja modal dan sebaliknya, belanja modal
untuk bansos;
Realisasi belanja modal untuk belanja bantuan sosial;
Bantuan Sosial untuk instansi vertikal;
Masih terdapat Hasil belanja modal belum dicacatkan
sesuai aturan;
Keterlambatan dalam pengadaan dan pengiriman belanja
barang. Denda atas keterlambatan juga terlambat
dilakukan;
Lanjutan.....
26. Masih diketemukan sejumlah pengeluaran keuangan
yang belum disalurkan;
27. Proses penyusunan neraca akuntansi tidak didukung
rekonsiliasi antara unit akuntansi barng dan unit
akuntansi keuangan;
28. Masih ada Pejabat pembuat komitmen yang merangkap
sebagai panitia lelang;
29. Belum atau tidak dimilikinya peralatan penyimpanan
uang (brankas);
30. Pengarsipan dokumen tidak rapi dan pengamanannya
sangat kurang;
PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
Latar Belakang Pembangunan ZI menuju
WBK di Kemenag
1.
2.
3.
4.
Inpres Nomor 5 Tahun 2004 menginstruksikan agar Menag
melakukan langkah-langkah percepatan pemberantasan
korupsi di K/L-nya, dengan menetapkan program WBK;
Inpres 5 Tahun 2004 dipertegas lagi dengan Inpres 9 Tahun
2011 dan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 namun, implementasi
Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) minim sekali dan
secara keseluruhan, keberhasilan upaya pencegahan korupsi
melalui ke tiga Inpres tersebut s.d. saat ini, kurang optimal;
Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui penindakan
dan pencegahan. Penindakan menghasilkan detterence effect,
dan pencegahan menghasilkan dampak yang besar dan
bersifat jangka panjang, tapi kurang menghasilkan detterence
effect. Keduanya perlu disinergikan;
Untuk mewujudkan satker WBK, harus dilakukan melalui
pembangunan Zona Integritas (ZI), dengan didahului
penandatanganan dokumen pakta integritas berdasarkan
Per.MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011.
Pengertian Umum
Zona Integritas (ZI)
adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada
K/L/Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat
(komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan
melayani
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu
unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak
dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional di
antara 80 dan 90
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu
unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak
dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional 90
atau lebih
Pengertian …
(Lanjutan)
Unit Kerja
adalah Unit kerja/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama
serendah-rendahnya Eselon III dengan mempertimbangkan peran
unit tersebut menyelenggarakan fungsi pelayanan langsung kepada
masyarakat dan mengelola anggaran/aset yang relatif besar sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan
Unit Penggerak Integritas (UPI)
adalah unit kerja yang ditugasi untuk memberikan dorongan
dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam
melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi. Tugas UPI secara
ex-officio dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kemenag
Tim Penilai Independen
adalah tim yang secara independen akan melakukan penilaian
terhadap unit kerja yang dicalonkan memperoleh predikat WBK.
Keanggotaan tim terdiri dari unsur Kementerian PAN dan RB, KPK,
dan ORI, dan/atau instansi lainnya yang bertugas untuk dan atas
nama Kementerian PAN dan RB, KPK, dan ORI
PETA ZI, WBK, WBBM
ZONA INTEGRITAS
KEMENTERIAN
AGAMA
WBK/WBBM
(UNIT
KERJA/SATUAN
KERJA)
PAKTA INTEGRITAS & PENYELENGGARAAN
NEGARA YG BERSIH & BEBAS DARI KKN
Di masa depan nanti, Pakta
Integritas akan menjadi best
practices di semua lini
pembangunan. Pemerintahan
Indonesia masa depan, Insya
Allah, akan bersih dari semua
wujud tindak pidana KKN
(Presiden RI, 14/08/2009)
Pakta
Integri
tas
Pelaksanaan
Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004
dan Nomor 17
Tahun 2011
Pulau
Integrit
as/
Bebas
Dari
Korupsi
Pembangunan ZI menuju WBK
Proses Pembangunan
ZI:
Penandatanganan
Dokumen Pakta
Integritas (PI)
(Inpres 17/2011)
1
Penetapan Unit
Kerja sebagai
WBK/WBBM*
6
Pencanangan
Pembangunan ZI
secara terbuka
2
Monitoring dan
Penilai-an oleh Tim
Independen
(KemPAN & RB,
KPK, ORI)
• Indikator Mutlak
• Indikator
Operasional
- Indikator Utama
- Indikator
Penunjang
5
Program pencegahan
korupsi: LHKPN, Kode
Etik, Whistle Blower,
PIAK, pengendalian
Gratifikasi, dll.
APIP sebagai Unit
Penggerak Integritas
(UPI)
3
Identifikasi
Pengajuan Calon
Unit Kerja WBK
kepada MenPAN &
RB
4
*Penetapan WBK dilakukan oleh MenPAN & RB berdasarkan usulan
Tim Independen
* Penetapan WBBM dilakukan oleh Presiden berdasarkan usulan Tim
Independen kepada Presiden melalui Menpan dan RB
Indikaktor Penilaian WBK
Indikator Mutlak pada tingkat K/L/Pemda adalah Opini
Keuangan BPK sekurang-kurangnya WDP pada saat
pengajuan calon WBK
Indikator Mutlak
tingkat Satker
[8]
WBK
(min diatas
80)
Indikator
Operasional:
a. Utama (10), bobot
60%
b.Penunjang (8),
bobot 40%
WBBM
(min diatas
90)
Indikator Mutlak
1.
2.
3.
4.
Unsur Indikator
nilai minimum indeks integritas berdasarkan penilaian KPK;
nilai minimum indeks kepuasan masyarakat berdasarkan penilaian
Kementerian PAN dan RB;
jumlah maksimum kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%)
berdasarkan penilaian BPK;
jumlah maksimum temuan in-efektif (%) berdasarkan peni- laian APIP;
5. jumlah maksimum temuan in-efisien (%) berdasarkan penilai- ian APIP;
6. persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena
penyalahgunaan pengelolaan keuangan berdasarkan keputusan Pejabat
Pembina Kepegawaian;
7. persentase maksimum jumlah pengaduan masyarakat yang tidak
diselesaikan berdasarkan hasil pemeriksaan APIP;
8. persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman karena tindak
pidana korupsi berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
Indikator Operasional
Indikator Utama, Bobot 60%
1. penandatanganan Dokumen Pakta Integritas;
2. LHKPN;
3. akuntabilitas kinerja;
4. laporan keuangan;
5. kode etik;
6. sistem perlindungan pelapor (whistle blower system);
7. program pengendalian gratifikasi;
8. kebijakan penanganan benturan kepentingan (conflict of
interest);
9. program inisiatif anti korupsi;
10. kebijakan pembinaan purna tugas (Post employment policy);
Indikator Operasional
Indikator Penunjang, Bobot 40%
1. promosi jabatan secara terbuka;
2. rekruitment secara terbuka;
3. mekanisme pengaduan masyarakat;
4. pengukuran kinerja individu;
5. e-Procurement;
6. keterbukaan informasi publik.
7. pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan (BPK-RI, BPKP, KPK,
Itjen Kemenag);
8. penerapan peraturan disiplin PNS sesuai PP Nomor 53 Tahun
2010;
TERIMA KASIH