Transcript SLIDE_WBK - Politeknik Kesehatan Bandung

MEMBANGUN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI WBK
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI WBBM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PEMBANGUNAN
ZONA
INTEGRITAS
MENUJU WBK DAN WBBM
MENUJU
WBK
DAN
WBBM
(KEPMENPAN
DAN RB NO. 60 TAHUN
(KEPMENPAN DAN RB NO. 60 TAHUN 2012)
WBBM
2012)
WBK
zi
WRS.IRVEST_KES.11.2012
( WRS. Ir Invest-Itjenkemkes -PRESENTASI
PADA ACARA POLTEKES BANDUNG 23 NOV 2012)
1
TAHAPAN PEMBANGUNAN
ZI MENUJU WBK
TAHAP
PENCANANGAN
Penandatanganan
Pakta Integritas
ZI MENUJU WBK/WBBM
9 DESEMBER – HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA
TAHAP
PENILAIAN
TAHAP
PEMBANGUNAN
Fasilitasi/dorongan
dari UPI dan UPbI
Diusulkan oleh
Pimp. K/L/P
(maks. 2 unit)
Reviu TPN
Tidak lulus
Tidak lulus
PencaNangan
ZI
Proses
pembangunan
WBK
Penilaian
TPI
SATKER
WBK
20 PROGRAM
KEGIATAN WBK
•Indikator proses
•Indikator hasil
WDP – BPK
SAKIP C- MENPAN
Usulan
< 30 agst.
Lulus
SEREMONIAL
Zi
WBBM
Penetapan
oleh
Kemenkes
Penilaian
TPN
WBBM
Lulus
•Indikator proses
•Indikator hasil
Penetapan oleh
Menteri PAN dan RB
WDP – BPK
SAKIP C- MENPAN
Catatan :
WRS.IRVEST_KES.11.2012
2
Penetapan WBK/WBBM berlaku satu tahun, dan
dpt dicabut apabila terbukti ada hal-hal yg menggugurkan indikator.
PENGERTIAN ZI,
WBK/WBBM.
Zi
Zona
Integritas
(ZI)
adalah
sebutan atau predikat yang
diberikan kepada K/L dan Pemda
yang pimpinan dan jajarannya
mempunyai
niat
(komitmen)
untuk mewujudkan WBK/WBBM
melalui
upaya
pencegahan
korupsi, reformasi birokrasi dan
peningkatan kualitas pelayanan
publik.
WRS.IRVEST_KES.11.2012
3
WBK DAN
WBBM
Wilayah
Bebas
dari
Korupsi
(WBK) adalah sebutan atau predikat yang
diberikan kepada suatu unit kerja yang
memenuhi syarat indikator hasil WBK dan
memperoleh hasil penilaian indikator proses
di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh
opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari
BPK atas laporan keuangannya.
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah
sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit
kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan
memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75
pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan
Pengecualian
WRS.IRVEST_KES.11.2012
4
PERAN UPI, UPbI, TPI
DI DALAM PEMBANGUNAN WBK
(Permen PAN dan RB 60/2012)
Zi
UPI
Unit Penggerak Integritas (UPI) adalah unit kerja yang ditugasi
untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan
teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan
pencegahan korupsi. Tugas UPI secara ex-officio dilaksanakan
oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada
masing-masing K/L dan Pemda.
UPbI
Unit Pembangun Integritas (UPbI) untuk mendorong
terwujudnya WBK/WBBM pada masing-masing
instansi. Unsur-unsur UPbI terdiri dari Sekretariat
dan unit kerja/satuan kerja di luar APIP. UPbI dan
UPI
bekerja
sama
untuk
mempercepat
pembangunan Zona Integritas.
WRS.IRVEST_KES.11.2012
5
MEMBANGUN
WBK
PEMENUHAN PROGRAM
ANTI KORUPSI
20 INDIKATOR PROSES
8 INDIKATOR HASIL
WRS.IRVEST_KES.11.2012
6
MEMBANGUN 20 INDIKATOR PROSES
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
UNSUR INDIKATOR PROSES
Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
Pemenuhan Kewajiban LHKPN
Pemenuhan Akuntabilitas kinerja
Pemenuhan Kewajiban Laporan keuangan
Penerapan Kebijakan Disiplin PNS *)
Penerapan Kode Etik Khusus
Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik *)
Penerapan whistle blower system Tindak Pidana Korupsi
Pengendalian gratifikasi
Penanganan benturan kepentingan (conflict of interest)
Kegiatan Pendidikan/ Pembinaan & Promosi Anti Korupsi
Pelaksanaan saran perbaikan yg diberikan o/ BPK/KPK/APIP
Kebijakan pembinaan purna tugas *)
Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK
Promosi jabatan secara terbuka *)
Rekruitment secara terbuka
Mekanisme pengaduan masyarakat
E-Procurement
Pengukuran kinerja individu
Keterbukaan informasi publik
WRS.IRVEST_KES.11.2012
BOBOT (%)
5
6
6
5
5
4
6
6
6
6
6
5
4
6
3
3
6
6
3
3
7
100 %
1
PEMENUHAN PAKTA
INTEGRITAS
• PENANDATANGANAN
INTEGRITAS
PEJABAT/PEGAWAI
Zi
DOKUMEN
OLEH
PAKTA
SELURUH
KEMENTERIAN
KESEHATAN
• PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS
Mengacu pada:
1. INPRES NO. 9/2011
2. INPRES NO. 17/2011
Pada tanggal 18 Juli 2012 Menteri Kesehatan
dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, telah
menandatangani pendeklarasian Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
yang disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan RB, Wakil Ketua
Ombudsman RI dan dihadiri oleh perwakilan
BPK, Kepala BPKP, Wakil Menteri Kesehatan
RI dan Para Pejabat di lingkungan
Kementerian Kesehatan
3. PERMEN PAN DAN RB NOMOR 49 TAHUN 2011 TTG
PEDUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN K/L DAN
PEMDA.
WRS.IRVEST_KES.11.2012
8
Dokumen ada di Kement
(Irjen) dan Satker
Kegiatan
Dokumen /bukti
A. Pemenuhan
1. Sosialisasi penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
Dokumen Pakta Integritas
2. Format dan substansi dokumen Pakta Integritas telah sesuai dengan
PerMenpan dan RB Nomor 49 Tahun 2011
SK
3. Telah terbentuk Forum Pemantau Independen
Undangan, daftar absen, notulen, dan
data pendukung lainnya
4. Mendorong penyusunan Kode Etik Pemantau Independen
B. Kualitas
5. Jumlah pegawai yang telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas
100%
6. Pegawai/pejabat yang mendapatkan promosi atau mutasi jabatan telah
menandatangani Dokumen Pakta Integritas tepat waktu pada saat
pelantikan jabatan
7. Substansi kode etik Forum Pemantau Independen telah sesuai dengan
substansi pada PermenPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011
8. Keanggotaan Forum Pemantau Independen telah sesuai dengan
PermenPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011
Dokumen Pakta Integritas, SK Mutasi
Dokumen Pakta Integritas
Dokumen Pakta Integritas
C. Implementasi
9. Memastikan unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas
pelaksanaan substansi Pakta Integritas secara berkala
Dokumen Pakta Integritas
10. Mendorong unit kerja mengalokasikan dana anti korupsi dalam DIPA
Laporan Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pengawasan Dokumen
Pakta Integritas yang disahkan
11. Jumlah pegawai pada unit kerja yang melanggar substansi Pakta Integritas
Dokumen perjanjian/ MoU
12. Unit kerja telah melakukan kerjasama dengan Forum
Pemantau Independen
WRS.IRVEST_KES.11.2012
dalam hal pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Pakta Integritas
Berita Acara Atasan langsung dan atau9
UPI
2
PEMENUHAN LHKPN
WBK
PEMENUHAN KEWAJIBAN LHKPN MERUPAKAN SALAH
SATU UPAYA STRATEGIS PENCEGAHAN KORUPSI
MELALUI PENERAPAN AZAS TRANSPARANSI BAGI
APARATUR NEGARA.
MENGACU KEPADA :
LHKPN
1.
Psl 2 dan Psl 5 ayat (2) dan (3) UU No. 28 Th 1999 ttg PNB&B - KKN;
2.
Psl 13 hrf a UU No. 30 Th 2002 ttg KPK;
3.
SE Men PAN No. 03/2005 ttg LHKPN;
4.
SE Men PAN No. 05/2006 ttg LHKPN;
5.
SE Men PAN No. SE. 16/2006 ttg TL Penyampaian LHKPN;
6.
SE Men PAN No. SE. 01/2008 ttg Peningkatan Ketaatan LHKPN Untuk Pengangkatan PNS
Dlm Jabatan;
7.
SE Men PAN No. SE. 05/2012 ttg Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan
Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
WRS.IRVEST_KES.11.2012
10
Dok ada di Kement (Irjen)
dan Satker
Kegiatan
Dokumen Pendukung
A. Pemenuhan
1.
Pegawai yang wajib lapor telah menyampaikan LHKPN kepada KPK
2.
Pimpinan instansi telah mengeluarkan SK tentang penetapan wajib lapor
LHKPN bagi pejabat yang memangku jabatan strategis dan
potensial/rawan KKN, Pengelola Anggaran dan Panitian Pengadaan
Barang dan Jasa di lingkungan instansi
3.
Dokumen LHKPN dan Bukti
penyampaian
SK
Undangan,
daftar
absen,
Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kewajiban pemenuhan LHKPN notulen, dan data pendukung
lainnya
B. Kualitas
4.
LHKPN telah disampaikan tepat waktu
5.
Kesesuaian LHKPN dengan format dan substansi pada peraturan
perundang-undangan
Dokumen LHKPN dan Bukti
penyampaian
Dokumen LHKPN
C. Implementasi
6. Jumlah pegawai pada unit kerja yang mempunyai harta kekayaan yang
tidak wajar
Surat Edaran terkait LHKPN
7.
Kepatuhan pejabat/pegawai menyampaikan LHKPN
Laporan Hasil Pengendalian
8.
Tingkat kesesuaian LHKPN dengan harta kekayaan pegawai
9.
Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan
yang diperlukan atas hasil
WRS.IRVEST_KES.11.2012
pengendalian atas pemenuhan LHKPN
Surat
Edaran,
Bukti
penyampain LHKPN
Laporan Hasil Pengendalian
11
3
PEMENUHAN AKUNTABILITAS
KINERJA
WBK
PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, PELAPORAN
KINERJA, DAN EVALUASI KINERJA UNTUK PENGGUNAAN
SUMBER DAYA ORGANISASI DLM MENCAPAI TUJUAN DAN
SASARAN, BAIK JANGKA MENENGAH MAUPUN JANGKA PENDEK.
Mengacu pada:
1. PP No. 8/2006 ttg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Inpres No.7/1999 ttg SAKIP;
3. Kepmen. PAN No. 135/2004 ttg Pedum Evaluasi LAKIP;
4. Permen PAN dan RB No.29/2010 ttg Ped Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
AKIP;
5. Permen PAN dan RB No.25/2012 ttg Juklak Evaluasi AKIP.
WRS.IRVEST_KES.11.2012
12
Dok ada di Kement (Biro
Hukor) dan Satker
Kegiatan
Dokumen Pendukung
A. Pemenuhan
1. Telah ada Renstra
Dokumen Renstra
2. Telah ada RKT
Dokumen RKT
3. Telah ada Indikator Kinerja Utama
Dokumen IKU yang diformalkan
4. LAKIP telah disusun tepat waktu
Dokumen LAKIP dan bukti penyampaian LAKIP ke
MenPAN dan RB
B. Kualitas
5. Tujuan/Sasaran telah berorientasi hasil
LAKIP dan Data Pendukung
6. Tujuan/Sasaran selaras
LAKIP dan Data Pendukung
7. Indikator kinerja memenuhi kriteria indikator kinerja
yang baik
LAKIP dan Data Pendukung
8. Indikator kinerja dilengkapi dengan target yang baik
LAKIP dan Data Pendukung
C. Implementasi
9. Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan Laporan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja
yang disahkan pimpinan unit kerja/instansi
perencanaan
10.Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan Laporan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja
pimpinan unit kerja/instansi
penerapan manajemen kinerja
11.Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan Laporan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja
pimpinan unit kerja/instansi
kinerja
12.Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk mengukur Laporan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja
pimpinan unit kerja/instansi
keberhasilan unit kerja
WRS.IRVEST_KES.11.2012
13
4 PEMENUHAN KEWAJIBAN
PELAPORAN KEUANGAN
WBK
KETENTUAN PELAPORAN KEUANGAN YANG SERAGAM MENJAMIN KETERTIBAN
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, SEHINGGA INFORMASI KEUANGAN INSTANSI
DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT UNTUK MEMANTAU, MENGAWAL, DAN
MENGAWASI TERJADINYA INDIKASI PENYIMPANGAN SECARA EFEKTIF.
Mengacu pada:
1. UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara;
2. UU No. 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara;
3. PP No. 71/2010 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Permen Dagri No. 13/2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang
terakhir diubah dgn Permen Dagri No. 21/2011.
WRS.IRVEST_KES.11.2012
14
Kegiatan dan Dokumen Pendukung
Dok ada di Kement (Rokeu)
dan Satker
Kegiatan
Dokumen Pendukung
A. Pemenuhan
1.
Dokumen Laporan Keuangan
Laporan Keuangan telah ada
B. Kualitas
2.
3.
Unit kerja telah menyampaikan laporan keuangan tepat
waktu
Kesesuaian Laporan Keuangan dengan format dan
substansi pada peraturan perundang-undangan (SAP)
Dokumen Laporan Keuangan
penyampaian LK
Dokumen Laporan Keuangan
dan
bukti
Laporan monitoring dan evaluasi
pengendalian LK oleh pimpinan instansi
Laporan monitoring dan evaluasi
pengendalian LK oleh pimpinan instansi
atas
Laporan monitoring dan evaluasi
pengendalian LK oleh pimpinan instansi
atas
Laporan monitoring dan evaluasi
pengendalian LK oleh pimpinan instansi
atas
C. Implementasi
4.
5.
6.
7.
Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penyusunan
Laporan Keuangan
Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang
diperlukan atas hasil pengendalian atas penyusunan
Laporan Keuangan
Laporan Keuangan telah digunakan untuk penentuan
keputusan/ kebijakan dan evaluasi keputusan/kebijakan
terkait alokasi sumber daya
Hasil audit atas Laporan keuangan telah digunakan
sebagai perbaikan atas kinerja pengelolaan keuangan
WRS.IRVEST_KES.11.2012
atas
15
5 PENERAPAN DISIPLIN PNS *
WBK
KESANGGUPAN PNS UNTUK MENAATI KEWAJIBAN DAN MENGHINDARI LARANGAN
YANG DITENTUKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU
PERATURAN KEDINASAN YANG APABILA TIDAK DIIKUTI ATAU DILANGGAR DIJATUHI
HUKUMAN.
Mengacu pada:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
2. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
Peraturan perundang-undangan ini baru diundangkan dan pada saat ini masih
dalam proses revisi. Oleh karena itu, dalam pedoman ini belum digunakan
sebagai unsur program pembangunan ZI.
WRS.IRVEST_KES.11.2012
16
6
PENERAPAN KODE ETIK KHUSUS
WBK
1. PEDOMAN SIKAP, TINGKAH LAKU, DAN PERBUATAN PEGAWAI DI DALAM
MELAKSANAKAN TUGASNYA DAN PERGAULAN HIDUP SEHARI-HARI.
2. TERMASUK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI
LINGKUNGAN ORGANISASINYA
Mengacu pada:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil atau peraturan perundang-undangan lainnya yang
berlaku khusus bagi pegawai pada instansi tertentu;
2. Peraturan tentang kode etik pegawai negeri sipil di lingkungan instansi masing-masing
yang ditetapkan oleh Pimpinan K/L dan Pemda dengan memperhatikan karakteristik
masing-masing instansi.
WRS.IRVEST_KES.11.2012
17
Dok ada di Kement (Biro
Hukor) dan Satker
Kegiatan
Dokumen Pendukung
A. Pemenuhan
1.
Kode etik instansi telah dibuat/diterbitkan
2.
Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kode etik
Dokumen yang disahkan oleh pimpinan
instansi/ unit kerja
Undangan, daftar absen, notulen, dan
data pendukung lainnya
B. Kualitas
3.
Materi Kode etik instansi tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi
4.
Materi Kode Etik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Dokumen/ Kebijakan Kode Etik
Dokumen/ Kebijakan Kode Etik
C. Implementasi
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Laporan monitoring
penerapan Kode Etik
Kode etik telah digunakan oleh seluruh pegawai sebagai acuan dalam pelaksanaan Laporan monitoring
penerapan Kode Etik
tugas sehari-hari
Laporan monitoring
Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penerapan kode etik
penerapan Kode Etik
Laporan monitoring
Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil
penerapan Kode Etik
pengendalian atas penerapan kode etik
Unit kerja telah memiliki kode etik khusus yang berlaku di dalam unit kerja atas hasil Laporan monitoring
penerapan Kode Etik
penerapan kode etik instansi
Laporan monitoring
Pelanggaran kode etik telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi
penerapan Kode Etik
Laporan monitoring
Penjatuhan sanksi telah dilaksanakan sesuai dengan SOP
penerapan Kode Etik
Jumlah pegawai melakukan pelanggaran kode etik
WRS.IRVEST_KES.11.2012
dan
evaluasi
dan
evaluasi
dan
evaluasi
dan
evaluasi
dan
evaluasi
dan
evaluasi
dan
evaluasi
18
7
PENERAPAN KEBIJAKAN
PELAYANAN PUBLIK *)
WBK
PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (PUBLIK) BAIK LANGSUNG MAUPUN
TIDAK LANGSUNG YG DISELENGGARAKAN SECARA PRIMA.
Mengacu pada:
1. UU No. 25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik;
2. Per.MenPAN dan RB No. 36 Tahun 2012 ttg Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan
dan Penerapan Standar Pelayanan;
3. Per.MenPAN dan RB No. 38 Tahun 2012 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan
Publik.
dalam pedoman ini belum seluruhnya dapat diterapkan, kecuali Per.MenPAN dan RB
No. 38 Tahun 2012 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dijadikan
salah satu unsur indikator hasil.
WRS.IRVEST_KES.11.2012
19
WBK
8 PENERAPAN WHISTLEBLOWER SYSTEM TIPIKOR
SISTEM
PENANGANAN
PENGADUAN
TINDAK
PIDANA
KORUPSI
(WHISTLEBLOWER SYSTEM) UNTUK MENINDAKLANJUTI LAPORAN DAN
MEMBERIKAN JAMINAN PERLINDUNGAN THP PELAPOR.
Mengacu pada:
1. UU No. 13 Tahun 2006 ttg Perlindungan Saksi dan Korban;
2. SE MA No. 4 Tahun 2011 ttg Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower)
dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collabolator) di Dalam Perkara Tindak
Pidana Tertentu;
3. SE Menteri PAN dan RB No. 08 Tahun 2012 ttg Sistem Penanganan Pengaduan
(Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan K/L dan Pemda.
WRS.IRVEST_KES.11.2012
20
Dok ada di Kemement
(Komlik) dan Satker
Kegiatan
Dokumen Pendukung
A. Pemenuhan
1.
Telah ada pedoman pelaksanaan WBS di lingkungan instansi
Dokumen/ Kebijakan WBS
2.
Pimpinan instansi telah mengeluarkan SK tentang pengelola WBS di
lingkungan instansi
3.
WBS telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi
Laporan pengendalian penerapan
WBS
Dokumen/ Kebijakan WBS
B. Kualitas
4.
Sistem Perlindungan Pelapor telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
SK pimpinan instansi
5.
Telah ada unit kerja khusus yang menangani WBS
SK pimpinan instansi
6.
WBS telah mempunyai mekanisme perlindungan terhadap saksi dan korban
7.
WBS telah menggunakan teknologi informasi yang tepat guna
Laporan monitoring dan evaluasi
penerapan WBS
Laporan monitoring dan evaluasi
penerapan WBS
C. Implementasi
8.
Unit kerja telah melaksanakan WBS
9.
Mekanisme perlindungan saksi dan korban telah dijalankan
10. Telah disediakan fasilitas yang mempermudah pegawai untuk
menyampaikan pengaduan
11. Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan WBS
12. Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan
yang diperlukan atas hasil
WRS.IRVEST_KES.11.2012
pengendalian atas pelaksanaan WBS
Laporan monitoring dan evaluasi
penerapan WBS
Laporan monitoring dan evaluasi
penerapan WBS
Laporan monitoring dan evaluasi
penerapan WBS
Dokumen kebijakan gratifikasi yang
disahkan
pimpinan
instansi/SK
pimpinan instansi/
Laporan pengendalian penerapan
21
WBS
9 PENGENDALIAN GRATIFIKASI
WBK
GRATIFIKASI ADALAH PEMBERIAN UANG, BARANG, RABAT (DISCOUNT), KOMISI,
PINJAMAN TANPA BUNGA, TIKET PERJALANAN, FASILITAS PENGINAPAN, PERJALANAN
WISATA, PENGOBATAN CUMA-CUMA, DAN FASILITAS LAINNYA, BAIK DITERIMA DI
DALAM NEGERI MAUPUN DI LUAR NEGERI DAN YANG DILAKUKAN DENGAN
MENGGUNAKAN SARANA ELEKTRONIK ATAU TANPA SARANA ELEKTRONIK.
Mengacu pada:
1. Psl 12B dan 12C UU No. 31 Tahun 1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dgn UU No. 20 Tahun 2001;
2. Psl 13 huruf b UU No. 30 Tahun 2002 ttg Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;
3. SE Menteri PAN dan RB No. 9 Tahun 2011 ttg Peningkatan Pelaksanaan
Pengawasan dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI
dalam Rangka Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 H.
WRS.IRVEST_KES.11.2012
22
Dok ada di Kement (Irjen)
dan Satker
Kegiatan
Dokumen Pendukung
A. Pemenuhan
1.
Instansi telah menyusun Program Pengendalian Gratifikasi
Dokumen kebijakan gratifikasi
2.
Pimpinan instansi telah mengeluarkan SK tentang pengelola
gratifikasi di lingkungan instansi
Dokumen kebijakan gratifikasi
3.
Instansi telah membentuk pengelola pengendalian gratifikasi
4.
Program Pengendalian Gratifikasi telah disosialisasikan
kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi
Laporan Pengendalian Program Pengendalian
Gratifikasi
Laporan Pengendalian Program Pengendalian
Gratifikasi/ Bukti penyampaian kepada tim
gratifikasi instansi/ KPK
B. Kualitas
5.
6.
Program Pengendalian Gratifikasi telah direncanakan dengan
baik
Materi Program Pengendalian Gratifikasi telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
Laporan
Program
Laporan
Program
monitoring dan evaluasi pengendalian
Pengendalian Gratifikasi
monitoring dan evaluasi pengendalian
Pengendalian Gratifikasi
C. Implementasi
7.
Unit kerja telah melaksanakan Program Pengendalian
Gratifikasi
8. Pegawai telah melaporkan kepada KPK terhadap pemberian
hadiah/hibah atau hal sejenis yang terindikasi sebagai
gratifikasi
9. Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan
Program Pengendalian Gratifikasi
10. Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan
atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program
Pengendalian Gratifikasi
Laporan Pengendalian Program
Gratifikasi
Laporan Pengendalian Program
Gratifikasi/ Bukti penyampaian
gratifikasi instansi/ KPK
Laporan monitoring dan evaluasi
Program Pengendalian Gratifikasi
Laporan monitoring dan evaluasi
Program Pengendalian Gratifikasi
WRS.IRVEST_KES.11.2012
Pengendalian
Pengendalian
kepada tim
pengendalian
pengendalian
23
10
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
WBK
MERUPAKAN UPAYA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA
KORUPSI, YANG DISEBABKAN OLEH KEDEKATAN HUBUNGAN PRIBADI DLM
KEGIATAN TERTENTU YANG BERKAITAN DGN PENGGUNAAN ANGGARAN
DAN/ATAU SUMBER DAYA ORGANISASI LAINNYA.
Mengacu pada:
1. Per.MenPAN dan RB No. 37 Tahun 2012 ttg Pedoman Umum Penanganan
Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan
Pemerintah Daerah.
WRS.IRVEST_KES.11.2012
24
Dokumen disiapkan
Ropeg dan Satker
Kegiatan
Dokumen Pendukung
A. Pemenuhan
1.
2.
Kebijakan yang disahkan pimpinan instansi
Telah ada Pedoman tentang penanganan benturan
kepentingan di lingkungan instansi
Pedoman telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di Undangan, daftar absen, notulen, dan data
pendukung lainnya
lingkungan instansi
B. Kualitas
3.
4.
5.
Materi kebijakan penanganan benturan kepentingan telah Dokumen Program Pengendalian Gratifikasi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
Pedoman telah mencakup seluruh elemen strategis yang Dokumen Program Pengendalian Gratifikasi
berada di lingkungan instansi
Pedoman telah memuat prinsip dasar dan tahapan dalam Dokumen Program Pengendalian Gratifikasi
penanganan konflik kepentingan
C. Implementasi
6.
Unit kerja telah melaksanakan penanganan benturan
kepentingan
7.
Unit kerja telah melakukan pengendalian atas
pelaksanaan penanganan benturan kepentingan
8.
Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang
diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan
penanganan benturan kepentingan
Laporan Monitoring dan evaluasi penanganan
benturan kepentingan yang disahkan pimpinan
instansi
Laporan Monitoring dan evaluasi penanganan
benturan kepentingan yang disahkan pimpinan
instansi
Laporan Monitoring dan evaluasi penanganan
benturan kepentingan yang disahkan pimpinan
instansi
WRS.IRVEST_KES.11.2012
25
11
KEGIATAN
PENDIDIKAN/PEMBINAAN
PROMOSI ANTI KORUPSI
DAN
WBK
MERUPAKAN RANGKAIAN KEGIATAN SOSIALISASI, PELATIHAN, DAN
AKSI/KAMPANYE ANTI KORUPSI YG BERTUJUAN MENGGUGAH SEMANGAT
ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN PEGAWAI.
Mengacu pada:
1. Instruksi Ke-10 Inpres No. 5 Tahun 2004 ttg Percepatan Pemberantasan
Korupsi yg mewajibkan pimpinan K/L dan Pemda meningkatkan
pembinaan dan pengawasan dlm rangka meniadakan perilaku koruptif di
lingkungan instansi masing-masing.
WRS.IRVEST_KES.11.2012
26
Dok ada di Kement
(PusdiklatKes) , Itjen
dan Satker
Kegiatan
Dokumen Pendukung
A. Pemenuhan
1.
2.
3.
Unit kerja telah menyusun Program kegiatan promosi dan pendidikan/pembinaan Anti
Korupsi
Telah ada alokasi dana dalam DIPA tentang Program kegiatan promosi dan
pendidikan/pembinaan anti korupsi
Program kegiatan promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi telah disosialisasikan
kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi
Dokumen/ Kebijakan
Undangan, daftar absen, notulen, dan data
pendukung lainnya
Laporan kegiatan
B. Kualitas
4.
Kegiatan promosi anti korupsi telah direncanakan dengan baik
5.
Materi Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
Dokumen/ Kebijakan
Laporan kegiatan
C. Implementasi
6.
Unit kerja telah melaksanakan Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi
7.
Telah ada kegiatan promosi anti korupsi internal
8.
Telah ada kegiatan promosi anti korupsi eksternal
9.
Kegiatan promosi anti korupsi dilaksanakan dalam momen yang tepat
10.
11.
12.
13.
Laporan kegiatan
Laporan kegiatan
Laporan kegiatan
Laporan Monitoring dan evaluasi program
promosi anti korupsi
Laporan Monitoring dan evaluasi program
Telah ada kegiatan pembinaan/pendidikan anti korupsi untuk pegawai
promosi anti korupsi
kegiatan pembinaan/pendidikan anti korupsi untuk pegawai dilakukan secara berkala dan Laporan Monitoring dan evaluasi program
promosi anti korupsi
kontinu
Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan Program promosi dan
pendidikan/pembinaan anti korupsi
Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas
pelaksanaan Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi
WRS.IRVEST_KES.11.2012
27
12
PELAKSANAAN SARAN PERBAIKAN
YANG DIBERIKAN OLEH BPK/KPK/APIP
WBK
KEGIATAN INI MERUPAKAN TINDAK LANJUT ATAS SARAN-SARAN PERBAIKAN
DARI BPK/KPK/APIP.
Mengacu pada:
1. PP No. 60 Tahun 2008 ttg Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang
mewajibkan APIP memantau dan mendorong tindak lanjut hasil pengawasan
ekstern dan intern Pemerintah;
2. Per.Men PAN No. 09 Tahun 2009 ttg Pedoman umum Pelaksanaan Pemantauan,
Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
3. SE No. 13 Tahun 2011 ttg Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang Tidak
Dapat Ditindaklanjuti di Lingkungan Instansi Pemerintah.
WRS.IRVEST_KES.11.2012
28
Dok ada di Kement (Itjen)
dan Satker
Kegiatan
Dokumen Pendukung
A. Pemenuhan
1.
BPK/KPK/APIP telah memberikan saran perbaikan kepada unit kerja
Dokumen rekomendasi
2.
Telah ada komitmen pimpinan untuk melaksanakan saran perbaikan
yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP
3.
Unit kerja telah melaksanakan saran perbaikan
Laporan yang disahkan pimpinan
unit kerja/ instansi
Dokumen hasil tindak lanjut hasil
pengawasan
B. Kualitas
4.
5.
Laporan yang disahkan pimpinan
unit kerja/ instansi
Unit kerja telah membuat laporan tentang pelaksanaan saran perbaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi
yang diberikan
Pelaksanaan saran perbaikan dilakukan tepat waktu
C. Implementasi
6.
7.
8.
9.
Laporan Monitoring dan Evaluasi
Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan saran
perbaikan
Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi
pengendalian atas saran perbaikan
Laporan Monitoring dan Evaluasi
Saran perbaikan telah digunakan untuk penentuan keputusan/
kebijakan dan evaluasi keputusan/kebijakan
Hasil pelaksanaan atas saran perbaikan telah digunakan sebagai
peningkatan mutu atas kinerja dari unit kerja
WRS.IRVEST_KES.11.2012
29
13
PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBINAAN
PURNA TUGAS *
WBK
MENGATUR KEGIATAN DI LINGKUNGAN SUATU INSTANSI PEMERINTAH, YG
BOLEH DAN YG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH MANTAN PERSONIL:
• BERSTATUS PENSIUN
• AKTIF NAMUN TELAH BERALIH TUGAS KE INSTANSI LAINNYA,
TUJUANNYA MENGHINDARI TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI.
• Sampai dengan saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat
dijadikan acuan.
• Oleh karena itu, dalam Pedoman ini belum dapat dijadikan salah satu unsur
pembangunan Zona Integritas.
WRS.IRVEST_KES.11.2012
30
14
PENERAPAN KEBIJAKAN PELAPORAN
TRANSAKSI KEUANGAN YANG TIDAK
SESUAI DENGAN PROFIL OLEH PPATK
WBK
PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MEMINTA KPD PPATK
UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN YG
DILAKUKAN OLEH PEGAWAI DI LINGKUNGANNYA YG AKAN
DIPROMOSIKAN SEBAGAI PEJABAT ESELON I DAN ESELON II.
TUJUAN: MENGHINDARI ADANYA PEJABAT YG DIPROMOSIKAN
TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.
Mengacu pada:
1. UU No. 8 Tahun 2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang;
2. SE Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 ttg Peningkatan Pengawasan Dalam
Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas, Akuntabel, dan
Transparan.
WRS.IRVEST_KES.11.2012
31
Kegiatan
Dokumen Pendukung
A. Pemenuhan
Unit Kerja telah melakukan kerjasama dalam pelaporan transaksi Dokumen MoU
keuangan yang tidak wajar dengan PPATK
2. Pimpinan unit kerja telah berkomitmen untuk mengawasi transaksi Undangan, daftar absen, notulen, dan
data pendukung lainnya
keuangan yang tidak wajar pegawainya
3. Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar telah
disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi
Dokumen MoU
B. Kualitas
1.
4.
Kerja sama dengan PPATK telah dituangkan dalam bentuk MoU
5.
Unit kerja telah meminta laporan transaksi keuangan yang tidak
sesuai dengan profil PPATK secara berkala
C. Implementasi
Dokumen permohonan instansi
Dokumen pelaporan
Pernyataan sah UPI dan atau PPATK
Unit kerja telah melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi
terhadap transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan PPATK
Laporan Monitoring dan Evaluasi
7. Unti kerja telah melakukan kerjasama dalam meminta laporan
keuangan kepada PPATK dalam rangka promosi/mutasi jabatan
pegawai
8. Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaporan transaksi Laporan Monitoring dan Evaluasi
keuangan yang tidak sesuai dengan profil PPATK
Penyampaian rekomendasi sanksi dari
9. Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan
atas hasil pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan yang UPI dan atau SK penjatuhan sanksi
tidak sesuai dengan profil PPATK
10. Pegawai yang terbukti melakukan transaksi keuangan secara
tidak wajar telah dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan
Disiplin PNS
WRS.IRVEST_KES.11.2012
32
6.
15
REKRUTMEN SECARA TERBUKA
WBK
Dok ada di Kemement
(Ropeg) dan Satker
DILAKUKAN
SECARA
TRANSPARAN
JUJUR,
OBJEKTIF,
DAN
TUJUAN:MENJARING
SDM
APARATUR
YANG
BERKUALITAS SEJAK AWAL KARIR PNS.
Mengacu pada:
1.
PP No. 98 Tahun 2000 ttg Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002;
2.
Peraturan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP No. 11 Tahun 2002 ttg Perubahan Atas PP No. 98
Tahun 2000.
WRS.IRVEST_KES.11.2012
33
Kebiatan dan Dokumen Terkait
Kegiatan
Dok ada di Kement ( Itjen –
Insp. Innvestigasi
) dan Satker
Dokumen Pendukung
A. Pemenuhan
1.
Unit kerja telah melakukan rekruitmen pegawai secara terbuka
2.
Unit kerja telah menyusun mekanisme dan pola rekruitmen
pegawai secara terbuka
Pimpinan unit kerja telah berkomitmen untuk melakukan
rekruitmen pegawai secara terbuka
3.
4.
5.
Dokumentasi pengumuman rekrutmen
pegawai
SK pembentukan Tim
Dokumentasi pengumuman rekrutmen
pegawai
Dokumen rekrutmen pegawai dan atau
Unit kerja telah mensosialisasikan mekanisme rekruitmen secara
analisa jabatan atas kebutuhan formasi
terbuka kepada pegawai
dari pimpinan instansi
Unit kerja telah membentuk tim pelaksanaan rekrutmen pegawai Dokumen rekrutmen pegawai
yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan
B. Kualitas
6.
7.
8.
Pelaksanaan rekruitmen telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Dokumentasi pengumuman rekrutmen
Rekrutmen pegawai telah sesuai dengan kebutuhan yang
pegawai
diperlukan oleh unit kerja
Pelaksanaan rekruitmen telah dilakukan secara jujur, objektif, dan SK pembentukan Tim/ MoU
transparan
Implementasi
9.
Hasil rekrutmen telah dipublikasikan kepada masyarakat
10. Pelaksanaan rekrutmen melibatkan unsur-unsur yang bersifat
independen dan berintegritas
WRS.IRVEST_KES.11.2012
Dokumentasi pengumuman rekrutmen
pegawai
SK pembentukan Tim/ MoU
34
16
PROMOSI JABATAN SECARA
TERBUKA *)
WBK
TUJUAN : MENDAPATKAN SDM YANG BERKUALITAS YG BERASAL DR
LINGKUNGAN INTERNAL ATAUPUN EKSTERNAL MELALUI
KOMPETISI YANG SEHAT, TERUTAMA UNTUK JABATAN
STRUKTURAL ESELON I DAN ESELON II.
PROMOSI JABATAN ESELON I & ESELON II YG BERASAL DARI EKSTERNAL
DILAKSANAKAN APABILA DI LINGKUNGAN INTERNAL TDK TERDAPAT PNS YG
MEMPUNYAI KOMPETENSI SESUAI DGN JABATAN YG AKAN DIISI.
Mengacu pada:
1. UU No. 43 Tahun 1999 ttg Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974;
2. PP No. 100 Tahun 2000 ttg Pengangkatan PNS dlm Jabatan Struktural sebagaimana
telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002;
3. Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 ttg Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000.
• Sampai saat ini baru diterapkan sebagai uji coba pada Kementerian PAN dan RB serta
beberapa LPNK yang berada di bawah koordinasi Kementerian PAN dan RB.
Saat ini belum dijadikan indikator yang diukur.
WRS.IRVEST_KES.11.2012
35
17
MEKANISME PENGADUAN
MASYARAKAT
WBK
DIKHUSUSKAN KEPADA MASALAH MALADMINSTRASI.
Mengacu pada:
1.
UU No. 25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik;
2.
Per.MenPAN No. PER/05/M.PAN/4/2009 ttg Penanganan Pengaduan
Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
3.
Peraturan perundang-undangan lainnya yang sejalan dengan ketentuan
dalam item 1 dan item 2 tersebut di atas.
WRS.IRVEST_KES.11.2012
36
Kegiatan
Dokumen Pendukung
A. Pemenuhan
1.
Telah ada pedoman internal penanganan pengaduan masyarakat
Pedoman Dumas
2.
Mekanisme pengaduan masyarakat telah disosialisasikan kepada
seluruh pegawai di lingkungan instansi
Undangan, absen , laporan pelaksanaan
sosialisasi
B. Kualitas
3.
Pedoman penanganan pengaduan masyarakat telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
4.
Telah dibentuk tim yang menangani pengaduan masyarakat
SK Kemenkes Tim Dumas
5.
Telah dibentuk sistem perlindungan terhadap saksi dan korban
SK Whistleblower System (WBS)
C. Implementasi
Laporan penanganan dumas
6.
Unit kerja telah melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat
7.
Penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan koordinasi Laporan koordinasi pelaksanaan dumas
antar pejabat yang berwenang terkait mekanisme, tata kerja, dan
prosedur yang berlaku
8.
Kerahasiaan identitas pelapor telah ditangani dengan baik
9.
Mekanisme perlindungan saksi dan korban telah dijalankan
Laporan pelaksanaan WBS
10. Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penanganan pengaduan Laporan pengendalian
masyarakat
Laporan Tindaklanjut Dumas
11. Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas
hasil pengendalian atas penanganan pengaduan masyarakat
WRS.IRVEST_KES.11.2012
37
18
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT)
WBK
TUJUAN :MENINGKATKAN TRANSPARANSI, EFISIENSI,
KEHEMATAN, DAN EFEKTIFITAS PENGADAAN
BARANG/ JASA DI LINGKUNGAN INSTANSI
PEMERINTAH.
Mengacu pada:
1.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
35 Tahun 2011.
WRS.IRVEST_KES.11.2012
38
Dok ada di Kement
(Rokeu) dan Satker
Kegiatan
Dokumen Pendukung
Pemenuhan
Dokumen
1. Telah ada pedoman penerapan e-Procurement
2. Telah ada unit khusus yang menangani e-procurement
Undangan, daftar absen, notulen, dan data
pendukung lainnya
4. Pimpinan unit kerja telah berkomitmen untuk menerapkan e-procurement
5. e-Procurement telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan
instansi
Dokumentasi pelaksanaan/ kebijakan
SK
Kualitas
1. e-procurement telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Pimpinan Instansi telah menetapkan melalui SK kan tentang wajib eprocument untuk paket pekerjaan bernilai tertentu
Dokumen MoU
Dokumentasi pelaksanaan e-procurement
3. e-procurement dilakukan dengan membentuk/ bekerja sama dengan LPSE
4. e-procurement menggunakan TI dan transaksi elektronik sesuai ketentuan
Dokumentasi pelaksanaan e-procurement
Laporan
Monitoring
dan
Pelaksanaan E-Procurement
Laporan
Monitoring
dan
Pelaksanaan E-Procurement
Implementasi
1. Unit kerja telah melaksanakan e-Procurement
Evaluasi
Evaluasi
2. Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan e-Procurement
3. Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas pelaksanaan e-Procurement
WRS.IRVEST_KES.11.2012
39
19
PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU SESUAI DGN
KETENTUAN YANG BERLAKU.*)
WBK
TUJUAN: MENDORONG
PENINGKATAN
PERAN,
KOMPETISI, & KEMAMPUAN INDIVIDU DALAM
RANGKA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
ORGANISASI.
Mengacu pada:
1.
2.
PP No. 46 Tahun 2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja PNS.
Sesuai dgn Psl 33 dlm PP No. 46 Tahun 2011 disebutkan bahwa PP ini
mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yg mulai dilaksanakan pada
tanggal 1 Januari 2014.
Saat ini, belum diberlakukan sebagai indikator yg diukur.
WRS.IRVEST_KES.11.2012
40
20
KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
WBK
TUJUAN : MENINGKATKAN TRANSPARANSI DLM
PENYELENGGARAAN
NEGARA
TERMASUK
DLM
PENGELOLAAN
ANGGARAN
SEHINGGA
DPT
MENDORONG
PENINGKATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN
BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME.
Mengacu pada:
1.
UU No. 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik.
WRS.IRVEST_KES.11.2012
41
Dok ada di Kement
(Puskomlik) dan Satker
Kegiatan
Dokumen Pendukung
A. Pemenuhan
1.
2.
Telah ada kebijakan tentang informasi publik sesuai dengan
Undang-Undang KIP
Kebijakan tentang informasi publik telah disosialisasikan kepada
seluruh pegawai di lingkungan instansi
Dokumen/ Kebijakan
Undangan, daftar absen, notulen, dan
data pendukung lainnya
B. Kualitas
3.
Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Dokumen/ Kebijakan
4.
Telah ada mekanisme penyampaian informasi publik
Dokumen/ Kebijakan
5.
SK
Pimpinan instansi/unit kerja telah membentuk sistem informasi
dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik
Kebijakan/Laporan
Pimpinan instansi/unit kerja telah memanfaatkan media elektronik Dokumen/
penggunaan
media
dalam pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi informasi Pelaksanaan
elektronik
publik
Pimpinan Instansi/unit kerja telah melakukan penetapan klasifikasi Dokumen/ Kebijakan
informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik
dan informasi yang dikecualikan
6.
7.
WRS.IRVEST_KES.11.2012
42
Keterbukaan Informasi Publik (lanjutan...)
C. Implementasi
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Laporan Monitoring
Pelaksanaan KIP
Pimpinan instansi/unit kerja telah mengumumkan informasi publik Laporan Monitoring
Pelaksanaan KIP
secara berkala
Laporan Monitoring
Informasi publik telah disampaikan kepada pihak-pihak yang
Pelaksanaan KIP
berkepentingan dengan jelas, akurat, dan tepat waktu
Laporan Monitoring
Unit kerja telah melakukan pengendalian atas implementasi
Pelaksanaan KIP
kebijakan informasi publik
Laporan Monitoring
Informasi publik telah dilakukan pengarsipan dan dokumentasi
Pelaksanaan KIP
Laporan Monitoring
Pimpinan instansi/ unit kerja telah melakukan evaluasi dan
pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik Pelaksanaan KIP
Laporan Monitoring
Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan
Pelaksanaan KIP
atas hasil pengendalian atas implementasi kebijakan informasi
publik
Unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik
WRS.IRVEST_KES.11.2012
dan
Evaluasi
dan
Evaluasi
dan
Evaluasi
dan
Evaluasi
dan
Evaluasi
dan
Evaluasi
dan
Evaluasi
43
PEMENUHAN 8 INDIKATOR HASIL (BERSIFAT MUTLAK)
NO
INDIKATOR
NILAI
CARA MENGHITUNG
Minimal 7,0 Berdasarkan Hasil Survei KPK
Hsl
survei
1
Nilai Integritas (Indeks)
2
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
Minimal
550
3
Persentase Kerugian Negara(KN) yang
belum diselesaikan
0%
Nilai KN yang diselesaikan dibagi nilai KN yang
ditemukan - dalam 2 tahun terakhir
4
Persentase Maksimum Temuan In-Efektif
(% anggaran)
3%
Nilai temuan in-efektif dibagi dengan anggaran
unit kerja - dalam 2 tahun terakhir
5
Persentase Maksimal Temuan In-efisien (%
anggaran)
5%
Nilai temuan in-efisien dibagi dengan anggaran
unit kerja - dalam 2 tahun terakhir
6
Persentase maksimal jumlah pegawai yang
dijatuhi hukuman disiplin karena
penyalahgunaan keuangan
1%
Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin
dibagi dengan jumlah seluruh pegawai yang ada di
dalam unit kerja
7
Persentase Pengaduan Masyarakat Yang
Belum Ditindaklanjuti
5%
Jumlah pengaduan masyarakat yang belum
diselesaikan dibagi dengan jumlah pengaduan
masyarakat yang masuk ke unit kerja
8
Persentase Pegawai Yang Melakukan
tindak Pidana Korupsi
0%
Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman karena
KKN dibagi dengan jumlah seluruh pegawai yang
ada di dalam unit kerja
Berdasarkan Permenpaan dan RB No.38/2012
WRS.IRVEST_KES.11.2012
44
PENILAIAN DAN PENETAPAN UNIT KERJA
BERPREDIKAT WBK
4
3
2
1
PENETAPAN
UNIT
KERJA
BERPREDIKAT
WBK
OLEH
MENKES (BERDAS. USULAN TPI)
REVIU OLEH TIM PENILAI
NASIONAL (MENPAN)
PENILAIAN INDIKATOR WBK SCR
SELF ASSESSMENT OLEH TIM
PENILAI INTERNAL (KEMENTERIAN) :
a. Indikator Proses dan
b. Indikator Hasil
IDENTIFIKASI DAN PENGUSULAN
UNIT KERJA YANG BERPOTENSI
SEBAGAI WBK OLEH PIMP. UNIT
ES I DAN UPbI
WBK
UNTUK MELIHAT KETAATAN TERHADAP
ATURAN MAUPUN TAHAPAN PROSES SESUAI
KEMPENPAN DAN RB NO 60/2012
 Laporan keuangan memperoleh opini dari BPK RI serendahrendahnya WDP ;
 Unit kerja yang diusulkan adalah setingkat eselonIi, eselon II atau
eselon III, yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan
fungsi pelayanan kepada masyarakat; Peran strategis tersebut
tercermin dari :
a. Jumlah anggaran yang dikelola relatif besar dan
b. Produk yang dihasilkan berperan besar terhadap kepentingan
WRS.IRVEST_KES.11.2012
45
masyarakat.
PENGUSULAN SATKER WBK
No
Unit Eselon I Pengusul
Satker yang diusulkan
1.
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Surat Nomor 0T.02.04/I.2/6190/2012, tanggal 30
Oktober 2012
2.
4.
Dirjen Binfar dan Alkes
Surat nomor OT.02.04/1.4/6042/2012 tanggal 18
Oktober 2012
Dirjen Bina Gizi dan KIA
Surat Nomor OT.02.04/BI.2/4609/2012 tanggal 31
Oktober 2012
Ditjen P2PL
1. Direktorat Kesehatan Jiwa
2. Direktorat Keperaawatan dan Keteknisian Medis
3. RSUP Dr. Kariadi
4. RSU Hasan Sadikin
5. RSUP Fatmawati
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan.
5
Badan PPSDM Kes
6
Badan Litbang Kes
3.
Sekretariat Bitjen Bina Gizi dan KIA
BBTKL PP Surabaya
1. BB Pelatihan Kesehatan Jakarta
2. Poltekes Jakarta III
3. Poltekes Bandung
1. Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan
pemberdayaan Masyarakat-Surabaya
2. Litbang P2B2 Donggala Palu
WRS.IRVEST_KES.11.2012
46
PENILAIAN UNIT KERJA
BERPREDIKAT WBK/WBBM

PENILAIAN SECARA MANDIRI OLEH TIM PENILAI
INTERNAL (TPI) TERHADAP PEMENUHAN INDIKATOR
WBK
TPI ADALAH TIM YANG DIBENTUK OLEH PIMPINAN K/L
DAN PEMDA YANG MEMPUNYAI TUGAS MELAKUKAN
PENILAIAN UNIT KERJA DALAM RANGKA MEMPEROLEH
PREDIKAT WBK/WBBM.

TERDAPAT 2(DUA) INDIKATOR YANG DINILAI, YAITU :
A. PENILAIAN INDIKATOR HASIL (BERSIFAT MUTLAK);
B. INDIKATOR PROSES;
WRS.IRVEST_KES.11.2012
47
PENETAPAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK OLEH MENKES
WBK
WRS.IRVEST_KES.11.2012
48
MERUBAH KEBIASAAN YANG SUDAH
MENAHUN , PERLU ADANYA KOMITMEN
UNTUK BEKERJA KERAS, CERDAS , DAN
SABAR
Terima Kasih
WRS.IRVEST_KES.11.2012
49