Transcript 2. Penyamaan Persepsi – BPKP

PENYAMAAN PERSEPSI ANTARA AUDITOR DAN
APARAT PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA
PEMBERIAN LAYANAN KETERANGAN AHLI
OLEH:
ALEXANDER RUBI SATYOADI
DIREKTUR INVESTIGASI BUMN DAN BUMD
DEPUTI INVESTIGASI BPKP
JAKARTA, 13 MEI 2014
TUSI BPKP
(Keppres 103/2001 Pasal 52, 53 dan 54)
TUGAS
FUNGSI
• melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang
pengawasan keuangan dan pembangunan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
• pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional
di
bidang
pengawasan
keuangan
dan
pembangunan;
• perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang
pengawasan
keuangan
dan
pembangunan;
• koordinasi
kegiatan
fungsional
dalam
pelaksanaan tugas BPKP;
• pemantauan,
pemberian
bimbingan
dan
pembinaan terhadap kegiatan pengawasan
keuangan dan pembangunan;
• penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan
administrasi umum di bidang perencanaan
umum,
ketatausahaan,
organisasi
dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan,
hukum, persandian, perlengkapan dan rumah
tangga.
PP 60/2008 TENTANG SPIP
Pasal 49 (2)
ORGANISASI BPKP
PENUGASAN BIDANG INVESTIGASI
ASSURANCE
Pemberian
Keterangan
Ahli
BLENDED
ENGAGEMENTS
Audit Investigatif
Audit PKKN
Audit Penyesuaian Harga
Audit Klaim
Untuk pekerjaan
assurance, tidak
ada pilihan lain
selain kualitas !!
PENUGASAN
BIDANG
INVESTIGASI
EHKP
FCP
Kajian Peraturan
Narasumber
Second Opinion
CONSULTING
PERKA
BPKP
tentang
Pedoman
Penugasan
Bidang
Investigasi
PPBI 2012
•
•
•
•
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Umum
Pelaksanaan
Pelaporan
Pemantauan TL
STRATEGI TIGA PILLAR
..
STRATEGI PEMBERANTASAN TPK YANG TERINTEGRASI
KERUGIAN PERSEROAN, KERUGIAN NEGARA, KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
•Actus reus
(perbuatan yg dilarang)
Setiap anggota direksi
bertanggungjawab penuh secara
pribadi atas kerugian perseroan
apabila yang bersangkutan
bersalah atau lalai
• UU 40/2007, Psl 97 (3)
• UU 40/2007, Psl 97 (5)
• UU 19/2003, Psl 71
Hukum
Administrasi
•Mens rea
(sikap batin jahat/tercela)
• UU 31/1999 jo UU
20/2001, Psl 2
• UU 15/2006, Psl 10
Diperlukan Sisdur yang tepat dan AI “Search of The Truth” karena
pada setiap tahapan kegiatan terdapat Asymmetric Information dan Risiko/Potensi terjadinya Fraud
Hukum Privat
Acquit Et De
Charge
Doktrin Business Judgement Rule:
• Kerugian bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya,
• Itikad baik dan kehati-hatian untuk
kepentingan persero
• Tidak mempunyai benturan kepentingan
• Telah mengambil tindakan untuk
mencegah
BPK menilai dan/atau
menetapkan jumlah
kerugian negara karena
PMH sengaja maupun
lalai Pengelola BUMN€
PMH =
onrechtmatige daad
Kesalahan, kelalaian
Secara melawan
hukum =
wederrechtelijke
Hukum
Pidana
Setiap orang yg secara
melawan hukum
melakukan perbuatan
memperkaya diri
sendiri atau orang lain
atau korporasi yang
dapat merugikan
keuangan negara atau
perekonomian negara
Dikotomi Terminologi Keuangan Negara dalam Persepektif Tindak Pidana Korupsi, D Andhi Nirwanto, 2013 (Diolah Kembali)
MOU KEJAKSAAN-POLRI-BPKP
“Dalam rangka pemberantasan korupsi, BPKP, Polri, dan Kejaksaan RI memiliki peran yang strategis,
Masing-masing memiliki peran sebagai lembaga pengawas dan penyidik serta penuntut umum”
Arahan Wapres Jusuf Kalla:
ketiganya berkoordinasi dalam satu forum dan satu
mekanisme kerja yang sistematis dan testruktur untuk
menangani informasi/kasus yang berindikasi tindak
pidana korupsi secara profesional dan tetap bepegang
pada asas praduga tak bersalah, dengan tujuan: (1)
menghilangkan keraguan para penyelenggara dalam
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan;
(2) menyamakan persepsi dalam proses penyelidikan
dan penyidikan terhadap kasus-kasus berindikasi
tindak pidana korupsi; (3) melaksanakan penegakan
hukum yang efisien dan efektif.”
INSTANSI YANG BERWENANG (UU 8/1981 KUHAP)
Kerugian Keuangan Negara
(UU 31/1999 j.o. UU 20/2001, Penjelasan
Pasal 32 (1))
Kerugian Keuangan Negara
“adalah kerugian yang sudah
dapat dihitung jumlahnya
berdasarkan hasil temuan
instansi yang berwenang atau
akuntan publik yang ditunjuk”
Pasal 120, ayat (1)
• “Dalam hal penyidik menganggap perlu,
ia dapat minta pendapat orang ahli atau
orang yang memiliki keahlian khusus”
Pasal 179, ayat (1)
• “Setiap orang yang diminta pendapatnya
sebagai ahli kedokteran, kehakiman atau
dokter atau ahli lainnya wajib memberikan
keterangan ahli demi keadilan”
Pasal 184, ayat (1)
• Alat bukti yang sah ialah: Keterangan
saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk;
Keterangan terdakwa;
INSTANSI YANG BERWENANG(UU 30/2002 KPK, Pasal 6)
KPK mempunyai tugas:
• koordinasi
dengan
instansi
yang
pemberantasan tindak pidana korupsi;
• supervisi
terhadap
instansi
yang
pemberantasan tindak pidana korupsi;
• dst…
berwenang
melakukan
berwenang
melakukan
Penjelasan pasal 6 (Dikuatkan melalui Keputusan
Nomor: 31/PUU-X/2012 Tgl. 23 Oktober 2012 ):
MK
• Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk
Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan
dan
Pembangunan,
Komisi
Pemeriksa
Kekayaan
Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau
Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
SURAT DAKWAAN
Psl. 143 KUHAP
Formil & Materiil
• SUBYEK
• TEMPUS
• LOCUS
• MODUS
PERISTIWA KONKRIT
DI PERSIDANGAN
ALAT
BUKTI
BARANG
BUKTI
BUKTI
AUDIT
FAKTA
HUKUM
KEYAKINAN
HAKIM
BUKTI
AKUNTANSI
•
•
•
•
•
SUMBER HUKUM
Peraturan Perundangan
Kebiasaan
Doktrin
Yurisprudensi
Perjanjian
2 AB + 1 KH
KEBENARAN
MATERIIL
PUTUSAN
MEKANISME PENANGANAN KASUS/PERKARA
Gelar Kasus
Risiko Hukum
Pidana?
TIDAK
YA
Audit Investigatif
Gelar Perkara
Indikasi
TPK Terbukti?
Proses Audit/Reviu/ IHKP atau
TP/TGR/PERDATA
TIDAK
YA
LHAI
LID
DIK
LHPKKN
TUT
12
POLA PENANGANAN KASUS/PERKARA
Bantuan BPKP kepada Instansi Penyidik
Permintaan tertulis
Instansi Penyidik
ke BPKP
Gelar Kasus
Memenuhi
Syarat
T
DIK ?
Y
T
Pemberitahuan
Tdk dpt
Dipenuhi
Y
Bantuan
Audit Investigatif
1
Bantuan PKKN
13
POLA PENANGANAN KASUS/PERKARA
Bantuan BPKP kepada Instansi Penyidik
1
Proses
Audit Investigatif
BA/Risalah
Kesepakatan
QA Hasil AI
Rev Meeting
Ekpose Intern
Memenuhi
Unsur TPK
T
Y
LHAI
QA Hasil AI
Gelar Kasus
Penyidik
T
LHAI
Kecukupan
Alat Bukti
PRO-JUSTICIA
NON-JUSTICIA
Y
14
MEKANISME BANTUAN PEMERIKSAAN
KOMPUTER FORENSIK
Permintaan
Dari instansi penyidik
Melakukan Ekspose/Identifikasi
Identifikasi media, bukti yg diperlukan, & keywords
Menerima Media Digital
Menerima/membantu penyidik menyita media target
Akuisisi Data
Imaging/cloning media target dengan alat/software khusus
Analisis Data
Mencari bukti dari file imaging yg terkait dengan kasus
Reporting
Melaporkan hasil akuisisi dan analisis
HAMBATAN DALAM AI & PKKN
Perbedaan
Persepsi
antara
Penyidik dan
Auditor
Hambatan
Komunikasi
Minta
Bantuan AI
& PKKN tapi
TSK sudah
ditahan
Perlu
Bantuan Ahli
Teknis
Penentuan
Harga
Pembanding
16
TERIMA KASIH