Transcript Klik Disini!!! - e-Watch Alat Kesehatan & PKRT

PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
DALAM PENGAWASAN ALAT KESEHATAN
Latar Belakang
Kebutuhan Masy Akan
Alkes , Membutuhkan
Kepastian Hukum Utk
Perlindungan Masy Selaku
Konsumen Alkes
Implementasi Gakkum
UU No. 39 tahun 2009
tentang Kesehatan :
- Pengawasan
- Penyidikan
Penyidik :
Penyidik Polri
PPNS Kesehatan
PPNS Kesehatan :
Belum Menyidik
Belum Terstruktur
SOP Belum Terbentuk
Penguatan Kelembagaan,
dan Peningkatan Peran
PPNS Kesehatan
Sinergitas
Tugas Polri dan PPNS
Dalam UU Kesehatan
Penyidik
Polri
PPNS
Penyidikan
Pengawasan
Korwas PPNS
Penyidikan
Pengamanan
kegiatan
instansi lain
Dasar Hukum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
PP No. 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi,
Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengaman Swakarsa.
PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.
Perkap No. 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan
Latihan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Perkap No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Bagi Penyidik
Pegawai Negeri Sipil;
Perkap No. 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan
Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Pengawasan dan Penyidikan
UU No. 36 Tahun 2009 Kesehatan
Pengawasan.
a.
Pasal 183.
Menteri atau kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya dapat
mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan
pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan
sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan
b.
Pasal 184 .
Fungsi tenaga pengawas :
1)
Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam
kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan
upaya kesehatan.
2)
Memeriksa perizinan yang dimiliki oleh tenaga
kesehatan dan fasilitas kesehatan
c.
Pasal 186.
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau patut
diduga adanya pelanggaran hukum di bidang kesehatan, tenaga
pengawas wajib melaporkan kepada penyidik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
d.
Pasal 188 ayat (3) tindakan administratif dapat berupa :
1)
2)
Peringatan secara tertulis.
Pencabutan izin sementara atau
Penyidikan.
a.
Pasal 189 ayat (1) penyidikan oleh Penyidik Polri dan PPNS.
b.
Pasal 189 ayat (2) PPNS mempunyai berwenang :
1)
Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta
keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
2)
Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang kesehatan.
3)
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan
hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang
kesehatan.
4)
Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain
tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
5)
Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang
bukti dalam perkara tindak pidana di bidang
kesehatan.
6)
Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.
7)
Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti
yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang
kesehatan.
Ketetuan Pidana Alkes
UU No. 36 Tahun 2009 Kesehatan
1)
Pasal 98.
(1)
Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus
berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.
aman,
(2)
Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan
dilarang
mengadakan,
menyimpan,
mengolah,
mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang
berkhasiat obat.
(3)
Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,
promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan
harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)
Pemerintah
berkewajiban
membina,
mengatur,
mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan,
promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)
2)
Pasal 196.
Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan
sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar
dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3)
Pasal 106.
(1)
(2)
(3)
Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan
setelah mendapat izin edar.
Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan
harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan
serta tidak menyesatkan.
Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan
memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi
dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang
kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu
dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan
dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4)
Pasal 197.
Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan
sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling
banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Mekanisme Koordinasi
Penyidik Polri dan PPNS Kesehatan
1.
Bantuan dalam rangka pelaksanaan pengawasan.
 Pemberian bantuan penyelidikan kepada PPNS
sesuai Perkap No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen
Penyidikan bagi PPNS.
 Pemberian pengamanan thd Pengawas Kesehatan
dlm melaks tugasnya.
 Menerapakan ketentuan KUHP thd siapa saja yang
tidak mematuhi perintah petugas atau menghalanghalangi pelaks tugas Pegawasa Kesehatan.
 Pelaks pemberian bantuan pengamanan stlh ada
permohonan tertulis kpd fungsi Polri terkait.
2.
Bantuan penyidikan kepada PPNS.
 Pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS
kepada PU melalui Penyidik Polri sebagai
persyaratan dimulainya peran koordinasi Penyidik
Polri terhadap PPNS.
 Wujud koordinasi adalah bantuan penyidikan yang
meliputi :
 Bantuan taktis penyidikan, yakni personil dan
peralatan.
 Bantuan teknis penyidikan, yakni Labfor,
Identifikasi
 Bantuan upaya paksa, yaitu pemanggilan,
penangkapan, penahanan, pengggeledahan dan
penyitaan.
 Konsultasi teknis penyidikan.
 Melalui permohonan tertulis kepada fungsi Reskrim
setempat.
 Permohonan dilampiri berkas-berkas sesuai jenis
permohonan yang diatur dalam Perkap No. 6 Tahun
2010 tentang Manajemen Penyidikan bagi PPNS.
PPNS berkedudukan dibawah koordinasi dan dibawah pengawasan Penyidik
Polri. (Pasal 7 ayat (2) KUHAP).
Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Polri memberikan petunjuk kepada
PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat
(1) KUHAP).
PPNS harus melaporkan kepada Penyidik Polri tentang adanya suatu tindak
pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh PPNS ditemukan
bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada PU (Pasal 107
ayat (2) KUHAP).
Apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut
harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan hasil penyidikan
tersebut kepada PU dilakukan PPNS melalui Penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3)
KUHAP).
Apabila PPNS menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada
Penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada
Penyidik Polri dan PU (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).
Strategi Peningkatan Peran
PPNS Kesehatan
Kelembagaan
Sarana Pra
Sarana
Anggaran
Sumber Daya
Manusia (SDM)
Piranti Lunak
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan PPNS
Fungsi
Manajerial
• Tugas
• Fungsi
• Peran
Perbandingan Pd
Organisasi Polri
Struktur
Organisasi
• Fungsi Reskrim
• Fungsi Korwas
PPNS
• Perintah
• Pengendalian
• Tangungjawab
Sumber Daya Manusia (SDM)
Polri selaku
Kebutuhan
pembina teknis
akan SDM
bagi PPNS
PPNS dari segi
kualitas
Diklat PPNS di
maupun
Pusdikreskrim
kuantitas
Polri
Katpuan oleh
instansi yang
membawahi
PPNS
Piranti Lunak
Mekanisme GAKKUM sesuai KUHAP
SOP sbg Pelaks KUHAP, UU Kesehatan, UU
Polri dan Perkap /Perkaba.
Sinkronisasi dan harmonisasi PerUUan yg tdk
sesuai KUHAP.
Anggaran
Kebutuhan
Anggaran
• Keberhasilan penyidikan.
• Perkap Nomor 14 tahun
2012 tentang Manajemen
Penyidikan.
• Nota Dinas Kabareskrim
Polri Nomor : B/ND836/V/2012/ Bareskrim
tangal 31 Mei 2012 perihal
Bahan masukan norma
indeks kegiatan lidik sidik
Tahun Anggaran 2013.
Tingkat Kesulitan
Penyidikan Perkara
Standar Biaya
Khusus
• Klasifikasi Kegiatan Sangat
Sulit.
• Rp. 41.519.000,-
• Klasifikasi Kegiatan Sulit.
• Rp. 27.025.000,-
• Klasifikasi Kegiatan Sedang.
• Rp. 12.710.000,-
• Klasifikasi Kegiatan Mudah
• Rp. 7.610.000,-
Sarana Pra Sarana
Dukungan sarana
prasarana
penyidikan oleh
PPNS
G
A
K
K
U
M
Sarana pra sarana Polri :
Peralatan penyidikan
Dukungan teknis
penyidikan (labfaor, ident
dan psy)
UPAYA PENINGKATAN PERAN PPNS KESEHATAN
 Pembentukan struktur PPNS :

Melaksanakan perbandingan dengan struktur
PPNS yang ada pada Kementerian/Lembaga.

Pembentukan struktur PPNS pada tingkat
wilayah
perlu
memperhatikan
dan
berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemda).
Lanjutan .....
 Peningkatan Koordinasi untuk mencapai sinergitas
dalam upaya penegakan hukum.





Mengembangkan sistem dan manajemen
penyidikan.
Membangun dan melengkapi sarana dan
peralatan penyidikan.
Merencanakan alokasi anggaran.
Membina
keterpaduan
dan
mengoptimalkan
pelaksanaan
fungsi
Korwas PPNS dari Penyidik Polri.
Perlunya
sinkronisasi
dan
harmonisasi
perUUan sesuai KUHAP>
Lanjutan .....

Peningkatan kualitas PPNS.



Membangun dan meningkatkan kemampuan
profesional
PPNS
berkelanjutan
dan
terprogram
serta
terpusat
pada
Pusdikreskrim Polri.
Pembinaan sistim laporan data perkara.
Pembentukan SOP.
PENUTUP

Kesimpulan.



Kebutuhan masy akan alkes shg
membutuhkan
perlindungan
bagi
masyarakat dan perlu pengawasannya.
Penyidikan thd UU No. 39 tahun 2009
tentang Kesehatan oleh Penyidik Polri
dan PPNS Kesehatan dgn mekanisme
koordinasi dalam KUHAP.
Mekanisme koordinasi dilaks melalui
bantuan dlm pengawasan dan bansidik
dlm sidik tp kesehatan oleh Penyidik
Polri.
Lanjutan ....
 Penegakan hukum oleh PPNS Kesehatan
belum optimal yang disebabkan oleh belum
terstrukturnya PPNS dan belum adaanya
SOP penanganan tindak pidana alat
kesehatan.
 Upaya peningatan peran PPNS Kesehatan :
 Pembentukan struktur PPNS.
 Peningkatan Koordinasi
 Peningkatan kualitas PPNS.

Saran.

Mengkaji kembali UU yg memberikan
kewenangan sidik dan perUUan terkait
dgn
struktur
kelembagaan
pd
kementerian, guna disesuaikan dengan
perkembangan jaman.

Katpuan sidik melalui penguasaan
KUHAP, man sidik, bentuk-bentuk
kejahatan dan modus operandinya agar
Gakkum scr optimal.

Menjalin hub koord dan komunikasi
guna membangun kerjasama struktural/
fungsional, serta pertemuan baik secara
informal maupun formal dengan penyidik
Polri dan JPU.