Transcript UU NO. 11 TH 2012

POLRI
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Surabaya, 24 April 2013
SOSIALISASI UU no. 11 TAHUN 2012
tentang
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
bagi
PENYIDIK POLRI
Kompol YASINTHA MAU, SH,M.hum
Kanit Anak & Remaja Subdit III Renata
Ditreskrimum Polda Jatim
1
1.
Definisi ANAK.
vide pasal 1 ayat (3), (4), (5)
a. Berdasarkan USIA :
-
Yg diduga sbg PELAKU tindak pidana ( 12 – 18 tahun ).
-
Sbg SAKSI ( dibawah 18 tahun ).
-
Sbg KORBAN ( dibawah 18 tahun ).
b. Status perkawinan :
Baik yg SUDAH KAWIN maupun yg BELUM KAWIN, bila
belum berusia 18 thn, maka dianggap sbg. ANAK.
POLRI
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
2
2.
KEADILAN RESTORATIF adalah :
vide pasal 1 ayat (6)
suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,
korban, keluarga pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan
pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
3.
DIVERSI adalah :
vide pasal 1 ayat (7)
pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana
ke proses di luar peradilan pidana.
POLRI
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
3
vide pasal 21 ayat (1)
4.
Bila ANAK usia dibawah 12 thn diduga melakukan Tindak Pidana :
a. Setelah menerima Laporan Polisi, maka penyidik wajib bersurat untuk meminta
saran tertulis dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan / PK / Bapas.
(Pejabat fungsional dari Ditjen Pemasyarakatan-Depkumham yg melaksanakan
penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan
terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana).
b. Penyidik, petugas PK dan Pekerja Sosial Profesional / PSP ( Petugas dari
Kementrian Sosial / swasta yg memiliki kompetensi & profesi pekerjaan sosial
penanganan masalah sosial anak) mengambil keputusan DIVERSI untuk :
•
Menyerahkan Anak kembali kepada orang tua / walinya, atau
•
Mengikutsertakan Anak ke dalam program pendidikan, pembinaan
di instansi Pemerintah / Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
maksimal selama 6 bulan ( vide pasal 21 (1) ).
c. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Keputusan diatas diambil,
Penyidik wajib melaporkan Keputusan tersebut kepada Pengadilan Negeri
untuk mendapat PENETAPAN dari Pengadilan Negeri. (vide pasal 21 (2) ).
d. Tidak dapat dilakukan tindakan penyidikan.
LP
BERSURAT
MINTA
LITMAS &
SARAN
KPD. PK
PENYIDIK + PK + PSP
MEMBUAT
KEPUTUSAN
DIVERSI
Maks. 3 HARI
SPRIN
SIDIK
psl 12 ayat (3)
psl 12 ayat (4)
KPN
TELAH
BUAT
PENETAPAN
DIVERSI
PENETAPAN
DIVERSI
SUDAH
DITERIMA
PENYIDIK
Maks. 3 HARI
Maks. 3 HARI
Maks. 3 HARI
HENTI SIDIK
HSL. LITMAS
& SARAN PK
SDH HRS
DITERIMA
PENYIDIK
KEPUTUSAN
DIVERSI
DISERAHKAN
KPD. KPN
psl 12 ayat (2)
psl 12 ayat (5)
SELRA
4
4.
Bila ANAK usia 12 - 18 thn diduga melakukan Tindak Pidana :
a.
Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak, penyidik wajib meminta
pertimbangan / saran tertulis dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan / PK /
Bapas setelah tindak pidana dilaporkan / diadukan ( vide pasal 27 (1) ).
b.
Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada
penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik
diterima ( vide pasal 28).
c.
Penyidik wajib mulai mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh)
hari setelah penyidikan dimulai ( vide pasal 29 (1) ).
d.
Proses Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya
diversi ( vide pasal 29 (2)).
LP
BERSURAT
MINTA
LITMAS &
SARAN
KPD. PK
RENTANG
WAKTU
UPAYA
DIVERSI
SPRIN
SIDIK
Maks. 30 HARI
Maks. 3 HARI
Maks. 7 HARI
SPRIN
LIDIK
HSL. LITMAS
& SARAN PK
SDH HRS
DITERIMA
PENYIDIK
WAJIB
MULAI
UPAYA
DIVERSI
e.
Dalam hal DIVERSI BERHASIL mencapai kesepakatan, Penyidik membuat
Berita Acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi dan mengirimkannya
kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan Penetapan Diversi.
 Kesepakatan Diversi sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh penyidik
atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk :
•
Pengembalian kerugian dalam hal ada korban, atau
•
Rehabilitasi medis dan psiko-sosial, atau
•
Penyerahan kembali kepada orang tua/wali, atau
•
Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan,
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau Pelayanan masyarakat paling lama
3 (tiga) bulan.( vide pasal 11 (2) ).
 Kesepakatan Diversi sebagaimana diatas, disampaikan oleh Pembimbing
Kemasyarakatan kepada Pengadilan Negeri sesuai daerah hukumnya dalam
waktu paling lama 3 hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh
Penetapan Diversi dari Pengadilan Negeri. ( vide pasal 13 (2)).
 Penetapan Diversi harus sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri paling
lama 3 hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Diversi.
( vide pasal 13 (3) ).
 Penyidik menetapkan Penghentian Penyidikan ( SP3 ).
KESEPAKATAN
DIVERSI
TELAH TUNTAS
DILAKSANAKAN
OLEH
PARA PIHAK
Diversi
BERHASIL
Maks. 3 HARI
BUAT
B.A. DIVERSI
&
KESEPAKATAN
DIVERSI
Maks. 3 HARI
B.A. DIVERSI
&
KESEPAKATAN
DIVERSI
SUDAH HARUS
DITERIMA
KPN
Maks. 3 HARI
KPN WAJIB
MENGELUARKAN
PENETAPAN
DIVERSI
PENETAPAN
DIVERSI
SUDAH HARUS
DITERIMA
OLEH
PENYIDIK
HENTI
SIDIK
f.
Dalam hal DIVERSI GAGAL, Penyidik membuat Berita Acara Diversi dan
wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum
dengan melampirkan B.A.Diversi dan Laporan Penelitian Masyarakat dari
petugas PK/Bapas.
g.
Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan Anak Korban dan/atau
keluarganya, KECUALI untuk :
h.
•
•
Tindak pidana yang berupa pelanggaran.
Tindak pidana ringan.
•
Tindak pidana tanpa korban.
•
Nilai kerugian korban tidak lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana tanpa korban,
dapat dilakukan penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya,
Pembimbing Kemasyarakatan serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Bila ANAK ( 12 – 18 thn )
diduga lakukan :
• Pelanggaran.
• Tipiring.
• Nilai kerugian korban
kurang dr Rp. 500.000,-
Bila ANAK ( 12 – 18 thn )
Melakukan Tindak pidana
tanpa korban
Penyidik
KPN
Bila
Koban
setuju
Kesepakatan
Diversi
Penetapan
Diversi
SP 3
Bila
Koban
Tidak
setuju
Berita Acara
Diversi
Penetapan
Diversi
SP 3
Penyidik
KPN
Wajib
upayakan
Diversi
Wajib
Minta
Litmas
&
Saran
PK
Keputusan
Diversi
Penetapan
Diversi
Penyidik +
PK + Tomas
+ Pelaku / Kel.
KPN
SP 3
Tindakan PENYIDIK :
• Mengundang pelaku & keluarganya, korban & keluarganya, dan
pihak lain yang terkait ( PK / Komnas Anak / Tomas ) untuk bersamasama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan
kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Dengan ketentuan :
• Penyidik hanya memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara para pihak
/ keluarganya dan pihak lain yg terkait.
• Penyidik bersikap NETRAL ( tidak menyarankan para pihak unt
berdamai atau meneruskan ke proses peradilan ).
• Penyidik menuangkan hasil pertemuan2 tsb ke dalam B.A. DIVERSI.
• Bila terjadi kesepakatan antar para pihak, Penyidik membuat
KESEPAKATAN DIVERSI.
 Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau
keluarga Anak Korban, serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali :
•
•
•
•
Tindak pidana yang berupa pelanggaran.
Tindak pidana ringan.
Tindak pidana tanpa korban.
Nilai kerugian korban tidak lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rp).
( vide pasal 9 (2) RUU Sistem Peradilan Pidana Anak ).
 Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana tanpa korban,
dapat dilakukan penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya,
Pembimbing Kemasyarakatan serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
 Kesepakatan Diversi sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh
penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dpt berbentuk :
•
•
•
•
Pengembalian kerugian dalam hal ada korban, atau
Rehabilitasi medis dan psiko-sosial, atau
Penyerahan kembali kepada orang tua/wali, atau
Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan,
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau
• Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
( vide pasal 11 (2) RUU Sistem Peradilan Pidana Anak ).
 Kesepakatan Diversi sebagaimana diatas, disampaikan oleh Pembimbing
kemasyarakatan kepada Pengadilan Negeri sesuai daerah hukumnya dalam
waktu paling lama 3 hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh
penetapan.
 Penetapan Diversi harus sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri paling
lama 3 hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Diversi.
 Penetapan Diversi tersebut disampaikan kpd Pembimbing Kemasyarakatan,
Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 hari sejak
ditetapkan .
 Proses Peradilan Pidana Anak dilanjutkan dalam hal :
• Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau
• Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.
 Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak
mengupayakan diversi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rp).
 Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Penyidik dapat melakukan
penangkapan terhadap Anak paling lama dalam waktu 24 jam dan wajib
ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak .
 Berdasarkan bukti yang cukup, Penyidik dapat melakukan penahanan
terhadap Anak paling lama 7 (tujuh) hari, dan dapat diperpanjang oleh
Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari serta wajib ditempatkan
di Lembaga Penempatan Anak Sementara/LPAS ( yang berada di dalam
lingkup Departemen Sosial ), dengan syarat:
• Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih,
• Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7
(tujuh) tahun atau lebih.
 Dalam hal belum terdapat LPAS, maka penahanan terhadap Anak dapat
dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial/LPKS
(lembaga atau tempat pelayanan sosial berada dibawah Departemen Sosial).
 Dalam hal jangka waktu penahanan telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan
demi hukum.
 Penyidik yang dengan sengaja tidak mengeluarkan Anak demi hukum setelah
berakhirnya jangka waktu penahanan, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun .
 Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh
jaminan dari orang tua/wali/ lembaga perlindungan Anak, bahwa Anak tidak
akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana dan atau menghilangkan
barang bukti .
 Dalam hal jaminan diatas dilanggar, maka terhadap penjamin diatas dapat
dikenakan sanksi pidana .
 Identitas Anak, Anak Saksi, dan/atau Anak korban wajib dirahasiakan dalam
pemberitaan di media cetak maupun elektronik .
 Identitas sebagaimana dimaksud diatas, meliputi : Nama anak, nama
Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain
yang dapat mengungkap jati diri Anak, Anak Saksi, dan/atau Anak Korban.
 Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal
19 diatas, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 tahun
dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui
batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke
sidang Anak.

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus
bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam
situasi darurat ( dalam pengungsian, kerusuhan, bencana alam, dan konflik
bersenjata), melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Dalam tiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan
didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai
dengan ketentuan .

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa
atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke Pengadilan Anak,
sedangkan orang dewasa dan/atau anggota TNI tersebut diajukan ke
Pengadilan yang berwenang .

Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh
lembaga yang menangani perkara Anak .

Berdasarkan pertimbangan / saran dari Pembimbing Kemasyarakatan,
Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik
dapat
merujuk Anak, Anak Saksi dan/atau Anak Korban ke instansi atau lembaga
yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial.

Dalam hal Anak Korban memerlukan pertolongan segera, Penyidik tanpa
Laporan Pekerja Sosial Profesional dapat langsung merujuk Anak Korban ke
Rumah Sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai
dengan kondisi korban

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara Anak yang masih
dalam proses penyidikan dan penuntutan atau yang sudah dilimpahkan ke
Pengadilan Negeri, tetapi belum disidangkan, harus dilaksanakan
berdasarkan hukum acara Undang-Undang ini .

Pada saat Undang Undang ini mulai berlaku, Anak Negara dan / atau Anak
Sipil yang masih berada di lembaga pemasyarakatan anak diserahkan
kepada :
•
Orang tua / wali, atau
•
Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial / Keagamaan, atau
•
Kementerian atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang sosial.
 Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak :
•
Diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kebutuhan umurnya.
•
Dipisahkan dari orang dewasa.
•
Memperoleh bantuan hukum.
•
Melakukan kegiatan rekreasional.
•
Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, merendahkan martabat.
•
Tidak dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup.
•
Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir
dan dalam waktu yang paling singkat.
•
Memperoleh keadilan di muka sidang pengadilan yang tertutup untuk umum.
•
Tidak dipublikasikan identitasnya.
•
Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dianggap
nyaman bagi anak.
•
Memperoleh aksebilitas, terutama bagi anak cacat.
•
Memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, advokasi sosial.
INP
INDONESIA NATIONAL POLICE
1. Menginventarisir pencatatan dan pendataan penanganan ABH.
2. Menetapkan PerKAP, Surat Edaran Kapolri, TR ttg penanganan ABH.
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur penanganan ABH.
4. Menyusun Modul penanganan ABH ( Instruksi Kerja ).
5. Memasukkan materi penanganan ABH dlm pendidikan spesialisasi
bidang pelayanan perempuan dan anak (PPA) dan TPPO.
6. Menyusun kurikulum penanganan ABH.
7. Menyiapkan penyidik yang akan menangani ABH.
8. Mengadakan pelatihan khusus bagi Penyidik Anak ( UPPA ).
9. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus ABH.
10. Terlibat secara aktif dalam berbagai seminar ttg penanganan ABH.
11. Turut serta dlm pembahasan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak.
INP
INDONESIA NATIONAL POLICE
PERKAP 3 TH 2008 TTG PEMBENTUKAN RPK DAN TATA CARA RIKSA
SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA
1.
Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah ruangan yg aman dan
nyaman utk khusus saksi dan/atau korban TP termsk tsk TP yg patut
diperlakukan atau perlu perlakuan khusus dan perkaranya sdg
ditangani Polri.
2.
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ( UPPA) adalah unit yg
bertugas memberikan pelayanan dlm bentuk perlindungan thd
perempuan dan anak yg menjadi korban kejahatan dan melakukan
tugas penegakan hukum.
INP
INDONESIA NATIONAL POLICE
PERKAP 3 TH 2008
PASAL 10
(1) Kemampuan pelaksanaan tugas di Unit PPA meliputi pelayanan dlm bentuk
perlindungan thd korban TP dan gakkum thd pelakunya.
(2) Tugas Unit PPA meliputi :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
INP
Penerimaan laporan TP
Membuat LP
Memberi konseling
Kirim korban ke PPT atau RS terdekat
Pelaksanaan penyidikan perkara
Meminta visum
Beri info perkembangan kss
Jamin kerahasiaan dan keselamatan
Adakan koordinasi lintas sektoral
Buat laporan sesuai prosedur
INDONESIA NATIONAL POLICE
PEMERIKSAAN THD. ANAK SBG. TERSANGKA
1. Jelaskan hak-hak anak menggunakan bahasa dan kalimat yang
sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman anak.
2. Pemeriksaan anak wajib didampingi dan dibolehkan memilih orang
dewasa tertentu untuk menemani mereka pada waktu pemeriksaan
( usahakan untuk mendapatkan kehadiran dari orang tuanya).
3.
Orang tua juga harus dijelaskan tentang hak-hak anaknya.
4. Orang tua diberi waktu untuk berbicara dng anaknya secara pribadi.
5. Keterangan anak dapat dijadikan bukti hanya bila keterangan
tersebut diberikan dengan didampingi orang tua atau Penasehat
hukum atau orang dewasa yang ditunjuk.
INP
INDONESIA NATIONAL POLICE
•
Untuk kepentingan umum pejabat Polri dlm melaksanakan tugas dan
wewenangnya dpt bertindak menurut penilaiannya sendiri . (Psl 18 (1) UU No
2/2002 ).
•
Pelaksanaan ketentuan di atas hanya dpt dilakukan dlm keadaan yg sangat
perlu dgn memperhatikan peraturan perundangan serta kode etik Profesi
Polri. (Psl 18 (2) UU No 2 /2002 )
•
Penjelasan Pasal 18 (1) bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu
tindakan yg dpt dilakukan oleh anggota Polri yg dlm bertindak harus
dipertimbangkan manfaat serta resiko dan tindakannya dan betul-betul untuk
kepentingan umum.
•
Pasal 19 (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat Polri
senantiasa bertindak berdasarkan norma hkm dan mengindahkan norma
agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi HAM.
•
Pasal 19 (2) dlm melaksanakan tugas dan wewenang sbgmn diimaksud dlm
ayat (1) Polri mengutamakan pencegahan.
INP
INDONESIAN NATIONAL POLICE
1. Ruang Pelayanan Khusus ( RPK ) masih banyak yg belum layak.
2. Masih banyak Penyidik UPPA yg belum mendapat pelatihan khusus.
3. Pelapor / korban & keluarga nyab bersikeras menuntut Pelaku untuk
di proses pidana / ditangkap / ditahan.
4. Dlm proses Diversi, dapat menimbulkan MO. Pemerasan dari pihak Korban
terhadap Pelaku & keluarganya.
5. Tersangka cenderung dilindungi / dilarikan oleh keluarganya.
6. Belum diaturnya mekanisme Penerbitan SP3 hasil Diversi dalam UU no. Thn.
2012 maupun KUHAP.
7. Masih banyak wilayah ( kecamatan / kabupaten ) yg belum memiliki :
- BAPAS.
- Pembimbing Kemasyarakatan, dsb.
INP
INDONESIAN NATIONAL POLICE
8.
Belum siapnya LPAS.
9.
Bolak baliknya Berkas Perkara antara Penyidik dan JPU.
10. Penyerahan TSK Anak secara fisik dalam Tahap 2.
11. Antisipasi terhadap munculnya MODUS OPERANDI BARU dari pelaku
dewasa yg memanfaatkan Anak di bawah 18 tahun untuk melakukan
Tindak Pidana.
INP
INDONESIAN NATIONAL POLICE
DIKTRESKRIMUM POLDA JATIM