Transcript Materi Barekrrim-Sidik TP

OLEH :
KOMBES POL Drs. MACHMUD ABDUH, MH
2
3
(1)
Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
a. Kepolisian khusus,
b. Penyidik pegawai negeri sipil, dan / atau
c.
Bentuk – bentuk pengamanan swakarsa.
(2)
Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c,
melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan
peraturan perundang - undangan yang menjadi
dasar hukumnya masing - masing.
4
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia
adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat.
5
Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap
semua tidak pidana sesuai dengan hukum acara
pidana dan peraturan perundang – undangan
lainnya.
6
a. Menerima laporan dan / atau pengaduan
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta
memotret seseorang;
i.
Mencari keterangan dan barang bukti;
7
(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara
Republik Indonesia berwenang untuk :
a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan
penyitaan;
b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat
kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam
rangka penyidikan;
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta
memeriksa tanda pengenal diri;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f.
memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
8
g.
h.
i.
j.
k.
l.
mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;
mengadakan penghentian penyidikan;
menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat
imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam
keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau
menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik
pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik
pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
dan
mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab.
9
(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang
dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan
tindakan tersebut dilakukan;
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam
lingkungan jabatannya;
d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang
memaksa; dan
e. menghormati hak asasi manusia.
10
TUGAS POKOK
Tugas pokok Reskrim Polri adalah
melaksanakan penyelidikan, penyidikan
dan koordinasi serta pengawasan
terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) berdasarkan Undang - Undang
Nomor 8 tahun 1981, Undang - Undang
Nomor 2 tahun 2002 dan peraturan
perundangan lainnya.
11
Fungsi reskrim
Menyelenggarakan segala usaha, kegiatan
dan pekerjaan yang berkenaan dengan
pelaksanaan fungsi Reskrim Polri dan
dalam rangka penyidikan tindak pidana
sesuai dengan undang - undang yang
berlaku dan sebagai Korwas PPNS serta
pengelolaan Pusat Informasi Kriminil (PIK)
12
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
A. PENYELIDIKAN
 Mencari dan mengumpulkan informasi berkenaan dengan laporan /
pengaduan tentang benar / tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana
 Mendapatkan keterangan / kejelasan tentang tersangka dan / atau barang
bukti dan / atau saksi secara lengkap supaya dapat diadakan penindakan
dan pemeriksaan.
 Sasaran penyelidikan meliputi orang, benda / barang dan tempat (termasuk
rumah dan tempat - tempat tertutup lainnya).
B. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
 Pemeriksaan di TKP
 Penindakan terhadap tersangka meliputi pemanggilan, penangkapan,
penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 Pemeriksaan meliputi saksi, ahli dan tersangka
 Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara meliputi pembuatan resume,
penyusunan berkas perkara dan penyerahan berkas perkara ke kejaksaan
13
PRINSIP UMUM
A. Perilaku yang diharuskan bagi seorang penyidik terhadap pelapor /
korban, saksi, tersangka maupun terhadap informan adalah :
1. Mematuhi norma – norma agama / kepercayaan yang dianut maupun nilai –
nilai moral dan etika yang berlaku yang berlaku dalam pelaksanaan
tugas/pekerjaannya.
2. Berpedoman kepada asas - asas dalam hukum pidana Indonesia, sehingga
tetap menghormati hak-hak pelapor / korban, saksi dan tersangka secara
profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel.
3. Tampil simpatik dengan berpakaian bersih dan rapi sesuai ketentuan dan
berbicara dengan intonasi yang menunjukkan sikap bersahabat dan
kekeluargaan.
4. Memberikan kesempatan secara terbuka kepada pelapor untuk menceritakan
permasalahan yang dialaminya tanpa merasa takut.
5. Tidak memaksakan kehendak terhadap pelapor / korban, saksi atau tersangka
untuk memberikan keterangan yang tidak relevan dengan permasalahan yang
dihadapi.
14
6. Mengkaji informasi yang diterima dari pemberi informasi melalui pengecekan /
penyelidikan di lapangan, sehingga terhindar adanya tindakan upaya paksa
berdasarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum.
7. Menghindari terjadinya pertemuan dengan orang - orang yang sedang
berperkara atau kerabatnya atau keluarganya di luar kantor untuk menjaga
kenetralan / obyektivitas penyidikan.
8. Transparan terhadap pihak – pihak yang berperkara tentang proses penyidikan
yang sedang dilakukan dan bukan substansi pemeriksaan (teknis penyidikan
hanya untuk penyidk).
9. Senantiasa independen dalam menangani perkara, tidak terpengaruh pihak pihak tertentu yang akan menghambat atau bahkan menyimpang dari pokok
perkara.
10. Tepat waktu dan janji terutama saat menerima kehadiran orang yang
memenuhi panggilan. Menginformasikan kepada yang bersangkutan bila
karena satu dan lain hal tidak dapat memenuhi perjanjian serta membuat
perjanjian berikutnya.
11. Tindakan diskresi yang diambil dalam proses penyidikan harus dapat
dipertanggungjawabkan demi kepentingan umum, rasa keadilan dan rasa
kemanusiaan.
15
B. Perilaku seorang penyidik yang dilarang terhadap pelapor / korban,
saksi, tersangka maupun terhadap informan adalah
1. Melakukan kesepakatan dengan pihak pelapor / korban, saksi, informan
maupun tersangka dengan maksud / tujuan yang tidak dibenarkan menurut
hukum.
2. Menggganti barang bukti sehingga tidak sesuai dengan kondisi pada waktu
disita atau terjadi pengurangan nilai barang bukti seperti penyisihan barang
bukti digunakan untuk kepentingan pribadi, tersangka atau orang lain.
3. Memberikan berita acara pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak dan
bertentangan dengan peraturan dan perundang - undangan.
4. Memalsukan tanda tangan pada surat perintah atau berita acara.
5. Merekayasa kasus sehingga terjadi pemutarbalikan fakta dan mengkaburkan
permasalahan utama / pokok dengan tujuan mempetieskan kasus.
6. Melakukan pemerasan / pengancaman terhadap tersangka atau saksi dengan
dalih / kepentingan apapun.
7. Sengaja menunda memperlambat proses penyidikan dengan mengharapkan
suatu imbalan dari pelapor / korban, tersangka atau pihak lain.
16
8. Menerima imbalan langsung maupun tidak langsung dari tersangka atau orang
yang diduga memiliki hubungan dengan tersangka, sehingga perkara
dipetieskan atau dicari - cari seakan - akan bukan merupakan tindak pidana,
tidak cukup bukti otau dihentikan demi hukum.
9. Memperlakukan tersangka secara berlebihan seperti tersangka tidak dilakukan
penahanan ditempat yang semestinya di dalam sel tetapi di ruang penyidik
atau di ruang lannya dengan dalih apapun.
10. Mencampur - adukkan masalah pribadi atau orang lain yang berakibat tidak
tercapainya tujuan penyidikan, dengan adanya saudara, kenalan atau atasan
yang terlibat dalam perkara sehingga berdampak pada penyidikan yang tidak
obyektif atau sampai akhirnya orang-orang yang patut diduga sebagai
tersangka terhindar dari jerat hukum.
11. Memaksakan diri menangani perkara yang secara emosional berhubungan
dengan saudara kandung atau famili lainnya atau bahkan pihak yang
bermasalah dengan penyidik.
12. Dengan sengaja melibatkan mass media dalam melakukan tindakan upaya
paksa, sehingga dapat menimbulkan opini di kalangan masyarakat bahwa
tugas Polisi identik dengan kekerasan
13. Memanfaatkan barang milik pelapor / korban atau tersangka baik untuk
kepentingan pribadi atau orang lain atau dengan dalih untuk kepentingan
institusi.
17
PANDUAN PENERAPAN
A. PENYELIDIKAN
1. Menjaga dan memelihara hubungan harmonis dengan tokoh masyarakat, tokoh
agama, tokoh pemuda melalui koordinasi dan konsultasi intensif sesuai
kebutuhan di lapangan.
2. Apabila melakukan penyelidikan terbuka harus berkomunikasi dengan obyek /
sasaran penyelidikan dengan sikap yang santun dan luwes sehingga
kehadirannya dan keberadaannya diterima oleh masyarakat.
3. Menganalisis dan mengembangkan informasi yang diperoleh di lapangan guna
membantu proses penyelidikan.
4. Mencatat semua informasi dan data yang diperoleh selama penyelidikan dan
setiap anggota masyarakat
5. Memegang teguh etika dan senantiasa menampilkan jati diri serta perilaku yang
terpuji dalam setiap pelaksanaan penyelidikan.
18
6. Tidak mempublikasikan temuan dan hasil penyelidikan kepada publik dan
senantiasa menjaga kerahasiaan informasi demi menjujung tinggi asas praduga
tak bersalah.
7. Meletakkan kepentigan negara, bangsa, masyarakat dan kemanusiaan di atas
kepentingan pribadi.
8. Tetap menjalin komunikasi dengan Tomas, Toga dan sumber – sumber informasi
lain yang telah dinilai dapat memberikan masukan secara tepat dan akurat,
dalam rangka pembaharuan data (update).
9. Tetap menjaga kerahasiaan atas sesuatu (data dan informasi) yang seharusny
dirahasiakan sehingga tidak merugikan institusi, diri sendiri dan orang lain.
19
B. PEMERIKSAAN TKP
1. Sesegera mungkin mendatangi TKP (dengan membawa keLengkapan alut dan
alsus yang diperlukan) dan melakukan pemeriksaan / olah TKP.
2. Menghimbau masyarakat untuk tidak mengganggu proses olah TKP dengan
memindahkan, menghilangkan, merusak barang bukti yang ada di TKP.
3. Tidak melakukan intimidasi, pemaksaan kehendak terhadap korban dan pelaku
serta saksi dalam rangka mencari masukan / informasi tentang kejadian /
peristiwa atau informasi loinnnya yang dapat merugikan proses pengungkapan
kasus.
4. Menjalin kerjasama dan memotivasi masyarakat di sekitar TKP agar tidak takut,
rela mengorbankan waktu dan tenaga untuk bersedia menjadi saksi.
5. Amati dan lakukan pencatatan secara cermat identitas setiap orang yang
berusaha atau diduga akan mengaburkan informasi tentang hal yang
berhubungan dengan kejadian di TKP.
6. Tidak menambah atau mengurangi barang bukti yang ada di TKP untuk
kepentingan pribadi atau orang lain dalam rangka penyidikan.
7. Tetap menjalin komunikasi yang baik dengan saksi, informan dan masyarakat
untuk melengkapi perkembangan informasi.
8. Memperlakukan korban dan pelaku serta saksi manusiawi dan proporsional.
20
C. PEMANGGILAN (TERSANGKA / SAKSI)
1. Menyampaikan secara langsung surat panggilan ke alamat (tersangka / saksi)
serta meminta tanda tangan bukti penerimaan surat panggilan.
2. Dalam menyampaikan surat panggilan, petugas wajib memberitahukan identitas
dirinya secara lengkap dan asal satuan penugasannya.
3. Apabila orang yang dipanggil tidak ada ditempat / tidak ditemukan, petugas
dapat berkoordinasi / meminta bantuan keluarganya, RT / RW atau kelurahan
untuk menyampaikan surat panggilan tersebut.
4. Apabila orang yang dipanggil menolak tanpa penjelasan yang wajar, maka
berikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemanggilan dengan sikap
ramah dan simpatik dengan bahasa yang santun sehingga mendapat tanggapan
baik dari masyarakat.
5. Sedapat mungkin tetap memperlakukan tersangka secara wajar / manusiawi
dalam pemeriksaan di tempat dan perintah membawa karena yang
bersangkutan telah menolak panggilan yang kedua.
6. Mendokumentasikan dengan baik semua administrasi penyidikan (pemanggilan).
21
D. PEMERIKSAAN
1. Sebelum dimulainya pemeriksaan, upayakan agar melakukan komunikasi singkat
penuh kekeluargaan dengan orang yang akan diperiksa, misalnya menanyakan
tentang perjalanannya ke kantor Polisi, tentang keluarga, kesehatan dan
sebagainya, sehingga terjalin kedekatan emosional antara yang diperiksa dengan
pemeriksa.
2. Pemeriksa menyampaikan atau memberitahukan hak - hak saksi / tersangka
ketika akan diperiksa.
3. Tidak mengajukan pertanyaan yang menjebak dan memihak serta melakukan
tekanan psikis dan tindakan kekerasan fisik kepada yang diperiksa.
4. Memberikan pelayanan yang terbaik dan tidak mempersulit seseorang, hormat
kepada siapapun, tidak mengeluarkan kata yang kasar / bersikap marah.
5. Tidak membebani biaya apapun untuk pemeriksaan dan tidak mengeluarkan kata
- kata yang mengisyaratkan meminta imbalan.
6. Senantiasa menjunjung - tinggi norma - norma hukum, agama, kesopanan,
kesusilaan, nilai - nilai kemanusiaan, adat - istadat yang berlaku, hak khusus
wanita dan anak - anak pada saat melakukan pemeriksaan.
7. Berita acara pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi agar dibacakan
kembali dengan bahasa yang dimengerti atau diterjemahkan.
22
E. PENANGKAPAN
1. Memperlihatkan surat perintah penangkapan dan atau identitas diri secara
lengkap kepada seseorang yang akan dilakukan penangkapan dan keluarganya.
2. Hindari sikap yang berlebihan (overacting) dalam melakukan penangkapan yang
bertentangan dengan norma - norma yang berlaku di masyarakat atau
senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Melakukan koordinasi dengan RT / RW, Tomas, tokoh pemuda dan Toga tentang
upaya penangkapan yang dilakukan dengan pertimbangan kelancaran dan
keselamatan petugas, tersangka maupun orang lain dan juga keselamatan harta
benda, perabotan, fasilitas umum.
4. Memperlakukan tersangka (yang ditangkap) secara wajar / manusiawi, menjaga
keselamatan, martabat / kehormatannya sebagai manusia.
23
F. PENGGELEDAHAN
1. Menunjukkan surat perintah penggeledahan sebelum melakukan
penggeledahan.
2. Mengajak ketua lingkungan / warga setempat untuk mendampingi petugas dan
menyaksikan proses penggeledahan sejak dimulai hingga selesai.
3. Bila memungkinkan mengajak tersangka atau keluarganya, pemilik tempat atau
rumah tinggal untuk menyaksikan keseluruhan jalannya penggeledahan.
4. Berikan penjelasan dan pengertian kepada tersangka / keluarganya dengan
bahasa yang mudah dimengerti, sopan dan ramah tentang maksud tujuan
dilakukannya penggeledahan.
5. Penggeledahan dilakukan sesuai dengan prosedur, teliti, saksama, wajar, sopan
serta mengindahkan norma hukum, agama, adat istiadat, sosial dan sopan
santun.
24
6. Dalam hal tertangkap tangan penggeledahan dapat dilakukan tanpa surat
perintah penggeledahan dan atau surat izin dari ketua pengadilan negeri, untuk
kemudian dilaporkan kepada penyidik.
7. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penggeledahan dapat
dilakukan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat, namun setelah itu
segera melaporkan kepada ketua pengadilan untuk mendapatkan persetujuan
penggeledahan.
8. Penggeledahan badan apabila sangat diperlukan dapat dilakukan dengan cara
menanggalkan semua pokaian yang dikenakan, namun untuk wanita hendaknya
dilakukan oleh polisi wanita atau minta bantuan warga (wanita ) yang dapat
dipertanggungjawabkan sedangkan untuk melakukan penggeledahan rongga
badan agar meminta bantuan petugas kesehatan (dokter), dengan
memperhatikan etika atau kesopanan dalam pelaksanaannya untuk menghindari
complain / keluhan dari yang dilakukan penggeledahan badan.
9. Berita acara penggeledahan dibacakan kembali dan baru kemudian
ditandatangani oleh penyidik maupun oleh tersangka atau keluarganya dan atau
kepala desa atau ketua RT / RW dengan 2 orang saksi.
25
G. PENAHANAN
1. Sebelum melakukan penahanan hendaknya memperhatikan syarat penahanan
yaitu d samping berdasarkan bukti yang cukup juga harus didasarkan pula pada
persyaratan lain sesuai dengan KUHAP yaitu dasar hukum obyektif, seperti yang
tercantum dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan dasar kepentingan
(subyektif), sesuai pasal 20 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP.
2. Berikan penjelasan kepada tersangka tentang alasan penahanan dan
memberikan surat perintah penahanan baik kepada tersangka maupun
keluarganya.
3. Perhatikan keamanan, keselamatan kesehatan dan hak - hak tersangka selama
dalam penahanan guna menghindari complain / keluhan dari tersangka.
4. Pastikan terdapat penjagaan dan pengamanan terhadap tahanan dan
terselenggaranya hak - hak tersangka selama masa penahanan.
26
H. PENYITAAN
1. Memperlihatkan tanda pengenal atau identitas diri dan surat perintah penyitaan
yang dilampiri salinan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, kepada
tersangka / keluarganya saat melakukan penyitaan.
2. Melakukan koordinasi dengan ketua lingkungan atau warga sekitar untuk
menjadi saksi dalam pelaksanaan penyitaan.
3. Menunjukkan / memperlihatkan benda - benda yang akan disita kepada
tersangka / keluarganya dengan disaksikan oleh ketua lingkungan atau ketua
warga beserta 2 ( dua ) orang saksi.
4. Memberikan penjeasan kepada pihak tersangka / keluarga dan masyarakat
tentang maksud dan tujuan dilakukannya penyitaan.
5. Penyitaan dilakukan sesuai dengan prosedur, teliti, saksama, wajar, sopan serta
mengindahkan norma hukum, agama, adat - istiadat, sosial dan sopan santun.
6. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak karena memerlukan tindakan
segera, penyitaan dapat dilakukan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri tetapi
terbatas pada benda bergerak dan sesudahnya segera melaporkan kepada
ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan persetujuan penyitaan.
7. Membuat Berita Acara Penyitaan dan melaporkan pada atasannya.