Transcript Paparan ZI Asdep Samarinda 10122012

SOSIALISASI
PERATURAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR 60 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
DAN PEMERINTAH DAERAH
Samarinda, 10 Desember 2012
OUTLINE PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
BAB I.
BAB II.
BAB III.
BAB IV.
BAB IV.
BAB IV.
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
B.
Maksud dan Tujuan
C.
Pengertian Umum
TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
A.
Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
B.
Pencanangan Pembangunan Zona Integrias
C.
Proses Pembangunan Zona Integritas
PENILAIAN DAN PENETAPAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK/WBBM
A.
Penilaian dan Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBK
B.
Penilaian dan Penetapan Unit Kerja berpredikat WBBM
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
A.
Pembinaan
B.
Pengawasan
EVALUASI DAN PELAPORAN
A.
Evaluasi
B.
Pelaporan
PENUTUP
LATAR BELAKANG
1. Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui penindakan dan pencegahan.
Penindakan menghasilkan detterence effect tetapi berdampak kecil dan
bersifat jangka pendek, sedangkan pencegahan menghasilkan dampak yang
besar dan bersifat jangka panjang, tetapi kurang menghasilkan detterence
effect. Sinergi kedua upaya tersebut akan menghasilkan detterence effect
dan dampak yang besar/jangka panjang.
2. Keberhasilan upaya pencegahan korupsi selama ini kurang optimal. Salah
satu di antaranya adalah Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
sebagai bagian dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 yang minim sekali
implementasinya.
3. Untuk mewujudkan unit kerja berpredikat WBK, perlu lebih dahulu dilakukan
pembangunan Zona Integritas (ZI), yang didahului dengan
penandatanganan dokumen pakta integritas berdasarkan Per.MENPAN dan RB
Nomor 49 Tahun 2011 dan Pencanangan Pembangunan ZI berdasarkan
Per.MENPAN dan RB Nomor 60 Tahun 2012 sebagai wujud komitmen
pemberantasan korupsi pada tingkat individu dan instansi pemerintah.
4. Pembangunan ZI merupakan model pencegahan korupsi melalui berbagai
upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terukur
PENGERTIAN UMUM
Pada pedoman ini, yang dimaksud dengan :
1). Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang
diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan
jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan
WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi,
reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan
publik;
2). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau
predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang
memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil
penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah
memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari
BPK atas laporan keuangannya;
PENGERTIAN UMUM (Lanjutan)....
3) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada
suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil
WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses
di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan
keuangannya;
4) Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di lingkungan K/L
dan Pemda serendah-rendahnya Eselon III yang
menyelenggarakan
fungsi
pelayanan
kepada
masyarakat.
PETA ZI, WBK, WBBM
ZONA INTEGRITAS
(K/L/PEMDA)
WBK/WBBM
(UNIT KERJA/SATUAN KERJA)
DASAR HUKUM
1. UU No. 28 Tahun 1999;
2. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2002;
3. UU No. 30 Tahun 2002;
4. UU No. 14 Tahun 2008;
5. PP No. 60 Tahun 2008;
6. Perpres No. 24 Tahun 2010;
7. Inpres No. 5 Tahun 2004;
8. Inpres No. 9 Tahun 2011;
9. Inpres No. 17 Tahun 2011;
10. Per.MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011;
PAKTA INTEGRITAS DAN PENYELENGGARAAN NEGARA
YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN
Di masa depan nanti, Pakta Integritas
akan menjadi best practices di semua lini
pembangunan. Pemerintahan Indonesia
masa depan, Insya Allah, akan makin
bersih dari semua wujud tindak pidana
KKN (Presiden RI, 14/08/2009)
Pelaksanaan
Pakta
Integritas
Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004
dan
Nomor 17 Tahun 2011
Pulau
Integritas/
Bebas Dari
Korupsi
Integritas dan Good Governance
satunya hati,
ucapan dan
tindakan
etika
INTEGRITAS
moralitas
partisipasi
penegakan
hukum
visioner
akuntabilitas
transparansi
GOOD
GOVERNANCE
pemerintah
efisiensi
masyarakat
kepedulian
swasta
efektifitas
konsensus
kesetaraan
TARGET DAN REALISASI PENCANANGAN
DAN PEMBANGUNAN ZI TAHUN 2012
NO
INSTANSI
TARGET
2012
REALISASI
2012 *)
KETERANGAN
1.
Kementerian/
Lembaga
40
25
KemPAN&RB, Kemdagri, Kemristek, Kemsos,
Kemkumham, KemKKP, Kemkes, Bappenas,
Kehutanan, Pertanian, Perdagangan, Keuangan,
PU; BPKP, BPOM, BIG, BSN, BPPT, BAPENTEN,
BATAN, LIPI, LAPAN, BKN, LAN, ANRI
2.
Provinsi
33
9
Jatim, Sulut, Sumbar, Bali, Jabar, DIY, SulSel,
Kaltim, Maluku
3.
Kabupaten
33
32
Aceh Tengah, Hulu Sungai Selatan, Garut, Bangli,
Jayapura, Lombok Utara, Tanah Datar, Maluku
Tenggara, Pacitan, Polman, Dairi, Bengkulu Sel,
Donggala, Paser, PPU, Kutai Barat, Bulungan,
Berau, Nunukan, Malinau, Kutai Kertanegara,
Tanah Tidung, Kutai Timur, Buru, Buru Sel, Kep.
Aru, Malteng, MaltaraBar, Seram Barat, Seram
Timur, Malbardaya, Pangkep
4.
Kota
33
14
Banjar Baru, Sukabumi, Metro, Bandar Lampung,
Jogya, Kediri, Gorontalo, Bukit tinggi, Balikpapan,
Bontang, Tarakan, Samarinda, Ambon, Tual
139
80
JUMLAH
* S/d 14 November 2012
10
ALUR FIKIR PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK
MEANS/HOW TO ACHIEVE
(Kegiatan/Proses)
PROGRAM PENCEGAHAN
KORUPSI TERDIRI DARI
20 KEGIATAN/ PROSES
ENDS/WHAT TO ACHIEVE
(Outcomes/Hasil)
 ULTIMATE OUTCOMES:
(Nilai Minimum)
− Indeks Integritas Yanlik (KPK)
− PKUPP (Kem.PAN dan RB)
 IMMEDIATE OUTCOMES :
(Nilai Maksimum)
− % kerugian negara belum selesai
− % temuan in efektif
− % temuan in efesien
− % PNS dihukum disiplin
− % Dumas belum selesai
− % PNS dihukum pidana
WBK / WBBM
1
3
2
Penandatanganan
Dokumen Pakta
Integritas (PI)
(Inpres 9/2011&
PerMenPAN&RB
No. 49/2011)
Pencanangan
Pembangunan ZI
secara terbuka
Inpres 17/2011 &
PerMenPAN & RB
60/2012
Proses Pembangunan ZI:
 Program
Pencegahan
Korupsi:
LHKPN, Kode Etik, Whistle Blower,
Pengendalian Gratifikasi, penanganan
conflict of interest, rekrutmen secara
terbuka, e-procurement, dll.
 APIP
sebagai
Unit
Penggerak
Integritas (UPI).
5
4
Identifikasi
Pengajuan Calon
Unit Kerja WBK
kepada Menpan
dan RB
Monitoring dan penilaian
oleh Tim Penilai Nasional
(Kem. PAN dan RB, KPK,
ORI)
 Indikator Proses
 Indikator Hasil
6
Penetapan Unit
Kerja Sebagai
WBK/WBBM*
* Penetapan WBK dilakukan oleh Pimpinan K/L dan Pemda berdasarkan hasil self assessment
Tim Penilai Internal & reviu oleh Tim Penilai Nasional.
* Penetapan WBBM dilakukan oleh MenPAN dan RB berdasarkan hasil self assessment Tim
Penilai Internal dan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional
PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSI
DAN INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM
NO
1
KEGIATAN PENCEGAHAN
KORUPSI/INDIKATOR PROSES
Penandatanganan Dokumen Pakta
Integritas
BOBOT (%)
5
2
Pemenuhan Kewajiban LHKPN
6
3
Pemenuhan Akuntabilitas kinerja
6
4
Pemenuhan Kewajiban Laporan keuangan
5
5
Penerapan Kebijakan Disiplin PNS *)
5
6
Penerapan Kode Etik Khusus
4
7
Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik *)
6
8
Penerapan whistle blower system Tindak
Pidana Korupsi
6
9
Pengendalian gratifikasi
6
10
Penanganan benturan kepentingan (conflict
of interest)
6
11
Kegiatan Promosi Anti Korupsi
6
KETERANGAN
Lanjutan..... PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSI
DAN INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM
NO
12
KEGIATAN PENCEGAHAN
KORUPSI/INDIKATOR PROSES
Pelaksanaan saran perbaikan yang
diberikan oleh BPK/KPK/APIP
BOBOT (%)
5
13
Kebijakan pembinaan purna tugas *)
4
14
Pelaporan transaksi keuangan yang tidak
wajar oleh PPATK
6
15
Promosi jabatan secara terbuka *)
3
16
Rekruitment secara terbuka
3
17
Mekanisme pengaduan masyarakat
6
18
E-Procurement
6
19
Pengukuran kinerja individu *)
3
20
Keterbukaan informasi publik
3
* Belum diterapkan karena belum ada acuannya
KETERANGAN
KOMPONEN PENILAIAN KEGIATAN
PENCEGAHAN KORUPSI (INDIKATOR PROSES)
NO
ASPEK PENILAIAN
BOBOT
(%)
1.
Pemenuhan
30
2.
Kualitas
50
3.
Implementasi
20
INDIKATOR HASIL WBK/WBBM
NO
UNSUR INDIKATOR HASIL
WBK
WBBM
KETERANGAN
Skala 0-10
berdasarkan instrumen KPK
Skala 0-1000
Berdasarkan PermenPAN dan RB
No. 38 Tahun 2012
Dalam 2 tahun terakhir
Berdasarkan penilaian APIP, BPK
atau Keputusan APH
Dalam 2 tahun terakhir
Berdasarkan Penilaian APIP dan
BPK
Dalam 2 tahun terakhir
Berdasarkan Penilaian APIP dan
BPK
Dalam 2 tahun terakhir
0% jika jumlah pegawai kurang dari
100 orang; ≥1% jika jumlah
pegawai ≥100 orang
Pengaduan yang telah >60 hari.
Terbatas pada
Masalah maladministrasi yang
menjadi tanggung jawab unit kerja
Dalam 2 tahun terakhir
Berdasarkan keputusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap
1
Nilai indeks integritas*
≥7,0
≥7,5
2
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
≥550
≥750
3
Persentase kerugian negara (KN)
yang belum diselesaikan (%)
0%
0%
4
Jumlah maksimum temuan in-efektif
(% anggaran)
3%
2%
5
Jumlah maksimum temuan in-efisien
(% anggaran)
5%
3%
6
Persentase maksimum jumlah pegawai
yang dijatuhi hukuman disiplin karena
penyalahgunaan pengelolaan keuangan
1%
0%
7
Persentase jumlah pengaduan
masyarakat yang belum ditindaklanjuti
5%
0%
8
Persentase jumlah pegawai yang dijatuhi
hukuman karena tindak pidana korupsi
0%
0%
* Penerapannya menunggu persetujuan KPK
MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPAN WBK DAN WBBM
1. Self Assessment oleh TPI atas indikator proses dan indikator hasil
2. Usulan pimpinan K/L dan Pemda tentang unit kerja yang akan diusulkan
menjadi WBK/WBBM dilengkapi/dilampiri Dokumen Hasil Self Assessment
oleh TPI.
3. Penilaian langsung oleh Tim Penilai Nasional (TPN):
- Reviu dalam rangka penetapan WBK oleh pimpinan K/L dan Pemda.
- Evaluasi dalam rangka penetapan WBBM oleh Menpan dan RB
4. Rekomendasi TPN kepada Pimpinan K/L dan Pemda atau MenPAN dan RB
dalam rangka penetapan WBK/WBBM.
5. Penetapan unit kerja berpredikat WBK oleh pimpinan K/L dan Pemda atau
WBBM oleh MenPAN dan RB.
SUSUNAN ORGANISASI TIM PENILAI NASIONAL (TPN)
1. Ketua
: Unsur Kementerian PAN dan RB;
2. Wakil Ketua
: Unsur KPK;
3. Wakil Ketua
: Unsur ORI;
4. Sekretaris
: Unsur Kementerian PAN dan RB;
5. Anggota
: Unsur-unsur instansi pemerintah
yang terkait, KPK, dan ORI.
KETENTUAN DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN OLEH TPN
1.
Penilaian dilakukan secara Independen dalam arti tidak dipengaruhi oleh pihak
manapun;
2.
Komunikasi dengan pihak yang dinilai hanya dapat dilakukan untuk
mengklarifikasi atau melengkapi data/informasi yang diperlukan dalam rangka
penilaian;
3.
Tidak diperkenankan adanya komunikasi dalam bentuk apapun antara Tim
Penilai Nasional dengan pihak yang dinilai yang secara langsung maupun tidak
langsung mengarah kepada informasi tentang nilai yang akan diperoleh;
4.
Pihak yang dinilai tidak dipungut biaya apapun;
5.
Keputusan/hasil Tim Penilai Nasional bersifat mutlak; dan
6.
Keputusan/hasil Tim Penilai Nasional disampaikan kepada Menteri PAN dan RB
dalam bentuk laporan Hasil Evaluasi dari Koordinator Tim Penilai Nasional.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pembinaan :
 Terhadap Unit Kerja (untuk mempersempit
kesempatan)
− perbaikan sistem dan prosedur
− perbaikan sarana
− penghargaan berupa percepatan kenaikan
pangkat, renumerasi, dsb
 Terhadap pegawai (untuk meluruskan niat)
− pelatihan Anti Korupsi dengan tujuan
membangun Integritas PNS dengan metode
yang efektif
Pengawasan/pemantauan :
 Tim Pemantau Independen di tingkat
nasional (Per.MenPAN dan RB 60/2012)
 Forum Pemantau Independen di tingkat
K/L dan Pemda, dan masyarakat
(Per.MenPAN dan RB 49/2011)
Unit Kerja
berpredikat
WBK/WBBM
TIM PEMANTAU INDEPENDEN
1. Dipimpin oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas
Aparatur.
2. Tugas Tim Pemantau Independen adalah melakukan pemantauan
secara proaktif
ke unit kerja berpredikat WBK/WBBM atau
berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat maupun Forum
Pemantau Independen pada tingkat K/L dan Pemda.
3. Tim
Pemantau
Independen
dapat
mengajukan
rekomendasi
pencabutan/perubahan status WBK/WBBM, jika ternyata syaratsyarat indikator mutlak dan indikator operasional tidak dapat
dipertahankan.
22
Terima Kasih
Kementerian PAN dan RB