Transcript WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK

1
APA ZI, WBK DAN WBBKM ?
1). ZONA INTEGRITAS (ZI) adalah sebutan atau predikat
yang diberikan kepada suatu K/L/Prov/Kab/Kota yang
pimpinannya dan jajarannya mempunyai niat (komitmen)
untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani;
2). WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah sebutan
atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja
pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan
memperoleh hasil penilaian indikator operasional di
antara 80 dan 90;
2
3) WILAYAH BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN dan
MELAYANI (WBBKM) adalah sebutan atau predikat
yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang
memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh
hasil penilaian indikator operasional 90 atau lebih;
4) UNIT KERJA adalah Unit / Satuan kerja layanan
masyarakat yang mandiri dalam arti mengelola
anggaran
(DIPA)
sendiri
yang
eselonisasinya
serendah-rendahnya eselon III.
3
PETA ZI, WBK, WBBM
ZONA INTEGRITAS
(KEMKES)
WBK/WBBKM
(UNIT KERJA/SATUAN KERJA
PADA UNIT UTAMA)
4
KENAPA PERLU ZI, WBK DAN WBBM ?
1. Pemberantasan
korupsi
harus
dilakukan
melalui
PENINDAKAN dan PENCEGAHAN SINERGIS
2. Keberhasilan upaya pencegahan korupsi selama ini
kurang optimal. Salah satu di antaranya adalah
Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai
bagian dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 yang minim
sekali implementasinya.
5
3. Untuk
mewujudkan
WBK,
perlu
lebih
dahulu
dilakukan pembangunan Zona Integritas (ZI), yang
didahului dengan pernyataan komitmen bersama
untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi,
dan nepotisme melalui penandatanganan dokumen
pakta integritas.
4. Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas (ZI)
diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi
yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja ZI inilah
dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara
konkrit dan terpadu.
6
APA DASAR HUKUM
UU No 31/1999 jo UU No 20/2002 Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
Undang -Undang No 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN
UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
Inpres 5/2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
Inpres 9/2011 tentang Rencana Aksi Pemberansan Korupsi
7
PENETAPAN
SATKER WBK
OLEH MENPAN
DAN RB
PENILAIAN SATKER
WBK OLEH TIM
INDEPENDEN
TAHAPAN MEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI (WBK) DAN
PENGUSULAN
CALON SATKER
WBK
WILAYAH BIROKRASI BERSIH,
KOMPETEN DAN MELAYANI (WBBM)
EVALUASI BALON
SATKER WBK
Ev. Oleh Itjen ,
menggunakan
pedoman
Menpan dan
RB
PEMILIHAN BALON
SATKER WBK
Pemilihan oleh pim
unit eselon i pembina
masing2 satker (2
satker)
Sesuai kriteria
pemenuhan indikator
MEMBANGUN ZI
MENUJU WBK
PEMETAAN
MASALAH
SOSIALISASI
WBK
PEMBENTUKAN
SATGAS
PENGGERAK DAN
PEMBANGUN
INTEGRITAS
PENCANANGAN
ZONA INTEGRITAS
Di level pimpinan
ES I/II
Kepala satker
Level ES III dan IV
Level staf
Permasalahan
terkait
pemenuhan
komponen
yang dinilai
OLEH
MENKES
Pemenuhan
komponen
indikator satker
wbk yang dinilai
Telah memenuhi 3(tiga) persyaratan :
a. Telah dilakukan penandatangan fakta integritas
b. Nilai LAKIP minimal C, dan
c. Opini laporan keuangan dari BPK RI minimal Wajar dengan Pengecualian (WDP)
8
INDIKATOR MUTLAK WBK/WBBM
• INDIKATOR MUTLAK pada tingkat K/L 
– Pimpinan dan jajaran sudah tandatangan Pakta
Integritas
– Nilai LAKIP minimal C
– Opini atas LAPORAN KEUNGAN minimal WDP
9
• INDIKATOR MUTLAK pada tk satuan kerja
– Nilai minimal Indek Integritas  KPK
– Nilai minimal Indeks Kepuasan Masyarakat  Kemenpan
– Jumlah maksimum KN yang belum selesai  BPK
– Jumlah maksimum temuan in-efektif  APIP
– Jumlah maksimum temuan in-efisien  APIP
– Presentasi maksimum jumlah pegawai terkena sanksi disiplin
karena penyalahgunaan keuangan  Pejabat Pembina Kepeg.
– Persentase maksimum jumlah pengaduaan masyarakat yang
tidak diselesaikan  APIP
– Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukumam
karena tindak pidana korupsi  pengadilan.
10
INDIKATOR OPERASIONAL WBK/WBBM
• INDIKATOR UTAMA  60 % (dokumen)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Penandatanganan Pakta Integritas
LHKPN
Akuntabilitas Kinerja
Laporan Keuangan
Kode Etik ?
Sistem Perlindungan Pelapor (WBS)
Program Pengendalian Gratifikasi
Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan
Kebijakan Pembinaan Purna Tugas
Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar  PPATK
11
INDIKATOR OPERASIONAL WBK/WBBM
(lanjutan)
• INDIKATOR OPERASIONAL  40 %
– Promosi jabatan secara terbuka
– Rekruitmen secara terbuka
– Mekanisme pengaduan masyarakat
– E – Procurement
– Pengukuran Kinerja Individu
– Keterbukaan Informasi Publik
12
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pembinaan :
 Terhadap Unit Kerja (untuk mempersempit
kesempatan)
− perbaikan sistem dan prosedur
− perbaikan sarana
− penghargaan berupa percepatan kenaikan
pangkat, remunerasi, dsb
 Terhadap pegawai (untuk meluruskan niat)
− pelatihan Anti Korupsi dengan tujuan
membangun Integritas PNS dengan
metode yang efektif
Unit Kerja
berpredikat
WBK
Pengawasan/pemantauan :
 Pemantau independen (ditunjuk oleh
Panitia Seleksi – KemenPAN dan RB)
 Masyarakat
13
UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH
KEMENKES UNTUK MEWUJUDKAN WBK
A. PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI ( INPRES 5/2004) :
1.
PENYAMPAIAN LHKPN BAGI WAJIB LAPOR KE KPK
2.
PENANDATANGANAN PERNYATAAN PENETAPAN
KINERJA
3.
EVALUASI PROGRAM SAKIP
4.
ONE STOP SERVICE SISTEM KELUHAN
MASYARAKAT (ULT, PTRC, DAN POJOK INFORMASI)
14
5. KESEPAKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PTRC
6. SISTEM PENGAWASAN DAN PENYALURAN DANA BOK
SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL (ONLINE):
WWW.DEPKES.GO.ID, WWW.GIZIKIA.DEPKES.GO.ID,
WWW.PPID.DEPKES.GO.ID, WWW.SEHATNEGERIKU.COM
7. PENANDATANGAN KOMITMEN BERSAMA DALAM
RANGKA PERCEPATAN MEWUJUDKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK
8. PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS SELURUH
PEGAWAI KEMENTERIAN KESEHATAN SESUAI DENGAN
PERMENPAN NO. 49 TAHUN 2011
15
9.
PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN GRATIFIKASI
10.
UPAYA RAIH WTP 2012 DENGAN 14 QUICK WINS DAN
REFORMASI BIROKRASI
11.
KMELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI LPSE
12.
MEMBENTUK TIM KONSULTASI PENGADAAN
BARANG/JASA
13.
PEMBENTUKAN ULP BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
KEMENKES
14.
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU
16
15.
PELAKSANAAN KERJASAMA DENGAN APARAT
PENEGAK HUKUM ?
16.
PENERBITAN PERATURAN MENTERI TENTANG
PENYELENGGARAAN SPIP DAN MEMBENTUK
SATGAS SPIP TINGKAT KEMENTERIAN DAN
TINGKAT SATKER
17.
MELAKUKAN SOSIALISASI DAN PEMETAAN SPIP
PADA SETIAP SATKER
18.
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
19.
REVIU LAPORAN KEUANGAN
17
UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH
KEMENKES UNTUK MEWUJUDKAN WBK
B. PELAKSANAAN INPRES 17/2011,
 AKSI PPK
TAHUN 2012, PENGAWASAN ATAS PENYALURAN
DAN PENGGUNAAN :
– DANA BOK,
– JAMKESMAS, DAN JAMPERSAL
– REGISTRASI ALAT KESEHATAN
18
TERIMA KASIH