Transcript PAPARAN PENCERAHAN HUKUM

PAPARAN PENCERAHAN HUKUM
PUSPENKUM
KEJAKSAAN AGUNG RI
PENGERTIAN HUKUM :
MENURUT SUDIMAN
KARTOHADIPRODJO :
”HUKUM ITU ADALAH SESUATU YANG
BERSANGKUTAN DENGAN MANUSIA,
DALAM KEADAAN HUBUNGANNYA
DENGAN MANUSIA LAIN”.
PEMBAGIAN HUKUM DARI BERBAGAI SEGI :
Hukum tidak
tertulis
disamping
yang tertulis
Hukum
filsafat
disamping
hukum positif
Hukum publik
disamping
hukum
perdata
Hukum
materiil
disamping
hukum formal
Hukum publik
Hukum materiil
• Hukum tata negara
• Hukum administrasi
• Hukum pidana
• KUH Perdata
• KUH Pidana
Hukum perdata
Hukum Formil
• Dalam arti sempit:
tentang orang,
kebendaan, perikatan,
pembuktian dan
daluarsa
• Dalam arti luas:
termasuk hukum
dagang
• Hukum acara
perdata (HIR)
• Hukum acara
pidana (KUHAP)
Hukum
objektif dan
Hukum
subjektif
PEMBAGIAN HUKUM DARI BERBAGAI SEGI :
• Menurut Pompe:
“Hukum Pidana adalah semua aturan
hukum yang menentukan terhadap tindakan
apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan
apa macam pidananya yang bersesuaian.”
HUKUM PIDANA MATERIIL
BERISIKAN PERATURAN TENTANG :
1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman
(Strafbare Feiten), misalnya:
• Mengambil barang milik orang lain
• Dengan sengaja merampas nyawa orang lain
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum, atau dengan
perkataan lain: mengatur pertanggung jawab
terhadap hukum pidana
3. Hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap
orang yang melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan UU atau disebut juga
Hukum Penentia IR
HUKUM PIDANA FORMIL
Sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung
cara-cara negara mempergunakan haknya untuk
melaksanakan hukuman (Secara umum diatur dalam
KUHAP/UU No. 8 Tahun 1981 dan PP No. 27 Tahun
1983)
Berlakunya Hukum Pidana:
• Menurut Waktu (Tempus Delictie);
• Menurut Tempat (Locus Delictie);
• Menurut Kebangsaan
INTI HUKUM PIDANA
Perbuatan Pidana:
1.Formil: Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana
dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan
tersebut;
2.Materiil: Bersifat melawan hukum
Pertanggung Jawab Pidana:
 Unsurnya adalah kesalahan, sedangkan unsur dari
kesalahan adalah:
a.Mampu bertanggung jawab;
b.Sengaja atau alpa;
PENGERTIAN KORUPSI
SECARA HARFIAH BERARTI KEBUSUKAN,
KEBURUKAN, KEBEJATAN, KETIDAK JUJURAN,
DAPAT
DISUAP,
TIDAK
BERMORAL,
PENYIMPANGAN DARI KESUCIAN.
MENURUT KAMUS UMUM BAHASA INDONESIA :
KORUPSI ADALAH PERBUATAN YANG BURUK
SEPERTI PENGGELAPAN UANG, PENERIMAAN
UANG SOGOK DAN SEBAGAINYA.
UU YANG MENGATUR
TINDAK PIDANA KORUPSI
1. UU NO. 3 TAHUN 1971; SEPANJANG
PERBUATAN ITU DILAKUKAN SEBELUM
TANGAL 16 AGUSTUS TAHUN 1999;
2. UU NO. 31 TAHUN 1999 Jo. UU NO. 20 TAHUN
2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI.
DELIK – DELIK KORUPSI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara
Kelompok delik penyuapan yang bersifat aktif (yang menyuap)
maupun yang bersifat pasif (yang disuap) serta gratifikasi
Kelompok delik penggelapan
Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (knevelarij,
extortion)
Kelompok delik pemalsuan
Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan,
leveransir, rekanan
RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI :
PASAL 2 AYAT (1) UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001
:
”SETIAP ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM LAKUKAN
PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN
ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN
NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, DIPIDANA ..........”
 SETIAP ORANG ADALAH ORANG PERSEORANGAN DAN
ATAU KORPORASI YANG DIDAPAT DIPERTANGGUNG
JAWABKAN MENURUT HUKUM PIDANA.
 MELAWAN HUKUM ADALAH TIDAK MEMPUNYAI
HAK
SENDIRI UNTUK MENIKMATI KEUNTUNGAN (KORUPSI)
TERSEBUT.
RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI :
 MEMPERKAYA MAKSUDNYA MENJADIKAN ORANG YANG
BELUM KAYA MENJADI KAYA, ATAU ORANG YANG SUDAH
KAYA BERTAMBAH KAYA. (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
TANGERANG TANGGAL 13 MEI 1992 NO. 18/PIT/B/ PN/TNG).
 MERUGIKAN ARTINYA MENJADI RUGI ATAU MENJADI
BERKURANG.
 KEUANGAN NEGARA MENURUT PASAL 1 UU NO. 17 TAHUN
2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA ARTINYA SEMUA HAK
DAN KEWAJIBAN NEGARA YANG DAPAT DINILAI DENGAN
UANG, SERTA SEGALA SESUATU BAIK BERUPA UANG
MAUPUN BERUPA BARANG YANG DAPAT DIJADIKAN MILIK
NEGARA BERHUBUNG DENGAN PELAKSANAAN HAK DAN
KEWAJIBAN TERSEBUT.
RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI :
 KEUANGAN NEGARA MENURUT PENJELASAN UU NO. 31 TAHUN
1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 YAITU SELURUH KEKAYAAN
NEGARA DALAM BENTUK APAPUN YANG DIPISAHKAN ATAU
YANG TIDAK DIPISAHKAN TERMASUK DIDALAMNYA SEGALA
BAGIAN KEKAYAAN NEGARA DAN SEGALA HAK DAN
KEWAJIBAN YANG TIMBUL KARENA :
a. BERADA DALAM PENGUASAAN, PENGURUSAN, DAN
PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA,
BAIK TINGKAT PUSAT MAUPUN DI DAERAH;
b. BERADA DALAM PENGUASAAN, PENGURUSAN, DAN
PERTANGGUNG
JAWABAN
BADAN
USAHA
MILIK
NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH, YAYASAN, BADAN
HUKUM DAN PERUSAHAAN YANG MENYERTAKAN MODAL
NEGARA, ATAU PERUSAHAAN YANG MENYERTAKAN
MODAL PIHAK KETIGA BERDASARKAN PERJANJIAN
DENGAN NEGARA.
RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI :
 KERUGIAN NEGARA ADALAH MENURUT PASAL 1 ANGKA 22 UU
NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA :
KERUGIAN NEGARA/DAERAH ADALAH KEKURANGAN UANG,
SURAT BERHARGA, DAN BARANG, YANG NYATA DAN PASTI
JUMLAHNYA SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM
BAIK SENGAJA MAUPUN LALAI.
 KERUGIAN NEGARA DALAM PRAKTEK PERADILAN :
HARUS RIIL DAN TERUKUR.
RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI :
 MERUGIKAN PEREKONOMIAN NEGARA.
YANG DIMAKSUD DENGAN PEREKONOMIAN NEGARA ADALAH
KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG DISUSUN SEBAGAI USAHA
BERSAMA BERDASARKAN ASAS KEKELUARGAAN ATAUPUN
USAHA MASYARAKAT SECARA MANDIRI YANG DIDASARKAN
PADA KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH, BAIK DITINGKAT PUSAT
MAUPUN
DIDAERAH
SESUAI
DENGAN
KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU YANG
BERTUJUAN MEMBERIKAN MANFAAT, KEMAKMURAN DAN
KESEJAHTERAAN KEPADA SELURUH KEHIDUPAN RAKYAT.
CONTOH KASUS : ”PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL
31 OKTOBER 1986 NO. 1164K/PID/1985 DENGAN TERDAKWA
TONY GOZAL ALIAS GO TIONG KIEN, DIREKTUR CV. CIPTA
NUSA........”
RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI :
RUMUSAN PASAL 3 UU NO 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 :
”SETIAP ORANG YANG DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI
SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI,
MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA
YANG ADA
PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN
YANG DAPAT
MERUGIKAN
KEUANGAN
NEGARA
ATAU
PEREKONOMIAN NEGARA, DIPIDANA .....”
 MENGUNTUNGKAN ADALAH SAMA ARTINYA DENGAN
MENDAPATKAN UNTUNG, YAITU PENDAPATAN YANG DIPEROLEH
LEBIH BESAR DARI PENGELUARAN, TERLEPAS DARI PENGGUNAAN
LEBIH LANJUT DARI PENDAPATAN YANG DIPEROLEHNYA.
RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI :
 MENYALAHGUNAKAN
ADALAH
MENGGUNAKAN
KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG MELEKAT
PADA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DIJABAT ATAU
DIDUDUKI OLEH PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK
TUJUAN LAIN DARI MAKSUD DIBERIKANNYA KEWENANGAN,
KESEMPATAN ATAU SARANA TERSEBUT.
RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI :
RUMUSAN PASAL 13 UU NO 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN
2001 :
”SETIAP ORANG YANG MEMBERI HADIAH ATAU JANJI KEPADA
PEGAWAI NEGERI DENGAN MENGINGAT KEKUASAAN ATAU
WEWENANG
YANG
MELEKAT
PADA
JABATAN
ATAU
KEDUDUKANNYA, ATAU OLEH PEMBERI HADIAH ATAU JANJI
DIANGGAP MELEKAT PADA JABATAN ATAU KEDUDUKAN
TERSEBUT, DIPIDANA .......”
RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI :
RUMUSAN DELIK YANG DIADOPSI DARI KUHP :
ADA 13 PASAL YANG DIADOPSI DARI KUHP MENJADI DELIK TINDAK
PIDANA KORUPSI, YAITU :
1. DELIK PENYUAPAN; PASAL 209, 210 KUHP (SUAP AKTIF), PASAL 418, 419
DAN 420 KUHP (SUAP PASIF).
2. DELIK PENGGELAPAN; (PASAL 8,9 DAN 10 UU NO. 31 TAHUN 1999 YANG
DIADOPSI DARI PASAL 415,416 DAN 417 KUHP).
3. DELIK PEMERASAN DALAM JABATAN; (PASAL 12 UU NO. 31 TAHUN 1999
YANG DIADOPSI DARI PASAL 423 DAN 425 KUHP).
4. DELIK YANG BERKAITAN DENGAN PEMBORONGAN, LEVERANSIR DAN
REKANAN; (YANG DIADOPSI DARI PASAL 387, 388 DAN 435 KUHP, PASALPASAL INI ERAT KAITANNYA DENGAN KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003).
BAGAIMANA PROSEDUR PENANGANANNYA?
DI KEJAKSAAN RI DAN KPK
PENYELIDIKAN
EKSEKUSI
PENYIDIKAN
PERSIDANGAN
PEMERIKSAAN BERKAS
PERKARA DAN MENGAMBIL DUA
KEPUTUSAN:
MENYATAKAN BERKAS PERKARA
LENGKAP; ATAU
MENGEMBALIKAN BERKAS
PERKARA KEPADA JAKSA
PENYIDIK DENGAN PETUNJUK ,
APABILA MASIH ADA
KEKURANGLENGKAPAN BERKAS
PERKARA BAIK SECARA FORMIL
MAUPUN MATERIIL
PENUNTUTAN
TERIMA KASIH